Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usai rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta untuk setiap anggota DPR itu adalah sebagai ganti karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pertanyaan mengenai tunjangan rumah maupun isu kenaikan tunjangan kepada anggota DPR turut ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    Saat ditanyai mengenai hal tersebut usai rapat, Sri Mulyani enggan menjawab sambil bergegas ke mobilnya untuk bertolak ke lokasi lain. Sementara itu, Suahasil enggan menjawab pertanyaan yang sama dengan melambaikan tangan saat sudah berada di dalam mobilnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengaturan pemberian fasilitas dan kenaikan tunjangan anggota DPR diatur oleh Kemenkeu selaku Bendahara Negara.

    Tunjangan untuk rumah sebesar Rp50 juta diberikan karena tidak ada lagi fasilitas rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata.

    “Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa bekas rumah-rumah dinas DPR adalah aset negara yang dikelola Kemenkeu dan Kemensetneg. Namun, dia menyebut paling besar dimiliki oleh Kemenkeu.

    “Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan,” tutur Prasetyo.

  • Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

    Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan demi mengejar target penerimaan pajak di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. 

    Pada paparannya kepada Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target penerimaan pajak 2026 itu merupakan bagian dari target pendapatan negara yang dipatok Rp3.147,7 triliun. Target itu tumbuh 9,8% yoy dari outlook 2025. 

    Selain pajak, pemerintah akan menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp455 triliun. Hanya PNBP yang turun dari setidaknya outlook APBN 2025, diakibatkan salah satunya dividen BUMN yang kini masuk ke kantong Danantara. 

    Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB. 

    “Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%,” terang Bendahara Negara di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

    Terdapat beberapa langkah reformasi yang dimaksud olehnya untuk memastikan pendapatan negara dari pajak terealisasikan. Pertama, pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain. 

    Kedua, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri. “Sudah kita rintis tahun ini, dan kita harap main efektif,” tambahnya. 

    Ketiga, joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah menggaet penegak hukum. 

    “Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible,” tuturnya. 

    Keempat, yakni memberikan insentif daya beli, investasi dan hilirisasi. Kini, pendapatan negara maupun belanja dan rencana defisitnya akan dibahas lebih lanjut oleh Panja DPR sebelum diambil keputusan sore ini.

    Dirjen Pajak Optimistis 

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan optimistis terhadap target yang dipasang pemerintah. 

    “Sesuai dengan yang disampaikan Ibu ya. Seperti itu kondisinya,” ujarnya usai rapat tersebut. 

    Bimo juga memastikan bakal mengambil langkah-langkah reform yang sebelumnya dipaparkan Sri Mulyani, di antaranya pelibatan penegak hukum. 

    “Kan Ibu udah bilang, sama APH, sama mitra kementerian, sama NGO untuk pencegahannya,” terangnya.

  • Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Ditetapkan Sri Mulyani, DPR: Kita Hanya Menerima

    Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Ditetapkan Sri Mulyani, DPR: Kita Hanya Menerima

    Jakarta –

    Tunjangan rumah RP 50 juta bagi anggota DPR RI menjadi sorotan publik. Besarnya angka tunjangan tersebut menuai berbagai komentar, terlebih di tengah program efisiensi yang dijalankan pemerintah.

    Terkait itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara anggota DPR RI hanyalah pihak yang menerima.

    “Dan angka Rp 50 juta itu adalah angka dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Nah pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan itu yang Menetapkan Menteri Keuangan, kita hanya menerima,” ujarnya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Misbakhun menyebut tunjangan perumahan diperlukan karena banyak anggota DPR RI yang datang dari daerah. Ketika berdinas di Jakarta, mereka membutuhkan tempat tinggal sehingga difasilitasi oleh negara.

    “Rp 50 juta itu kan anggota DPR sudah tidak memiliki fasilitas perumahan. Banyak anggota-anggota DPR itu kan datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek ke KTP mereka, mereka ini kan orang daerah mereka harus punya tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” jelas Misbakhun.

    Saat ini pejabat DPR RI tidak mendapat rumah dinas dan sudah dikembalikan ke Sekretariat negara. Sebagai pengganti fasilitas tersebut maka pejabat DPR RI kini memperoleh RP 50 juta per bulan.

    “Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka yang menentukan penggantinya per bulannya itu Kementerian Keuangan. DPR itu cuman menerima saja, tentunya dengan standar dan kualifikasi sebagai pejabat negara. Karena DPR itu kan pejabat negara,” tutupnya.

    (ily/ara)

  • Top 3: Sri Mulyani Sebut Video Viralnya soal Guru Beban Negara Hasil Deepfake – Page 3

    Top 3: Sri Mulyani Sebut Video Viralnya soal Guru Beban Negara Hasil Deepfake – Page 3

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    “Iya, benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, Fitroh tak menjelaskan kasus apa yang menjerat Immanuel Ebenezer tersebut.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

    Pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman). Kemudian, ia juga aktif mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan KPK, total harta kekayaan Imanuel Ebenezer mencapai Rp 17,62 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, dan kas.

    Rinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp 12,14 miliar yang berada di kota Depok, Jawa Barat. Seluruh tanah yang dimilikinya merupakan hasil sendiri.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

    “Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

    Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

    “Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

    Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

    “Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

    Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

    Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

    “Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

    Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

    “Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah program makan bergizi gratis alias MBG menyedot 44,2% dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.

    Sri Mulyani mengakui bahwa anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun pada tahun depan, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kendati demikian, alokasi anggaran itu tidak semuanya berasal dari dana pendidikan.

    “Yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu adalah sebesar Rp223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp335 triliun adalah anggaran pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

    Dengan demikian, program MBG menyedot 29,5% dari total anggaran pendidikan pada 2026—bukan 44,2%. Sementara itu, porsi anggaran MBG lainnya berasal dari anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun.

    Total anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Artinya, program MBG menyedot 10,1% dari total anggaran kesehatan pada tahun depan.

    Kemudian, Rp19,7 triliun akan digunakan untuk fungsi ekonomi. Hanya saja, Sri Mulyani tidak menjelaskan fungsi ekonomi yang dimaksud.

    Sedangkan sisa Rp67 triliun akan masuk ke dana cadangan atau below the line. Menurut Sri Mulyani, dana cadangan yang mencapai 20% dari total anggaran MBG itu untuk memastikan azas kehati-hatian dan efektivitas apabila terjadi hal tak terduga.

    Adapun target sasaran penerima manfaat program MBG pada tahun depan mencapai 82,9 juta orang. 71,9 juta di antara merupakan siswa santri, dan sisanya adalah ibu hamil/menyusui serta balita.

  • Sri Mulyani Naikkan Anggaran buat Guru-Dosen Jadi Rp 274 Triliun

    Sri Mulyani Naikkan Anggaran buat Guru-Dosen Jadi Rp 274 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengoreksi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik. Dari sebelumnya Rp 178,7 triliun, menjadi Rp 274,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (21/8/2025).

    Sebelumnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8) sore, Sri Mulyani memaparkan anggaran pendidikan untuk guru, dosen dan tenaga kependidikan sebesar Rp 178,7 triliun.

    Angka yang sama disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI pada siang harinya.

    Perbedaan terletak pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari sebelumnya Rp 68,7 triliun menjadi Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru.

    Kemudian perbedaan signifikan terlihat pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, serta gaji pendidik dari sebelumnya Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.

    Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS masih sama yakni masing-masing sebesar Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru dan Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen.

    Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan perubahan itu karena sebelumnya masih ada komponen yang belum masuk perhitungan.

    “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen dan tenaga kependidikan di semua daerah,” ujar Luky.

    Kemenkeu memastikan anggaran pendidikan tetap mencakup 20% dari APBN, di mana pada 2026 jumlahnya mencapai Rp 757,8 triliun. Rinciannya, anggaran pendidikan disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 253,4 triliun untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.

    Kemudian anggaran pendidikan disalurkan melalui K/L sebesar Rp 243,9 triliun. Anggaran tersebut dibelanjakan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Sosial (Kemensos).

    Anggaran pendidikan berikutnya disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223,6 triliun. Masuk anggaran pendidikan karena target manfaatnya dirasakan oleh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

    Terakhir, anggaran pendidikan dialokasikan untuk pembiayaan sebesar Rp 37 triliun. Pembiayaan ini disalurkan untuk berbagai program seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) eksisting dan 2 PTNBH baru, serta untuk dukungan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.

    Tonton juga video “Sri Mulyani Kena Deepfake, Ini Pernyataan Aslinya soal Guru-Dosen” di sini:

    (aid/hns)

  • Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. 

    Dia menjelaskan bahwa keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat bergantung pada keseimbangan antara besaran manfaat dan kapasitas pendanaan, baik dari peserta maupun dari pemerintah.

    “Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan, maka anggaran yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi kan itu saja,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkapkan, subsidi pemerintah masih terus diberikan untuk kelompok peserta mandiri kelas bawah. Iuran peserta mandiri kelas 3 saat ini tercatat Rp35.000 per bulan, padahal seharusnya sebesar Rp42.000.

    “Selisih Rp7.000 itu ditanggung pemerintah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, bendahara negara itu menyatakan bahwa pembahasan teknis terkait penyesuaian iuran akan dilakukan secara komprehensif.

    Prosesnya melibatkan kementerian terkait agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS).

    “Kami tentu akan membahasnya bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan restu iuran BPJS Kesehatan naik secara bertahap, seperti yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pemerintah membuat analisis risiko fiskal, salah satunya terkait program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah menjabarkan bahwa kondisi DJS yang dikelola BPJS Kesehatan diperkirakan masih cukup terkendali hingga akhir 2025, tetapi menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi—salah satunya karena terjadi kenaikan rasio klaim pada semester I/2025.

    “Untuk itu, penyesuaian iuran [BPJS Kesehatan] dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalkan gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program,” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Setidaknya ada tiga poin yang disebut terkait itu, yakni penyesuaian bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU)/bukan pekerja (BP) kelas III, dan beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara.

  • Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan tiga nama kandidat yang akan melangkah ke tahap berikutnya.

    Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Ketua Pansel, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1 Agustus yang lalu.

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

    Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner .

    Berbagai profil mulai dari bankir hingga birokrat turut meramaikan bursa calon pejabat lembaga strategis ini. 

    Profil Calon Ketua DK LPS

    Agresius R. Kadiaman

    Bankir kawakan ini memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Melansir laman resmi China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarier di dunia perbankan sejak tahun 1991 dan sempat bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali.

    Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000. 

    M. Iman NHB Pinuji

    Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Iman memiliki jejak karier yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS. Awal kariernya diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sosok yang menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. 

    Ia juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini.

    Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan Istana di era Presiden Joko Widodo.

    Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu.

    Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

    Menanggapi proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.

    “Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya.  Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya,” ungkap Esther.

  • Lemhannas sebut kehadiran BTP dapat wujudkan Asta Cita presiden

    Lemhannas sebut kehadiran BTP dapat wujudkan Asta Cita presiden

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang dilakukan TNI dapat membantu pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Fungsi Batalion Teritorial Pembangunan ini juga bisa mempercepat suksesnya program-program pemerintah, terutama Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Gibran,” kata Ace saat ditemui di kantor Lemhannas, Kamis.

    Menurut Ace, keberadaan BTP sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

    Setiap BTP, kata Ace, diharapkan dapat membuka lahan pertanian untuk dikelola oleh TNI dan masyarakat sekitar.

    Masyarakat, kata Ace, nantinya juga akan dilatih oleh personel di setiap BTP untuk mengelola lahan dan hasil tani. Dengan demikian, diharapkan lahan tersebut dapat menjadi roda perekonomian baru di seluruh daerah.

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,” kata Ace.

    Karenanya, Ace memastikan pihaknya mendukung dibangunnya 100 BTP dalam satu tahun seperti yang ditargetkan pemerintah.

    Walau mendukung penuh, Ace berharap masyarakat ataupun instansi sipil tetap dilibatkan dalam program tersebut.

    “Tentu tanpa mengurangi aturan-aturan dari prinsip supremasi sipil yang sudah menjadi bagian dari undang-undang TNI yang kita sepakati bersama,” kata Ace.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan Kementerian Keuangan mendukung penuh pembangunan BTP di seluruh Indonesia dari segi anggaran.

    Hal tersebut dapat dipastikan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat prototipe BTP di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    “Dari sisi pendanaan, Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor pertahanan, khususnya pembentukan 500 batalyon,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Frega menjelaskan, program ini mendapat dukungan penuh karena setiap BTP dapat berguna untuk membangun pertahanan daerah serta kekuatan pangan di wilayah.

    Dengan adanya BTP, diharapkan setiap daerah memiliki kemandirian pangan yang kuat sehingga perputaran ekonomi di bidang pertanian semakin menguat.

    Tidak hanya soal pertanian, Frega memastikan BTP akan menjalankan fungsi kesehatan guna memastikan masyarakat mendapat penanganan medis dengan cepat dan layak.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang akan dikucurkan Kementerian Keuangan untuk membangun 500 BTP dalam lima tahun.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.