Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Kediaman Menkeu di Bintaro dijarah, ini kesaksian warga

    Kediaman Menkeu di Bintaro dijarah, ini kesaksian warga

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dijarah orang-orang tak dikenal, Minggu dini hari.

    Berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar jalan itu kepada ANTARA pada Minggu dini hari, penjarahan itu berlangsung dalam dua gelombang.

    “Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari),” kata Joko Sutrisno, staf pengamanan di rumah itu kepada ANTARA pada Minggu sekitar jam 05.00 WIB..

    Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan Renzi saja.

    Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut komplek Mandar dan seberang jalan komplek itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah.

    “Tapi Bu Sri (Mulyani) tidak ada di rumah kok,” kata Renzi, yang diamini Joko Sutrisno.

    Joko mengaku yang ada di rumah, hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat.

    Kerabat itu diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum massa menjarah rumah tersebut.

    Tampak di depan rumah yang dijarah itu, masih terdapat tumpukan barang-barang yang hendak dijarah, tapi belum sempat diangkut oleh para penjarah.

    Rumah itu sendiri terletak persis di ujung jalan, dan kini dijaga ketat oleh personel TNI dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

    Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Pun tak ada kendaraan roda empat yang dirusak, karena memang sedang tidak ada di sana.

    Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

    “Saya hanya bisa menyaksikan dari balik tirai rumah saya saja, tak berani keluar, karena banyak sekali orang-orang yang datang,” kata seorang tetangga yang meminta namanya tak disebutkan.

    Dia, dan juga Joko serta Renzi memberikan keterangan yang sama bahwa para pelaku masih sangat muda.

    “(Usia) paling tua mungkin 25 tahun, kebanyakan masih remaja,” kata Ali, yang dibenarkan Jayadi.

    Kedua tenaga Satpam menjaga pintu gerbang masuk Jalan Mandar, tepat di depan jalan utama, Jalan Bintaro Utama 3.

    Jejak-jejak massa tak dikenal yang melakukan penjarahan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat di dekat gerbang utama komplek Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan. Jarak gerbang ini ke rumah korban penjarahan sekitar 150-200 meter. ANTARA/Jafar Sidik

    Ali dan Jayadi adalah dua tenaga Satpam yang menjaga gerbang utama yang menjadi pintu masuk ke Jalan Mandar, yang menjadi satu-satunya akses pada malam hari ke komplek Mandar.

    Menurut sejumlah saksi lainnya di sana, gerakan masa terlihat berpola. Mereka berkumpul dahulu sekitar jam 12.30 dini hari, di depan komplek Jalan Mandar”.

    “Jumlahnya ratusan, mungkin mendekati seribuan orang,” kata Ali.

    Seorang saksi lain yang juga meminta namanya tidak disebutkan menyatakan, seperti ada aba-aba terlebih dahulu sebelum massa masuk komplek.

    “Aba-aba itu adalah kembang api, karena segera setelah bunyi kembang api, massa merangsek masuk komplek,” kata saksi itu, seraya berkata bahwa sang pemberi komando juga berseru kepada massa tak dikenal agar jangan ada yang membawa motor ke dalam komplek.

    “Kami tak kuasa mencegahnya, terlalu banyak,” kata Jayadi.

    Hanya menenangkan

    Menurut Renzi, Joko, dan seorang prajurit TNI yang diturunkan sebagai tenaga bantuan untuk menjaga rumah itu, massa memang terlalu banyak, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan massa agar tidak berbuat lebih jauh lagi, terutama membakar rumah.

    Renzi mengatakan, sebenarnya para tetangga sudah berjaga-jaga, setelah mengetahui lingkungan mereka tiba-tiba bising di tengah malam.

    Beberapa dari orang-orang yang dipastikan bukan warga sekitar tersebut, bernyanyi-nyanyi saat dalam keadaan dini hari buta.

    “Jumlah mereka banyak sekali, dan ada yang membawa senjata tajam,” kata Renzi.

    Kesaksian Renzi dibenarkan oleh video yang diambil oleh Joko Sutrisno.

    Seorang saksi malah mengatakan di antara para penjarah ada yang membawa drone.

    Berita penjarahan rumah Sri Mulyani di Bintaro ini awalnya muncul dari unggahan media sosial milik warga sekitar jam 1 dini hari.

    Dari beberapa tayangan, dan video yang juga diambil Joko, warga mengambil apa saja yang ada di rumah itu, termasuk televisi, isi lemari, dan banyak lagi.

    Kini situasi di sekitar Mandar dan rumah yang disebut-sebut rumah Menkeu Sri Mulyani itu sudah kembali normal dan dijaga puluhan tentara.

    Pewarta: Jafar M Sidik
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi menyampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dampak positif dari otonomi daerah, kendati juga adanya tantangan fiskal.

    Pada acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Bursah yang juga Bupati Lahat menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo yang telah mendorong pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyebut otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade lebih ini membawa banyak dampak positif di level provinsi hingga kabupaten/kota. 

    “Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik dari kabupaten-kabupaten, dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari YouTube Apkasi Official. 

    Pengalaman otonomi daerah selama dua dekade lebih itu, kata Bursah, memberikan keyakinan bahwa semakin luas ruang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, maka semakin besar pula ruang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

    Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi rakyat hingga di level kabupaten.

    “Karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat,” ujarnya. 

    Kendati demikian, dia memahami bahwa otonomi daerah selama ini juga sejalan dengan tantangan fiskal. Bursah mengakui bahwa sebagian besar kabupaten masih bergantung kepada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

    Sementara itu, pemerintah daerah masih menemukan tantangan berupa penolakan publik saat ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berkaca juga dari demo masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang menolak kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Sudewo. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” ungkapnya. 

    Oleh sebab itu, Bupati Lahat 2025-2030 itu menyebut para kepala daerah percaya kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata,” tuturnya. 

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara lain seperti di antaranya beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Tapera Dapat Arahan Khusus dari Sri Mulyani, Ini Bocorannya

    Bos Tapera Dapat Arahan Khusus dari Sri Mulyani, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan arahan khusus kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk terus meningkatkan tata kelola dan inovasi pembayaran khususnya dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho setelah melakukan rapat dengan para anggota komite Tapera.

    “Ibu Menteri Keuangan mengharapkan ada upaya-upaya keterlibatan atau alokasi APBN untuk pembiayaan perumahan ke depan bisa semakin efisien, namun leverage output-nya semakin meningkat,” ujar Heru di Gedung Jusuf Anwar, Rabu (27/8/2025).

    Heru pun menjelaskan, Program FLPP telah menyalurkan 161.500 unit rumah hingga 27 Agustus 2025 dari total 350 unit yang ditargetkan oleh pemerintah. Angka tersebut setara dengan 47% dari target tahun berjalan.

    Dari sisi pembayaran, realisasi penyaluran telah mencapai Rp 20 triliun melalui alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jumlah tersebut, menembus 57% dari total alokasi sebesar Rp 35,2 triliun.

    Selain itu, Heru pun menyampaikan sejumlah perbaikan tata kelola yang telah dilakukan. Mulai dari pengelolaan dana, peningkatan kualitas SDM hingga penguatan infrastruktur.

    Namun dirinya mengatakan, Sri Mulyani selaku anggota komite BP Tapera pun menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pembiayaan perumahan.

    “Kemudian juga tadi ada arahan-arahan khusus kepada tTpera agar terus meningkatkan kualitas research and development bagaimana alokasi APBN ke depan semakin efisien,” ujarnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

    Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) mengapresiasi media yang sudah memiliki kanal cek fakta.

    Kepala PCO Hasan Nasbi menilai bahwa makin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di masyarakat.

    “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” katanya pada sesi Ngopi Sore Membahas DFK bersama media di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025) malam.

    Hasan juga mendorong media arus utama yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. Tujuannya, PCO ingin media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. 

    “Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR (knee-jerk reaction),” kata Hasan.

    KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang. Tanpa ada upaya mengolah data dari informasi tersebut. Mereka langsung membuka gawai, menyalakan kamera, dan berkomentar. Maka, riuhlah di media sosial.

    Hasan berharap media arus utama bisa terhindar dari jebakan KJR ini. Tetap memverifikasi apa pun informasi yang beredar di media sosial maupun di masyarakat. Tentunya dengan membubuhkan judul yang tepat dan tanpa multitafsir.

    “Kadang yang dimakan [pembaca] judulnya saja. Beritanya tidak dimakan. Kadang-kadang kan judul juga dipoles,” kata Hasan.

    Jika dibiarkan, Hasan khawatir masyarakat Indonesia akan terpuruk ke dalam perpecahan. Apalagi jika konten yang mengandung DFK itu mengarah pada kebencian terhadap pemerintah.

    “Sudah, langsung marah-marah saja. Misalnya waktu demo di Pati. Dibilang ada yang meninggal. Kita cek sana-sini, ternyata tidak ada,” kata Hasan.

    Kondisi serupa juga terjadi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Suara Sri Mulyani dimanipulasi menggunakan akal imitasi (AI) yang seolah-olah mengatakan bahwa guru adalah beban negara.

    “Untuk itu, kita bekerja sama dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) menghalau konten-konten DFK ini,” pungkas Hasan.

  • Kantor Sri Mulyani Siap Bahas Ide Gaji Tunggal ASN

    Kantor Sri Mulyani Siap Bahas Ide Gaji Tunggal ASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary belum akan diterapkan pada 2026, karena sesuai dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 diterapkan dalam periode jangka menengah.

    Hingga saat ini, pemerintah pun masih membahas secara mendalam penerapan sistem yang akan merombak sistem penggajian ASN itu lintas kementerian, seperti Kementerian Keuangan bersama Kementerian PANRB. Tujuannya supaya tidak mengganggu postur APBN secara radikal.

    “Ya dalam jangka menengah nanti tentunya kita melihat perkembangan keadaan dan sebagainya, jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya,” kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    “Nanti tentu kita harus hitung-hitungan lagi kan, harus review lagi,” tegas Rofyanto.

    Pemerintah pun belum bisa memastikan kapan penerapan sistem penggajian tunggal itu diberlakukan bagi para ASN. Yang jelas, arah sistem penggajian ke depan akan menerapkan sistem single salary.

    “Ya ini kan artinya ada wacana dari Kementerian PANRB, itu kita coba bahas, kita coba diskusikan, kita persiapkan untuk jangka menengahnya seperti apa,” ungkap Rofyanto.

    Wacana pemerintah untuk menerapkan penggajian tunggal atau single salary kembali muncul dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Jauh sebelum muncul dalam dokumen itu, sistem gaji terbaru bagi ASN itu telah lama dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Misalnya oleh Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri melalui Webinar Korpri Menyapa ASN Sesi ke-35 bertema “Single Salary (Gaji Tunggal) bagi ASN pada Oktober 2023 silam. Saat itu, Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Nasional Reydonnyzar Moenek mengungkapkan salah satu manfaat penerapan single salary bagi ASN.

    Ia bilang, dengan sistem penggajian tunggal, maka ASN akan menerima gaji pokok lebih besar dari yang ada selama ini. Sebagaimana diketahui, gaji pokok ASN terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke-19 atas PP Nomor 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    “Kita menyambut bangga dan gembira manakala pemerintah akan memberlakukan single salary terkait dengan di mana ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya lah yang diperbesar,” ucap pria yang akrab disapa Donny itu sebagaimana dikutip kembali, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya, konsep single salary secara garis besar menyatukan seluruh komponen gaji yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak dan istri, hingga tunjangan beras dan sebagainya ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Hanya tunjangan jabatan dan fungsional yang masih akan di luar perhitungan.

    “Yang saya tangkap dengan skema tersebut tentunya tunjangan anak dan istri, dan beras, dan tunjangan-tunjangan lain sudah masuk semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional tetap diatur dan kita lihat nanti,” tegasnya.

    Dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan yang terbit pada 2017, telah dijelaskan sistem single salary memang hanya akan membuat para ASN menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

    Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.

    Gaji dalam sistem itu disebut merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaanya. Sedangkan grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan.

    Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

    Untuk perhitungan tunjangan kinerja diberikan sesuai capaian kinerja PNS yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik.

    Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila output kinerjanya kurang atau buruk, Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

    Oleh karena itu dalam tunjangan kinerja, dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda, tergantung pada hasil capaian kinerjanya.

    Sedangkan untuk perhitungan tunjangan kemahalan berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja.

    Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan PNS akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah akan dievaluasi paling lama setiap tiga tahun. Secara otomatis PNS yang ditempatkan di daerah yang indeknya berbeda, akan berbeda pula tunjangan kemahalannya.

    Dengan penjelasan itu, maka sistem penghasilan PNS dalam konsep single salary ini nantinya akan ditentukan dengan rumus indeks gaji ditambah indeks tunjangan kinerja ditambah indeks kemahalan daerah, berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief Nomor: 010-Agustus 2017.

    Konsep sistem penggajian single salary menjadi pilihan pemerintah karena bila merujuk jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara Edisi II Tahun 2012, sistem penggajian ASN khususnya para pegawai negeri sipil atau PNS selama ini sebatas didasarkan pada pangkat dan masa kerja, dan belum didasarkan pada bobot pekerjaan atau jabatan.

    Selain itu, besaran Gaji PNS selama ini juga dinilai tidak mencerminkan penghasilan yang sesungguhnya, karena di samping menerima gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan (keluarga, pangan, jabatan, khusus) dan sejumlah honorarium dari berbagai sumber lainnya. Struktur Gaji PNS yang sangat kompleks itu, lalu disebut sulit dijadikan barometer kinerja bagi seorang PNS.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diresmikan Prabowo, Gedung Baru RS PON Telan Biaya Rp 1 T

    Diresmikan Prabowo, Gedung Baru RS PON Telan Biaya Rp 1 T

    Jakarta

    Gedung Layanan terpadu dan Institusi Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono, di Cawang, Jakarta Timur, baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan gedung baru ini menelan biaya hingga triliunan rupiah.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bangunan baru di RS PON menelan biaya pembangunan senilai Rp 1,03 triliun. Anggaran itu berasal dari APBN tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai Rp 756,7 miliar, pembiayaan dari PT SMI di tahun 2024 dan 2025 senilai Rp 250 miliar, hingga dana sendiri dari BLU RS PON Mahar Mardjono senilai Rp 31,36 miliar.

    “Pengembangan Gedung Layanan Terpadu dan Gedung INN RS PON dibangun dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,038 triliun,” kata Sri Mulyani dilansir dari unggahan Instagram resmi @smindrawati di Instagram, Rabu (27/8/2025).

    Data terkini menunjukkan total aset RS PON sebesar Rp 2,83 triliun dengan pendapatan rata-rata per bulan mencapai Rp 37,5 miliar, serta tercatat target pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp 521 miliar.

    Selain fasilitas kesehatan, Sri Mulyani menyatakan rumah sakit ini memiliki pusat pendidikan dan penelitian untuk para dokter spesialis di bidang syaraf dan otak dengan standar internasional. Pendidikan bekerja sama dengan beberapa institusi kesehatan internasional, di antaranya dari AS, Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, dan Singapura.

    Gedung Layanan Terpadu seluas ±76.554 m² dengan total 211 kamar rawat. Gedung Institut Neurosains Nasional (INN) seluas ±33.901 m² sebagai pusat pengembangan kedokteran, dan riset klinis serta inovasi. Ada juga hilirisasi hasil penelitian dengan fasilitas meliputi 18 clinical research unit (CRU), laboratorium riset, fasilitas biobank berskala nasional, dan skill lab nasional.

    “Semoga dengan adanya fasilitas kesehatan baru ini akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia, sebagaimana pesan Presiden @prabowo. Keduanya adalah faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Prabowo Ngaku Dapat Informasi Intelijen soal Sri Mulyani, Ada Apa?

    Prabowo Ngaku Dapat Informasi Intelijen soal Sri Mulyani, Ada Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku baru saja mendapat informasi dari intelijen terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tapi tenang dulu, bukan informasi buruk. Rupanya Sri Mulyani hari ini sedang berulang tahun. Prabowo pun menyampaikan selamat.

    Candaan ini terjadi saat peresmian gedung baru Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8/2025).

    Awalnya, Prabowo mengabsen satu per satu jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut. Ia pun juga menyapa Sri Mulyani.

    Ketika menyapa Sri Mulyani, ia mempertanyakan apakah dirinya telah memiliki gelar doktor dan memberikan celetukan bendahara negara ini belum menjadi profesor.

    “Ada saudari Doktor Sri Mulyani Indrawati, ini belum profesor ya?” kata Prabowo sambil diiringi tawa canda.

    Prabowo kembali mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa Sri Mulyani berulang tahun hari ini. Ia bercanda jika ulang tahun Sri Mulyani yang ke-36, padahal seharusnya yang ke-63.

    “Saya kok dapat intel beliau ulang tahun hari ini. Ulang tahun ke-36. Kita harus belajar ilmunya apa ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan gedung layanan terpadu dan institut neurosains nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono. Pelaksanaan ini berlangsung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    Pantauan Inilah.com, Prabowo tiba di lokasi pukul 16.07 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut RS PON dr Adin Nulkhasanah, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Selasa 26 Agustus 2025 saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan gedung layanan terpadu dan institut neurosains nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono,” kata Prabowo. 

  • Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan Nasional 26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, wacana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan masih didiskusikan di internal pemerintah.
    “Itu nanti sedang didiskusikan, tunggu ininya,” kata Budi di RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    Ia menyampaikan, kenaikan ini juga harus dibicarakan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Budi enggan berbicara lebih banyak lantaran hal ini juga perlu didiskusikan lebih dulu bersama DPR RI dalam rapat kerja.
    “Itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkeu, yang lebih berwenang di Ibu Menkeu. Saya nggak enak melampaui, kan mesti juga diselesaikan sama teman-teman di DPR, karena nanti akan ada rakernya,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang.
    Klaim pemerintah, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Meski begitu, pemerintah menyadari tidak semua peserta mampu menanggung kenaikan iuran.
    Oleh karena itu, akan disiapkan skema subsidi khusus bagi peserta mandiri agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
    Kebijakan iuran BPJS Kesehatan naik sejatinya bukan hal baru karena pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian tarif sejak program JKN digulirkan.
    Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian iuran dapat dilakukan setiap dua tahun sekali.
    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan naik bertahap pada tahun depan.
    Pemerintah juga tetap akan memberikan subsidi bagi sebagian masyarakat yang berhak.
    “Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama: (1) masyarakat/peserta, (2) pemerintah pusat, dan (3) pemerintah daerah,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
    “Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program,” bunyi Bab 6 Risiko Fiskal buku tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

    Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio pajak. Mereka mengimbau kepada masyarakat supaya patuh melaporkan pajaknya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mendukung tujuannya. Belum lagi beban pungutan yang menumpuk, semakin menghimpit posisi masyarakat.

    Namun demikian, imbauan itu seolah kontras dengan praktik korupsi yang terjadi belakangan ini. Ibarat parasit, praktik korupsi terjadi begitu akut, tidak hanya anggaran yang menjadi bancakan, penyelenggaraan haji hingga bantuan orang miskin pun tidak luput dari praktik tercela tersebut. Indikasi massifnya praktik korupsi itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi yang nyaris terjebak di kisaran

    Sekadar informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama lima tahun ke belakang cenderung stagnan hingga menurun. Baru pada 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang dinilai secara global pada total 180 negara oleh Transparency International, menguat ke 37 setelah tiga tahun sebelumnya melemah. 

    Dalam catatan Bisnis, skor IPK pernah melambung tinggi hingga 40 pada 2019. Namun, saat itu juga terjadi kontroversi revisi UU KPK yang dinilai banyak kalangan melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi dari lembaga warisan pascareformasi itu. 

    Setelah itu, skor IPK mengalami penurunan dan stagnasi yakni menjadi 37 pada 2020, naik tipis ke 38 pada 2021, dan akhirnya turun dan diam di level 34 pada 2022 dan 2023. “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, beberapa bulan lalu.

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu. Di Asean, dari segi skor IPK atau CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain.  

    Sementara itu kalau mengacu data KPK, saat ini pelaku korupsi telah menyebakar ke seluruh lapisan kekuasaan termasuk swasta. Sampai 11 Agustus 2025 lalu, setidaknya mayoritas koruptor berlatar belakang swasta dengan jumlah sebanyak 485. Pejabat eselon 1 hingga IV menyusul dengan angka 443. Anggota DPR dan DPRD, berada di peringkat 3 dengan jumlah koruptor sebanyak 364 orang.

    Selain peringkat tiga besar, data KPK tersebut juga merekam profesi hakim, jaksa, dan polisi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Keterlibatan penegak hukum itu menujukkan bahwa, korupsi tidak mengenal latar belakang, seorang penegak hukum yang harusnya menegakan hukum juga tidak luput dari praktik korup tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah mengingatkan bahwa pemerintahannya akan menindak para perwira aktif maupun mantan dari TNI maupun Polri, hingga politisi partai politik yang melakukan korupsi dan melakukan perbuatan ilegal. Dia tak mengecualikan peringatan itu kepada partainya sendiri, Partai Gerindra. 

    Bahkan, Kepala Negara menyarankan para terduga pelaku dari kalangan pejabat-pejabat itu untuk melaporkan diri sendiri ke aparat. 

    “Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara. Kalau ada yang berani. Saya telah perintahkan Panglima TNI dah Kapolri,” tuturnya.

    Rakyat Disuruh Patuh Bayar Pajak

    Adapun pemerintah telah berulangkali mengimbau supaya masyarakat tetap patuh membayar pajak.  Pemerintah bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan demi mengejar target penerimaan pajak di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. 

    Pada paparannya kepada Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target penerimaan pajak 2026 itu merupakan bagian dari target pendapatan negara yang dipatok Rp3.147,7 triliun.

    Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB.  “Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%,” terang Bendahara Negara di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

    Ada 4 langkah yang disiapkan pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pertama, pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain.  Kedua, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri.

    “Sudah kita rintis tahun ini, dan kita harap main efektif,” tambahnya. 

    Ketiga, joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah menggaet penegak hukum.  “Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible,” tuturnya. 

    Keempat, yakni memberikan insentif daya beli, investasi dan hilirisasi. Kini, pendapatan negara maupun belanja dan rencana defisitnya akan dibahas lebih lanjut oleh Panja DPR sebelum diambil keputusan sore ini.

    Pajak Daerah Semakin Mencekik

    Selain dikejar pajak dari pemerintah pusat, masyarakat belakangan ini juga dihimpit oleh kenaikan pajak daerah yang naiknya ratusan hingga ribuan persen.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi sebagian besar pemerintah kota/kabupaten di Indonesia.

    Bima mengungkapkan, rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mencapai 30—40% dari total pendapatannya di seluruh kabupaten/kota. Kondisi itu menunjukkan ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi terhadap PBB-P2 demi menaikkan pendapatannya.

    Dia tidak menampik bahwa ada ratusan daerah yang menaikkan tarif PBB-P2 selama 2025, di tengah adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun ini dan tahun depan.

    “Secara umum, PBB-P2 lah yang jadi andalan atau primadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (25/8/2025).

    Apabila dirincikan, dia menjelaskan bahwa karakteristik pajak daerah sangat bergantung pada potensi lokal. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dominan di provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

    Sementara itu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti pajak jasa perhotelan dan hiburan menjadi penyumbang signifikan di daerah wisata dan kota metropolitan seperti Yogyakarta dan Medan. Hanya saja, di luar karakteristik spesifik tersebut, PBB-P2 menjadi andalan hampir di seluruh daerah.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga. Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi atau 29% yang memiliki kapasitas fiskal kuat, dengan rasio PAD lebih tinggi dari transfer pusat.

    Di tingkat kabupaten, dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten atau 1% yang mampu berdiri dengan kapasitas fiskal kuat. Untuk 93 kota, hanya 11 kota yang masuk kategori kuat, sedangkan mayoritas atau 70 kota masih memiliki kapasitas fiskal rendah.

    “Ini mengkonfirmasi bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih lemah. Pekerjaan kita ke depan adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Kemendagri, sambungnya, melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kemendagri mendorong untuk melakukan pendataan ulang, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pajak, memberikan pelatihan berkala kepada petugas pemungutan, penguatan regulasi, bangun sistem pemungutan pajak yang berbasis digital, dan juga sinergi antar lembaga.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebutkan bahwa penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026) mendorong banyak pemerintah daerah melakukan langkah instan.

    Menurut Bima, banyak kepala daerah yang manaikkan tarif PBB-P2 untuk menggenjot PAD. Masalahnya, kebijakan ini akan menimbulkan resistensi sosial karena akan langsung membebani masyarakat. “Kemendagri menyebut kurang lebih 104 daerah mengalami kenaikan PBB tahun 2025. Sebanyak kurang dari 20 daerah mengalami kenaikan di atas 100%,” kata dia.