Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

    Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang aksi penjarahan di rumahnya, kawasan Bintaro Tangerang Selatan. Lukisan bunga buatannya 17 tahun lalu dan punya makna penting dalam hidup Sri Mulyani, ikut dijarah dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025).

    Lewat akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani pun mengungkap penjarah lukisan tersebut.

    “Laki-laki berjaket merah memakai helm hitam tampak memanggul Lukisan cat minyak Bunga di atas kanvas ukuran cukup besar. Dia membawa jarahannya dengan tenang, percaya diri keluar dari rumah pribadi saya yang menjadi target operasi jarahan hari minggu akhir Agustus 2025 dini hari,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati, Rabu (3/12/2025).

    Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga itu bagi penjarah hanya bernilai lembaran uang. Namun baginya, lukisan tersebut hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri yang sangat pribadi.

    Lukisan bunga tersebut bagai rumah di mana tempat anak-anaknya tumbuh dan bermain serta menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya.

    Sayangnya, lukisan bunga itu telah dijarah. Ia pun menyamakan kehilangan itu dengan hilangnya rasa aman, rasa kepastian hukum dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.

    Menurut Sri Mulyani, bagi pelaku penjarahan, rumah serta barang-barang hanyalah target operasi. Ia menilai para penjarah seperti sedang berpesta.

    “Para penjarah seperti berpesta, bahkan diwawancara reporter media: ‘dapat barang apa mas?’- dijawab ringan, dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah: ‘lukisan’. Liputan penjarahan dimuat di media sosial dan diviralkan secara sensasional,” tambah Bendahara Negara itu.

    “Menimbulkan histeria intimidatif yang kejam. Hilang hukum, hilang akal sehat dan hilang peradaban dan kepantasan, runtuh rasa perikemanusiaan. Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan. Absurd…!” jelasnya.

    Lalu ia menyoroti para korban yang menjadi aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama dengan hari penjarahan di kediamannya, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding dengan lukisannya.

    Insiden itu, lanjut Sri Mulyani, menjadi tragedi kelam di Indonesia.

    “Minggu kelabu akhir Agustus itu, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding sekedar lukisan saya, yaitu korban jiwa manusia yang melayang yang tak akan tergantikan. Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Sumari. Menimbulkan duka pedih yang mendalam bagi keluarga. Tragedi kelam Indonesia,” imbuh dia.

    Sri Mulyani menambahkan dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang, namun yang terjadi adalah hilangnya akal sehat, rusaknya harapan, runtuhnya fondasi berbangsa dan bernegara. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

    “Indonesia adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan dan jangan menyerah pada kekuatan yang merusak itu. Jaga dan terus perbaiki Indonesia bersama, tanpa lelah, tanpa amarah dan tanpa keluh kesah serta tanpa putus asa,” pungkas Sri Mulyani.

    Lihat Video ‘Pilu Sri Mulyani Cerita Lukisan Bunga Miliknya yang Dijarah’:

    (rea/hns)

  • VIDEO: Terungkap, Arti Barang Kesayangan Sri Mulyani yang Dijarah

    VIDEO: Terungkap, Arti Barang Kesayangan Sri Mulyani yang Dijarah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali unggah pernyataanya terkait peristiwa penjarahan di rumah pribadinya. Di akun instragam, Ia menyinggung soal lukisan yang dicuri. Lukisan tersebut memiliki arti mendalam baginya.

    L

    OlehLiputanenam.comDiperbaharui 03 Sep 2025, 09:43 WIB

    Diterbitkan 03 Sep 2025, 09:38 WIB

  • Video: Sri Mulyani Curhat Soal Lukisan yang Dijarah Massa

    Video: Sri Mulyani Curhat Soal Lukisan yang Dijarah Massa

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenang salah satu benda yang ikut raib saat penjarahan rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Bukan perhiasan atau barang mewah, melainkan lukisan bunga buatan tangannya sendiri

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

  • Video: Penampakan Rumah Eko Patrio Hingga Sri Mulyani Usai Dijarah

    Video: Penampakan Rumah Eko Patrio Hingga Sri Mulyani Usai Dijarah

    Jakarta, CNBC Indonesia –Tensi sosial yang meningkat berujung pada amukan massa di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Sasaran kemarahan menimpa rumah pribadi politikus Eko Patrio, Anggota DPR Uya Kuya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

  • Polisi Ringkus Pelaku Penjarahan Rumah Menkeu Sri Mulyani

    Polisi Ringkus Pelaku Penjarahan Rumah Menkeu Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Polres Tangerang Selatan (Tangsel) telah menangkap sejumlah pelaku dalam kasus penjarahan rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah tersangka dari pelaku yang sudah ditangkap itu.

    “Sudah kita amankan beberapa pelaku, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan,” ujar Victor kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

    Hanya saja, Victor tidak menjelaskan berapa pelaku dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa penjarahan ini, termasuk dengan peran-perannya.

    Victor hanya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah melakukan pendalaman terkait peristiwa ini.

    “Kami sedang melakukan pendalaman, perkembangan selanjutnya akan disampaikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal menjarah rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, pada Minggu (31/8/2025) dini hari.  

    “Gelombang pertama sekitar jam 1 [dini hari], gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 (dini hari),” kata staf pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno.

    Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan nama Renzi. 

    Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut kompleks Mandar dan seberang jalan perumahan itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah oleh massa. 

  • Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meski otoritas moneter tersebut terlibat dalam proses pembiayaan APBN.

    Sekadar informasi, BI dan Kemenkeu  menyepakati untuk kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Sri Mulyani menyebut bahwa burden sharing yang dilakukan dengan bank sentral membuat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih di antaranya menjadi murah. 

    Bendahara Negara di tiga rezim presiden berbeda itu menjamin BI bakal tetap independen dan proporsional, meski berperan mendorong stabilitas serta pertumbuhan. 

    “Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan,” jelasnya. 

    Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis pada akhir tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III burden sharing BI dan Kemenkeu, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana. 

    Pembiayaan yang masuk ke APBN tersebut saat itu digunakan sebagai sumber dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Skema burden sharing sebagaimana SKB II yang hanya berlaku pada 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods.

    Penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

    Total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (Rp154,5 triliun), 2027 (Rp210,5 triliun), 2028 (Rp208,06 triliun), 2029 (Rp107,5 triliun), dan 2030 (Rp56 triliun). 

    Bukan Hal Baru

    Burden sharing sejatinya pernah dilakukan pada periode pandemi Covid-19. Namun, kali ini berbeda lantaran fokus ditujukan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau dikenal Asta Cita. 

    Beberapa program dimaksud seperti 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih. Hal itu diungkap oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025). 

    “Kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, separuh-separuh kita sepakatnya,” terang Perry yang hadir secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Gubernur BI pertama yang menjabat dua periode itu menjelaskan, kesepakatan burden sharing untuk program perumahan dan KopDes Merah Putih telah disepakati dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Untuk pendanaan program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan sama-sama menanggung beban bunga utang atau fiskal sebesar 2,9%. 

    “Dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%. Formulanya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya di bagi dua,” terang Perry. 

    Perry mengatakan bahwa sinergi antara otoritas fiskal dan moneter itu guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Adapun burden sharing yang dilakukan pemerintah pada pandemi saat itu lebih berorientasi untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Saat itu, bank sentral dilarang untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer. 

    Melalui kebijakan burden sharing–istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Perry pada periode pertama kepemimpinannya–BI diperkenankan membeli langsung surat utang untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

    Kendati demikian, pada tahun ini juga pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dari pasar sekunder sebesar Rp200 triliun berdasarkan data terbaru pada awal pekan ini. 

    Hal itu juga berbarengan dengan kebijakan suku bunga rendah, yang mana bank sentral sudah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024. Terakhir, pada Agustus lalu BI kembali menurunka BI rate 25 bps ke 5%. 

    “Sampai kemarin kami sudah beli SBN Rp200 triliun, itu konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter. Penurunan suku bunga dan kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” terangnya. 

  • Rp83 Triliun Dana Kopdes: Cair Rp16 Triliun Tahun Ini, Rp67 Triliun pada 2026

    Rp83 Triliun Dana Kopdes: Cair Rp16 Triliun Tahun Ini, Rp67 Triliun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal penempatan dana APBN ke Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Total yang akan disalurkan ke Himbara pada 2025 dan 2026 adalah Rp83 triliun.

    Pada 2025, pemerintah berencana untuk menyuntikkan Rp16 triliun sebagai tahap pertama ke Himbara. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Rp16 triliun itu akan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.

    Penggunaan SAL itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Penempatan dana sebesar Rp83 triliun itu adalah akumulasi dari tahun 2025 dan 2026, yang diperkirakan tahun 2025: Rp16 triliun dan 2026: Rp67 triliun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Adapun skema pembiayaan ke KopDes Merah Putih oleh Himbara dengan bunga rendah sebesar 6%.

    “Skema pembiayaan ke KDMP oleh Himbara bunganya 6%, tenor 6 tahun dan waktu tenggang 6 sampai dengan 8 bulan,” lanjut Deni.

    Dia juga menjelaskan bahwa penempatan dana APBN ke Himbara untuk membiayai pembentukan KopDes Merah Putih diarahkan untuk menyederhanakan rantai distribusi yang rumit, serta memberdayakan masyarakat desa sehingga memutus rantai kemiskinan.

    “Untuk mendukung model bisnis KDMP yang efisien dan efektif, Pemerintah menempatkan Dana di Himbara agar dapat menyalurkan pembiayaan ke KDMP dengan bunga yang rendah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Rp83 triliun yang akan ditempatkan ke Himbara untuk KopDes sejalan dengan penurunan anggaran Dana Desa tahun depan menjadi Rp60 triliun.

    Meski anggaran Dana Desa turun, Sri Mulyani menyebut anggaran bagi masyarakat desa untuk KopDes bakal digelontorkan melalui Himbara.

    Dana Desa sendiri akan digunakan sebagai jaminan apabila KopDes mengalami gagal bayar utang. Pada rapat dengan DPD, Selasa (2/9/2025), mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Desa untuk penggunaan Dana Desa itu.

    “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyici,” paparnya.

  • Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan menempatkan dana saldo lebih anggaran (SAL) APBN 2025 ke bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara. “Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi,” jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025). 

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur. Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil,” paparnya. 

    Sementara itu, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan melaksanakan rapat koordinasi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada himbara untuk pembiayaan program tersebut. 

    Ketua Satgas Kopdes Merah Putih yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan disebut akan memimpin rapat tersebut. “Besok akan ada rapat satgas. Betul Pak Menko yang pimpin,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Tatang juga mengamini bahwa rapat tersebur akan membahas soal penggunaan dana SAL APBN 2025 untuk Himbara itu. Namun, Tatang enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana SAL itu. “Lebih baik ke Kemenkeu, ya,” katanya. 

    Adapun, Bisnis telah meminta respons kepada Kementerian Keuangan mengenai penggunaan dana SAL yang tertuang pada PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Upaya konfmasi disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kabiro KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Hanya Deni yang memberikan respons. “Kita cek ke unit terkait dulu,” terang Deni kepada Bisnis. 

    Risiko Tinggi

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri, Ini Alasannya – Page 3

    Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan kebijakan baru yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025 yang resmi berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025.

    Peraturan ini lahir dari pertimbangan pemerintah untuk mendukung kesiapan alat pertahanan, di mana kuda dan perlengkapannya dianggap sebagai aset penting.

    Dengan adanya PMK 61/2025, PPN sebesar 100% yang seharusnya dikenakan atas pembelian barang-barang tersebut kini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

    Dikutip dari Pasal 2 PMK 61/2025, “PPN yang terutang atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kemenhan dan TNI ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.”

    PMK yang ditetapkan oleh Sri Mulyani pada 25 Agustus 2025 ini secara rinci mencantumkan berbagai jenis kuda dan perlengkapan yang mendapat fasilitas bebas PPN. Kuda yang dimaksud adalah kuda batalyon kavaleri, beserta puluhan perlengkapan lainnya, seperti:

    Pelana upacara dan harian
    Berbagai jenis tali (tali kekang, tali lasso, tali penuntun)
    Perlengkapan untuk perawatan dan kesehatan kuda (tapal kuda, suplemen, obat)
    Pakaian dan pelindung kuda (jubah upacara, tutup kepala kuda, sepatu kuda khusus)
    Perlengkapan pelatihan dan kandang (perlengkapan pelatihan upacara, kandang kavaleri kuda portable).

    Daftar ini juga mencakup barang-barang detail seperti cambuk panjang, sikat kuku, sisir logam, hingga bak makan dan minum, yang menunjukkan betapa menyeluruhnya dukungan pemerintah terhadap operasional unit kavaleri.

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda.