Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Masuk Kategori Tindak Pidana, Para Pelaku Penjarahan Terancam Hukuman Berat

    Masuk Kategori Tindak Pidana, Para Pelaku Penjarahan Terancam Hukuman Berat

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, bahkan berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 

    Kediaman anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah massa. 

    Seperti yang ramai di media sosial, ratusan massa mendatangi rumah para pejabat DPR. Massa tersebut merusak properti hingga menjarah barang-barang pribadi di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. 
     

     

    Penjarahan masuk kategori tindak pidana

    Meskipun istilah ‘penjarahan’ tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian sehingga masuk dalam kategori tindak pidana..

    Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penjarahan dapat dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan/atau perusakan fasilitas umum. 

    Hal ini tertuang dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-2 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara beserta denda. 

    Aksi penjarahan, meski kerap terjadi saat krisis, tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga siapapun yang terlibat dan terbukti terlibat dalam tindak penjarahan harus menghadapi konsekuensi hukum. 

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, bahkan berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 
     
    Kediaman anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah massa. 
     
    Seperti yang ramai di media sosial, ratusan massa mendatangi rumah para pejabat DPR. Massa tersebut merusak properti hingga menjarah barang-barang pribadi di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. 
     

     

    Penjarahan masuk kategori tindak pidana

    Meskipun istilah ‘penjarahan’ tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian sehingga masuk dalam kategori tindak pidana..

    Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penjarahan dapat dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan/atau perusakan fasilitas umum. 
     
    Hal ini tertuang dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-2 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara beserta denda. 
     
    Aksi penjarahan, meski kerap terjadi saat krisis, tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga siapapun yang terlibat dan terbukti terlibat dalam tindak penjarahan harus menghadapi konsekuensi hukum. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kesaksian Tetangga Saat Rombongan Orang Tak Dikenal Datangi Rumah Sri Mulyani Megapolitan 1 September 2025

    Kesaksian Tetangga Saat Rombongan Orang Tak Dikenal Datangi Rumah Sri Mulyani Megapolitan 1 September 2025

    Kesaksian Tetangga Saat Rombongan Orang Tak Dikenal Datangi Rumah Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan didatangi rombongan tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) pukul 01.30 WIB.
    Koordinator Keamanan RW 10 Mandar, Iqbal Rezeki Awal, yang tinggal tepat di samping kediaman Sri Mulyani, memastikan tidak ada pembakaran, melainkan penjarahan barang dan perusakan.
    “Enggak bener, nggak bener. Rumah saya di sebelahnya Ibu Sri Mulyani soalnya. Di sampingnya banget,” ujar Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Senin (1/9/2025).
    Iqbal bercerita, pada malam kejadian dirinya sempat berkoordinasi dengan aparat keamanan.
    Ia menyaksikan sendiri sekumpulan orang tidak dikenal (OTK) datang dua kali ke kawasan perumahan.
    Pada Minggu pukul 01.30 WIB, terjadi bentrokan di Portal Pos Depan perumahan Sri Mulyani.
    Karena kondisinya ramai OTK dan tidak kondusif, akhirnya mundur untuk menyelamatkan diri. 
    “Untuk menghindari bentrokan, portal pos depan terpaksa dibuka karena massa yang memaksa masuk semakin banyak,” kata Iqbal.
    Mereka masuk ke rumah Sri Mulyani dan mengambil barang-barang hingga pukul 02.00 WIB.
    Namun pada pukul 02.30 WIB, mereka kembali datang ke rumah Sri Mulyani. 
    Meski saat itu kondisi tidak kondusif, namun pihaknya berhasil mengajak sekelompok orang tersebut untuk mediasi.
    “Massa datang lagi dan berkumpul di depan Mandar. Kami warga Mandar bersama TNI menjaga pos depan, petasan-petasan dilempar ke arah kami,” jelas dia.
    Pada pukul 03.30 WIB, rumah milik Sri Mulyani kembali dijarah orang tak dikenal. 
    “Padahal tidak ada barang-barang berharga tapi massa tetap memaksa masuk. Mereka mulai menjarah sisa-sisa barang yang ada dan selesai menjelang subuh,” kata Iqbal.
    Lebih lanjut, Iqbal menuturkan, sebagian pelaku terlihat mabuk dan hanya ikut-ikutan. Namun, ada juga yang benar-benar berniat menjarah.
    Pasalnya, mulai dari barang-barang milik penghuni rumah hingga asisten rumah tangga disebut ikut diambil.
    “Kalau yang niat, dia akan ngerebut lagi barangnya. Sampai ada yang bilang, ‘ini duit rakyat’, begitu. Tapi kalau yang cuma ikut-ikutan, ditegur sama Marinir langsung dikasih (dibalikin),” kata dia.
    Meski situasi sudah terkendali, Iqbal mengaku warga masih khawatir. Hingga kini, rumah Sri Mulyani masih dijaga aparat TNI dan patroli polisi.
     “Sekarang sih sudah ada TNI, patroli polisi juga masih sering datang. Tapi warga tetap waswas. Kami berharap ada tambahan armada pengamanan supaya lebih tenang,” ucap dia.
    Kompas.com masih berupaya meminta konfirmasi dari Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan terkait peristiwa tersebut.
    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban yang diberikan pihak kepolisian.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pertemuan antara tokoh ormas, agama, dan partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung saat ini.
    Zulhas menyebutkan bahwa Prabowo sedang menyampaikan situasi terkini Indonesia usai kerusuhan demo.
    “Masih berlangsung dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh agama semua datang, baik dari ormas Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua tadi, lagi anu, Presiden menyampaikan perkembangan terakhir seperti yang sudah disampaikan,” ujar Zulhas di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
    Zulhas menjelaskan bahwa Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu luas hingga detik ini.
    Menurutnya, semua pihak mendukung Prabowo menertibkan penjarahan.
    “Karena itu bukan demo katanya, kalau membakar fasilitas umum, menjarah rumah warga, membakar gedung-gedung pemerintahan, membakar kantor-kantor DPRD,” ucapnya.
    Dia menegaskan bahwa semua ulama menyebut apa yang terjadi sudah bukan demo lagi, melainkan perusakan.
    “Semua ulama, tokoh-tokoh agama mengatakan itu bukan demo, tapi itu merusak. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah menertibkan,” imbuh Zulhas.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CBA Desak Prabowo Lakukan Reshuffle, Singgung Peran Dasco yang Hilang

    CBA Desak Prabowo Lakukan Reshuffle, Singgung Peran Dasco yang Hilang

    GELORA.CO –  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah sejumlah partai politik menonaktifkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) harus segera diikuti dengan tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Uchok, publik menunggu keberanian Presiden untuk melakukan “pembersihan” atau pencopotan sejumlah pejabat di kabinet merah putih.

    “Hal ini perlu dilakukan karena banyak permintaan publik untuk segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau Prabowo tidak melakukan bersih-bersih berarti Prabowo bukan dambaan publik,” tegas Uchok, Senin (1/9).

    Uchok juga menyoroti sikap politisi Partai Gerindra, Dasco, yang dinilai tidak seperti biasanya. Ia menilai Dasco, yang biasanya vokal dalam merespons dinamika politik, kali ini tampak diam seribu bahasa di tengah gelombang demonstrasi. “Biasa Dasco bernyanyi merdu bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam hitungan jam. Kok tiba-tiba menghilang ditelan hiruk pikuk isu kemarahan rakyat kepada DPR,” ujarnya.

    Sementara itu, sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari keanggotaan DPR RI. Partai NasDem melalui Ketua Umumnya, Surya Paloh, memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem DPR RI, berlaku efektif mulai Senin ini.

    Langkah serupa diambil Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP), PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN DPR RI.

    Adapun Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarmuji juga mengumumkan penonaktifan Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI dengan alasan penegakan disiplin dan etika anggota dewan.

  • Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Pelaku Penjarahan

    Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Pelaku Penjarahan

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 

    Fenomena penjarahan ini mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan memberikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku penjarahan dan kerusuhan. 

    “Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” kata Prabowo.
     

    Prabowo juga memerintahkan pimpinan TNI dan Polri menindak tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam dua hari terakhir.

    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah.

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 
     
    Fenomena penjarahan ini mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan memberikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku penjarahan dan kerusuhan. 
     
    “Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” kata Prabowo.
     

    Prabowo juga memerintahkan pimpinan TNI dan Polri menindak tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam dua hari terakhir.
     
    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” tutur Prabowo.
     
    Sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.

    “Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.

    Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.

    Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:

    1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)

    2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)

    3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)

    4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)

    5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)

    6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)

    7. TL Pejompongan BNI

    8. TL Penjernihan SPBU

    9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)

    10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)

    11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)

    12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)

    13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)

    14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)

    15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)

    16. TL TMII Jakarta Timur

    17. TL Permai (pemadam)

    18. TL Pospol Cilincing

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani Nasional

    10 TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani Nasional

    TNI Respons Tudingan Biarkan Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicara soal anggapan yang menyebut TNI membiarkan penjarahan yang menyasar rumah-rumah pejabat menyusul demo panjang menuntut penghapusan tunjangan DPR RI.
    Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menyebutkan, saat penjarahan terjadi, pihaknya menunggu permintaan kepolisian untuk membantu pengamanan sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.
    “Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak? Itu. Ada permintaan tidak? Saya sampaikan kita taat konstitusi, ya. Konstitusi bicara seperti itu. Kita kan perbantuan. Jelas ya,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
    Ia menjelaskan, permintaan bantuan baru turun pada Sabtu (30/8/2025) sore, setelah rumah salah satu anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, dijarah.
    TNI kemudian menurunkan pasukan pada Minggu (31/8/2025) kemarin.
    “(Penjarahan) Itu terjadi kapan? Kemudian, Pak Presiden memanggil Kapolri dan Panglima TNI tanggal berapa? (30 sore). Tanggal 31 kita turun. Tanggal 31 kita turun,” tutur dia.
    Tak hanya itu, ia juga membantah TNI melakukan pembiaran terhadap pembakaran obyek vital nasional, salah satunya Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT).
    “MRT fasilitas umum, pengamanan oleh siapa? (Kalaupun MRT) obyek vital nasional, lihat di UU, klausulnya apa? Ikuti itu. Tidak ada pembiaran kita. Kita diminta tanggal 30 sore, tanggal 31 itu kita main,” kata Tandyo.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah rumah pejabat dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam usai terjadi demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan DPR RI.
    Penjarahan itu, terjadi di rumah empat anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Penjarahan itu kemudian dikritik masyarakat di media sosial karena TNI dan Polri dianggap membiarkan aksi tersebut, dengan klaim bahwa TNI baru berjaga setelah aksi penjarahan selesai.
    Penjarahan tersebut terjadi seusai demo di sejumlah daerah yang diikuti dengan aksi kericuhan oleh orang-orang tak dikenal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta maaf soal Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang turut disorot dan dikritik oleh publik terkait sikapnya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Deddy Sitorus atau hal yang dilakukan Sadarestuwati akan menjadi pelajaran etika bagi PDIP. Menurut dia, tokoh publik harus menyampaikan kata-kata yang berempati dan bersimpati terhadap rakyat.

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Komisi II DPR disorot publik karena pernyataannya yang membedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Sedangkan Sadarestuwati menuai kritik karena ikut berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu.

    Khusus Sadarestuwati, Said menilai bahwa acara sidang tahunan itu sebetulnya sudah selesai ketika Sadarestuwati berjoget. Menurut dia, Anggota Komisi VI DPR RI itu berjoget karena ingin menunjukkan kebhinekaan ketika merespons lagu yang berasal dari daerah timur Indonesia.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum menentukan sikap apapun terhadap Deddy atau Sadarestuwati. Dia pun menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.

    Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

    Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri Buka Suara soal Rumah Menkeu Sri Muyani & Sahroni Cs Dijarah Massa Anarkis

    Polri Buka Suara soal Rumah Menkeu Sri Muyani & Sahroni Cs Dijarah Massa Anarkis

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri angkat bicara terkait dengan pengamanan rumah pejabat Menkeu Sri Mulyani hingga Anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya bisa sampai dijarah massa anarkis dan orang tidak dikenal (OTK) saat aksi demonstrasi 30-31 September 2025.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan untuk saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data melalui Polda jajaran terkait. 

    “Hal ini telah dilakukan inventarisasi oleh Polda-polda, dan kemudian konsolidasi,” ujar Trunoyudo di Divhumas Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Hanya saja, Trunoyudo tidak memaparkan secara detail terkait dengan pengamanan, termasuk jumlah personel yang disiagakan oleh kepolisian untuk mengamankan sejumlah rumah pejabat dan anggota dewan yang menjadi korban penjarahan. 

    Pada intinya, eks Kabid Humas Polda Metro Jaya ini meminta agar seluruh pihak menunggu hasil pengumpulan dari penyidik di lapangan terkait dengan peristiwa penjarahan tersebut.

    “Dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejumlah rumah pejabat mulai dijarah oleh orang tidak dikenal setelah peristiwa aksi unjuk rasa terkait tunjangan DPR dan demo pengemudi ojol yang dilindas mobil Brimob.

    Tercatat, rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara mulai dijarah massa anarkis dan OTK pada Sabtu (30/8/2025). Kemudian, rumah Uya Kuya, Eko Patrio hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi target penjarahan orang tidak dikenal.