Tag: Sri Mulyani Indrawati

Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR menyetujui adanya penambahan anggaran 2025 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp2,74 Triliun. Alhasil, pagu efektif instansi tersebut mencapai Rp29,51 triliun.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui tambahan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, pada Kamis (4/9/2025).

“Kita langsung sahkan saja dahulu angkanya, setuju ya, saya ketok ya kalau setuju, baik kita sahkan,” ungkapnya sambil mengetok palu.

Sebelumnya, pagu efektif pada tahun berjalan ini senilai Rp26,76 triliun, termasuk pembukaan blokir anggaran Kemenhub pada Juli 2025 yang senilai Rp0,37 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya meminta persetujuan Komisi V terkait penambahan anggaran senilai Rp2,74 triliun dengan rincian terdiri dari relaksasi efisiensi blokir senilai Rp1,62 triliun, ambang batas BLU sejumlah Rp62 miliar, dan penambahan PNBP senilai Rp1,05 triliun.

“Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya saat mengajukan tambahan anggaran.

Untuk diketahui, pagu awal Kemenhub untuk 2025 senilai Rp31,45 triliun. Kemudian dilakukan blokir reguler senilai Rp0,05 triliun.

Selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi, anggaran Kemenhub dipangkas senilai Rp17,87 triliun, sehingga tersisa hanya Rp13,58 triliun.

Usai mengajukan usulan tambahan anggaran, imbas efisiensi, pada akhirnya pagu efektif didapat senilai Rp17,72 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relaksasi efisiensi pada Maret 2025 senilai Rp5,37 triliun untuk Kemenhub, sehingga pagu efektif menjadi Rp23,09 triliun.

Kemudian dengan peluncuran anggaran TA 2024 senilai Rp3,29 triliun dan lanjutan relaksasi efisiensi senilai Rp0,37 triliun, anggaran Kemenhub menjadi Rp26,76 triliun.

Sepanjang tahun ini, anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang dinamis karena terjadi efisiensi sejak awal tahun. Sementara realisasi anggaran Kemenhub per 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025.

Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.

Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.

Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun.

04/09/2025 18:23
Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 dinilai semakin memburuk dari tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, Sri Mulyani selayaknya dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga penerimaan negara, belanja pendidikan, hingga defisit fiskal.

“Kalau kita lihat di tahun 2025, penyerapan penerimaan negara dan penyerapan anggaran itu sama-sama jeblok. Pertumbuhan penerimaan negara lebih rendah dibandingkan tahun 2022, 2023, maupun 2024. Begitu juga dengan pajak yang hingga Mei masih minus,” kata Huda dalam konferensi pers pada Kamis 4 September 2025.

Huda menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 hanya mencapai 31,21 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa tembus 38 persen pada periode yang sama, bahkan tahun 2022 sempat mencapai 48 persen.

“Realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari Sri Mulyani itu tahun ini jelek. Padahal kalau kita lihat, di tahun depan pajak itu penerimaan pepajakan itu naik 13 persen,” kata Huda.

Kondisi ini disebut sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, hingga aplikasi pajak yang belum maksimal.

“Ini kenapa terjadi? Ada masalah Coretax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei (2025) itu masih minus,” kata Huda.

Selain penerimaan negara, Huda juga menyoroti masalah pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan naik 9,8 persen pada 2026 menjadi Rp757,8 triliun tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, sekitar Rp223,6 triliun atau 30 persen dari pos anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk program MBG yang justru melanggar Undang-Undang Sisdiknas.

“Kalau dihitung tanpa MBG, anggaran pendidikan justru turun menjadi Rp534,2 triliun, atau kurang dari 20 persen dari total belanja negara. Ini perampokan dana pendidikan yang dilakukan oleh Sri Mulyani,” ujar Huda.

Ia juga memperingatkan bahaya defisit APBN yang berpotensi melebar pada 2026. Dengan penerimaan negara yang terus melemah, dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara, beban utang semakin berat, sementara belanja negara terus membengkak.

“Artinya, untuk bayar utang kita harus berutang lagi. Itu membuat fiskal kita tidak sustain. Inilah kinerja buruk yang harus jadi alasan kuat Sri Mulyani harus dievaluasi bahkan diicopot dari kursi Menteri Keuangan,” pungkas Huda

04/09/2025 17:39
Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Koalisi masyarakat sipil di Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Maluku pada Kamis (4/9/2025).
Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga sosial itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan TNI.
Dalam aksinya, para pendemo mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
Pendemo menilai ketiga pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini.
“Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator aksi, Burhanudin Rumbouw saat membacakan tuntutan.
Para pendemo juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas para mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
Selain itu, pendemo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru.
Massa aksi menilai, pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga bersuara di mana-mana.
“Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak mau peduli dengan kondisi masyarakat,” teriak massa aksi.
Selain isu nasional, para pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku.
Menurut pendemo, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh nagara, namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa.
“Sehingga kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan Otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” kata pendemo.
Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi sejumlah anggota langsung menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.
“Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 15:53
Sri Mulyani: Penjarah Seperti Berpesta, Hilang Empati dan Moral

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan keprihatinannya terkait aksi penjarahan yang terjadi saat gelombang kerusuhan akhir Agustus kemarin.

Termasuk yang menimpa kediaman pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Lewat akun Instagram pribadinya @smiindrawati, Sri Mulyani menyoroti fenomena penjarahan yang kini seolah dianggap hal biasa, bahkan dirayakan.

“Bagi penjarah, rumah dan barang-barang tersebut hanyalah sekadar target operasi. Para penjarah seperti berpesta,” kata Sri Mulyani dikutip pada Kamis (4/9/2025).

Ia juga menyinggung bagaimana momen penjarahan justru diliput media dan viral di media sosial, lengkap dengan wawancara terhadap pelaku.

“Dapat barang apa, Mas? dijawab ringan, pelaku dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah,” lanjutnya

Kata Sri Mulyani, respons seperti ini menunjukkan lunturnya rasa bersalah, hilangnya empati, dan rapuhnya nilai dasar kebangsaan.

“Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan,” ungkapnya.

Aksi penjarahan di rumah pribadinya terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Dari berbagai barang yang raib, ada satu yang sangat berkesan bagi Sri Mulyani, sebuah lukisan bunga hasil karya tangannya sendiri.

Dalam unggahannya, ia merasa sangat kehilangan atas lukisan tersebut.

“Lukisan bunga itu bagi penjarah pasti dibayangkan bernilai sekadar seperti lembaran uang. Lukisan Bunga yang saya lukis 17 tahun lalu adalah hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri, sangat pribadi,” imbuhnya.

04/09/2025 13:02
Risiko di Balik Suntikan Dana Jumbo ke Himbara untuk Kopdes Merah Putih

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menyuntikan dana senilai Rp83 triliun kepada bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan itu menuai sorotan dan akan membebani keuangan negara.

Adapun penempatan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahun 2025 senilai Rp16 triliun, sisanya atau sekitar Rp67 triliun bakal ditempatkan pada tahun 2026. Khusus tahun ini, sumber dana Rp16 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.

Penggunaan SAL itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Penempatan dana sebesar Rp83 triliun itu adalah akumulasi dari tahun 2025 dan 2026, yang diperkirakan tahun 2025: Rp16 triliun dan 2026: Rp67 triliun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

Adapun skema pembiayaan ke KopDes Merah Putih oleh himbara dengan bunga rendah sebesar 6%. “Skema pembiayaan ke KDMP oleh Himbara bunganya 6%, tenor 6 tahun dan waktu tenggang 6 sampai dengan 8 bulan,” lanjut Deni.

Dia juga menjelaskan bahwa penempatan dana APBN ke himbara untuk membiayai pembentukan KopDes Merah Putih diarahkan untuk menyederhanakan rantai distribusi yang rumit, serta memberdayakan masyakat desa sehingga memutus rantai kemiskinan.

“Untuk mendukung model bisnis KDMP yang efisien dan efektif, Pemerintah menempatkan Dana di Himbara agar dapat menyalurkan pembiayaan ke KDMP dengan bunga yang rendah,” ucapnya.

Likuiditas Bank Himbara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Rp83 triliun yang akan ditempatkan ke himbara untuk KopDes sejalan dengan penurunan anggaran Dana Desa tahun depan menjadi Rp60 triliun.

Meski anggaran Dana Desa turun, Sri Mulyani menyebut anggaran bagi masyarakat desa untuk KopDes bakal digelontorkan melalui himbara.

Dana Desa sendiri akan digunakan sebagai jaminan apabil KopDes mengalami gagal bayar utang. Pada rapat dengan DPD, Selasa (2/9/2025), mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Desa untuk penggunaan Dana Desa itu.

“Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyici,” paparnya.

Risiko Besar

Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius.

“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan.

Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya

04/09/2025 08:49
Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan burden sharing melalui pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI.

Burden sharing sendiri merupakan mekanisme pembagian beban untuk pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga awal September 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.

Padahal, rencana awal pembelian SBN oleh BI sepanjang tahun ini hanya sebesar Rp150 triliun—baik di pasar sekunder maupun primer. Artinya, pembelian SBN oleh BI yang sudah mencapai Rp200 triliun sudah melebihi rencana awal.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

“Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

“Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

Komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memang semakin jelas terlihat sejak dimulainya pemerintahan Prabowo. Sejak Oktober 2024 atau pelantikan Prabowo, BI telah memangkas suku bunga hingga 100 basis poin (bps).

Tak heran, Prabowo memang memiliki ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Untuk mencapai target itu, pertumbuhan ekonomi harus digenjot mulai tahun ini.

Masalahnya, kondisi fiskal negara sempit: penerimaan negara tidak bisa biayai besarnya belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi.

Kemenkeu sebenarnya bisa menerbitkan surat utang demi biayai berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hanya saja, ada masalah lain: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Otoritas fiskal pun harus putar otak untuk membiayai program dan kebijakan tanpa harus melanggar aturan ambang batas defisit APBN 3%. Caranya, yaitu lewat pembiayaan investasi pemerintah ke BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam APBN, pembiayaan investasi tidak termasuk ke dalam belanja pemerintah pusat, namun tercatat sebagai penyertaan modal negara (PMN). Akibatnya, defisit tidak melebar namun hanya menambah utang.

Tak heran sejumlah program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga perumahan rakyat sebagian didanai lewat pembiayaan investasi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 misalnya, Sri Mulyani menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN senilai Rp16 triliun untuk menyuntik dana ke bank penyalur pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.

Dalam Pasal 4 PMK 63/2025 itu dijelaskan bahwa penggunaan SAL itu dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah. Artinya dana Rp16 triliun itu termasuk dalam pembiayaan investasi bukan belanja pemerintah, sehingga tidak menambah defisit APBN namun menambah utang.

Sejumlah program perumahan rakyat juga dibiayai lewat pembiayaan investasi pemerintah. Program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya, Kemenkeu total merealisasikan PMN sebesar Rp1,89 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 2024.

Disiplin defisit APBN di bawah 3% pun tetap terjaga. Masalahnya, utang terus menumpuk.

Apalagi, kini BI semakin agresif membeli surat utang yang diterbitkan Kemenkeu. Bank sentral seakan mencetak uang demi biayai program pemerintah.

04/09/2025 08:30
Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo Nasional 4 September 2025

Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.
“Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).
Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
Pasalnya terdapat kejanggalan, ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.
“Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman.
Aksi penjarahan tersebut tentu berbeda dengan kemarahan massa setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.
KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan membersihkan puing sisa Halte Tranjakarta Polda, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Halte Transjakarta Polda dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, kemarahan massa yang mendatangi Mako Brimob Kwitang merupakan sesuatu yang sifatnya organik.
“Yang organik itu misalnya ketika kejadian Affan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah dan banyak yang spontan datang ke misalnya Mako Brimob,” ujar Usman.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini.
Sigit pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
“Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” ujar Sigit saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
Sigit memastikan bahwa Polri akan menangkap dan menindak para pelaku kerusuhan. Ia lantas mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mengembalikan situasi keamanan.
“Mengembalikan situasi yang ada, sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” ujar Sigit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 06:45
Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang aksi penjarahan di rumahnya, kawasan Bintaro Tangerang Selatan. Lukisan bunga buatannya 17 tahun lalu dan punya makna penting dalam hidup Sri Mulyani, ikut dijarah dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025).

Lewat akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani pun mengungkap penjarah lukisan tersebut.

“Laki-laki berjaket merah memakai helm hitam tampak memanggul Lukisan cat minyak Bunga di atas kanvas ukuran cukup besar. Dia membawa jarahannya dengan tenang, percaya diri keluar dari rumah pribadi saya yang menjadi target operasi jarahan hari minggu akhir Agustus 2025 dini hari,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati, Rabu (3/12/2025).

Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga itu bagi penjarah hanya bernilai lembaran uang. Namun baginya, lukisan tersebut hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri yang sangat pribadi.

Lukisan bunga tersebut bagai rumah di mana tempat anak-anaknya tumbuh dan bermain serta menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya.

Sayangnya, lukisan bunga itu telah dijarah. Ia pun menyamakan kehilangan itu dengan hilangnya rasa aman, rasa kepastian hukum dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, bagi pelaku penjarahan, rumah serta barang-barang hanyalah target operasi. Ia menilai para penjarah seperti sedang berpesta.

“Para penjarah seperti berpesta, bahkan diwawancara reporter media: ‘dapat barang apa mas?’- dijawab ringan, dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah: ‘lukisan’. Liputan penjarahan dimuat di media sosial dan diviralkan secara sensasional,” tambah Bendahara Negara itu.

“Menimbulkan histeria intimidatif yang kejam. Hilang hukum, hilang akal sehat dan hilang peradaban dan kepantasan, runtuh rasa perikemanusiaan. Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan. Absurd…!” jelasnya.

Lalu ia menyoroti para korban yang menjadi aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama dengan hari penjarahan di kediamannya, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding dengan lukisannya.

Insiden itu, lanjut Sri Mulyani, menjadi tragedi kelam di Indonesia.

“Minggu kelabu akhir Agustus itu, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding sekedar lukisan saya, yaitu korban jiwa manusia yang melayang yang tak akan tergantikan. Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Sumari. Menimbulkan duka pedih yang mendalam bagi keluarga. Tragedi kelam Indonesia,” imbuh dia.

Sri Mulyani menambahkan dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang, namun yang terjadi adalah hilangnya akal sehat, rusaknya harapan, runtuhnya fondasi berbangsa dan bernegara. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

“Indonesia adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan dan jangan menyerah pada kekuatan yang merusak itu. Jaga dan terus perbaiki Indonesia bersama, tanpa lelah, tanpa amarah dan tanpa keluh kesah serta tanpa putus asa,” pungkas Sri Mulyani.

Lihat Video ‘Pilu Sri Mulyani Cerita Lukisan Bunga Miliknya yang Dijarah’:

(rea/hns)

04/09/2025 05:58
VIDEO: Terungkap, Arti Barang Kesayangan Sri Mulyani yang Dijarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali unggah pernyataanya terkait peristiwa penjarahan di rumah pribadinya. Di akun instragam, Ia menyinggung soal lukisan yang dicuri. Lukisan tersebut memiliki arti mendalam baginya.

L

OlehLiputanenam.comDiperbaharui 03 Sep 2025, 09:43 WIB

Diterbitkan 03 Sep 2025, 09:38 WIB

04/09/2025 03:11
Video: Sri Mulyani Curhat Soal Lukisan yang Dijarah Massa

Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenang salah satu benda yang ikut raib saat penjarahan rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Bukan perhiasan atau barang mewah, melainkan lukisan bunga buatan tangannya sendiri

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

03/09/2025 22:10