Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk Kemenhan dan TNI

    Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk Kemenhan dan TNI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kuda kavaleri serta perlengkapan pendukungnya untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kebijakan ini berlaku sampai 31 Desember 2025.

    Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda Serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan mulai berlaku saat diundangkan 1 September 2025.

    “PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan dan/atau TNI ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025 sebesar 100%,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Jenis barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN meliputi kuda batalyon kavaleri serta 43 jenis perlengkapan pendukungnya, di antaranya pelana upacara, tali kekang, sepatu tunggang, cambuk panjang, sikat kuku, bak makan dan minum, tas perlengkapan, kantong kotoran kuda, obat kuda, hingga kandang kavaleri kuda portable.

    “PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN yang terutang sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025,” bunyi Pasal 4.

    Fasilitas pembebasan PPN tidak berlaku jika objek yang diserahkan bukan kuda kavaleri dan perlengkapan yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan juga dikecualikan jika pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan.

    “Pengusaha kena pajak yang menyerahkan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah,” jelas Pasal 5.

    (aid/rrd)

  • Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui telah mencairkan saldo anggaran lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Penggunaan SAL ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Aturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dikutip dari PMK tersebut, SAL yang dicairkan kemudian ditempatkan pada bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Untuk memberikan dukungan kepada Bank yang menyalurkan pinjaman kepada KKMP dan/atau KDMP, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada Bank,” ungkap Pasal 2 Ayat 2 PMK No.63 Tahun 2025 tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Adapun, penggunaan SAL ini dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. Dalam PMK ini, Sri Mulyani menegaskan penggunaan SAL dilakukan dengan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke RKUN dalam rupiah sebesar besaran dana SAL.

    “Penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen,” tulis Menkeu dalam PMK ini.

    Kemudian, rincian penetapan pembiayaan akan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Setelah Rumahnya Dijarah

    VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Setelah Rumahnya Dijarah

    VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Setelah Rumahnya Dijarah

  • Top 3 News: Massa Kembali Demo saat DPR Rapat dengan TNI, 5.369 Personel Gabungan Disiagakan – Page 3

    Top 3 News: Massa Kembali Demo saat DPR Rapat dengan TNI, 5.369 Personel Gabungan Disiagakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiwa kembali turun ke jalan untuk menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin 1 September 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Polisi menyiagakan 5.369 personel gabungan untuk mengawal jalannya demo di DPR, Senin 1 September 2025. Hal ini seperti disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

    Susatyo menekankan pengamanan demo dilakukan humanis, tanpa senjata api demi memastikan kelancaraan penyampaian aspirasi.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab keterkaitan sosok Riza Chalid dengan aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.

    Hal ini usai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggungah peran Presiden Prabowo Subianto yang berani melawan mafia migas dan membongkar mafia Riza Chalid.

    Listyo tak memberikan jawaban jelas apakah ada kaitannya Riza Chalid dengan aksi demo tersebut. Namun, dia memastikan Polri akan menyelidiki pelaku di lapangan, aktor, dan sosok yang membiayai aksi demo ricuh ini.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Polri menanggapi soal pengamanan rumah pejabat usai terjadi penjarahan di beberapa tempat, mulai dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga sejumlah pejabat DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo belum memberikan banyak komentar terkait peristiwa tersebut. Ditanya soal Polri kecolongan aksi penjarahan, dia meminta publik menunggu perkembangan penanganan perkara tersebut lebih lanjut.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 1 September 2025:

    Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

  • Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di TikTok memperlihatkan Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Foto tersebut diberi narasi bahwa setelah rumah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dijarah, Prabowo meminta rakyat juga menjarah rumah pejabat lain, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio.

    Narasi dalam unggahan itu berbunyi:

    “Setelah rumah Ahmad Sahroni, Prabowo minta rakyat untuk jarah rumah Bahlil, Eko, Sri Mulyani, dan Uya Kuya hari ini juga.”

    Namun, benarkah Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani. Faktanya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Penjelasan:

    Namun, pernyataan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang meminta rakyat melakukan penjarahan.

    Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya berasal dari akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara.

    Dalam unggahan asli, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas insiden demonstrasi pada Kamis (28/08/2025) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pernyataan itu disampaikan dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (29/08/2025).

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Ia menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi, pejabat, maupun negara.

    “Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia, dilansir dari ANTARA.

    Klaim: Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Teken Aturan Baru, PPN Kuda Kavaleri TNI Ditanggung Negara

    Sri Mulyani Teken Aturan Baru, PPN Kuda Kavaleri TNI Ditanggung Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggung pajak pertambahan nilai alias PPN terkait penyerahan kuda kavaleri beserta perlengkapannya. Tidak tanggung-tanggung, nilai PPN ditanggung pemerintah alias PPN DTP mencapai 100%.

    Adapun ketentuan mengenai PPN DTP Kuda Kavaleri dan perlengkapannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.61/2025. 

    Pemerintah lewat beleid itu memaparkan bahwa pertimbangan untuk memberikan insentif PPN DTP terhadap komoditas tersebut dilakukan atas dasar dukungan untuk kesiapan alat pertahanan berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya. 

    “PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada 
    Kementerian Pertahanan dan atau Tentara Nasional Indonesia, ditanggung pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar 100% (seratus persen),” demikian bunyi pasal 2 PMK tersebut yang dikutip, Selasa (2/9/2025).

    PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 Agustus 2025 juga mengatur mengenai mekanisme penggunaan fasilitas fiskal PPN DTP. Pertama, pengusaha kena pajak alias PKP wajib faktur pajak dan realisasi PPN DTP.

    Kedua, faktur pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan  pendukungnya, merupakan laporan realisasi PPN DTP.

    Ketiga, pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak saat Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2025, dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026.

    Kendati demikian, Sri Mulyani melalui beleid itu juga menekankan bahwa aturan PPN DTP terhadap kuda kavaleri dan perlengkapannya tidak berlaku jika objek hewannya berbeda, PPN terutang di luar periode, hingga PKP tidak membuat faktur pajak. 

    “Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025 terhadap PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan hewan khusus 
    tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

  • Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk disuntikan ke perbankan guna mendukung program pembiayaan koperasi desa atau kelurahan merah putih.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah menetapkan 4 bank yang akan menyalurkan pinjaman ke Kopdes Merah Putih. Keempat bank itu antara lain BNI, BRI, Mandiri dan BSI.

    Adapun mekanisme penyuntikan dana dari APBN ke perbankan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sri Mulyani dalam pertimbangan beleid tersebut menekankan bahwa suntikan dana ke perbankan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    “Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi  Pemerintah (OIP),”  demikian dikutip dari dokumen beleid, Senin (1/9/2025).

    Sri Mulyani melalui aturan baru itu juga menyatakan bahwa penggunaan SAL
    dianggarkan sebagai pembiayaan di subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. 

    Sementara itu, penetapan rincian pembiayaan dalam subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dari penggunaan SAL ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    Penggunaan SAL, lanjut PMK tersebut, akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada APBN tahun anggaran 2025. Sedangkan, penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025.

    Adapun PMK No.63/2025 telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025. “Aturan mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.”

    Aset Desa Juga Dipakai 

    Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa aset desa yang berstatus idle seperti balai desa, eks bangunan SD Inpres, maupun aset yang sebelumnya dikelola PT Pos Indonesia dapat dimanfaatkan untuk operasionali Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa tanpa dukungan aset fisik, kegiatan Kopdes yang ditargetkan beroperasi sebanyak 15.000 unit pada Agustus ini tidak dapat berjalan maksimal. Dia pun mendorong Satuan Tugas (Satgas) Kopdes dapat mempercepat inventarisasi.

    “Jadi jumlahnya berapa dan letaknya di mana, aset ini perlu diinventarisasi agar nantinya bisa digunakan oleh Koperasi Desa yang pada periode Agustus–September ini sudah masuk tahap operasionalisasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Tidak hanya di tingkat desa, pihaknya juga mengupayakan penggunaan aset milik pemerintah pusat dan daerah guna mendukung berjalannya Kopdes Merah Putih.

    Ferry mengungkapkan bahwa proses pendataan dan inventarisasi hingga kini masih terus dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga, sehingga meyakini bahwa aset yang dapat digunakan dapat terus bertambah.

    “Jadi ini bentuk dukungan percepatan operasionalisasi, di mana masing-masing kementerian menyerahkan data asetnya yang nanti akan kami padukan di dalam microsite,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan bahwa masih banyak desa dan pemerintah daerah yang belum melaporkan aset mereka.

    Dari total lebih dari 75.266 desa, baru sekitar 21 persen atau 16.059 desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset. Artinya, masih ada 59.207 desa yang belum melaporkan. 

    “Kendala utama dari inventarisasi aset yang belum maksimal karena belum adanya pemisahan data yang jelas antara aset tanah dan bangunan yang digunakan maupun yang idle,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

    Tak hanya di tingkat nasional, Zulhas lanjut memaparkan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton melalui Satgas di provinsi hingga kabupaten/kota. Sejauh ini, dia menyebut bahwa Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, di luar wilayah Papua yang dinilai memakan proses lebih panjang.

    “Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Top 3: Pesan Menyentuh Sri Mulyani Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Top 3: Pesan Menyentuh Sri Mulyani Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara usai rumah dijarah pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025 oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Sri Mulyani menggunggah foto yang menunjukkan rumah dijarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dikutip dari akun instagram resminya @smindrawati, Senin (1/9/2025).

    Sri Mulyani berterima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini.

    Ia menyampaikan, dirinya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Jam Tangan Ahmad Sahroni Dikembalikan, Warga: Bukan Hak Kita

    Jam Tangan Ahmad Sahroni Dikembalikan, Warga: Bukan Hak Kita

    Bisnis.com, JAKARTA – Jam tangan mewah milik anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni yang dijarah akhirnya dikembalikan secara sukarela oleh warga.

    Jam tangan yang diduga bermerek Richard Mille edisi terbatas, model RM 40-01 McLaren Speedtail, dengan nilai estimasi mencapai Rp11,7 miliar, menjadi salah satu barang yang dikembalikan. Sebelumnya, rumah crazy rich Tanjung Priok ini dijarah yang didalamnya berisi banyak barang-barang mewah, mulai dari mobil-mobil mewah, tas dan jam tangan bermerek, kolam renang, hingga koleksi mainan. 

    Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengembalian dilakukan oleh seorang ibu yang mewakili anaknya, didampingi oleh Ketua RT dan RW setempat di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Saya sudah bilang sama dia, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangkan ya,”  ujar sang ibu dalam video tersebut.

    Ibu dari bocah berusia 14 tahun ini juga sempat berseloroh mengenai cara menggunakan jam mewah tersebut.“Saya pegangin saja. Namanya kita orang susah ya, Pak,” ujar sang ibu.

    Peristiwa pengembalian barang berharga ini menjadi sorotan dan telah viral di berbagai platform media sosial.

    Sebelumnya, sejumlah rumah pejabat mulai dijarah oleh orang tidak dikenal setelah peristiwa aksi unjuk rasa terkait tunjangan DPR dan demo pengemudi ojol yang dilindas mobil Brimob. 

    Tercatat, rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara mulai dijarah massa anarkis dan OTK pada Sabtu (30/8/2025). Kemudian, rumah Uya Kuya, Eko Patrio hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi target penjarahan orang tidak dikenal.

  • 1 Dua Penjarah Rumah Sri Mulyani Pura-pura Kembalikan Barang Megapolitan

    1 Dua Penjarah Rumah Sri Mulyani Pura-pura Kembalikan Barang Megapolitan

    Dua Penjarah Rumah Sri Mulyani Pura-pura Kembalikan Barang
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Dua pemuda ditangkap polisi karena diduga menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
    Awalnya, kedua pemuda itu mengaku hanya menemukan sejumlah barang curian yang tercecer di pinggir jalan.
    Kemudian, mereka menyerahkan barang tersebut kepada polisi yang saat itu sedang patroli di sekitar lokasi kejadian, Minggu (31/8/2025).
    “Yang kami lihat barang berupa mainan anak-anak maupun peralatan makan. Mereka bercerita barang tersebut ditemukan bercecer di pinggir jalan,” ujar Panit Binmas Polsek Pondok Aren IPTU Rahmat Gunawan kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
    Namun setelah menerima barang-barang tersebut, petugas kepolisian mencurigai kedua pelaku dan melakukan pemeriksaan sementara.
    Polisi kemudian mencocokkan dengan rekaman video yang beredar di media sosial.
    Dari hasil penyelidikan, keduanya terbukti ikut dalam aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani.
    “Hasil pemeriksaan Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video beredar. Dari situ diketahui bahwa kedua orang ini ikut melakukan penjarahan,” jelas Rahmat.
    Mengetahui hal itu, polisi langsung membawa dan menahan kedua pelaku di ke Polres Tangerang Selatan.
    Rahmat mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu, menjaga keamanan lingkungan, serta tidak terlibat dalam tindak kriminal.
    “Kami mengharapkan masyarakat jangan mudah terprovokasi, harus saling mengawasi satu sama lain, dan jangan termakan berita hoaks,” ucap dia.
    Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan didatangi rombongan tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) pukul 01.30 WIB.
    Koordinator Keamanan RW 10 Mandar, Iqbal Rezeki Awal, yang tinggal tepat di samping kediaman Sri Mulyani, bercerita, pada malam kejadian dirinya sempat berkoordinasi dengan aparat keamanan.
    Ia menyaksikan sendiri sekumpulan orang tidak dikenal (OTK) datang dua kali ke kawasan perumahan.
    Pada Minggu pukul 01.30 WIB, terjadi bentrokan di Portal Pos Depan perumahan Sri Mulyani.
    Karena kondisinya ramai OTK dan tidak kondusif, akhirnya mundur untuk menyelamatkan diri.
    “Untuk menghindari bentrokan, portal pos depan terpaksa dibuka karena massa yang memaksa masuk semakin banyak,” kata Iqbal saat ditemui Kompas.com, Senin (1/9/2025).
    Mereka masuk ke rumah Sri Mulyani dan mengambil barang-barang hingga pukul 02.00 WIB. Namun pada pukul 02.30 WIB, mereka kembali datang ke rumah Sri Mulyani.
    Meski saat itu kondisi tidak kondusif, namun pihaknya berhasil mengajak sekelompok orang tersebut untuk mediasi.
    “Massa datang lagi dan berkumpul di depan Mandar. Kami warga Mandar bersama TNI menjaga pos depan, petasan-petasan dilempar ke arah kami,” jelas dia.
    Pada pukul 03.30 WIB, rumah milik Sri Mulyani kembali dijarah orang tak dikenal.
    “Padahal tidak ada barang-barang berharga tapi massa tetap memaksa masuk. Mereka mulai menjarah sisa-sisa barang yang ada dan selesai menjelang subuh,” kata Iqbal.
    Lebih lanjut, Iqbal menuturkan, sebagian pelaku terlihat mabuk dan hanya ikut-ikutan. Namun, ada juga yang benar-benar berniat menjarah.
    Pasalnya, mulai dari barang-barang milik penghuni rumah hingga asisten rumah tangga disebut ikut diambil.
    “Kalau yang niat, dia akan ngerebut lagi barangnya. Sampai ada yang bilang, ‘ini duit rakyat’, begitu. Tapi kalau yang cuma ikut-ikutan, ditegur sama Marinir langsung dikasih (dibalikin),” kata dia.
    Meski situasi sudah terkendali, Iqbal mengaku warga masih khawatir. Hingga kini, rumah Sri Mulyani masih dijaga aparat TNI dan patroli polisi.
    “Sekarang sih sudah ada TNI, patroli polisi juga masih sering datang. Tapi warga tetap waswas. Kami berharap ada tambahan armada pengamanan supaya lebih tenang,” ucap dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.