Tag: Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani: Penjarah Seperti Berpesta, Hilang Empati dan Moral

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan keprihatinannya terkait aksi penjarahan yang terjadi saat gelombang kerusuhan akhir Agustus kemarin.

Termasuk yang menimpa kediaman pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Lewat akun Instagram pribadinya @smiindrawati, Sri Mulyani menyoroti fenomena penjarahan yang kini seolah dianggap hal biasa, bahkan dirayakan.

“Bagi penjarah, rumah dan barang-barang tersebut hanyalah sekadar target operasi. Para penjarah seperti berpesta,” kata Sri Mulyani dikutip pada Kamis (4/9/2025).

Ia juga menyinggung bagaimana momen penjarahan justru diliput media dan viral di media sosial, lengkap dengan wawancara terhadap pelaku.

“Dapat barang apa, Mas? dijawab ringan, pelaku dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah,” lanjutnya

Kata Sri Mulyani, respons seperti ini menunjukkan lunturnya rasa bersalah, hilangnya empati, dan rapuhnya nilai dasar kebangsaan.

“Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan,” ungkapnya.

Aksi penjarahan di rumah pribadinya terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Dari berbagai barang yang raib, ada satu yang sangat berkesan bagi Sri Mulyani, sebuah lukisan bunga hasil karya tangannya sendiri.

Dalam unggahannya, ia merasa sangat kehilangan atas lukisan tersebut.

“Lukisan bunga itu bagi penjarah pasti dibayangkan bernilai sekadar seperti lembaran uang. Lukisan Bunga yang saya lukis 17 tahun lalu adalah hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri, sangat pribadi,” imbuhnya.

04/09/2025 13:02
Risiko di Balik Suntikan Dana Jumbo ke Himbara untuk Kopdes Merah Putih

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menyuntikan dana senilai Rp83 triliun kepada bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan itu menuai sorotan dan akan membebani keuangan negara.

Adapun penempatan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahun 2025 senilai Rp16 triliun, sisanya atau sekitar Rp67 triliun bakal ditempatkan pada tahun 2026. Khusus tahun ini, sumber dana Rp16 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.

Penggunaan SAL itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Penempatan dana sebesar Rp83 triliun itu adalah akumulasi dari tahun 2025 dan 2026, yang diperkirakan tahun 2025: Rp16 triliun dan 2026: Rp67 triliun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

Adapun skema pembiayaan ke KopDes Merah Putih oleh himbara dengan bunga rendah sebesar 6%. “Skema pembiayaan ke KDMP oleh Himbara bunganya 6%, tenor 6 tahun dan waktu tenggang 6 sampai dengan 8 bulan,” lanjut Deni.

Dia juga menjelaskan bahwa penempatan dana APBN ke himbara untuk membiayai pembentukan KopDes Merah Putih diarahkan untuk menyederhanakan rantai distribusi yang rumit, serta memberdayakan masyakat desa sehingga memutus rantai kemiskinan.

“Untuk mendukung model bisnis KDMP yang efisien dan efektif, Pemerintah menempatkan Dana di Himbara agar dapat menyalurkan pembiayaan ke KDMP dengan bunga yang rendah,” ucapnya.

Likuiditas Bank Himbara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Rp83 triliun yang akan ditempatkan ke himbara untuk KopDes sejalan dengan penurunan anggaran Dana Desa tahun depan menjadi Rp60 triliun.

Meski anggaran Dana Desa turun, Sri Mulyani menyebut anggaran bagi masyarakat desa untuk KopDes bakal digelontorkan melalui himbara.

Dana Desa sendiri akan digunakan sebagai jaminan apabil KopDes mengalami gagal bayar utang. Pada rapat dengan DPD, Selasa (2/9/2025), mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Desa untuk penggunaan Dana Desa itu.

“Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyici,” paparnya.

Risiko Besar

Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius.

“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan.

Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya

04/09/2025 08:49
Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan burden sharing melalui pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI.

Burden sharing sendiri merupakan mekanisme pembagian beban untuk pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga awal September 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.

Padahal, rencana awal pembelian SBN oleh BI sepanjang tahun ini hanya sebesar Rp150 triliun—baik di pasar sekunder maupun primer. Artinya, pembelian SBN oleh BI yang sudah mencapai Rp200 triliun sudah melebihi rencana awal.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

“Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

“Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

Komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memang semakin jelas terlihat sejak dimulainya pemerintahan Prabowo. Sejak Oktober 2024 atau pelantikan Prabowo, BI telah memangkas suku bunga hingga 100 basis poin (bps).

Tak heran, Prabowo memang memiliki ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Untuk mencapai target itu, pertumbuhan ekonomi harus digenjot mulai tahun ini.

Masalahnya, kondisi fiskal negara sempit: penerimaan negara tidak bisa biayai besarnya belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi.

Kemenkeu sebenarnya bisa menerbitkan surat utang demi biayai berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hanya saja, ada masalah lain: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Otoritas fiskal pun harus putar otak untuk membiayai program dan kebijakan tanpa harus melanggar aturan ambang batas defisit APBN 3%. Caranya, yaitu lewat pembiayaan investasi pemerintah ke BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam APBN, pembiayaan investasi tidak termasuk ke dalam belanja pemerintah pusat, namun tercatat sebagai penyertaan modal negara (PMN). Akibatnya, defisit tidak melebar namun hanya menambah utang.

Tak heran sejumlah program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga perumahan rakyat sebagian didanai lewat pembiayaan investasi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 misalnya, Sri Mulyani menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN senilai Rp16 triliun untuk menyuntik dana ke bank penyalur pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.

Dalam Pasal 4 PMK 63/2025 itu dijelaskan bahwa penggunaan SAL itu dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah. Artinya dana Rp16 triliun itu termasuk dalam pembiayaan investasi bukan belanja pemerintah, sehingga tidak menambah defisit APBN namun menambah utang.

Sejumlah program perumahan rakyat juga dibiayai lewat pembiayaan investasi pemerintah. Program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya, Kemenkeu total merealisasikan PMN sebesar Rp1,89 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 2024.

Disiplin defisit APBN di bawah 3% pun tetap terjaga. Masalahnya, utang terus menumpuk.

Apalagi, kini BI semakin agresif membeli surat utang yang diterbitkan Kemenkeu. Bank sentral seakan mencetak uang demi biayai program pemerintah.

04/09/2025 08:30
Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo Nasional 4 September 2025

Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.
“Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).
Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
Pasalnya terdapat kejanggalan, ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.
“Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman.
Aksi penjarahan tersebut tentu berbeda dengan kemarahan massa setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.
KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan membersihkan puing sisa Halte Tranjakarta Polda, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Halte Transjakarta Polda dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, kemarahan massa yang mendatangi Mako Brimob Kwitang merupakan sesuatu yang sifatnya organik.
“Yang organik itu misalnya ketika kejadian Affan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah dan banyak yang spontan datang ke misalnya Mako Brimob,” ujar Usman.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini.
Sigit pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
“Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” ujar Sigit saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
Sigit memastikan bahwa Polri akan menangkap dan menindak para pelaku kerusuhan. Ia lantas mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mengembalikan situasi keamanan.
“Mengembalikan situasi yang ada, sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” ujar Sigit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 06:45
Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang aksi penjarahan di rumahnya, kawasan Bintaro Tangerang Selatan. Lukisan bunga buatannya 17 tahun lalu dan punya makna penting dalam hidup Sri Mulyani, ikut dijarah dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025).

Lewat akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani pun mengungkap penjarah lukisan tersebut.

“Laki-laki berjaket merah memakai helm hitam tampak memanggul Lukisan cat minyak Bunga di atas kanvas ukuran cukup besar. Dia membawa jarahannya dengan tenang, percaya diri keluar dari rumah pribadi saya yang menjadi target operasi jarahan hari minggu akhir Agustus 2025 dini hari,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati, Rabu (3/12/2025).

Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga itu bagi penjarah hanya bernilai lembaran uang. Namun baginya, lukisan tersebut hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri yang sangat pribadi.

Lukisan bunga tersebut bagai rumah di mana tempat anak-anaknya tumbuh dan bermain serta menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya.

Sayangnya, lukisan bunga itu telah dijarah. Ia pun menyamakan kehilangan itu dengan hilangnya rasa aman, rasa kepastian hukum dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, bagi pelaku penjarahan, rumah serta barang-barang hanyalah target operasi. Ia menilai para penjarah seperti sedang berpesta.

“Para penjarah seperti berpesta, bahkan diwawancara reporter media: ‘dapat barang apa mas?’- dijawab ringan, dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah: ‘lukisan’. Liputan penjarahan dimuat di media sosial dan diviralkan secara sensasional,” tambah Bendahara Negara itu.

“Menimbulkan histeria intimidatif yang kejam. Hilang hukum, hilang akal sehat dan hilang peradaban dan kepantasan, runtuh rasa perikemanusiaan. Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan. Absurd…!” jelasnya.

Lalu ia menyoroti para korban yang menjadi aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama dengan hari penjarahan di kediamannya, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding dengan lukisannya.

Insiden itu, lanjut Sri Mulyani, menjadi tragedi kelam di Indonesia.

“Minggu kelabu akhir Agustus itu, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding sekedar lukisan saya, yaitu korban jiwa manusia yang melayang yang tak akan tergantikan. Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Sumari. Menimbulkan duka pedih yang mendalam bagi keluarga. Tragedi kelam Indonesia,” imbuh dia.

Sri Mulyani menambahkan dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang, namun yang terjadi adalah hilangnya akal sehat, rusaknya harapan, runtuhnya fondasi berbangsa dan bernegara. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

“Indonesia adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan dan jangan menyerah pada kekuatan yang merusak itu. Jaga dan terus perbaiki Indonesia bersama, tanpa lelah, tanpa amarah dan tanpa keluh kesah serta tanpa putus asa,” pungkas Sri Mulyani.

Lihat Video ‘Pilu Sri Mulyani Cerita Lukisan Bunga Miliknya yang Dijarah’:

(rea/hns)

04/09/2025 05:58
VIDEO: Terungkap, Arti Barang Kesayangan Sri Mulyani yang Dijarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali unggah pernyataanya terkait peristiwa penjarahan di rumah pribadinya. Di akun instragam, Ia menyinggung soal lukisan yang dicuri. Lukisan tersebut memiliki arti mendalam baginya.

L

OlehLiputanenam.comDiperbaharui 03 Sep 2025, 09:43 WIB

Diterbitkan 03 Sep 2025, 09:38 WIB

04/09/2025 03:11
Video: Sri Mulyani Curhat Soal Lukisan yang Dijarah Massa

Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenang salah satu benda yang ikut raib saat penjarahan rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Bukan perhiasan atau barang mewah, melainkan lukisan bunga buatan tangannya sendiri

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

03/09/2025 22:10
Video: Penampakan Rumah Eko Patrio Hingga Sri Mulyani Usai Dijarah

Jakarta, CNBC Indonesia –Tensi sosial yang meningkat berujung pada amukan massa di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Sasaran kemarahan menimpa rumah pribadi politikus Eko Patrio, Anggota DPR Uya Kuya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

03/09/2025 22:00
Polisi Ringkus Pelaku Penjarahan Rumah Menkeu Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA — Polres Tangerang Selatan (Tangsel) telah menangkap sejumlah pelaku dalam kasus penjarahan rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah tersangka dari pelaku yang sudah ditangkap itu.

“Sudah kita amankan beberapa pelaku, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan,” ujar Victor kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Hanya saja, Victor tidak menjelaskan berapa pelaku dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa penjarahan ini, termasuk dengan peran-perannya.

Victor hanya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah melakukan pendalaman terkait peristiwa ini.

“Kami sedang melakukan pendalaman, perkembangan selanjutnya akan disampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal menjarah rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

“Gelombang pertama sekitar jam 1 [dini hari], gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 (dini hari),” kata staf pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno.

Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan nama Renzi.

Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut kompleks Mandar dan seberang jalan perumahan itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah oleh massa.

03/09/2025 21:50
Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meski otoritas moneter tersebut terlibat dalam proses pembiayaan APBN.

Sekadar informasi, BI dan Kemenkeu menyepakati untuk kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menyebut bahwa burden sharing yang dilakukan dengan bank sentral membuat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih di antaranya menjadi murah.

Bendahara Negara di tiga rezim presiden berbeda itu menjamin BI bakal tetap independen dan proporsional, meski berperan mendorong stabilitas serta pertumbuhan.

“Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan,” jelasnya.

Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis pada akhir tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III burden sharing BI dan Kemenkeu, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana.

Pembiayaan yang masuk ke APBN tersebut saat itu digunakan sebagai sumber dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Skema burden sharing sebagaimana SKB II yang hanya berlaku pada 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods.

Penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

Total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (Rp154,5 triliun), 2027 (Rp210,5 triliun), 2028 (Rp208,06 triliun), 2029 (Rp107,5 triliun), dan 2030 (Rp56 triliun).

Bukan Hal Baru

Burden sharing sejatinya pernah dilakukan pada periode pandemi Covid-19. Namun, kali ini berbeda lantaran fokus ditujukan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau dikenal Asta Cita.

Beberapa program dimaksud seperti 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih. Hal itu diungkap oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).

“Kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, separuh-separuh kita sepakatnya,” terang Perry yang hadir secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Gubernur BI pertama yang menjabat dua periode itu menjelaskan, kesepakatan burden sharing untuk program perumahan dan KopDes Merah Putih telah disepakati dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk pendanaan program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan sama-sama menanggung beban bunga utang atau fiskal sebesar 2,9%.

“Dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%. Formulanya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya di bagi dua,” terang Perry.

Perry mengatakan bahwa sinergi antara otoritas fiskal dan moneter itu guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun burden sharing yang dilakukan pemerintah pada pandemi saat itu lebih berorientasi untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Saat itu, bank sentral dilarang untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer.

Melalui kebijakan burden sharing–istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Perry pada periode pertama kepemimpinannya–BI diperkenankan membeli langsung surat utang untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Kendati demikian, pada tahun ini juga pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dari pasar sekunder sebesar Rp200 triliun berdasarkan data terbaru pada awal pekan ini.

Hal itu juga berbarengan dengan kebijakan suku bunga rendah, yang mana bank sentral sudah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024. Terakhir, pada Agustus lalu BI kembali menurunka BI rate 25 bps ke 5%.

“Sampai kemarin kami sudah beli SBN Rp200 triliun, itu konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter. Penurunan suku bunga dan kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” terangnya.

03/09/2025 20:34