Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Rapat APBN 2026 Jalan Terus, Sri Mulyani Hadir Virtual Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Rapat APBN 2026 Jalan Terus, Sri Mulyani Hadir Virtual Usai Rumah Dijarah – Page 3

    Dalam paparannya, ia menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang kredibel, sehat, namun tetap bekerja keras untuk menjawab kebutuhan rakyat.

    “APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan delapan prioritas nasional yang menjadi fokus belanja negara pada tahun depan. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

     

  • Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan perincian alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 untuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan daerah.

    Dalam rapat yang dilakukan secara daring bersama Komite IV DPD RI, Sri Mulyani mengatakan penduduk Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta/orang dari alokasi RAPBN 2026. Output prioritasnya antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 45,1 juta penerima, Sekolah Rakyat untuk 12,2 ribu siswa, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 73,5 juta orang.

    Sementara itu, bagi penduduk Maluku-Papua akan menerima Rp12,5 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG untuk 2,4 juta penerima, SK untuk 3,9 ribu siswa, dan CKG untuk 3,6 juta orang, dikutip dari laman Instagram resmi Sri Mulyani, Jumat (5/9/2025).

    Selanjutnya, penduduk Kalimantan mendapatkan Rp8,5 juta/orang. Masing-masing untuk program prioritas MBG bagi 5,2 juta penerima, SR untuk 5,3 ribu siswa, dan CKG untuk 7,8 juta orang.

    Penduduk Sulawesi mendapatkan Rp7,3 juta/orang dengan perincian MBG 6,2 juta penerima, SR untuk 6,3 ribu siswa, dan CKG untuk 9,5 juta orang. Lalu Sumatera mendapatkan Rp5,6 juta/orang dengan output MBG (18,8 juta penerima), SR (11,7 ribu siswa), dan CKG (28,8 juta orang).

    Terakhir, Bali-Nusa Tenggara mendapat Rp6,4 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG (5,1 juta penerima), SR (3,1 ribu siswa), dan CKG (7 juta orang).

    “APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi. Belanja Negara yang efisien dan produktif mendukung 8 Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Koperasi, Pertahanan Semesta dan Investasi serta Perdagangan Global,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Ungkap Titah Prabowo Pasca Demo Agustus

    Sri Mulyani Ungkap Titah Prabowo Pasca Demo Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo mengundang rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka pada Kamis (4/9) sore. Ratas tersebut digelar setelah Prabowo menghadiri undangan parade militer besar-besaran di Beijing pada Rabu (3/9), atas undangan Presiden China Xi Jinping.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ratas yang digelar Prabowo membahas tentang kondisi terkini. Prabogo juga mendapat laporan beberapa Menteri bidang Ekonomi Pangan dan Sosial, serta Gubernur Bank Indonesia Indonesia tentang situasi perekonomian dan kondisi sosial terkini.

    Sri Mulyani membeberkan pesan dari Prabowo pasca demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Antara lain terkait perbaikan fasilitas umum dan Program Prioritas negara.

    “Presiden meminta perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak dalam aksi seminggu lalu segera diperbaiki. Program Prioritas yang memberikan manfaat rakyat langsung seperti Sekolah Rakyat, Program Ketahanan Pangan dan Energi harus berjalan efektif. Agar rakyat merasakan manfaat langsung,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Tak cuma itu, Sri Mulyani mengatakan Prabowo juga menjelaskan soal konstelasi persaingan global yang dinamis dan harus diwaspadai.

    “[Presiden] menekankan Transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet. Proses akan sulit dan panjang. Namun kita harus konsisten; memperbaiki kondisi rakyat terutama yang paling miskin, membangun pemerintah yang bersih dan efisien, memberantas korupsi dan pe

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Minuman Berpemanis Hasil Pabrikan akan Kena Cukai: Chatime, Sirop hingga Bubuk Saset Aman?

    Minuman Berpemanis Hasil Pabrikan akan Kena Cukai: Chatime, Sirop hingga Bubuk Saset Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026. 

    Produk MBDK yang berpeluang dikenakan pita cukai adalah minuman yang diproduksi dalam pabrik (pabrikasi), kendati saat ini kepastian tarifnya masih belum jelas.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) Kemenkeu menyatakan bahwa produk MBDK yang akan diatur dalam RAPBN 2026 itu adalah yang merupakan hasil pabrikasi. 

    Sementara itu, minuman dalam kemasan yang dijual melalui gerai-gerai terpisah dan dipesan terlebih dahulu oleh konsumen tidak terkena cukai. 

    “Kalau yang kayak, apa itu Chatime segala macam itu [enggak],” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto kepada awak media di kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Kamis (4/9/2025). 

    Kemudian, minuman-minuman berpemanis pabrikasi dalam bentuk sirop kental maupun bubuk saset disebut bakal dikenakan cukai apabila nantinya diputuskan masuk dalam UU APBN 2026 dan disahkan di DPR.

    Cara mengukur kadar pemanisnya tetap merujuk pada kandungan gula dalam mililiter ketika sirup kental atau bubuk itu dilarutkan dalam air. 

    “Kadarnya ya nanti kalau dia diencerkan sesuai dengan takaran, berapa? Itu loh. Ya itu itu kalau jadi [disahkan dalam UU APBN], bisa dikenakan,” paparnya. 

    Meski demikian, Nirwala menyebut regulasi terkait dengan pengenaan cukai MBDK belum siap. Dia mengatakan, pemerintah ingin nantinya pengenaan cukai MBDK yang sejatinya sudah diusulkan sekitar delapan tahun lalu itu bisa diaplikasikan di lapangan. 

    Pengaturan terkait dengan ambang batas [threshold] kadar gula tambahannya objek cukainya harus dibahas dengan matang. Bahkan, kendati nantinya sudah disahkan dalam bentuk UU APBN, pengenaan cukai MBDK itu harus dituangkan lagi ke dalam aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

    “Jadi kan definisi cukainya itu apa harus jelas, objeknya, terus ada yang dibebaskan [dari pita cukai], ada yang tidak dipungut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati asumsi dasar makro dan postur RAPBN 2026, Jumat (22/8/2025). Pada rancangan yang disetujui pihak eksekutif dan legislatif itu, penerimaan negara ditargetkan juga berasal dari cukai MBDK. 

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai. 

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR. 

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun. 

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun. 

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar. 

    Kemudian, Misbakhun selalu Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya. 

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani. 

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • Cek fakta, Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat

    Cek fakta, Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di Facebook menarasikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya. Unggahan tersebut juga disertai sejumlah tagar seperti demo, DPR, ojol, dan mahasiswa.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Sri Mulyani Mundur”

    Namun, benarkah Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat?

    Unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat. Namun, Airlangga menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Sri Mulyani tidak benar. (Facebook)

    Penjelasan:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Seusai menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8), Airlangga menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Sri Mulyani tidak benar.

    “Tidak,” katanya, dilansir dari ANTARA.

    Selain itu, Sri Mulyani Indrawati mengunggah foto dirinya menghadiri Rapat Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara melalui akun Instagram @smindrawati pada Senin (1/9), di tengah ramainya isu pengunduran dirinya sebagai bendahara negara.

    Dalam unggahan tersebut, terlihat ia bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto, menampilkan foto Presiden saat berpidato, serta suasana rapat di dalam ruangan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa stimulus menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) berupa diskon tiket pesawat segera terbit. 

    Dudy menyampaikan bahwa pengumuman stimulus direncanakan pada September alias bulan ini, dan berharap dapat lebih cepat disampaikan. 

    “Akan lebih awal [pengumuman] rencananya untuk stimulus. Mudah-mudahan bisa bulan ini [September],” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9/2025). 

    Dirinya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

    Meski demikian, Dudy belum dapat menjelaskan terkait skema stimulus untuk tiket pesawat. Apakah akan sama dengan Nataru tahun lalu atau seperti momen Lebaran maupun liburan sekolah yang lalu. 

    “Belum tahu [skemanya] apakah sama seperti stimulus yang kemarin atau sama dengan yang Nataru yang tahun kemarin,” tambah Dudy. 

    Mengingat, pemerintah memberlakukan penurunan harga tiket pesawat domestik hingga 10% pada Nataru 2024. 

    Untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) tersebut menggandeng peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Sementara pada kuartal I dan kuartal II tahun ini, pemerintah memberikan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat.

    Kala itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp0,94 triliun untuk diskon tarif transportasi dalam bentuk diskon 6% tiket pesawat untuk kelas ekonomi, diskon 30% tiket kereta api, dan diskon 50% tiket angkutan laut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan rencana stimulus Nataru 2025 tengah digodok dengan kementerian/lembaga lain di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, rencana pemberian stimulus itu masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap keputusannya bisa diumumkan secepatnya jelang akhir tahun ini.

    “Semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa planning untuk perjalanan pada akhir tahun,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.

  • Sri Mulyani Rombak Total Struktur dan Tugas Sekretariat KSSK, Peran Kian Kuat!

    Sri Mulyani Rombak Total Struktur dan Tugas Sekretariat KSSK, Peran Kian Kuat!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak struktur Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Selain itu, Sri Mulyani juga menambah cakupan tugas dan fungsi Sekretariat KSSK.

    Perombakan dan penambahan fungsi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.64/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK.

    Salah satu poin dalam beleid baru tersebut adalah posisi Sekretariat KSSK yang sudah tidak lagi berada di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melainkan di bawah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang saat ini dijabat oleh Masyita Cristalin.

    Sri Mulyani melalui beleid baru itu juga mereorganisasi Sekretariat KSSK. Sebelumnya, susunan organisasi sekretariat tersebut terdiri dari Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Direktur Manajemen Risiko dan Hukum; Divisi Manajemen Kantor; Kelompok Jabatan Fungsional.

    Sementara itu, dalam beleid baru, susunan organisasi Sekretariat KSSK terdiri dari 4 direktorat dan 1 divisi. Pertama, Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi yang memiliki tugas untuk menyiapkan dan mengkoordinasi pelaksanaan analisis, riset, dan/atau asesmen sektor perbankan dan makroekonomi.

    Dalam melakukan tugas tersebut, direktorat ini dibantu oleh Divisi Asesmen Perbankan dan Makroekonomi I; dan b. Divisi Asesmen Perbankan dan Makroekonomi II. Kedua divisi ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis, riset, dan/atau asesmen kondisi sektor perbankan dan makroekonomi, penyusunan rekomendasi kebijakan, pencegahan krisis sistem keuangan.

    Selanjutnya pelaksanaan uji ketahanan (stress testing), penetapan status kondisi stabilitas sistem keuangan, penyiapan koordinasi penyusunan kerangka kerja, kriteria, dan indikator penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan pelaksanaan kajian stabilitas sistem keuangan terkait sektor perbankan, dan pengelolaan data dan informasi stabilitas sistem keuangan.

    Kedua, Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank yang bertugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan analisis, riset, dan atau asesmen sektor industri jasa keuangan nonbank. Direktorat ini juga dibantu oleh dua divisi yakni Divisi Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank I dan Divisi Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank II.

    Ketiga, Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan analisis, riset, dan/atau asesmen sektor pasar keuangan, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya. Ada dua divisi di direktorat ini yakni Divisi Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya I dan Divisi Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya II.

    Keempat, Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan, penyiapan rumusan keputusan KSSK, simulasi krisis, tata kelola KSSK dan Sekretariat KSSK, komunikasi publik, dan pengelolaan hubungan antarlembaga.

    Selain merombak organisasi Sekretariat KSSK, Sri Mulyani juga menambah tugasnya dari yang semula 14 menjadi 19. Hampir semua poin tugas Sekretariat KSSK berbeda dengan ketentuan sebelumnya, salah satunya adalah poin mengenai koordinasi penyiapan keputusan KSSK mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk membeli surat berharga negara berjangka panjang di pasar perdana. 

    Berikut daftarnya:

    Koordinasi penyusunan kerangka kerja, kriteria, dan indikator penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan
    Penyiapan bahan penilaian terhadap kondisi dan rekomendasi status stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukung
    Penyiapan usulan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan/atau kesepakatan dari anggota KSSK
    Penyiapan rekomendasi KSSK kepada Presiden mengenai perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal
    Koordinasi penyiapan rekomendasi KSSK kepada Presiden mengenai langkah penanganan krisis sistem keuangan
    Penyiapan koordinasi usulan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk pembelian oleh Bank Indonesia atas surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan
    bank sistemik
    Koordinasi penyiapan rekomendasi KSSK kepada Presiden mengenai penyelenggaraan dan pengakhiran program restrukturisasi perbankan
    Koordinasi pelaksanaan uji ketahanan (stress testing)
    Kondisi stabilitas sistem keuangan dan simulasi krisis sistem keuangan
    Pelaksanaan analisis, riset, dan/atau asesmen stabilitas sistem keuangan
    Pengelolaan data dan informasi terkait stabilitas sistem keuangan
    Penyusunan tata kelola KSSK dan Sekretariat KSSK
    Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan KSSK
    Pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga terkait stabilitas sistem keuangan
    Koordinasi penyiapan keputusan KSSK mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk membeli surat berharga negara berjangka panjang di pasar
    perdana
    Koordinasi penyiapan masukan bagi anggota KSSK mengenai materi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang terkait dengan stabilitas
    sistem keuangan
    Koordinasi penyiapan pelaporan kepada KSSK mengenai hasil koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan bank yang dilakukan melalui forum koordinasi
    Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan
    Pelaksanaan administrasi KSSK dan Sekretariat KSSK
    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan KSSK.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR menyetujui adanya penambahan anggaran 2025 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp2,74 Triliun. Alhasil, pagu efektif instansi tersebut mencapai Rp29,51 triliun. 

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui tambahan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, pada Kamis (4/9/2025).

    “Kita langsung sahkan saja dahulu angkanya, setuju ya, saya ketok ya kalau setuju, baik kita sahkan,” ungkapnya sambil mengetok palu. 

    Sebelumnya, pagu efektif pada tahun berjalan ini senilai Rp26,76 triliun, termasuk pembukaan blokir anggaran Kemenhub pada Juli 2025 yang senilai Rp0,37 triliun. 

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya meminta persetujuan Komisi V terkait penambahan anggaran senilai Rp2,74 triliun dengan rincian terdiri dari relaksasi efisiensi blokir senilai Rp1,62 triliun, ambang batas BLU sejumlah Rp62 miliar, dan penambahan PNBP senilai Rp1,05 triliun.

    “Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya saat mengajukan tambahan anggaran. 

    Untuk diketahui, pagu awal Kemenhub untuk 2025 senilai Rp31,45 triliun. Kemudian dilakukan blokir reguler senilai Rp0,05 triliun. 

    Selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi, anggaran Kemenhub dipangkas senilai Rp17,87 triliun, sehingga tersisa hanya Rp13,58 triliun. 

    Usai mengajukan usulan tambahan anggaran, imbas efisiensi, pada akhirnya pagu efektif didapat senilai Rp17,72 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relaksasi efisiensi pada Maret 2025 senilai Rp5,37 triliun untuk Kemenhub, sehingga pagu efektif menjadi Rp23,09 triliun. 

    Kemudian dengan peluncuran anggaran TA 2024 senilai Rp3,29 triliun dan lanjutan relaksasi efisiensi senilai Rp0,37 triliun, anggaran Kemenhub menjadi Rp26,76 triliun. 

    Sepanjang tahun ini, anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang dinamis karena terjadi efisiensi sejak awal tahun. Sementara realisasi anggaran Kemenhub per 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025. 

    Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun. 

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

  • Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 dinilai semakin memburuk dari tahun-tahun sebelumnya.

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, Sri Mulyani selayaknya dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga penerimaan negara, belanja pendidikan, hingga defisit fiskal.

    “Kalau kita lihat di tahun 2025, penyerapan penerimaan negara dan penyerapan anggaran itu sama-sama jeblok. Pertumbuhan penerimaan negara lebih rendah dibandingkan tahun 2022, 2023, maupun 2024. Begitu juga dengan pajak yang hingga Mei masih minus,” kata Huda dalam konferensi pers pada Kamis 4 September 2025.

    Huda menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 hanya mencapai 31,21 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa tembus 38 persen pada periode yang sama, bahkan tahun 2022 sempat mencapai 48 persen. 

    “Realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari Sri Mulyani itu tahun ini jelek. Padahal kalau kita lihat, di tahun depan pajak itu penerimaan pepajakan itu naik 13 persen,” kata Huda.

    Kondisi ini disebut sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, hingga aplikasi pajak yang belum maksimal.

    “Ini kenapa terjadi? Ada masalah Coretax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei (2025) itu masih minus,” kata Huda.

    Selain penerimaan negara, Huda juga menyoroti masalah pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan naik 9,8 persen pada 2026 menjadi Rp757,8 triliun tidak sepenuhnya benar. 

    Pasalnya, sekitar Rp223,6 triliun atau 30 persen dari pos anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk program MBG yang justru melanggar Undang-Undang Sisdiknas.

    “Kalau dihitung tanpa MBG, anggaran pendidikan justru turun menjadi Rp534,2 triliun, atau kurang dari 20 persen dari total belanja negara. Ini perampokan dana pendidikan yang dilakukan oleh Sri Mulyani,” ujar Huda.

    Ia juga memperingatkan bahaya defisit APBN yang berpotensi melebar pada 2026. Dengan penerimaan negara yang terus melemah, dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara, beban utang semakin berat, sementara belanja negara terus membengkak.

    “Artinya, untuk bayar utang kita harus berutang lagi. Itu membuat fiskal kita tidak sustain. Inilah kinerja buruk yang harus jadi alasan kuat Sri Mulyani harus dievaluasi bahkan diicopot dari kursi Menteri Keuangan,” pungkas Huda

  • Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Koalisi masyarakat sipil di Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Maluku pada Kamis (4/9/2025).
    Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga sosial itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan TNI.
    Dalam aksinya, para pendemo mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
    Pendemo menilai ketiga pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini.
    “Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator aksi, Burhanudin Rumbouw saat membacakan tuntutan.
    Para pendemo juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas para mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
    Selain itu, pendemo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru.
    Massa aksi menilai, pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga bersuara di mana-mana.
    “Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak mau peduli dengan kondisi masyarakat,” teriak massa aksi.
    Selain isu nasional, para pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku.
    Menurut pendemo, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh nagara, namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa.
    “Sehingga kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan Otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” kata pendemo.
    Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi sejumlah anggota langsung menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.
    “Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.