Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Di Istana Negara, prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru diawali dengan pembacaan keppres pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, kemudian pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.

    Selepas itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo mereshuffle kabinet menteri termasuk Budi Gunawan dan Sri Mulyani dan menggantinya menteri-menteri baru.

    Prabowo memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing: 

    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 

    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

    Selain itu, Prabowo juga Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:

    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI

    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi

    4. Mochammad Irfan Yusuf  – Menteri Haji dan Umrah 

    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah 

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

    Hingga saat ini, posisi Menko Polhukam masih dijabat ad interim dan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik.

  • Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merombak beberap kementerian di Kabinet Merah Putih dan membentuk satu kementerian baru yaitu, Kementerian Haji dan Umrah.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin (8/9) sore.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo.

    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji bersama DPR.

    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.

    “Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” tutup Prasetyo Hadi. (Pram/Fajar)

  • 10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menkeu.
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Purbaya kemudian mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pelantikan dan
    reshuffle
    menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi. Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
    Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
    Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
    Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
    Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
    Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
    Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    4 Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri Nasional

    Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet pada Senin (8/9/2025) sore.
    Prasetyo menyebutkan,
    reshuffle
    dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.
    “Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin.
    Mereka yang di-
    reshuffle
    adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
    Lalu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menpora Dito Ariotedjo.
    Sementara itu, ada satu posisi menteri yang baru dibentuk, yakni Menteri Haji.
    “Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka, pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    1 Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti Nasional

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak atau me-
    reshuffle
    sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di lima kementerian.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya, yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar dia.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” ujar Prasetyo.
    Adapun lima Kementerian yang direshuffle yakni:
    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan.
    2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    3. Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin.
    5. Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Rombak Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

    Sri Mulyani Rombak Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan terkait perombakan struktur organisasi dan tugas sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Aturan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 4 September 2025.

    PMK Nomor 64 Tahun 2025 sekaligus mencabut keberlakuan PMK No. 02/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat.

    Dalam beleid ditegaskan bahwa Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi noneselon di bawah Kementerian Keuangan. Unit ini, bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan secara administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

    “Sekretariat KSSK dipimpin oleh Sekretaris KSSK dan mempunyai tugas memberikan dukungan substantif dan administratif kepada KSSK,” bunyi pasal 3 PMK No. 64 Tahun 2025.

    Fungsi sekretariat antara lain mulai dari penyusunan kerangka kerja, kriteria, dan indikator penilaian stabilitas sistem keuangan hingga penyampaian rekomendasi kepada presiden terkait perubahan status stabilitas keuangan dari dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal.

    “Sekretariat berperan dalam menyiapkan langkah pencegahan krisis, penanganan permasalahan bank sistemik, pelaksanaan uji ketahanan atau stress testing, hingga simulasi krisis sistem keuangan. Selain itu sekretariat mengemban fungsi komunikasi publik dan pengelolaan hubungan antarlembaga yang berkaitan dengan isu stabilitas keuangan,” bunyi pasal 4 beleid.

    Sementara struktur organisasi baru sekretariat terdiri dari Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi, Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank, Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya, Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum, Divisi Manajemen Perkantoran.

    Masing-masing direktorat memiliki divisi teknis yang bertugas melakukan analisis, riset, asesmen, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan di sektor keuangan sesuai ruang lingkupnya.

    Nantinya, sekretaris KSSK dijabat secara ex-officio oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Adapun direktur pada Sekretariat KSSK masing-masing berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

    “Penghasilan pegawai Sekretariat KSSK yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dibayarkan oleh lembaga asal pegawai yang bersangkutan,” tulis beleid.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penjelasan Lengkap BI – Kemenkeu soal Burden Sharing Program Prabowo

    Penjelasan Lengkap BI – Kemenkeu soal Burden Sharing Program Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai keputusan melakukan burden sharing atau berbagi beban atas bunga pembelian surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan bersama, kedua lembaga negara itu berdalih bahwa skema burden sharing atau pembagian beban itu menjadi bagian sinergi fiskal–moneter dalam mendukung program pemerintah.

    Pembagian beban dilakukan dengan membagi rata biaya bunga setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan domestik. Skema ini berlaku sejak 2025 hingga program berakhir, dan dieksekusi melalui pemberian tambahan bunga ke rekening pemerintah di BI, sejalan dengan peran bank sentral sebagai pemegang kas negara.

    Hanya saja, tidak dijelaskan besaran tambahan bunga yang diberikan BI di rekening pemerintah itu. Kedua pihak hanya mengklaim kebijakan itu tetap menjaga disiplin moneter.

    “Besaran tambahan bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian serta bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” tulis keterangan bersama itu, Senin (8/9/2025).

    Dijelaskan, kebijakan itu sesuai dengan Pasal 52 UU No. 23/1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 22 dan selaras dengan Pasal 23 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    Lebih lanjut, otoritas fiskal menyatakan belanja APBN tetap difokuskan ke sektor dengan dampak pengganda luas, termasuk program perumahan dan koperasi desa, dengan tetap menjaga defisit pada level rendah.

    Di sisi lain, BI menjelaskan kebijakan bauran moneter tetap diarahkan menjaga stabilitas rupiah, likuiditas perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Kemenkeu dan BI berkomitmen melanjutkan koordinasi erat agar mekanisme pembagian beban bunga berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan distorsi pasar. “Sinergi kebijakan terkait pembagian beban bunga dengan pemerintah dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati,” tutup keterangan bersama itu.

    Was-was Burden Sharing

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD pada pekan lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun hingga awal September 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

    “Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

    Kendati demikian, sejumlah kalangan mengaku khawatir dengan semakin agresifnya bank sentral dalam membeli obligasi pemerintah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman misalnya.

    Rizal mengakui bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia (BI) yang telah mencapai Rp200 triliun hingga awal September ini memang memberi ruang likuiditas bagi pemerintah untuk membiayai program-program besar.

    Hanya saja, dia menilai kebijakan itu juga mengandung sejumlah risiko. Pertama, pasar bisa menafsirkan intervensi BI sebagai bentuk fiscal dominance atau kebijakan moneter terlalu tersubordinasi pada kepentingan fiskal.

    “Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa instrumen moneter tidak lagi independen, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka panjang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Kedua, pembelian masif oleh BI memang menjaga yield (imbal hasil) obligasi tetap terkendali, tetapi mengurangi kedalaman pasar karena sebagian besar SBN terserap oleh bank sentral, bukan oleh investor swasta atau asing.

    Akibatnya, sambung Rizal, proses pembentukan harga menjadi kurang optimal sehingga meningkatkan volatilitas ketika ada guncangan eksternal. Bahkan, muncul potensi arus modal asing keluar yang lebih besar karena investor global khawatir pasar tidak likuid. 

    Ketiga, injeksi likuiditas melalui pembelian SBN dalam jumlah besar dapat memperlonggar kondisi moneter, terutama bila tidak diimbangi kebijakan sterilisasi yang memadai.

    Masalahnya, Rizal menilai jika fiskal terus ekspansif dan moneter terlalu akomodatif maka tekanan inflasi maupun depresiasi rupiah bisa lebih cepat muncul. 

    “Dengan kata lain, kebijakan ini memberi short-term gain [keuntungan jangka pendek] berupa ruang fiskal, tetapi membawa long-term risk [risiko jangka panjang] pada kredibilitas moneter, kedalaman pasar, dan stabilitas harga,” simpulnya.

  • Metro Sepekan: Kata Wali Kota Tangsel Pasca Rumah Sri Mulyani Diserbu – Page 3

    Metro Sepekan: Kata Wali Kota Tangsel Pasca Rumah Sri Mulyani Diserbu – Page 3

    Massa menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Minggu 31 Agustus 2025 dini hari.

    Tak hanya itu, rumah artis dan anggota DPR, Nafa Urbach di Kebayoran Residence, Kecamatan Pondok Aren, juga kena sasaran.

    Pasca kejadian tersebut, Wali Kota Tangsel, Benyamine Davnie meminta aparatur di tingkat kelurahan melakukan mitigasi. Dia pun mengimbau agar masyarakat tak terpancing provokasi.

    “Saya minta adanya mitigasi ditingkat kelurahan, dan juga masyarakat jangan terpancing provokasi-provokasi yang tidak baik,” kata dia di Tangsel, Minggu 31 Agustus 2025.

    Menurut Benyamin, tak ada yang diuntungkan dalam aksi penjarahan, apalagi sampai terprovokasi untuk melakukan hal yang dipandangnya buruk.

     

    Selengkapnya…

  • Apindo Minta Pemerintah Tahan Kenaikan Cukai, Ini Alasannya

    Apindo Minta Pemerintah Tahan Kenaikan Cukai, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendesak pemerintah agar komitmen tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 juga mencakup kebijakan cukai.

    Dunia usaha menilai beban ganda dari kenaikan cukai maupun penerapan cukai baru berpotensi melemahkan daya saing dan menggerus kesempatan kerja, khususnya di sektor padat karya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengingatkan bahwa sektor padat karya seperti industri makanan, minuman, dan hasil tembakau saat ini tengah menghadapi tekanan berat.

    “Jika kebijakan kenaikan maupun penerapan cukai baru dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil industri padat karya, maka risiko pelemahan daya saing dan tergerusnya kesempatan kerja akan semakin besar. Padahal justru sektor ini yang selama ini menopang penerimaan negara dan menyerap jutaan tenaga kerja,” ujar Shinta dalam keterangannya Minggu (7/9/2025)

    Apindo menyambut baik kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa tidak akan ada tarif pajak baru maupun kenaikan tarif pajak yang sudah ada pada 2026. Hanya saja, Shinta menekankan kebijakan ini seharusnya juga menyasar pos penerimaan dari cukai yang secara resmi tercatat sebagai bagian perpajakan.

    Menurutnya, dunia usaha lebih membutuhkan kepastian dan keberpihakan pemerintah dalam menjaga iklim investasi serta stabilitas usaha. Oleh sebab itu, Apindo menilai optimalisasi penerimaan negara dilakukan lewat peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan administrasi, dan perluasan basis pajak, bukan dengan menambah beban fiskal ke industri.

    Selain menolak kenaikan cukai, Apindo juga mendorong pemberian insentif bagi sektor padat karya. Usulan mencakup percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) diskon tarif listrik, penurunan harga gas industri, insentif energi terbarukan, dukungan pembiayaan kredit, hingga perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

    Apindo menilai bahwa dukungan komprehensif tersebut akan memberi napas baru bagi sektor padat karya, memperkuat ketahanan usaha, sekaligus menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah dinamika global dan tekanan domestik.

    Janji Pemerintah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa target pendapatan negara akan naik 9,8% dari Rp2.865,5 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp3.147,7 triliun (RAPBN 2026). Meski demikian, sambungnya, peningkatan pendapatan negara tidak dilakukan melalui penambahan tarif pajak baru.

    “Sering disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement [penegakan] dan compliance [kepatuhan] akan dirapikan, ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Bendahara negara menyatakan bahwa kebijakan pajak pemerintah tetap mengedepankan asas gotong royong. Kelompok rentan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpendapatan rendah, tetap dilindungi.

    Di samping itu, dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah berencana mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Selain itu, disampaikan komitmen untuk intensifikasi kebijakan cukai hasil tembakau (CHT).

    Hanya saja, belum jelas berapa besaran tarif cukai untuk kedua jenis barang yang diproduksi sektor padat karya itu pada tahun depan.