Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan beberapa pihak yang diperiksa dalam dugaan rasuah proyek kereta cepat atau Whoosh. Alasannya, “kasus ini masih pada tahap penyelidikan sehingga nama pihak yang diperiksa belum dapat diungkap oleh lembaga antirasuah.”

    Semestinya KPK sudah ‘ngelotok’ (piawai) terkait tehnis beracara bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada eksplisit yang melarang penyidik menyampaikan informasi pada tingkat penyelidikan (klarifikasi dan atau investigasi) terhadap nama bakal terperiksa.

    Dan pastinya Pihak penyidik KPK  tidak terkecuali mesti tunduk kepada asas keterbukaan yang terdapat diantara asas asas good governannce yang berlaku terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dan terlebih asas transparansi justru merupakan perintah sesuai KUHAP,  UU. Polri dan UU. Tentang KPK Jo. UU. Tentang TIPIKOR. Maka oleh sebab hukum, setidaknya KPK cukup memberikan inisial para oknum yang sedang dalam status lidik(penyelidikan), selain dan oleh sebab hukum penerapan ‘pola transparansi’ KPK terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparar penyelenggara negara, tidak bertentangan dengan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi maupun UU. Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  tekecuali terhadap informasi yang “bersinggungan dengan rehasia dibidang petahanan negara.”

    Selain itu,  terhadap yang berhubungan dengan informasi kasus whoosh nyata sudah booming dan santer ditelinga publik, bahkan signal kuat adanya aroma korupsi pada PSN kereta api cepat (woosh) bertambah akibat pernyataan (implisit) yang publis datang dari Purbaya (Menkeu), termasuk komentar dari Mahfud MD figur Menkopolhukam bekas pembantu setia Jokowi, lalu deras beredar dibeberapa artikel.

    Sehingga ulah (Penyidik) KPK yang tidak bercerminkan rules, justru melahirkan banyak tanda tanya publik.  Kenapa KPK menyembunyikan nama atau sekedar inisial ?

    Andaipun sikap KPK ini didasari ‘prudential principle’. Tentu KPK  paham betul tentang orang yang dalam status ‘lidik dan dik’ sesuai asas presumption of innocence (KUHAP) adalah bukan orang yang sudah patut dinyatakan bersalah?  Bahkan andaipun kasus whoosh dimaksud sudah berjalan pada tahap persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sekalipun belum dapat di judge bersalah.

    Sementara ulah KPK menurut publik diibaratkan meniru “tebak buah manggis” tentang orang dan jumlah orang yang masuk daftar panggilan namun dirahasiakan oleh KPK dengan menggunakan “metode ketertetutupan publik.”

    Maka publik banyak yang mendeskripsikan sosok sosok yang bakal dipanggil olrh KPK adalah Jokowi, Luhut, Sri Mulyani dan Erick Thohir, lalu dalam hubungannya dengan kelembagaan, publik memprediksi para oknum lainya yang bakal diinterogasi KPK adalah para petinggi di tubuh Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP,  Ketua KPK dan Kemensetneg serta mengarah ke Senayan. (*)

  • Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    GELORA.CO  — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban dan tanggapan menohok saat ditanyakan soal kebijakan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

    Di mana pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dengan Menteri Keuangannya yang terlama sejak 2016, adalah Sri Mulyani.

    Tanggapan menohok Purbaya itu diungkapkannya dalam wawancara bersama wartawan ekonomi dan senior anchor Desy Anwar yang tayang di channnel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

    Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai pada 6 persen.

    Sementara Purbaya menargetkan tahun 2026 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 6 persen.

    Lalu hingga tahun ke 5 Presiden Prabowo menjabat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, sesuai target Purbaya.

    Awalnya Desy Anwar mengatakan bahwa dirinya mewawancarai Purbaya terakhir kali saat masih menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..

    “Terakhir saya mewawancarai Pak Purbaya itu ketika masih menjadi ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Desy kepada Purbaya.

    Purbaya langsung menjawab saat itu Desy Anwar tidak yakin dengan jurus ekonominya.

    “Waktu itu Ibu Desi enggak yakin dengan jurus ekonomi saya. Dia agak skeptis. Gimana caranya katanya? Iya. Saya buktikan, karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, ekonomi sudah membalik arahnya. Sudah membaik arahnya,” kelakar Purbaya sambil tersenyum.

    Desy lalu meminta Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Dan kalau misalnya tidak dilakukan gebrakan-gebrakan, maupun stimulus ini, akan seperti apa Indonesia?” tanya Desy.

    Purbaya menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, ada demo besar-besaran akhir Agustus 2025 di sebagian besar kota di Indonesia.

    “Itu orang menariknya selalu ke politik, karena politiknya kacau dan lain-lain. Tapi kalau sebagai ekonom saya lihat itu semua triggernya dari kondisi ekonomi yang buruk terus-menerus. Sebetulnya awal tahun sampai April ada harapan, karena ya ada injeksi uang ke sistem,” kata Purbaya.

    Tapi, menurut Purbaya pada Mei, Juni, Juli dan Agustus pertumbuhan hampir 0 persen

    Artinya ekonominya dicekik, dan tahun lalu tahun 2024 juga sama, hampir sama rendah sekali, jadi ekonominya melambat secara signifikan. Dan pada suatu titik, ketika ekonomi susah terus, ya kan masyarakat ngerasa. Perutnya susah, cari makan susah, perutnya lapar, ya turunlah ke jalan,” katanya.

    Jadi, menurut Purbaya, ekonomi pada waktu itu sedang menuju kelambatan yang sangat signifikan.

    “Kalau kebijakannya enggak dirubah, yang pasti jatuhnya ekonomi. Kenapa? karena fiskal dan moneter dua-duanya membunuh perekonomian,” ungkapnya.

  • Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    GELORA.CO -Elektabilitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang terus meroket berpeluang besar menggagalkan ambisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kembali menduetkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Hal ini disampaikan Direktur ABC Riset & Consulting Erizal dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 1 November 2025.

    Menurut Erizal, apabila kondisi politik dan ekonomi Tanah Air semakin membaik, maka pasangan Prabowo Subianto-Purbaya Yudhi Sadewa akan sangat kuat menghadapi Pilpres mendatang.

    “Mungkin jauh lebih kuat dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Boediono tahun 2009,” kata Erizal.

    Menurut Erizal, tidak saja pasangan yang diinisiasi dari dalam kekuasaan seperti Jokowi dan Gibran misalnya, tapi juga yang dari luar kekuasaan seperti Anies Baswedan, akan kerepotan menghadang Prabowo-Purbaya.

    Makanya, kata Erizal, wajar Purbaya dikritik dari dalam, karena sepak terjang Menkeu pengganti Sri Mulyani itu menebar optimisme, bukan sekadar omon-omon saja.

    “Kalau Purbaya sukses, maka semua rencana politik pihak pengkritik jadi berantakan,” pungkas Erizal. 

  • Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029. 

    Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini. 

    “Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

    Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. 

    “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny. 

    Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

    Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

  • 8
                    
                        Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia 
                        Nasional

    8 Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia Nasional

    Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menempati urutan ke-15 versi
    The Muslim 500
    atau 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2026.
    Dikutip
    Kompas.com
    dari situs
    The Muslim 500
    , Jumat (31/10/2025), Prabowo menempati urutan ke-15, di bawah Putra Mahkota Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau pangeran MBS dari Saudi.
    Perdana Menteri Malaysia ada di urutan ke-10 dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempati ranking ke-7.
    Pada posisi tiga besar, ada Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di urutan pertama, disusul mufti dari Pakistan Sheikh Muhammad Taqi Usmani, dan di urutan ke-3 ada Sheikh Al Habib Umar bin Hafiz.
    Ayatolah Ali Khamenei yang merupakan pemimpin Iran ada di urutan ke-4. Presiden Palestina Mahmoud Abbas ada di peringkat ke-45. Perdana Menteri Interim Bangladesh, Muhammad Yunus, menempati urutan ke-50.
    Selain Prabowo, ada nama lain dari Indonesia di urutan 50 besar, yakni Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
    The Muslim 500
    menjelaskan bahwa Prabowo berpengaruh karena menjadi pemimpin 285 juta orang Indonesia.
    Penduduk Indonesia itu terdiri dari orang-orang yang berbicara lebih dari 300 bahasa.
    The Muslim 500
    juga menyebut 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , angka itu merupakan target penerima MBG untuk 2025.
    The Muslim 500
    disebut punya pengalaman politik di bidang militer hingga parpol yakni Partai Gerindra. Perjalanan kontestasi Prabowo dari pilpres ke pilpres juga diulas singkat.
    Prabowo, disebut
    The Muslim 500
    , juga disebut punya kontroversi masa lalu yakni dari masa dia bertugas di militer, meliputi peristiwa Timor Timur, dan masa-masa pengujung rezim Soeharto.
    Tantangan terbaru yang dihadapi Prabowo adalah pada kabinetnya yang mengalami reshuffle. Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Budi Gunawan.

    Ada pula tantangan dari produk legislasi Maret 2025 yang meningkatkan peran militer yang dinilai bisa berefek ke demokrasi.
    Aspek penting dari Prabowo, menurut
    The Muslim 500
    , ada pada kemampuan komunikasi publik Prabowo yang bisa berpengaruh ke masyarakat pelosok serta kelas pekerja.
    Soal genosida Gaza, Indonesia mengutuk keras tindakan Israel dan menawarkan dukungan untuk Afrika Selatan yang ingin menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dengan menyerahkan pendapat penasihat hukum.
    Pemeringkatan ini dibuat oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre, entitas penelitian independen yang terafiliasi dengan Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought.
    Adapun Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought adalah institut non-pemerintah di Amman, Yordania.
    The Royal Islamic Strategic Studies Centre ini membuat pemeringkatan muslim paling berpengaruh tiap tahun sejak 2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban terancam tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2025. Ancaman ini muncul karena sebagian besar desa belum menyelesaikan proses administrasi dan pengajuan pencairan hingga batas waktu yang ditetapkan.

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani, menjelaskan bahwa hingga akhir Oktober 2025, penyerapan Dana Desa di Kabupaten Tuban baru mencapai Rp181,92 miliar atau sekitar 59 persen dari total pagu sebesar Rp307,05 miliar. Dari 311 desa penerima, baru 20 desa yang berhasil mencairkan Dana Desa tahap kedua.

    “Dari 311 desa di Kabupaten Tuban sebagai penerima, telah tersalur 100 persen di tahap pertama. Sementara, untuk tahap kedua baru ada 20 desa,” ujar Martina.

    Ia menyebut, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi lambatnya penyaluran tahap kedua. Tahun ini, progres penyaluran hanya berubah pada kode rekening Non Earmark, yakni dana yang penggunaannya diusulkan langsung oleh desa.

    “Sedangkan untuk dana Earmark besarannya tetap. Misalnya, dana bantuan langsung yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

    Martina menambahkan, penyaluran Dana Desa sempat tertahan sejak 18 September lalu akibat kebijakan pusat, namun dalam beberapa minggu terakhir akses penyalurannya sudah kembali dibuka. Meski begitu, hingga saat ini baru sebagian kecil desa yang bisa mencairkan dananya.

    “Hingga tahap kedua realisasi DD baru 20 desa yang lolos dan cair,” katanya.

    Selain itu, terdapat 49 desa lain yang sedang dalam proses pengajuan pencairan dengan total nilai Rp9,94 miliar. Namun angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan belum dapat dicairkan.

    “Kalau dana Earmark semuanya bisa dicairkan. Tetapi untuk dana Non Earmark, apabila hingga batas akhir penyerapan desa tidak mampu menyelesaikan administrasi, maka tidak bisa cair,” imbuh Martina.

    Dengan kondisi itu, sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban berpotensi kehilangan hak pencairan Dana Desa Non Earmark senilai Rp64,6 miliar. “Ya salah satunya karena kurang sigap dan cepatnya pengajuan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, secara keseluruhan, realisasi Transfer ke Daerah di Kabupaten Tuban hingga September 2025 telah mencapai Rp1,68 triliun atau 71 persen dari total pagu Rp2,38 triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp340,15 miliar (61 persen), Dana Alokasi Umum Rp886,53 miliar (82 persen), DAK Fisik Rp3,55 miliar, dan DAK Non Fisik Rp277,25 miliar (68 persen). [dya/beq]

  • PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai melirik sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kader merupakan bagian dari upaya partai mencari figur dengan daya tarik elektoral tinggi.

    Dikatakan Heru, kesuksesan elektoral Purbaya yang tengah melambung membuat banyak partai politik berebut perhatian dan mencoba mendekatinya.

    Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari syahwat politik parpol yang ingin mengamankan kepentingannya masing-masing.

    “PAN tampaknya melihat Purbaya sebagai sosok dengan karakter progresif dan profesional. Ia punya nilai jual tinggi dan bisa dijadikan ikon partai,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Namun, Heru memberi catatan tegas agar Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu tidak sekadar dijadikan simbol atau alat untuk mendongkrak popularitas partai.

    “Jangan sampai Purbaya hanya disejajarkan dengan artis, hanya untuk mendulang elektabilitas. Kalau memang PAN serius, maka posisi yang pantas bagi Purbaya bukan sekadar elit, tapi justru Ketua Umum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bila PAN benar-benar ingin memanfaatkan momentum dan mengembalikan kejayaan ideologinya, maka partai tersebut perlu berani melakukan regenerasi kepemimpinan.

    “Kalau Zulkifli Hasan sudah tiga periode memimpin, maka sudah saatnya ada penyegaran. Dan menurut saya, posisi Ketua Umum itulah yang layak untuk Purbaya,” kata Heru.

    Heru menilai, di bawah kepemimpinan baru seperti Purbaya, PAN berpeluang kembali ke akar reformasi, sebagai partai yang diisi oleh orang-orang cerdas dan progresif, bukan sekadar partai artis.

  • Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati   kerap melakukan monopoli kebenaran.

    “Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

    Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

    “Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008. 

  • Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah jadi sorotan publik. Gayanya yang santai, ceplas-ceplos, dan berani mengkritik pejabat lain membuatnya cepat mencuri perhatian masyarakat.

    Tak sedikit yang menjulukinya sebagai “menteri koboi” karena cara bicaranya yang blak-blakan.

    Beberapa pejabat, mulai dari sesama menteri hingga kepala daerah, bahkan ikut tersentil oleh kritik Purbaya terkait pengelolaan keuangan negara.

    Namun, tak semua pihak menanggapi gaya Purbaya dengan pujian. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai masyarakat saat ini masih sebatas menikmati celotehan khas Purbaya tanpa melihat hasil nyata dari kinerjanya.

    “Kita baru dapat lucunya, kita belum dapat hasil kerjanya,” kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Ferdinand juga menyinggung kondisi masyarakat yang sempat kehilangan harapan ketika posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani.

    “Kemudian datanglah Purbaya dengan celotehan yang khas dengan telinga rakyat, dan itu dimakan rakyat sebagai sebuah harapan,” ujarnya.

    Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya memang berhasil menarik simpati masyarakat, namun sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan dari segi kebijakan ekonomi.

    “Pencitraan itu terus berlanjut,” sambung Ferdinand menutup pernyataannya. (Wahyuni/Fajar)