Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di tiga bulan terakhir Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal sudah ada posisi Wamenkeu yang diisi Suahasil Nazara.

    Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun RAPBN 2025.

    “Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Sri Mulyani menyebut masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

    “Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih,” tutur Sri Mulyani.

    Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II disebut akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

    “Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Sri Mulyani Bantah Komunikasi Dengan Tim Prabowo Buruk

    Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

    “Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

    “Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif,” imbuh Sri Mulyani.

    (aid/das)

  • Siap Duet Bareng Sri Mulyani, Keponakan Prabowo Bakal Garap PR Ini

    Siap Duet Bareng Sri Mulyani, Keponakan Prabowo Bakal Garap PR Ini

    Jakarta –

    Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dua wakil menteri.

    Usai dilantik ia menjelaskan peran yang bakal diemban di Kementerian Keuangan. Thomas menyebut jabatannya itu menunjukkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Prabowo.

    “Hari ini saya diangkat sebagai wakil menteri keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih,” katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas menyebut tugas kedepannya adalah menyelaraskan anggaran tahun 2025 beserta program-programnya dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini.

    “Untuk itu saya akan bekerja erat dengan ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan wakil ketua, maaf, wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan. Terima kasih,” bebernya.

    Sebelumnya, Jokowi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Thomas.

    “Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

    (ily/das)

  • Pekerja Tekstil Indonesia Demo di Kawasan Patung Kuda, Minta Kembalikan Permendag No 36 2023

    Pekerja Tekstil Indonesia Demo di Kawasan Patung Kuda, Minta Kembalikan Permendag No 36 2023

    Massa aksi tampak membawa poster aspirasi untuk industri tekstil yang saat ini dinilai tengah terpuruk.

    Tayang: Kamis, 27 Juni 2024 12:06 WIB

    Tribunnews.com/Rahmat

    Ratusan massa aksi dari pekerja tekstil Indonesia melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). 

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan massa aksi dari pekerja tekstil Indonesia melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

    Pantau Tribunnews.com di lokasi massa aksi datang sekitar 10.00 WIB.

    Massa aksi tampak membawa poster aspirasi untuk industri tekstil yang saat ini dinilai tengah terpuruk.

    Poster tersebut diantaranya bertuliskan meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembalikan Permendag 36 2023.

    Kemudian dalam poster tuntutan, massa aksi juga mengkritisi Bea Cukai yang dinilai tak bekerja dengan benar sehingga banjir impor.

    Hal itu membuat pengusaha tekstil tak dapat orderan hingga terpaksa gulung tikar.

    “Bu Sri Mulyani tanggung jawab dong. Bea Cukai nggak becus, malah kami kena PHK,” tulis massa aksi dalam spanduk orasinya.

    Sementara itu koordinator aksi Anwar mengatakan bahwa pihaknya juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan anti-dumping.

    Menurutnya tidak adanya hal itu membuat produk dalam negeri menjadi tidak laku. Sehingga berdampak pada tertutupnya perusahaan tekstil lokal.

    “Perusahaan industri tekstil yang terkena dampak dari adanya dumping ini. Kita datang ke sini juga untuk menyelamatkan semua pekerja di industri tekstil,” kata Anwar kepada awak media di lokasi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    BERITA TERKINI

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jakarta (beritajatim.com) – Mensos Tri Rismaharini, dengan tegas menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) hanya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai.

    Sejak tahun 2021, tidak ada lagi penyaluran bantuan berupa bahan pangan atau barang. Bantuan tunai ini disalurkan melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) dan kantor pos.

    “Untuk bansos reguler, kami 100% menggunakan transfer ke rekening penerima manfaat. Tidak ada lagi penyaluran dalam bentuk natura atau barang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu,” ungkap Mensos Risma.

    Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2004. Sidang tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Jumat (5/4).

    Mensos Risma juga menjelaskan bahwa bantuan sosial berbentuk barang hanya disalurkan dalam kondisi-kondisi khusus. Misalnya, bagi penyandang disabilitas atau penerima manfaat yang sakit, di mana mereka benar-benar membutuhkan bantuan berupa sembako dan alat kebersihan diri.

    Sebelumnya, bansos pernah disalurkan dalam bentuk barang. Namun, karena risiko kerusakan barang yang tinggi, serta potensi masalah hukum dan keuangan, Mensos Risma memutuskan untuk menggantinya dengan bantuan tunai.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa bantuan pangan seperti beras memiliki risiko, terutama dari segi kualitas. Kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat bisa saja lebih rendah dari yang semestinya. Selain itu, pengiriman barang beresiko, misalnya rusak terkena hujan saat pengiriman. “Dengan penyaluran tunai, pengawasan lebih mudah, dan ini juga dapat menggerakan perekonomian di sekitar rumah penerima bansos,” kata Sri Mulyani.

    Mensos Risma menegaskan bahwa bansos yang dikelola oleh Kemensos pasti tepat sasaran dan akan diterima oleh Penerima Manfaat (PM). Semua data penerima bansos tersimpan rapi dan diperbarui setiap bulan. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diupdate setiap enam bulan menurut undang-undang. Namun, sejak saya menjabat sebagai Menteri, data diperbarui setiap bulan agar kita dapat memastikan jika ada PM yang sudah meninggal atau pindah alamat,” kata Mensos Risma.

    Kemensos juga selalu terbuka untuk masukan dari masyarakat terkait penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian tersebut melalui Command Center Kemensos yang aktif 24 jam setiap harinya, serta melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

    “Jika ada keluhan, kami memiliki Command Center yang siap menerima laporan. Seseorang dapat melaporkan jika tidak menerima bansos pada bulan tertentu atau jika ada yang tidak berhak menerima. Fitur usul sanggah juga tersedia,” kata Mensos.

    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat membuat laporan dengan menyertakan foto rumah yang tidak sesuai. Petugas akan memeriksa langsung dan jika terbukti tidak layak menerima bansos, data akan dikirim kembali ke daerah untuk diperbarui. [ian]

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]

  • Beda dengan Menteri, Jokowi Sebut Rapat Istana Tak Bahas Makan Gratis

    Beda dengan Menteri, Jokowi Sebut Rapat Istana Tak Bahas Makan Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah program makan siang gratis paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dibahas secara spesifik dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (26/2) kemarin.

    Menurutnya, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

    “Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

    Hal ini tentu berbeda dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Bahlil dan Airlangga sama-sama mengungkapkan anggaran makan siang gratis akan masuk dalam APBN 2025. Sebab, itu perintah dari Jokowi.

    “Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk,” tutur Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

    Airlangga bahkan merinci penerima program ini nantinya sekitar 70,5 juta orang. Rinciannya, anak balita 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, anak SD 28 juta dan anak SMP hingga Madrasah sebanyak 12,5 juta.

    Senada, Bahlil mengatakan program makan siang gratis masuk dalam APBN 2025 agar bisa langsung dijalankan saat Prabowo-Gibran menjabat nanti.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.

    Bahkan, Sri Mulyani mengungkapkan besaran anggaran untuk makan siang gratis akan dihitung sebulan ke depan. Maklum, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil Pemilu.

    “Kan ini nanti masih di dalam Program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” ucap Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan.

    Sri Mulyani menekankan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi awal pekan ini hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

    Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” pungkasnya.

    (ldy/sfr)

  • Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Dunia ikut berkomentar soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Pemerintah Indonesia dinilai perlu merencanakan matang program ini, khususnya soal anggaran.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

    “Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2).

    Hingga saat ini, ia masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah.

    “Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

    Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

    Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

    Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

    Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

    Meski belum resmi menjadi pemenang, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang melaksanakan program makan siang gratis.

    Pemerintah berencana memasukkan anggaran program itu ke dalam Rancangan APBN 2025. Dalam rapat kabinet kemarin, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.

    Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit untuk APBN 2025 dirancang pada rentang 2,45 persen hingga 2,8 persen dari PDB. Artinya, defisit melebar dibandingkan dalam APBN 2024 atau 2023.

    Sri Mulyani mengatakan rancangan defisit itu sudah menghitung program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih.

    (del/pta)

  • Sri Mulyani soal Makan Gratis Masuk APBN 2025: Dihitung Bulan Depan

    Sri Mulyani soal Makan Gratis Masuk APBN 2025: Dihitung Bulan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program makan siang gratis pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di penganggaran APBN 2025 baru akan dihitung sebulan ke depan.

    Pasalnya, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil Pemilu.

    Makan siang dan susu gratis pun katanya masih sebatas program capres. Di sisi lain, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

    “Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” tutur dia usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).

    “Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” sambung dia.

    Sri Mulyani menekankan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi awal pekan ini hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

    Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ucapnya.

    Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri ke istana. Salah satu fokus rapat hari ini adalah RAPBN 2025 yang mempertimbangkan program presiden berikutnya.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rapat itu membahas program calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ujar Bahlil setelah rapat.

    (del/pta)

  • Pemerintah Naikkan Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Gratis?

    Pemerintah Naikkan Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Gratis?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dinaikkan pada 2025.

    Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit APBN 2,29 persen. Pada 2025, defisit ditargetkan maksimal di angka 2,8 persen.

    “Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

    Wartawan sempat bertanya apakah defisit APBN 2025 itu sudah termasuk program makan siang gratis capres Prabowo Subianto. Sri Mulyani menjawab secara umum.

    “Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” ujarnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN itu baru dihitung dalam rentang. Dia berkata postur RAPBN 2025 secara detail baru akan dibahas bulan depan.

    Pemerintah masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah ada keputusan, pemerintah baru mulai merinci anggaran untuk tahun depan.

    Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia)

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mulai merancang RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program prioritas presiden terpilih.

    “RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” ungkap Jokowi pada sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

    (dhf/agt)