Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani soal Ekonomi: Terima Kasih Masyarakat Jaga RI Bersama

    Sri Mulyani soal Ekonomi: Terima Kasih Masyarakat Jaga RI Bersama

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,05 persen sepanjang 2023 dengan pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai Rp20.892,3 triliun dan PDB per kapita Rp74,96 juta.

    Sri Mulyani menilai hal itu merupakan suatu cerita positif dari perekonomian Tanah Air pada 2023. Menurutnya, 2023 adalah tahun yang sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang penuh tantangan dan turbulensi.

    Ia pun mengucap terima kasih kepada masyarakat karena telah menjaga Indonesia bersama.

    “Meski perekonomian dunia mengalami perlambatan, alhamdulillah perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh positif,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (6/2).

    “Terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang terus bekerja keras dalam menjaga Indonesia bersama. Mari kita terus lanjutkan dan tingkatkan berbagai upaya ini untuk membangun Indonesia ke depan..!” tulisnya lebih lanjut.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, yakni mencapai 6,94 persen. Sementara Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yakni mencapai 57,05 persen.

    Dari segi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor terbesar dari PDB 2023, yaitu sebesar 13,96 persen diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian 6,12 persen.

    Di tengah perlambatan ekonomi global, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh 5,05 persen adalah sebuah prestasi. Ekonomi Indonesia tetap solid tumbuh terjaga di tengah melambatnya ekonomi global.

    “Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh sold,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

    (del/sfr)

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.

  • Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Faisal sebelumnya menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi. Gitu,” kata Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2).

    Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Sri Mulyani, Basuki, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/pta)

  • Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye pilpres 2024.

    Hal itu ia ungkapkan dalam dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (4/2).

    Mulanya, Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja kerja keras dengan kemampuan sendiri, bukan didanai pemerintah.

    Kendati, pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat tetap sehat hingga tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Namun, jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan, tetap harus dibantu.

    Anies lantas mengingatkan bahwa bansos bukan kepentingan pihak yang memberi, melainkan kepentingan pihak yang menerima.

    “Bila butuh diberikan bansos sesuai kebutuhan, (bansos) bukan kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Dijaga budaya dan etikanya dijaga, kita ingin persatuan karena ditopang keadilan,” ujar Anies.

    Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/sfr)

  • Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pernah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2023.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing KL. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

    Tujuannya, agar melatih KL bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” pungkasnya.

    (ldy/agt)

  • Sri Mulyani soal Ekonomi: Terima Kasih Masyarakat Jaga RI Bersama

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)

  • Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

    “(Pakai) DTKS Kemensos,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    BLT adalah bansos terbaru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat tidak mampu. Nilainya Rp200 per bulan untuk periode Januari, Februari, Maret.

    Bansos itu nantinya diberikan sekaligus yakni langsung Rp600 ribu dan rencananya cair pada bulan ini. Kendati, belum ada tanggal pastinya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengungkapkan anggaran bansos BLT akan menggunakan APBN dan penyaluran menggunakan data Kemensos.

    “Menunggu dari Kemensos untuk urusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost nya,” jelas Sri Mulyani, Senin (29/1).

    Sementara, Politikus PDIP Aria Bima menuding pemerintah tak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024.

    “Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini,” kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).

    Aria mengatakan informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.

    “Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik,” ujarnya.

    (ldy/sfr)

  • Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

    Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyindir orang-orang yang hanya silau dengan seremoni pembangunan.

    “Saya selalu wanti-wanti, membangun itu satu hal, memelihara is another hal. Dan sering orang lebih silau dan kagum dengan pembangunan karena menggunting pita, kelihatan bagus, habis itu 1 tahun-2 tahun gak dilihat lagi,” ucapnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    Menurutnya, bukan hanya pembangunan yang kudu digenjot. Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan adanya tantangan lain dalam memelihara bangunan yang sudah berdiri megah tersebut.

    Bendahara Negara itu mencontohkan Rusunara alias Rumah Susun Negara di Jayapura yang diresmikan hari ini. Ia menyebut hunian untuk PNS Kemenkeu itu sudah lengkap beserta isinya dan dihuni jajaran anak buahnya.

    “Saya sudah berkali-kali sampaikan, peradaban suatu bangsa dan negara itu diuji bukan hanya membangunnya, tapi apakah dia bisa memeliharanya? Jadi, memelihara aset adalah bagian dari tingkat peradaban kita,” tegas Sri Mulyani.

    Secara pribadi, Ani menilai pembangunan rusun tersebut adalah bentuk kehadiran negara. Ia menegaskan negara hadir untuk menjaga jajarannya dalam bertugas di daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

    Ia menekankan penugasan kepada seluruh jajaran Kemenkeu adalah titah negara yang terhormat. Oleh karena itu, mereka harus melaksanakannya dengan sepenuh hati, baik, profesional, dan berintegritas.

    “Dan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan di manapun mereka berada tidak ada istilah mereka ditempatkan di tempat jauh. Karena Indonesia itu ya Indonesia, gak ada yang jauh dan dekat, semua adalah lokasi yang sama,” tandasnya.

    Pembangunan Rusunara di Jayapura dimulai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara menkeu dan menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020. Kemudian, peletakan batu pertama dilakukan pada 26 November 2021.

    Selain di Papua, Kemenkeu mengklaim sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pegawainya secara nasional.

    (skt/sfr)

  • Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meresmikan Rumah Susun Negara (Rusunara) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jayapura, Papua.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” ucap Sri Mulyani dalam peresmian Rusunara di Jayapura, Papua pada Kamis (1/2).

    Secara personal, wanita yang akrab disapa Ani itu menilai pembangunan rusun tersebut adalah bentuk kehadiran negara. Ia menegaskan negara hadir untuk menjaga jajarannya dalam bertugas di daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

    Ia menegaskan penugasan kepada jajaran anak buahnya adalah titah negara yang terhormat. Oleh karena itu, jajaran PNS Kemenkeu harus melaksanakannya dengan sepenuh hati, baik, profesional, dan berintegritas.

    “Dan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan di manapun mereka berada tidak ada istilah mereka ditempatkan di tempat jauh. Karena Indonesia itu ya Indonesia, enggak ada yang jauh dan dekat, semua adalah lokasi yang sama,” tegas Ani.

    Pembangunan Rusunara di Jayapura ini dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara menkeu dan menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020. Lalu, peletakan batu pertama dilakukan pada 26 November 2021.

    Selain di Papua, Kemenkeu mengklaim sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pegawainya secara nasional. Ini dilakukan sesuai arahan Menkeu Sri Mulyani dalam penyediaan sarpras pegawai di seluruh Indonesia.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tutup Sri Mulyani.

    (skt/sfr)

  • Mengenal Skema Student Loan yang Sedang Dikaji Sri Mulyani

    Mengenal Skema Student Loan yang Sedang Dikaji Sri Mulyani

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Istilah pinjaman pelajar (student loan) kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji skema tersebut.

    Kajian itu ia sampaikan setelah melihat fenomena pinjaman online (pinjol) untuk biaya kuliah di Institute Teknologi Bandung (ITB) beberapa waktu lalu.

    Sri Mulyani mengatakan fenomena itu menandakan bahwa mahasiswa di Indonesia membutuhkan dana untuk pendidikan. Pemerintah sebenarnya sudah hadir melalui berbagai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Saat ini terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kami sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Lantas, apa itu student loan dan bagaimana skema pembiayaan?

    Dilansir dari berbagai sumber, student loan merupakan pemenuhan biaya kuliah dengan skema cicilan. Skema ini umumnya diterapkan di negara maju dan dilakukan oleh bank maupun pemerintah.

    Istilah ini pertama kali muncul pada 1840. Saat itu, kredit pendidikan ditawarkan di Universitas Harvard, Amerika serikat (AS).

    Namun, pinjaman pelajar itu secara resmi diberlakukan pemerintah AS pada 1958. Kala itu, student loan ditawarkan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional.

    Student loan diberikan guna membantu Negeri Paman Sam bersaing dengan negara lain, khususnya Uni Soviet.

    Terlepas dari sejarahnya, student loan juga kerap digunakan untuk biaya hidup selama menempuh pendidikan. Tiap-tiap negara punya aturan yang berbeda mengenai student loan.

    Yang jelas, biasanya bunga yang diterapkan lebih rendah dari pinjaman lainnya atau malah nol persen. Begitu juga jangka waktu pembayarannya, lebih meringankan.

    Bahkan ada juga memperbolehkan membayar setelah mahasiswa lulus dan dapat pekerjaan.

    Di AS, terdapat federal student loan. Pinjaman yang dijalankan oleh Departemen Pendidikan AS itu telah digunakan oleh lebih dari 13 juta pelajar setiap tahunnya.

    Ada empat jenis federal student loan, yakni pinjaman bersubsidi langsung, pinjaman langsung tanpa subsidi, pinjaman PLUS langsung, dan pinjaman konsolidasi langsung.

    Jika Anda tengah menempuh pendidikan S1, Anda dapat meminjam maksimal US$12.500 atau sekitar Rp197,2 juta per tahun dalam bentuk Pinjaman Langsung Bersubsidi dan Pinjaman Langsung Tanpa Subsidi.

    Sementara jika Anda tengah menempuh pendidikan S2 hingga S3, Anda dapat meminjam hingga US$20,500 atau sekitar Rp323,4 juta setiap tahun dalam bentuk pinjaman Langsung Tanpa Subsidi, menggunakan Pinjaman Direct PLUS untuk menutupi biaya lain di perguruan tinggi.

    Student loan di Indonesia

    Di Indonesia sendiri student loan secara resmi memang belum ada. Bahkan, pada 2018 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong perbankan segera meracik fasilitas kredit pelajar, seperti di AS.

    Ia pun membandingkan kucuran kredit di Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data yang diperolehnya, kredit pendidikan (student loan) di AS, yang menurut dia masuk kategori sektor produktif, mendapat aliran hingga US$1,3 triliun.

    Sedangkan kredit konsumtif di AS, seperti pinjaman kartu kredit hanya sebesar US$800 miliar.

    “Saya ingin memberi PR dengan namanya student loan. Tolong ini dipelajari. Ini bisa jadi produk baru perbankan dan asuransi. Jadi tolong potensi inovasi menjadi perhatian serius,” ucapnya saat itu.

    Sementara, Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya tetap melakukan kajian mendalam soal wacana penerapan student loan. Pasalnya, di Negeri Paman Sam student loan pun menimbulkan masalah.

    Oleh karena itu, pemerintah pun akan merumuskan bagaimana keterjangkauan dari pinjaman agar tak memberatkan mahasiswa. Di sisi lain, skema itu juga bisa mencegah kecurangan.

    “Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas,” ujar Sri Mulyani.

    (mrh/sfr)