Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jakarta (beritajatim.com) – Mensos Tri Rismaharini, dengan tegas menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) hanya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai.

    Sejak tahun 2021, tidak ada lagi penyaluran bantuan berupa bahan pangan atau barang. Bantuan tunai ini disalurkan melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) dan kantor pos.

    “Untuk bansos reguler, kami 100% menggunakan transfer ke rekening penerima manfaat. Tidak ada lagi penyaluran dalam bentuk natura atau barang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu,” ungkap Mensos Risma.

    Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2004. Sidang tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Jumat (5/4).

    Mensos Risma juga menjelaskan bahwa bantuan sosial berbentuk barang hanya disalurkan dalam kondisi-kondisi khusus. Misalnya, bagi penyandang disabilitas atau penerima manfaat yang sakit, di mana mereka benar-benar membutuhkan bantuan berupa sembako dan alat kebersihan diri.

    Sebelumnya, bansos pernah disalurkan dalam bentuk barang. Namun, karena risiko kerusakan barang yang tinggi, serta potensi masalah hukum dan keuangan, Mensos Risma memutuskan untuk menggantinya dengan bantuan tunai.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa bantuan pangan seperti beras memiliki risiko, terutama dari segi kualitas. Kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat bisa saja lebih rendah dari yang semestinya. Selain itu, pengiriman barang beresiko, misalnya rusak terkena hujan saat pengiriman. “Dengan penyaluran tunai, pengawasan lebih mudah, dan ini juga dapat menggerakan perekonomian di sekitar rumah penerima bansos,” kata Sri Mulyani.

    Mensos Risma menegaskan bahwa bansos yang dikelola oleh Kemensos pasti tepat sasaran dan akan diterima oleh Penerima Manfaat (PM). Semua data penerima bansos tersimpan rapi dan diperbarui setiap bulan. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diupdate setiap enam bulan menurut undang-undang. Namun, sejak saya menjabat sebagai Menteri, data diperbarui setiap bulan agar kita dapat memastikan jika ada PM yang sudah meninggal atau pindah alamat,” kata Mensos Risma.

    Kemensos juga selalu terbuka untuk masukan dari masyarakat terkait penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian tersebut melalui Command Center Kemensos yang aktif 24 jam setiap harinya, serta melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

    “Jika ada keluhan, kami memiliki Command Center yang siap menerima laporan. Seseorang dapat melaporkan jika tidak menerima bansos pada bulan tertentu atau jika ada yang tidak berhak menerima. Fitur usul sanggah juga tersedia,” kata Mensos.

    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat membuat laporan dengan menyertakan foto rumah yang tidak sesuai. Petugas akan memeriksa langsung dan jika terbukti tidak layak menerima bansos, data akan dikirim kembali ke daerah untuk diperbarui. [ian]

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]

  • Beda dengan Menteri, Jokowi Sebut Rapat Istana Tak Bahas Makan Gratis

    Beda dengan Menteri, Jokowi Sebut Rapat Istana Tak Bahas Makan Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah program makan siang gratis paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dibahas secara spesifik dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (26/2) kemarin.

    Menurutnya, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

    “Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

    Hal ini tentu berbeda dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Bahlil dan Airlangga sama-sama mengungkapkan anggaran makan siang gratis akan masuk dalam APBN 2025. Sebab, itu perintah dari Jokowi.

    “Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk,” tutur Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

    Airlangga bahkan merinci penerima program ini nantinya sekitar 70,5 juta orang. Rinciannya, anak balita 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, anak SD 28 juta dan anak SMP hingga Madrasah sebanyak 12,5 juta.

    Senada, Bahlil mengatakan program makan siang gratis masuk dalam APBN 2025 agar bisa langsung dijalankan saat Prabowo-Gibran menjabat nanti.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.

    Bahkan, Sri Mulyani mengungkapkan besaran anggaran untuk makan siang gratis akan dihitung sebulan ke depan. Maklum, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil Pemilu.

    “Kan ini nanti masih di dalam Program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” ucap Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan.

    Sri Mulyani menekankan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi awal pekan ini hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

    Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” pungkasnya.

    (ldy/sfr)

  • Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Dunia ikut berkomentar soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Pemerintah Indonesia dinilai perlu merencanakan matang program ini, khususnya soal anggaran.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

    “Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2).

    Hingga saat ini, ia masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah.

    “Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

    Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

    Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

    Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

    Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

    Meski belum resmi menjadi pemenang, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang melaksanakan program makan siang gratis.

    Pemerintah berencana memasukkan anggaran program itu ke dalam Rancangan APBN 2025. Dalam rapat kabinet kemarin, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.

    Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit untuk APBN 2025 dirancang pada rentang 2,45 persen hingga 2,8 persen dari PDB. Artinya, defisit melebar dibandingkan dalam APBN 2024 atau 2023.

    Sri Mulyani mengatakan rancangan defisit itu sudah menghitung program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih.

    (del/pta)

  • Sri Mulyani soal Makan Gratis Masuk APBN 2025: Dihitung Bulan Depan

    Sri Mulyani soal Makan Gratis Masuk APBN 2025: Dihitung Bulan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program makan siang gratis pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di penganggaran APBN 2025 baru akan dihitung sebulan ke depan.

    Pasalnya, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil Pemilu.

    Makan siang dan susu gratis pun katanya masih sebatas program capres. Di sisi lain, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

    “Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” tutur dia usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).

    “Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” sambung dia.

    Sri Mulyani menekankan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi awal pekan ini hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

    Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ucapnya.

    Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri ke istana. Salah satu fokus rapat hari ini adalah RAPBN 2025 yang mempertimbangkan program presiden berikutnya.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rapat itu membahas program calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ujar Bahlil setelah rapat.

    (del/pta)

  • Pemerintah Naikkan Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Gratis?

    Pemerintah Naikkan Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Gratis?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dinaikkan pada 2025.

    Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit APBN 2,29 persen. Pada 2025, defisit ditargetkan maksimal di angka 2,8 persen.

    “Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

    Wartawan sempat bertanya apakah defisit APBN 2025 itu sudah termasuk program makan siang gratis capres Prabowo Subianto. Sri Mulyani menjawab secara umum.

    “Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” ujarnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN itu baru dihitung dalam rentang. Dia berkata postur RAPBN 2025 secara detail baru akan dibahas bulan depan.

    Pemerintah masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah ada keputusan, pemerintah baru mulai merinci anggaran untuk tahun depan.

    Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia)

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mulai merancang RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program prioritas presiden terpilih.

    “RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” ungkap Jokowi pada sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

    (dhf/agt)

  • Sri Mulyani Akhirnya Bersuara soal Makan Gratis Ala Prabowo

    Sri Mulyani Akhirnya Bersuara soal Makan Gratis Ala Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bersuara soal Program Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran dan anggarannya.

    Ia mengatakan anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan.

    Sri Mulyani mengatakan makan siang gratis masih sebatas program capres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

    “Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

    “Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” ujarnya.

    Sri Mulyani mengatakan rapat hari ini cuma membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

    Dia berkata pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

    “Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ucapnya.

    Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri ke istana. Salah satu fokus rapat hari ini adalah RAPBN 2025 yang mempertimbangkan program presiden berikutnya.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rapat itu membahas program calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ujar Bahlil setelah rapat.

    (dhf/agt)

  • Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

    Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

    “Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    “Ada bansos ribut. Enggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya sudah,” katanya.

    Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

    Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

    “Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah,” katanya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

    (fby/sfr)

  • Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

    Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi, begitu,” kata Faisal  dalam Diskusi Publik Indef Atas Debat Kelima Pilpres di Jakarta, Senin (5/2).

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/agt)