Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Jakarta (ANTARA) –

    Warganet (netizen) di berbagai platform media sosial memberikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

     

    “Netizen menunjukkan atensi yang tinggi terhadap nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 14-15 Oktober lalu, dengan tanggapan netral dan positif mencapai 89 persen,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, proses pemanggilan para tokoh ke kediaman Prabowo di Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut mendapat perhatian dan memicu perbincangan yang sangat masif dari netizen (warganet) di berbagai platform media sosial.

     

    Dikatakannya, hasil riset Indonesia Indicator (I2) menunjukkan dinamika perbincangan netizen terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran paling tinggi terjadi di platfom X dengan atensi mencapai 98.377 unggahan dan interaksi (engagement) tertinggi di TikTok yang mencatatkan 1.166.348 interaksi.

    Baca juga: 13 tokoh datangi kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon wamen

     

    Perusahaan intelijen media tersebut mengumpulkan percakapan publik dari lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dalam rentang waktu riset dari 14 hingga 17 Oktober 2024.

     

    Indonesia Indicator mencatat terdapat 126.263 unggahan dengan total interaksi mencapai 2.380.774 dari 47.452 akun.

     

    Selain paling banyak diperbincangkan di platform X, proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri tersebut juga dibahas netizen melalui YouTube dengan 12.659 unggahan, TikTok 6.241 unggahan, Instagram 4.632 unggahan dan Facebook 4.400 unggahan.

     

    ’”Namun, respons dan interaksi (engagement) terbanyak berasal dari TikTok, yang mencatatkan interaksi mencapai 1.166.348, diikuti Instagram dengan 882.452 interaksi, Twitter 272.954 interaksi, YouTube 45.530 interaksi, dan Facebook 14.188 interaksi,” kata Rustika.

     

    Menurut Rustika, interaksi (engagement) dari TikTok ini menjadi penyumbang sentimen netral dan positif tertinggi dibandingkan dengan platform lainnya.

    Hal itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan warganet memberikan apresiasi terhadap nama-nama yang ada, serta memberikan harapan bagi Kabinet Prabowo-Gibran untuk berkontribusi lebih baik.

    Baca juga: Rombongan calon wamen tiba di rumah Prabowo

     

    Rustika menuturkan tingginya atensi warganet terhadap figur-figur calon menteri dan wakil menteri ini dipengaruhi oleh banyaknya nama yang dipanggil, kehadiran figur-figur baru, serta harapan yang muncul dari masyarakat.

     

    Nama-nama seperti Veronica Tan, Budi Gunawan, Profesor Stella, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Sri Mulyani menjadi magnet perhatian netizen.

     

    “Kehadiran Sri Mulyani, yang memperkuat Kabinet Prabowo, menjadi salah satu faktor yang mendorong sentimen positif dan mendapat apresiasi. Pemanggilan calon menteri ini menjadi isu terbesar dengan engagement mencapai 1.553.521,” katanya.

     

    Perbincangan warganet juga tertuju pada agenda dan kinerja beberapa menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Erick Thohir (ET).

     

     

    Sementara isu-isu lain yang juga mewarnai perbincangan publik mencakup jatah PDIP di kabinet dan keputusan NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

     

    “Secara ekspos, perbincangan mengenai jatah menteri PDIP di kabinet mencapai 3.535 unggahan dan NasDem 1.113 unggahan, namun keduanya mengundang interaksi warganet yang cukup tinggi, yakni PDIP 110.112 interaksi dan NasDem 66.299 interaksi,” katanya.

     

    Rustika menambahkan, tingginya interaksi warganet pada isu jatah menteri PDIP dan NasDem ini dipengaruhi oleh spekulasi politik seputar koalisi pasca Pilpres.

     

    “Publik juga masih menantikan bagaimana sikap politik PDIP terhadap kabinet Prabowo,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

    MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

    “Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan),” ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

    Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

    “Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    “Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim,” sambungnya.

    Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

    “Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui,” kata Anas, ditemui usai acara.

    Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

    “Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat,” tegasnya.

    Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

    Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

    Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

    Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

    Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

    a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

    b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

    Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

    Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

    Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

    (shc/hns)

  • Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan persepsi tentang dirinya yang dianggap sebagai Bendahara Negara ‘pelit’. Persepsi itu sebelumnya dikatakan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat menceritakan pengalamannya betapa susahnya meminta anggaran.

    Awalnya Enggar mengatakan, Sri Mulyani sosok Bendahara Negara yang sangat ketat untuk mengeluarkan uang. Meskipun ia paham jika tidak begitu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol.

    “Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri, ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan ‘tidak dulu’. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebol lah APBN ini,” kata Enggar dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Sri Mulyani kemudian mengklarifikasi. Sebagai Menteri Keuangan, dia merasa sebagai pendengar yang baik dengan mendengarkan seluruh permintaan kementerian dan lembaga (K/L) hingga memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik.

    “Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang ‘tidak dulu’, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan. Kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik,” ucap Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani, hal itu adalah aspek kehati-hatian dari seorang Bendahara Negara. Jika dia ‘pelit’ disebut tidak ada pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini.

    “Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible,” tutur Sri Mulyani.

    Terlebih saat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan ekonomi masyarakat lumpuh dan di situ masyarakat mengandalkan peranan APBN. Saat itu pemerintah melakukan berbagai penggunaan instrumen fiskal yang tidak biasa.

    “Kami dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi secara hati-hati, konstruktif dan transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk kepada politisi sehingga kita bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah effort yang luar biasa, namun tetap prudent dan memiliki kredibilitas yang terjaga. Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara,” pungkas Sri Mulyani.

    Simak: Respons Sri Mulyani saat Didoakan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo

    (aid/ara)

  • Jokowi Cerita Prabowo Sering Bertemu Sri Mulyani Bahas RAPBN 2025

    Jokowi Cerita Prabowo Sering Bertemu Sri Mulyani Bahas RAPBN 2025

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

    Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

    Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

    “Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir,” ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

    “Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu,” sebut Jokowi.

    Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

    “Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,” ujar Jokowi.

    Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

    (hal/ara)

  • Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Kelas Menengah Turun Kasta

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal jumlah kelas menengah yang turun kasta. Bendahara Negara itu menyebut penurunan kelas menengah terjadi karena tertekan oleh kenaikan harga atau inflasi yang sempat tinggi.

    “Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2024).

    Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyebut ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

    “Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun,” tuturnya.

    Sri Mulyani melihat ekonomi saat ini telah mengalami transformasi. Meski banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu sektor, ia menyebut banyak lapangan kerja terbuka di sektor lainnya.

    “Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi ada PHK. Jadi ini semuanya harus dilihat secara keseluruhan,” ucapnya.

    “Kalau sekarang banyak FDI pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labour intensive seperti alas kaki, tekstil, garmen, yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another think munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan masalah penurunan kelas menengah akan menjadi PR besar pemerintahan mendatang. Sampai saat ini pemerintah terus mencermati fenomena ini.

    “Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo. Utamanya bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi,” kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, ditulis Kamis (26/9).

    Menurut keponakan Prabowo itu, fenomena merosotnya kelas menengah tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Salah satunya karena peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi kelas menengah bukan karena kebijakan yang kurang, kita harus melihat ini dari konteks pandemi,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani Santai Tanggapi Deflasi 5 Bulan Beruntun, Ini Katanya

    Sri Mulyani Santai Tanggapi Deflasi 5 Bulan Beruntun, Ini Katanya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. Bendahara Negara itu meresponsnya dengan santai karena fenomena itu disebut terjadi akibat penurunan harga pangan yang memang diharapkan pemerintah.

    “Kalau saya lihat dari sisi perkembangan inflasi, atau tadi disebutkan deflasi lima bulan berturut-turut, di satu sisi penurunan yang berasal dari volatile food, itu adalah memang hal yang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan di level yang stabil rendah,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Sri Mulyani menyebut kondisi ini baik untuk konsumen di Indonesia, terutama kelas menengah bawah yang mayoritas belanjanya adalah untuk makanan.

    “Jadi kalau deflasi ini lima bulan terutama dikontribusikan oleh penurunan harga pangan, itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif karena ini akan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama di masyarakat konsumen yang terutama kelompok menengah bawah, di mana pangsa atau peranan dari makanan, pengeluaran untuk makanan itu paling besar,” ucapnya.

    Jika inflasi dilihat dari komponennya, kata Sri Mulyani, inflasi inti (core inflation) yang merupakan indikator permintaan atau agregat demand masih berada di level 2%.

    “Ini artinya demand masih tinggi. Meskipun di situ juga ada harga emas, di mana kenaikan harga emas dalam core inflation pasti mempengaruhi,” imbuhnya.

    Sri Mulyani mengatakan indikator daya beli masyarakat harus dilihat dari banyak sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index) dan indeks ritel. Ia menyebut indeks-indeks itu masih di level stabil.

    “Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12%. Terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada september 2024.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang utamanya disumbang oleh harga pangan. Kondisi harga pangan turun karena biaya produksi turun.

    “Andil deflasi tadi sudah saya jelaskan, utamanya disumbang oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura terutama yang memberikan andil terhadap deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, tomat,” jelas Amalia dalam konferensi pers, Selasa (1/10).

    “Kemudian juga ada yang turun harganya daun bawang, kentang dan wortel. Juga produk peternakan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, yang beberapa bulan sebelumnya pernah mengalami peningkatan harganya, sekarang mengalami penurunan karena kembali stabil,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

    “Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.

    “Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang terbukti manipulasi data inflasi, pemerintah pusat mengaku akan mempertimbangkannya.

    “Kami pertimbangkan (penarikan insentif fiskal bagi Pemda yang manipulasi data inflasi),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

    “Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

    Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

    “Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,” terangnya.

    (aid/ara)

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Sri Mulyani Sebut RI dan Bank Dunia Punya Kemiripan, Ini Contohnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Wakil Presiden World Bank atau Bank dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Manuela V. Ferro. Momen itu dibagikan Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati.

    “Kemarin sore, saya menerima kunjungan kolega saya, Vice President (East Asia & Pacific) @worldbank Manuela V. Ferro,” tulis Sri Mulyani, dilihat detikcom Selasa (10/9/2024).

    Keduanya membahas berbagai topik, salah satunya transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober mendatang. Hal lain yang dibahas adalah perkembangan terkini dari World Bank Group.

    “Beragam topik mengisi perbincangan kami yang hangat sore itu. Mulai dari transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober 2024 mendatang hingga berbagai update terkini World Bank Group dan institusi Bretton Woods lainnya,” bebernya.

    Sri Mulyani lantas menyebut ada kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia, tepatnya soal transisi kepemimpinan. Mereka lantas berdiskusi terkait hal itu, termasuk soal regenerasi di tubuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Bank Dunia, serta kolaborasi antar keduanya.

    “Terdapat kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia saat ini, keduanya sedang mengalami proses transisi kepemimpinan. Kami bertukar pikiran yang konstruktif dan positif banyak sekali tentang hal ini. Termasuk mengenai regenerasi di dalam tubuh @kemenkeuri dan Bank Dunia serta kolaborasi antar keduanya,” tutur Sri Mulyani.

    Ia menyebut sangat mengapresiasi pertemuan singkat itu, dan menyampaikan salam perpisahan Ferro yang meninggalkan Indonesia.

    (das/das)

  • Sri Mulyani Ungkap Ancaman yang Bisa Bikin Negara Gonjang-ganjing

    Sri Mulyani Ungkap Ancaman yang Bisa Bikin Negara Gonjang-ganjing

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan betapa pentingnya menangani perubahan iklim. Pasalnya, perubahan iklim jika tidak ditangani serius bisa berdampak pada ekonomi dan sosial politik di tengah masyarakat.

    Terutama mereka yang masuk kategori miskin paling merasakan dampaknya.

    “Biasanya masyarakat miskin atau yang paling miskin akan lebih banyak menanggung akibatnya dan hal tersebut dapat menciptakan kesenjangan sosial dan menciptakan lebih banyak ketegangan politik. Jadi kami memahami bahwa perubahan iklim perlu diatasi,” ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024).

    Sri Mulyani menyebut skenario terburuk dari perubahan iklim yakni bisa menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10% secara global di 2025.

    “Sebuah studi menunjukkan bahwa skenario terburuk dari perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB hingga 10% pada 2025. Angka ini cukup besar,” kata Sri Mulyani.

    Ancaman itu menghantui saat pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan PDB sebesar 3% pada 2024 dan 2025.

    “Jadi menghilangkan atau mengurangi 10% dari PDB tentu saja merupakan konsekuensi yang sangat besar tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi terutama pada perjuangan kita melawan kemiskinan dan juga menciptakan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda,” tuturnya.

    Dalam perjanjian Paris, para kepala negara berkomitmen untuk memitigasi pemanasan global hingga 1,5 derajat. Nyatanya, kata Sri Mulyani, saat ini dunia sudah berada di 1,45 derajat lebih hangat dari tingkat pra industri.

    “Jadi ada konsekuensi dari pemanasan iklim ini. Jika kita gagal menahan kenaikan suhu global ini, maka akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang sistemik dan juga bencana,” ucapnya.

    (aid/hns)