Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk sementara akan menggantikan tugas sebagai presiden saat Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    Seperti diketahui, informasi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dua konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    BRICS atau OECD?

    Kunjungan Prabowo ke G20 dan APEC akan berlangsung di tengah proses keanggotaan Indonesia sebagai negara BRICS yang diajukan pada KTT di Kazan, Rusia pekan lalu.

    BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

    Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini. 

    Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut. 

    “Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo.

    Sementara itu, keinginan Prabowo membawa Indonesia ke BRICS bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri pendahulunya yang ingin Indonesia menjadi negara OECD.

    Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD. 

    “Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024). 

    Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD. 

    Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). 

    “Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani. 

    Dikritik CSIS

    Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

    Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    “Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global,” ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

    Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

    “Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa,” kata Yose.

  • Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

    Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

    “Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

    Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

    “Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat,” papar Airlangga.

    Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

    Prabowo Tak Mau Ada PHK

    Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

    “Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja,” beber Airlangga

    Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

    “Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu,” ujar Yassierli.

    “Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

    Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

    “Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik,” papar Yassierli.

    (hal/kil)

  • DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

    Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

    “Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

    Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

    Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

    “Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

    Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

    Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

    Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

    Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

    Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

    Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

    Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

    Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

    “Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

    Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    RUU tentang Statistik
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
    RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    RUU tentang Keuangan Negara
    RUU tentang Perbendaharaan Negara
    RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

    Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan rapat membeberkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penyelamatan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Prabowo tidak mau raksasa tekstil ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

    Hal ini diungkapkan Yassierli usai rapat terbatas dipimpin oleh Prabowo, di Istana Negara, Selasa (29/10/2024) terkait Sritex. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Terkait Sritex pemerintah memang sangat concern. Bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor 1,” katanya saat memberikan keterangan pers.

    Guru Besar ITB ini mengatakan pemerintah juga akan meminta Sritex untuk tetap berproduksi seperti biasa. Terkait ketenagakerjaan pemerintah juga semua karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik.

    Foto: Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)
    Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

    “Kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik, menurut saya Insya Allah tidak ada masalah,” katanya.

    Namun ia belum bisa mengungkapkan upaya apa yang akan diberikan pemerintah terkait perusahaan Sritex. Hanya saja dipastikan Sritex sampai saat ini belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

    “Tidak, Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” katanya.

    Seperti diketahui Raksasa Tekstil ini sudah divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pembayaran. Tercatat memiliki utang sebesar US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,1 triliun.

    Perusahaan juga telah mengajukan kasasi di pengadilan. Yassierli meyakini perusahaan perusahaan bakal memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut.

    “Ini kan belum ya (Pailit), artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” jelas Yassierli.

    (emy/wur)

  • Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara bakal mengoptimalkan tanah sitaan hasil korupsi untuk perumahan rakyat. Ara mengaku rencana tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu jaksa agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan jaksa agung siap menyerahkan,” ujar Ara saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan dirinya akan bertemu dengan sejumlah pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana pemanfaatan tanah sitaan hasil korupsi tersebut. Langkah ini untuk mendukung menyukseskan program tersebut.

    “Dengan menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil,” tandas Ara.

    Bahkan, Ara mengusulkan agar Komisi V DPR memfasilitasi rapat bersama menteri keuangan, termasuk pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan tanah bisa selesai.

    “Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan,” tandas Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan program perumahan rakyat termasuk dari tanah sitaan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang sulit memiliki rumah. Terlebih bagi masyarakat pekerja hingga aparatur sipil negara (ASN).

  • Permendag 8 2024 Dituding Biang Kerok Sritex Pailit, Simak Penjelasannya – Page 3

    Permendag 8 2024 Dituding Biang Kerok Sritex Pailit, Simak Penjelasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Namun, pemerintah tak ingin pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini gulung tikar. Pemerintah akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Sritex.

    Pailitnya Sritex ini diduga karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024. Hal ini bahkan diungkapkan langsung Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan.

    “Permendag 8/2024 ini jelas mengganggu operasional industri dalam negeri. Banyak teman-teman di sektor tekstil yang terkena dampak langsung,” kata Iwan di Kementerian Perindustrian seperti ditulis, Selasa (29/10/2024).

    Iwan menambahkan bahwa lonjakan produk tekstil impor akibat Permendag 8 2024 menyebabkan tekanan signifikan pada pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya berujung pada tutupnya sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi lebih dari 15 ribu karyawan.

    Menurutnya, situasi ini telah mengakibatkan ketidakstabilan industri tekstil dalam negeri.

    Penjelasan soal Permendag 8 2024

    Lantas, tentang apa Permendag nomor 8 tahun 2024 mengatur? bagaimana sejarahnya bisa terbit aturan yang merugikan industri tekstil itu?

    Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan revisi dilakukan karena aturan lama mengakibatkan hambatan impor.

    Imbas hambatan itu, lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan. Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

    Industri tekstil juga terdampak terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Aturan itu membuat Indonesia terkena tsunami impor tekstil dari China dan berujung pada aksi demo yang digelar di Kantor Kemendag pada Juli lalu.

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kala itu menegaskan terbitnya beleid itu merupakan hasil rapat terbatas pihak-pihak terkait. Kendati meneken beleid aturan impor tersebut, ia mengaku tak menghadiri rapat terkait karena sedang berada di Peru.

    “Saya tidak ikut rapatnya, yang ikut rapatnya Menko Ekonomi, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan lain-lain,” kata Zulkifli

  • Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.   

    Menurut pantauan, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.28 WIB.

    Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga tiba pada pukul 13.46 WIB dengan mengenakan batik bernuansa hijau toska.

    “Kami diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain dan ada Menko juga,” ujar Yassierli saat ditemui dikompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Saat dikonfirmasi, Yassierli yang sedang menggenggam map berwarna biru bertulisan Sritex pun tak menutup kemungkinan bahwa rapat yang akan berlangsung akan membahas terkait upaya pemerintah menyelamatkan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “[Pembahasan] belum tahu nanti kita lihat nanti. [Catatan ini] antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi [bahas sritex],” imbuh Yassierli.

    Dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

    “Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa  terlindungi, salah satunya itu. Dan kami sangat berharap bahwa yang selanjutya kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ucapnya.

    Yassierli melanjutkan bahwa strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

    “Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kemeteriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.

  • Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan bertukar pesawat saat pulang dari Magelang, Jawa Tengah, ke Jakarta, pada Minggu (27/10).

    Hasan yang dikonfirmasi di Magelang, Kamis, mengatakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara yang saat pemberangkatan ke Magelang digunakan para menteri, akan ditukar dengan penumpang dari para wakil menteri saat kembali ke Jakarta.

    “Nanti ketika kembali, para wakil menteri yang akan punya pengalaman naik Hercules. Gantian,” katanya.

    Ia mengatakan para menteri dijadwalkan bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat jenis Boeing A-7306 milik TNI AU dari Yogyakarta.

    Berdasarkan rekaman video yang diunggah melalui akun Instagram Menteri Keuangan @smindrawati yang terbit hari ini, tampak para menteri duduk di kursi warna gelap dan bersabuk pengaman pada posisi saling berhadapan di dalam kabin pesawat Hercules.

    Baca juga: Jajaran menteri naik Pesawat Super Hercules ke Magelang

    Sri Mulyani tampak duduk berhadapan dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, bersebelahan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Terdapat empat lajur kursi yang difasilitasi TNI AU untuk mengangkut rombongan menteri Kabinet Merah Putih terbang selama 60 menit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Sri Mulyani juga mengunggah beberapa foto persiapannya di Lanud Halim Perdanakusuma bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon.

    Menjelang keberangkatan, mereka kompak berpose di depan pesawat Hercules mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan topi berwarna biru navy.

    Baca juga: Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Dikatakan Hasan, para anggota Kabinet Merah Putih lepas landas menuju Magelang dengan Pesawat Hercules seri C130 J sekitar pukul 13.40 WIB dari Halim Perdanakusuma.

    “Keakraban dan keguyuban para anggota kabinet tampak ketika memasuki pesawat milik TNI AU yang dibeli tahun 2023 ini. Berjejer di kursi panjang yang disusun berhadapan, para menteri tampak ceria, saling bercakap-cakap, dan berswafoto,” katanya.

    Ia mengatakan para anggota kabinet tampak bersemangat karena bagi sebagian mereka ini adalah kali pertama terbang menggunakan pesawat Hercules.

    “Sebuah pengalaman baru naik pesawat dengan duduk menyamping dan berjejer panjang,” katanya.

    Penerbangan dari Jakarta menuju Magelang memakan waktu sekitar 60 menit. Sesampainya di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, para anggota kabinet akan menaiki beberapa bus menuju perkemahan di Borobudur Country Club, Magelang.

    Kegiatan pembekalan bertajuk “Retreat Kabinet Merah Putih” di Magelang diagendakan bergulir mulai Jumat (25/10) dan berakhir pada Minggu (27/10) pagi.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang
    Baca juga: Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang
    Baca juga: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membagikan kesannya selama 60 menit menumpangi pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Jakarta menuju Yogyakarta, Kamis.

    “Alhamdulillah, saya dengar banyak yang doanya agak kencang suaranya. Semua tanpa ajudan atau pendamping,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui pesan singkat saat tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Ia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang duduk bersebelahan dengannya, tidak berhenti berzikir sepanjang perjalanan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta hingga tiba di Yogyakarta.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    “Alhamdulillah, saya bisa tidur. Waktu jurnalis sudah pernah ke Aceh, namun ini pesawat Hercules terbaru C-130J,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen dirinya bersama dengan para menteri saat naik Hercules di akun Instagram @smindrawati.

    “Pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN #uangkita. Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo..!,” demikian petikan keterangan foto Sri Mulyani.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengalaman pertamanya naik pesawat Hercules penuh dengan ketegangan dan seru.

    “Pak Rosan, kita hidup serius sekali, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik Hercules,” kata Erick saat bertukar obrolan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kabin pesawat Hercules.

    Diberitakan sebelumnya, jajaran menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar 13.38 WIB.

    Mereka tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuju ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, menghadiri agenda pembekalan selama 24-27 Oktober 2024.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang

    Baca juga: Jajaran anggota kabinet bertolak ke Magelang jalani pembekalan

    Baca juga: Hujan sambut kedatangan Presiden Prabowo di Akmil Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Jakarta (ANTARA) –

    Indonesia Indicator (I2) mengungkapkan bahwa penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 disambut bahagia oleh warganet (netizen) di media sosial.

     

    “Munculnya nama Mayor Teddy, yang tidak ada di dalam bursa kandidat menteri menjadi penggerak atensi warganet. Apalagi, posisinya sebagai Sekretaris Kabinet,” kata Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang di Jakarta, Senin.

     

    Berdasarkan hasil riset I2 hingga Senin pukul 09.00 WIB, terdapat sebanyak 40.896 postingan yang diunggah dari 22.593 akun, dengan tingkat interaksi (engagement) mencapai hampir 1,7 juta.

     

    “Netizen mem-‘framing’ pengumuman resmi tersebut secara netral dan positif, dengan menyisakan 8 persen ‘framing sentiment’ negatifnya,” katanya.

     

     

    Emosi positif dan optimistis yang digaungkan netizen merespons pengumuman dan pelantikan Kabinet Merah Putih, seperti Joy (43 persen), Surprise (24 persen) dan Trust (9 persen) didominasi oleh sambutan terhadap Mayor Teddy.

     

    Sosok ajudan Prabowo yang populer di media sosial (medsos) itu berhasil menciptakan gaung positif di kalangan generasi muda dan organik.

     

    Dari data analisis medsos, kata Rustika, lebih dari 85 persen komentar mengenai Mayor Teddy bersifat positif. “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan netizen pada Mayor Teddy sangat tinggi karena kinerja dan loyalitasnya selama ini,” katanya.

     

    Beberapa nama lain dalam kabinet juga dianggap kredibel dan mewakili harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, seperti Veronica Tan, Sri Mulyani Indrawati, Profesor Stella juga menarik perhatian luas. Tiga nama wamenkeu juga menjadi atensi netizen karena selalu disebut-sebut saat media merespons Sri Mulyani.

    Baca juga: Istana: Mayor Teddy tak perlu mundur dari TNI

     

    Menurut Rustika, sosok Budi Gunawan juga menjadi atensi netizen karena dikaitkan dengan posisinya dari PDI Perjuangan, meskipun hal ini telah dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

     

    Sementara itu, nama-nama menko yang kebanyakan berasal dari ketua partai juga menjadi perbincangan warganet karena dianggap sebagai bentuk apresiasi Prabowo kepada parpol yang telah mendukungnya.

     

    Sebanyak 79 persen postingan mengenai pengumuman resmi kabinet beredar di platform X (Twitter) yang memberikan sebanyak 38 persen catatan kritis. Di antaranya soal postur kabinet yang dianggap terlalu gemuk, memboroskan anggaran, yang disebutkan netizen mencapai Rp777 miliar per tahun.

     

    Catatan kritis lainnya, terlalu memberikan porsi besar pada partai politik ketimbang profesional, dan kekhawatiran adanya menteri yang mungkin lebih loyal kepada partai politik daripada kepada presiden, yang dapat mempengaruhi kinerja kabinet secara keseluruhan.

     

     

    Kendati demikian, postingan yang paling banyak direspons netizen berasal dari Instagram (52 persen) dan Tiktok (39 persen) dari seluruh tingkat interaksi.

     

    “Mayoritas netizen lebih banyak memberikan respons pada postingan yang lebih positif, yang salah satunya karena munculnya nama Mayor Teddy dengan memberikan dukungan, harapan terhadap kinerja kabinet baru,” katanya.

     

    Di tengah berbagai harapan dan tantangan itu, Rustika menekankan bahwa warganet memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja.

     

     

    Dengan adanya perhatian yang tinggi dari masyarakat diharapkan para menteri dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas serta membangun hubungan yang lebih baik dengan publik melalui medsos.

     

    “Kita semua berharap agar para menteri tidak hanya menjadi wajah pemerintah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat,” kata Rustika.

     

    Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

     

    Pelantikan Mayor Teddy berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 143P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditandatangani Prabowo per 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024