Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    GELORA.CO  – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang.

    Tampak hadir di Istana yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Selain itu, hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    Baca juga: Harga Minyak Dunia Melandai, Anjlok 5 Persen Pasca Iran Klaim Serangan Israel Seperti Kembang Api

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Harga BBM Diturunkan

    Pemerintah diminta menurunkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Ekonom Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyesuaian harga BBM tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. 

    Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

    “Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan,” papar Achmad dikutip Rabu (30/10/2024).

    Achmad menjelaskan, ada beberapa pertimbangan harga BBM di dalam negeri mesti diturunkan.

    Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. 

    Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6 persen dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

    “Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda,” paparnya.

    Dengan adanya penurunan harga minyak global, kata Achmad, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

    Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. 

    Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

    “Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 

    Achmad menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

    Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. 

    “Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK. Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Achmad.

    Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

    Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

    Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

    Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

    Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

    Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

    Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. 

    Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada,” ucapnya

  • Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

    HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

    Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

    “Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta,” cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

    Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

    “Seperti dikatakan Prof. Sumitro, ‘Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya–yang diberikan oleh rakyat semua–maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka”, tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

    Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

    Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

    “Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI,” tutur Sri Mulyani.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat Video: Gaya Sri Mulyani hingga Bahlil Pakai Seragam Loreng, Pamer Pose Hormat

    (hns/hns)

  • Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

    “Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi,” ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang,” sebut Hasan.

    Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

    “Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan,” tegas Hasan.

    Lihat Video: Prabowo Pastikan Rakyat Indonesia Dapat Bantuan Subsidi

    (hal/kil)

  • Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyebab bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurut dia, manajemen perusahaan lengah, seolah-olah masalah kecil tetapi ternyata masalah yang berdampak fatal.

    “Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tetapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” kata Yassierli dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IX DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Yassierli mengaku dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sri Mulyani Indrawati dan pihak Bea Cukai sudah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam kasus ini bukan untuk membantu swasta, tetapi memfasilitasi mediasi antara operator dan manajemen.

    “Membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung. Belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen pemerintah,” tandas Yassierli.

    Pemerintah, kata dia, bisa juga berperan untuk mencari relaksasi soal pengaturan ekspor dan impor. Selain itu, kata dia, pemerintah memang tidak ingin ada PHK seusai PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan.

    Dia berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.

    “Kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus,” pungkas Yassierli.

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

  • Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex, dan agar perusahaan tekstil ini tetap beroperasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” kata Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

    Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini kan belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” kata Menaker.

    Menaker mencatat bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di daerah Jawa Tengah.

    Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” kata Menaker.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Nasib Subsidi!

    Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Nasib Subsidi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas mengenai subsidi di Istana Negara, Rabu (30/10/2024). Hanya saja masih para menteri masih minim bicara mengenai rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini.

    Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    “Rapat terkait subsidi ya, tapi saya belum tahu,” kata Budi Santoso, saat ditanya wartawan.

    Sedangkan Yandri juga hanya mengatakan rapat yang berlangsung mengenai subsidi, untuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat di desa.

    “Kebijakan subsidi, jadi kita diundang beberapa menteri, karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa. Nanti saya mau ikut dulu,” kata Yandri.

    Hanya saja ia juga belum mau memastikan langkah apa yang diambil untuk pemberian BLT desa. Yang jelas saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan data untuk pemberian bantuan begitu juga dengan perhitungan anggarannya.

    “Hampir kalau saya tidak salah itu seluruh desa hampir 2,5 juta orang, total sekitar Rp 9 triliun,” katanya.

    Cak Imin juga mengatakan saat ini pihaknya masih mengusulkan penyatuan data, atau data tunggal. Agar bisa semakin jelas sosok yang paling berhak menerima subsidi. “Kedua usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran. Orang atau keluarga.” katanya.

    (emy/mij)

  • Sritex Bakal Jadi BUMN? Ini Kata Menko Airlangga – Page 3

    Sritex Bakal Jadi BUMN? Ini Kata Menko Airlangga – Page 3

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya berupaya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau disebut Sritex. Selain itu, Sritex juga diharapkan tetap beroperasi.

    Ia menyampaikan hal itu setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.Demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024).

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Menaker Yassierli menuturkan, pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex. Pemerintah meyakini PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” ujar dia.

    Yassierli menuturkan, sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di Jawa Tengah. Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” ujar dia.

  • Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

    Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

    “Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri,” ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

    Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

    “Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

    “Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya,” ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

    Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

    Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

    Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan],” ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

    Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

    “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil,” jelas Anggito.

  • Airlangga Sebut Target Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Bukan Hal Mustahil

    Airlangga Sebut Target Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Bukan Hal Mustahil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

    “Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil,” ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

    Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

    Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.  

    “Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” tuturnya.

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

    Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

    Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

    Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

    Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

    IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

    Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga.