IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mendalami pasar modal dan pasar keuangan selama 15 tahun lamanya.
Ia mengaku tahu bagaimana cara memperbaiki pasar modal hingga ekonomi Indonesia.
Hal ini disampaikannya menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup terkoreksi awal pekan ini setelah pelantikannya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
“Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya, usai dilantik, Senin.
Purbaya tidak memungkiri, perlambatan ekonomi hingga turunnya IHSG terjadi karena berbagai hal.
Tidak terkecuali, kata dia, kericuhan yang turut melemahkan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
“Selama ini ada perlambatan ekonomi karena berbagai hal dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ekonomi jadi tertekan. Nah, sekarang kita balikan lebih cepat dalam seminggu, dua minggu, pasti akan kembali,” beber dia.
Di sisi lain, Purbaya mengakui mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto bukan hal yang mudah.
Purbaya mengaku akan mencobanya secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.
Untuk tahap awal, ia berencana mengembalikan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen hingga 6 persen.
“Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu.
Let say
ke arah 6 persen, 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain, biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” ujar Purbaya.
Sebelumnya diberitakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terkoreksi pada perdagangan Senin (8/9/2025), setelah Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih.
Dalam
reshuffle
tersebut, posisi Menteri Keuangan bergeser dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa.
IHSG ditutup melemah 1,28 persen atau 100,49 poin ke level 7.766,84.
Koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar, yang menjadi penekan utama indeks.
Sektor finansial menjadi yang paling terpukul, turun 2,48 persen.
Sektor siklikal dan infrastruktur juga ikut terkoreksi masing-masing 2,48 persen dan 2,07 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sri Mulyani Indrawati
-
/data/photo/2025/09/08/68bec4fe9c2e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi Nasional 8 September 2025
-

Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru Kabinet Merah Putih, Menkopolkam dan Menpora masih Kosong
Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto melantik menteri yang baru bergabung Kabinet Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan menyusul resuffle kabinet yang dilakukan Prabowo hari inu.
Mereka yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Namun kursi yang ditinggal Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong.
Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh; dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh yang merupakan Kementerian yang baru dibentuk.
Dasar dari keputusan Prabowo ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Keempat menteri dan satu wakil menteri yang dilantik yaitu:
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
“Bersedia,” jawab para Menteri dan Wakil Menteri serempak.
Sebelumnya, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut menjelaskan soal Kementerian Haji dan Umrah.
“Sesuai dengan pembahasan bersama DPR terkait RUU Haji, maka pemerintah dan Bapak Presiden telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Bersamaan dengan itu, Presiden juga telah menandatangani keputusan mengenai pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di kementerian tersebut,” kata Prasetyo. (hen/ted)
-

Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih
Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Menteri Koperasi (Menkop) baru Ferry Joko Juliantono diharapkan dapat menumbuhkan sikap proaktif anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Eko, Ferry diharapkan dapat mengakselerasi ide-ide terkait Kopdes Merah Putih.
“Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan begitu strategi-strateginya, itu nanti bisa dilaksanakan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Ferry sendiri selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi merupakan sosok yang cukup aktif.
Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Senin, melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.
Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.
Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie, yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri, tidak terlihat hadir di Istana Negara.
Presiden Prabowo dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.
Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan dan Dito, sehingga dua kursi menteri itu pun kosong.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Purbaya pastikan pergantian menkeu tak ganggu penyusunan RAPBN 2026
Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pergantian jabatan menteri keuangan tidak akan mengganggu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“[Prosesnya] Sama lah saya pikir,” kata Purbaya dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, posisi menkeu merupakan jabatan politik yang bekerja dengan sistem politik.
Artinya, pekerjaan menteri keuangan tidak hanya dikerjakan seorang diri. Terdapat wakil menteri keuangan serta staf Kementerian Keuangan lainnya yang turut menyusun RAPBN 2026.
“Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah,” katanya lagi.
Purbaya pun mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPR. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama membangun negara ini bersama-sama.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.
Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, hingga Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).
Atas berbagai pengalaman itu, Purbaya percaya diri memiliki kemampuan yang memadai terkait fiskal.
“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ujar Purbaya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Tanggapi reaksi pasar, Menkeu Purbaya yakin stabilitas ekonomi terjaga
Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) segera pulih setelah terjadi koreksi pada penutupan perdagangan Senin ini.
Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.
“Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu) dulu,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin.
Ia menerangkan tim di Kementerian Keuangan saat ini cukup kuat karena berisi sejumlah ekonom berpengalaman.
Dengan instrumen yang ada, Purbaya yakin pemerintah mampu mengembalikan stabilitas pasar.
“Jadi kalau membetulkan, diperbaikin, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama,” tuturnya.
Adapun pelantikan Purbaya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelum dipercaya Presiden Prabowo menakhodai Kementerian Keuangan.
IHSG melemah sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada Senin, pada saat Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle).
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ekonom sebut volatilitas pasar imbas reshuffle bersifat jangka pendek
Artinya, pergantian nakhoda tidak bisa kita anggap bahwa diganti pasti ekonomi kita kacau. Jadi, ini kita pikir sentimen jangka pendek saja di pasar.
Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menilai volatilitas pasar saham imbas adanya perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih, akan bersifat jangka pendek seiring dengan fundamental ekonomi Indonesia yang solid.
Ia meminta pelaku pasar untuk mempercayai Menteri Keuangan yang baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani Indrawati.
“Kelihatannya sih jangka pendek ya. Jadi, kita juga harus mempercayai Pak Purbaya sebagai pengganti, yang kita yakini beliau juga mampu ya punya reputasi, untuk menjadi Menteri Keuangan. Kita pikir ini jangka pendek,” ujar Hans saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa Menkeu Purbaya tidak akan bekerja secara sendirian di Kementerian Keuangan dalam menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun menjaga ruang fiskal Indonesia tetap terkendali.
Ia menyebut, Purbaya akan tetap dibantu oleh para wakil menteri dan jajaran pejabat lainnya di Kementerian Keuangan.
“Artinya, pergantian nakhoda tidak bisa kita anggap bahwa diganti pasti ekonomi kita kacau. Jadi, ini kita pikir sentimen jangka pendek saja di pasar,” ujar Hans.
Di sisi lain, ia berharap Menkeu yang baru dapat menjaga defisit anggaran tetap terkendali, seperti yang dilakukan oleh Sri Mulyani sebelumnya.
“Pengganti Sri Mulyani harus bekerja keras untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Dari awal tahun, dana investor asing itu keluar dari pasar Indonesia karena khawatir defisit fiskal Indonesia membengkak. Selama ini, Sri Mulyani dikenal memiliki reputasi yang baik untuk menjaga defisit anggaran,” ujar Hans.
Ia mengatakan, sebetulnya pada perdagangan hari ini, pasar saham Indonesia menunjukkan tren pergerakan positif seiring mulai meredanya dinamika sosial dan politik di tanah air.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sempat menguat 0,58 persen atau 45,60 persen ke posisi 7.912,94 persen pada penutupan perdagangan sesi I.
Namun, pada penutupan perdagangan sesi II, IHSG ditutup melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84, dengan frekuensi perdagangan sebanyak 2.231.184 kali transaksi dan jumlah saham yang diperdagangkan 36,65 miliar lembar senilai Rp20,15 triliun. Sebanyak 232 saham naik, 451 saham menurun, dan 121 tidak bergerak nilainya.
Terkait sentimen mancanegara terhadap pasar saham Indonesia, Hans mengatakan data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) periode Agustus 2025 yang melemah menimbulkan potensi perekonomian AS yang akan melambat, namun semakin meningkatkan ekspektasi pemangkasan bunga The Fed pada September 2025.
Data ketenagakerjaan atau NonFarm Payrolls (NFP) AS pada Agustus 2025 tercatat 22.000, atau lebih rendah dari estimasi sebanyak 75.000.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.
Reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pencopotan Sri Mulyani Peluang Reformasi Pajak yang Berkeadilan dan Masalah Utang
“Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara,” terang lulusan University of Bradford itu.
Bhima mendorong efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan. Tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang. Karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
Menteri Keuangan yang baru juga penting untuk segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).
Juga memerhatikan debt swap for nature yakni menukar utang dengan konservasi hutan/mangrove/karst. Serta debt cancellation yakni pembatalan utang yang merugikan.
Bhima menekankan, untuk mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN). Karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghindari konflik kepentingan.
Penting juga mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, termasuk stimulus dan insentif fiskal, yang merugikan keuangan negara.
Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tandasnya. (jawapos/fajar.co.id)
-

Mensesneg: Sri Mulyani diganti, bukan mundur atau dicopot
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa peralihan jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa bukan didasari atas alasan pengunduran diri maupun pencopotan.
Prasetyo, seusai menghadiri pelantikan empat pejabat menteri dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin, menyebut keputusan tersebut murni merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” katanya menjawab alasan pergantian dari menteri sebelumnya.
Saat ditanya terkait kabar yang beredar bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menkeu, Prasetyo menjawab hal itu karena pertimbangan matang yang dilakukan oleh Presiden.
“Pertimbangannya banyak,” ujarnya.
Prasetyo mengajak semua pihak untuk menghormati dan mendukung langkah yang diambil Presiden dalam peralihan jabatan tersebut.
“Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.
Pada akhir Agustus lalu, beredar kabar yang menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri. Sementara, versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.
Kabar itu muncul di tengah sorotan publik terhadap posisi dan langkah politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, yang tengah diperbincangkan usai penjarahan rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu (31/8) dini hari.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

