Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2024 menjadi tahun yang berat dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara, khususnya dari pajak, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. 

    Hingga kuartal III/2024, Bendahara Negara mencatat pendapatan mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun. Sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun, terkontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    “Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (13/11/2024).

    Sektor utama yang mengalami kontraksi, yakni realisasi pajak dari sektor pertambangan yang pertumbuhan neto -41,4% (year on year/YoY). Selain itu, industri pengolahan juga kontraksi 6,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ke bawah dari pajak tersebut akibat pergerakan harga komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    Sementara harga gas dan batu bara cenderung turun akibat outlook pertumbuhan yang rendah. Mengacu paparannya, harga batu bara telah anjlok 25,1% (YoY), kontraksi 3,6% sepanjang tahun ini (year to date/YtD), sedangkan secara bulanan (month to month/MtM) kontraksi 5%.

    Untuk komoditas gas, harganya telah anjlok 21,7% (YoY) dan 14,6% (MtM). Sementara secara tahun berjalan, harga gas alam tumbuh 3,6%.

    Lebih lanjut, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Dengan kondisi demikian, Sri Mulyani memproyeksikan outlook penerimaan pajak tidak akan menyentuh target awal dan hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun.

  • Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB per akhir Oktober 2024 telah mencapai 10,02%. 

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie yang mempertanyakan posisi tax ratio Indonesia di tengah penurunan pendapatan negara.  

    “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).  

    Melihat capaian tersebut, masih dalam rentang yang pemerintah targetkan untuk tahun ini sebesar 9,92% hingga 10,2%.  

    Mengacu data APBN Kita edisi November 2024 yang memaparkan realisasi belanja dan penerimaan hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun.

    Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun atau kontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    Penerimaan tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%. 

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Adapun, angka tax ratio yang Sri Mulyani sampaikan tersebut berbeda berdasarkan hasil perhitungan Bisnis.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.561,52 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.354,82 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,7 triliun.

    Jika penerimaan perpajakan dibagi PDB maka didapatkan rasio pajak (dalam arti luas) per Kuartal III/2024 yaitu sebesar 9,48%. Bahkan, angka tersebut akan lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan (rasio pajak dalam arti sempit) yaitu hanya sebesar 8,22%.

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan proyeksi tax ratio yang akan dicapai pemerintah. Pasalnya, penerimaan perpajakan tahun ini saja telah diyakini tidak akan mencapai target. 

  • Sri Mulyani Was-Was RI Kena Tarif Impor usai Trump Menang Pilpres AS

    Sri Mulyani Was-Was RI Kena Tarif Impor usai Trump Menang Pilpres AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai arah kebijakan fiskal presiden AS terpilih Donald Trump karena diperkirakan akan cukup ekspansif ketimbang petahana Joe Biden. 

    Sri Mulyani menyampaikan kebijakan Trump yang diwaspadai seperti penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja strategis, dan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor barang. 

    Selama ini, kata Bendahara Negara tersebut, AS menargetkan tarif impor hanya kepada China karena neraca dagang yang surplus. Ke depan, Trump diperkirakan akan memperluas pemberlakuan tarif impor ke negara-negara Asean, di mana termasuk di dalamnya Indonesia. 

    “Namun, sama seperti Trump periode pertama, semua melihat partner dagang AS yang surplus. Jadi, mungkin tidak hanya China yang kena, Asean seperti Vietnam dan beberapa negara lain akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif impor ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu (13/11/2024). 

    Bukan hanya kebijakan impor yang Sri Mulyani waspadai, tetapi beberapa perubahan arah kebijakan AS pascakemenangan Trump seperti gencatan senjata dan aksi perdamaian tidak akan se-agresif Biden. 

    Di sisi lain, komitmen Trump terhadap perubahan iklim atau climate change juga tidak akan sefokus Biden. Diketahui Trump akan memperbolehkan lagi produksi bahan bakar fosil. 

    Khawatirnya, perubahan arah kebijakan terkait perubahan iklim ini akan berdampak pada manufkatur, khususnya terkait kendaraan listrik. 

    “Pengaruh diperbolehkannya produksi fossil fuel mempengaruhi harga minyak dan terhadap masa dengan EV dengan seluruh rantainya,” jelas Sri Mulyani. 

    Sebelumnya dalam masa kampanye, melansir dari Bloomberg (7/11/2024), Trump menjanjikan akan mengerek naik tarif impor produk dari China seperti baja dan kendaraan listrik. 

    Presiden AS terpilih tersebut telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, tingkat yang diprediksi Bloomberg Economics akan menghancurkan perdagangan antara ekonomi terbesar di dunia.

    Bahkan, ekonomi Asia Pasifik juga terancam dari janji kampanye Trump yang mencakup tarif tinggi, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, dan perubahan yang luas peraturan fiskal AS.  

    “Kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan mulai dari tarif yang lebih tinggi, berkurangnya kepercayaan dunia usaha, dan gejolak pasar keuangan,” kata Senior Economist Moody’s Analytics Stefan Angrick dalam laporannya, Senin (11/11/2024). 

    Dia memaparkan, risiko terbesar yang akan dihadapi negara Asia Pasifik adalah penerapan tarif impor yang lebih tinggi oleh AS. Sebagian besar ekspor yang dilakukan perekonomian Asia Pasifik dikirim ke AS, mendorong sebagian besar pertumbuhan di kawasan ini. 

  • Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Sentuh Rp 29,97 Triliun hingga Oktober 2024 – Page 3

    Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Sentuh Rp 29,97 Triliun hingga Oktober 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 29,97 triliun hingga 31 Oktober 2024.

    Jumlah penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital itu berasal dari Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp 942,88 miliar. Selain itu, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,55 triliun.

    Sementara itu, sampai dengan Oktober 2024 pemerintah telah menunjuk 193 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk lima belas penunjukan pemungut PPN PMSE dan tiga pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE pada Oktober.

    Penunjukan pada Oktober 2024 yaitu FM Priv LLC, Midjourney, Inc., Arc Games Inc., DEEZER, Rebecca Hall, YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED, ARENANET, LLC, NERIS Analytics Limited, Circle Internet Services, Inc., Vimeo.com, Inc., TP Global Operations Limited, BETTERME INTERNATIONAL LIMITED, Actitech Limited, BETTERME LIMITED, dan Lumen Research Limited. Pembetulan di bulan Oktober 2024 yaitu NEXWAY SASU, HOTJAR LIMITED, dan FOXIT SOFTWARE INCORPORATED.

    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 170 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp23,77 triliun.

    “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp6,86 triliun setoran tahun 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp942,88 miliar sampai dengan Oktober 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, dan Rp475,6 miliar penerimaan 2024.

    Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp441,57 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp501,31 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

     

  • Infografis Menkeu Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian – Lembaga dan 7 Arahannya – Page 3

    Infografis Menkeu Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian – Lembaga dan 7 Arahannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ada informasi penting bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para abdi negara, baik di kementerian maupun lembaga negara tak bisa melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri sering-sering lagi.

    Sebab, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

    Pemangkasan anggaran perjalanan dinas tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. Surat edaran ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro membenarkan perihal surat edaran terkait pemangkasan anggaran. Ia menjelaskan, surat tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Deni, arahan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Merah Putih pada 23 Oktober dan 6 November 2024. Hal itu sebagai upaya melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran 2024.

    Ada 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas bisa dilakukan para pejabat kementerian dan lembaga negara Kabinet Merah Putih. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Efek Kantong Warga RI Seret Terasa Sampai Kantor Sri Mulyani

    Efek Kantong Warga RI Seret Terasa Sampai Kantor Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sejalan dengan itu, Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean juga melambat, berdasarkan data Kementerian Keuangan untuk periode Januari-Oktober 2024.

    Pada periode itu, setoran PPN DN hanya tumbuh 2,4% secara neto, lebih lambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 11,6%. Secara bruto pun hanya tumbuh 9,1%, lebih lambat dibanding laju 9,7% pada Januari-Oktober 2023.

    Kendati begitu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menganggap, perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga khusus kuartal III-2024 tidak memberikan dampak pada penerimaan pajak, sebab sebetulnya naik untuk jenis PPN.

    Suryo mengatakan penerimaan PPN impor pada Juli hingga Oktober 2024 konsisten menunjukkan kenaikan. Pada Juli PPN impor tumbuh 20%; Agustus tumbuh 16%; September 12,8%; dan Oktober 11%.

    “Posisi Juli sampai Oktober konsisten tumbuh quite robust double digit,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat, (8/11/2024).

    Suryo mengatakan dalam periode yang sama penerimaan PPN dalam negeri juga sebetulnya tumbuh. Pada Juli 2024, PPN dalam negeri netto tumbuh 20%; pada Agustus 16%; September 37%; dan Oktober tumbuh 23%.

    “Insya Allah kami lihat tren ke depan akan mengalami robust pertumbuhannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    (arj/haa)

  • Pemerintah telah salurkan Rp463,1 triliun untuk dana pendidikan

    Pemerintah telah salurkan Rp463,1 triliun untuk dana pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyalurkan dana senilai Rp463,1 triliun untuk sektor pendidikan hingga Oktober 2024.

    Realisasi itu tumbuh 10,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp417,7 triliun.

    “APBN akan terus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, demi mencapai cita-cita Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat (BPP), pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan.

    Melalui BPP, nilai yang terealisasi sebesar Rp152,5 triliun. Anggaran ini diterima oleh 17,2 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP) dan 889 ribu mahasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Dana itu juga turut disalurkan kepada sekolah atau kampus melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 9,3 juta siswa dan 54.551 sekolah serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada 197 perguruan tinggi negeri (PTN).

    Sementara realisasi melalui TKD tercatat sebesar Rp295,6 triliun. Penerima dari kalangan siswa mendapatkan manfaat berupa BOS kepada 43,7 juta siswa dan 46 ribu satuan pendidikan/sekolah. Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan/PAUD.

    Untuk guru, anggaran disalurkan berupa gaji, tunjangan, TPG, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Manfaat ini diterima oleh 1,4 juta guru. Sedangkan manfaat untuk sekolah berupa rehabilitasi 5.404 ruang kelas.

    Adapun realisasi Dana Abadi Pendidikan mencapai Rp15 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wapres Gibran hadiri rapat penanggulangan erupsi Lewotobi

    Wapres Gibran hadiri rapat penanggulangan erupsi Lewotobi

    Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024). (ANTARA/Rangga Pandu)

    Wapres Gibran hadiri rapat penanggulangan erupsi Lewotobi
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Selasa, 12 November 2024 – 12:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa.

    “Bahas (penanggulangan) Lewotobi,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kepada wartawan di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa.

    Wapres Gibran tiba di Kantor BNPB sekitar pukul 09.00 WIB.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Saat ini pemerintah terus melakukan penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rumah dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi, NTT, harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.

    “Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni,” kata Maruarar.

    Hal itu untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.

    Sumber : Antara

  • Video: Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50%

    Video: Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) buka suara mengenai dampak arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penghematan anggaran perjalanan dinas.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, (Selasa, 12/11/2024).

  • Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

    Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

    “Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

    Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

    Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

    Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

    Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

    “Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

    Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat?