Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap 3 Jurus Prabowo Kejar Ekonomi 8%

    Sri Mulyani Ungkap 3 Jurus Prabowo Kejar Ekonomi 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah Presiden Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Ketiga jurus itu adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.

    Sri Mulyani mengungkapkan konsumsi rumah tangga akan digenjot dengan memperkuat daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini, kata dia, harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi di Indonesia untuk mengimbangi selera masyarakat atas produk-produk dalam negeri.

    “Ekonomi kita harus mampu mengakomodasi keinginan masyarakat yang mungkin growing appetite untuk konsumsinya menjadi lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).

    Dia mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berkembangnya keinginan masyarakat ini dengan salah satunya menciptakan destinasi wisata dalam negeri. Dia mengatakan industri makanan dalam negeri juga perlu terus didorong.

    Sri Mulyani menjelaskan kunci kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) alias investasi. Dia bilang salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan investasi di Indonesia adalah skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.

    Sri Mulyani mengatakan ICOR yang masih tinggi ini menyebabkan investasi di Indonesia dianggap tidak efisien. Dia bilang pemerintah mencoba mengatasi ini dengan memperbaiki regulasi, membangun infrastruktur dan memberantas korupsi.

    “Itu telah menjadi perhatian Bapak Presiden,” kata dia.

    Dia menambahkan jurus ketiga adalah meningkatkan ekspor. Sri Mulyani menyadari banyak tantangan untuk mencapai target ini karena dunia yang makin proteksionis. Karenanya, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor industri dalam negeri semakin kompetitif.

    Dia mengatakan kebijakan untuk mendorong ekspor di antaranya dengan menggenjot hilirisasi, dan memberikan insentif yang tepat untuk industri padat karya maupun padat modal.

    Sri Mulyani mengatakan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Maka itu, dia bilang target yang dibuat oleh Presiden Prabowo itu merupakan target jangka panjang.

    (rsa/haa)

  • Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta wakilnya, Anggito Abimanyu, untuk mengurus potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor yang tidak terdeteksi oleh fiskus dan mendistorsi ekonomi alias shadow economy.

    Sebagaimana beberapa kali disebut oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalan Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Keuangan, shadow economy yang disoroti, termasuk persoalan judi online (Judol). 

    Sri Mulyani menuturkan keberadaan tambahan wakil menteri keuangan dari Prabowo memang dimaksudkan untuk mengejar hal-hal tersebut. 

    “Saya sudah minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu, dalam tujuan Pak Prabowo waktu itu minta ‘ini sisi penerimaan banyak sekali’ yang dianggap belum bisa di-capture baik karena nature-nya ilegal, infromal, underground, shadow, apapun namanya yang grey grey tadi,” ungkapnya, Rabu (13/11/2024). 

    Bendahara Negara tersebut menyampaikan pihaknya kini sedang merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

    Sebagai infromasi, shadow economy atau ekonomi bayangan adalah ekonomi ‘bawah tanah’ yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). 

    Akibatnya, ratusan triliun pendapatan masyarakat yang tak terlilhat dalam radar tersebut turut hilang dalam kas negara karena tidak melaporkan pajaknya dan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. 

    Pemerintah pun telah menyadari bahwa keberadaan ekonomi ini sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. 

    Pada kesempatan yang sama, Anggito—yang bertanggungjawab atas penerimaan negara—menyampaikan pihaknya sedang mencari sumber pendapatan negara untuk memenuhi belanja yang rencanakan semakin besar. 

    Untuk tahun ini saja, belanja direncanakan senilai Rp3.325,1 triliun. Sementara tahun depan, belanja untuk pemerintahan Prabowo disiapkan senilai Rp3.621,3 triliun atau naik Rp296,2 triliun. 

    “Kami juga mencari sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, yang di bawah tanah maupun bayang-bayang. Jadi, kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari PDB. 

    Senada, berdasarkan estimasi dari World Bank, sektor informal di Indonesia menyumbang sekitar 36% dari total PDB antara tahun 2011 hingga 2019. Selain itu, menurut penelitian Schneider et al. (2010), besaran shadow economy di negara-negara berkembang bisa mencapai 35%—45% dari PDB.

    Maka dari itu, praktik ekonomi bawah tanah ini menjadi sorotan untuk menambah sumber-sumber penerimaan negara. 

  • Sri Mulyani Yakin Utang Jatuh Tempo RI Aman Terkendali, Ini Jaminannya

    Sri Mulyani Yakin Utang Jatuh Tempo RI Aman Terkendali, Ini Jaminannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini jumlah utang jatuh tempo yang cukup besar pada 2025-2028 tidak akan menjadi masalah. Dia mengatakan utang jatuh tempo itu tidak akan menjadi masalah asal persepsi investor terhadap APBN dan pemerintahan tetap baik.

    “Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara, otomatis unless mereka punya alternatif investasi menarik lain, maka mereka akan revolving,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).

    Sri Mulyani mencontohkan utang jatuh tempo pada 2024 yang mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Dia mengatakan, hampir semua investor melakukan revolving terhadap utang tersebut. Maka itu, kata dia, pemerintah seakan tidak melakukan pembayaran untuk seluruh utang tersebut.

    “Itu artinya waktu 2024 bapak dan ibu tidak merasa bayar utang Rp 400 triliun anyway, karena yang pegang instrumen dia masih butuh surat berharga lagi, dia menunggu begitu Kemenkeu meng-issue itu, dia beli lagi surat itu,” kata Sri Mulyani.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun sempat mempertanyakan mengenai kepercayaan para pemegang surat utang Indonesia. Dia menanyakan para investor itu percaya kepada kondisi ekonomi Indonesia atau pada sosok Sri Mulyani.

    Foto: Sri Mulyani. (YouTube/Sekretariat Presiden)
    Sri Mulyani. (YouTube/Sekretariat Presiden)

    “Bagaimana para bondholder percaya pada surat utang Indonesia, ini karena menteri keuangannya ibu atau percaya pada negara kita?” kata Misbakhun.

    Sri Mulyani menjawab para investor percaya dengan kondisi perekonomian Indonesia dan pengelolaan APBN yang baik. Dia mengatakan kepercayaan investor itu bisa muncul salah satunya karena komunikasi politik yang baik antara pemerintah dan DPR.

    “Makanya kenapa saya sering berupaya keras melakukan komunikasi politik di sini, maupun di market. Kalau mereka melihat pesannya konsisten dan jelas apa yang mau dilakukan, itu yang kemudian menimbulkan confidence, jadi confidence ga dibuat-buat, tapi upaya keras kita,” kata dia.

    Perlu diketahui, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi utang yang menumpuk ketika menjabat. Mengutip data profil jatuh tempo utang DJPPR, pada tahun pertama Prabowo utang jatuh tempo akan mencapai Rp 800,33 triliun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 2024.

    Di tahun kedua pemerintahannya, Prabowo masih harus menghadapi utang jatuh tempo yang menggunung, yakni Rp 803,19 triliun. Kondisi itu berlanjut pada 2027 dengan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp 802,61 triliun. Pada 2028, utang jatuh tempo baru berkurang sedikit yakni sebesar Rp 719,81 triliun.

    (rsa/wur)

  • Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk tidak membagikan program andalan Presiden Prabowo Subianto secara cuma-cuma.

    CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman memandang pemerintah perlu lebih selektif untuk memberikan MBG kepada penerima, sehingga bantuan ini akan lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, lanjut Anton, dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengadakan MBG terbilang cukup jumbo.

    “Jadi kami mendorong untuk ada pendekatan yang lebih targeted dan mungkin tidak semuanya [makan bergizi gratis] diberikan secara gratis, misalnya,” kata Anton saat ditemui Bisnis, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Apalagi, Anton mengutarakan bahwa tujuan dari adanya program MBG adalah untuk memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Untuk itu, dia menilai perlu adanya penggunaan anggaran yang lebih efektif.

    Jika berkaca dari beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan program makan di sekolah, Anton mengungkap ada berbagai macam model yang bisa diberikan kepada penerima MBG. Salah satunya diukur berdasarkan pendapatan orang tua dan dengan sistem voucher.

    Selain itu, program MBG dinilai perlu dilakukan di tingkat lokal. Maksudnya, sekolah maupun pemerintah setempat yang menentukan dan menyusun program MBG dengan pendekatan yang paling tepat.

    “Tentu kalau kita lihat masalah makanan di sekolah di Jakarta dan makanan di sekolah-sekolah di Papua atau di daerah-daerah terpencil itu akan sangat berbeda, masalah yang dihadapi sangat berbeda sehingga pendekatannya pun harus berbeda,” terangnya.

    Menjelang program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025, Anton menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa memberikan masukan dan melihat contoh di negara lain.

    “Kita harus bikin outcome, outcome-nya itu adalah bahwa anak-anak sekolah di Indonesia mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga mereka bisa belajar dengan baik juga, dan learning outcome-nya jadi meningkat,” tandasnya.

    Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana MBG ini tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain. Namun, dia mengakui anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan atau sebesar 20% APBN.

    Meski begitu, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

    Dia merincikan bahwa dana pendidikan selain untuk anggaran Kementerian Pendidikan, BRIN, Kementerian Agama, hingga Kementerian PUPR, juga termasuk dana below the line atau cadangan pendidikan yang tidak termasuk belanja.

    “Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah alocated [teralokasikan] tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis,” terang Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

  • Sri Mulyani Ungkap Dampak Ngeri Judi Online ke Ekonomi RI

    Sri Mulyani Ungkap Dampak Ngeri Judi Online ke Ekonomi RI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kehadiran judi online (judol) yang semakin masif telah merampas konsumsi atau daya beli masyarakat. Hal itu dinilai perlu untuk diwaspadai.

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspadai. Makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor-faktor munculnya judol yang menimbulkan mungkin punya daya beli, tapi daya belinya kesedot untuk aktivitas yang tidak menimbulkan konsumsi, tapi kemudian hilang dalam judol,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mengambil strategi. Hal ini ada kaitannya dengan pengejaran pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) atau transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

    Sri Mulyani meminta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu untuk fokus urus hal tersebut.

    “Mengenai masalah underground economy, informal economy, illegal economy, ini yang saya sedang minta untuk Pak Anggito. Kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo waktu itu minta, ini sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa dicollect atau dicapture baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

    “Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali,” kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10).

    Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu pun lolos dari pungutan pajak.

    “Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin,” ucap Anggito.

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak.

    Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy.

    “Ini yang kemudian jadi pembahasan mengenai masalah underground economy, informal economy, ilegal economy,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mengejar pajak dari underground atau shadow economy itu, Sri Mulyani sudah mendapatkan bantuan dari “pemburu harta karun” itu, yakni Anggito Abimanyu yang direkrut Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil menteri keuangan.

    Maka, dengan kehadiran Anggito di Kementerian Keuangan, ia memastikan saat ini perumusan regulasi dan strategi untuk mengejar pajak di sektor underground atau shadow economy itu kini tengah disusun.

    “Ini yang saya minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak sekali yang belum bisa di-collect atau capture,” ungkap Sri Mulyani.

    “Baik karena naturenya ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya kira-kira yang enggak hitam atau putih. Yang gray tadi, ini kemudian yang sedang kita sedang rumuskan,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Kholid menjadi salah satu yang menyoroti hal ini.”Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” kata Kholid dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani dan jajarannya.

    Kholid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground economy ini.

    “Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata dia.

    Dia mempertanyakan apakah underground economy merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti judi online. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Kholid akan menolaknya.

    “Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata dia.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy di Indonesia disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan APBN 2024.

    “Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.

    Dia mengatakan shadow economy yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI.

    “Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya.

    (arj/mij)

  • Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan cara Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto pada APBN 2025. Dia mengatakan pengaturan itu berlaku untuk kementerian yang mengalami pemecahan dan juga kementerian atau lembaga yang benar-benar baru.

    “Jadi waktu kita membuat UU APBN 2025 itu, waktu itu di badan anggaran kami sudah mengantisipasi bahwa pemerintah baru mungkin akan mengubah beberapa K/L,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).

    Dia mengatakan dalam UU tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk memfasilitasi kemungkinan pergeseran anggaran akibat adanya restrukturisasi K/L. Dia mengatakan pergeseran itu bisa dilakukan pemerintah tanpa persetujuan DPR.

    Meski demikian, dia mengaku pemerintah tak ingin mengambil langkah yang terlalu ekstrem dengan tidak mengikutsertakan DPR. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu, kata dia, adalah pemerintah masih akan menggunakan postur kementerian yang lama pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. “Jadi K/L-nya seolah belum berubah,” kata dia.

    Dia mengatakan postur anggaran masih akan mengikuti nomenklatur yang lama. Namun, anggaran itu tetap akan dibagi bagi berdasarkan komposisi.

    Dia mencontohkan alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diketahui, kementerian yang sempat dipimpin Nadiem Makarim ini dipecah menjadi 3 kementerian oleh Prabowo. Meski sudah dipecah, dalam APBN 2025 anggaran untuk kementerian ini masih dalam satu paket.

    “Gelondongannya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Kalau program di antara mereka ada pergeseran itu bisa ditetapkan di pemerintah, tapi gelondongannya tidak berubah dan masing-masing mengikuti kementerian pengampunya,” kata Sri Mulyani.

    Dia mengatakan perlakuan yang berbeda akan berlaku untuk lembaga yang benar-benar baru. Dia mengatakan pengalokasian anggaran untuk lembaga baru itu akan melalui persetujuan oleh DPR.

    “Di Pasal 51 disebut bahwa ketika UU ini berlaku, kalau K/L yang mengalami pemisahan dan K/L yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan AKD,” kata dia.

    (haa/haa)

  • Jadi Menkeu Memang Tidak Enak

    Jadi Menkeu Memang Tidak Enak

    Jakarta –

    Menduduki posisi sebagai pemangku kepentingan dan pejabat pemerintahan bukanlah perkara yang mudah. Beban ini dirasakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani merasa bahwa dirinya kerap dicap sebagai pihak yang menetapkan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan keuangan. Sedangkan dari kebijakan tersebut, biasanya akan menuai respons pro dan kontra dari berbagai kalangan.

    “Kadang-kadang menjadi menteri keuangan memang menjadi tidak enak. Karena indikatornya semua menjadi tidak sama happy, semuanya equally unhappy. Karena begini, kok dapetnya cuman segini? Saya mintanya 100 dapetnya cuma 25, tetapi ini yang merasa sudah dikasih 25 membebankan saya,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Padahal, Sri Mulyani bilang bahwa penetapan kebijakan-kebijakan keuangan tersebut merupakan hasil koordinasi dan keputusan bersama dengan Kementerian/lembaga (KL) terkait. Misalnya saja untuk kebijakan tentang cukai tembakau.

    “Kebijakan yang itu merupakan hasil pembahasan sidang kabinet, katakanlah cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, cukainya untuk grup 1, grup 2, grup 3, yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menkes inginnya tinggi banget (cukai) karena mengancam rokok, Menaker-Menperin minta serendah-rendahnya,” terangnya.

    Baik dirinya maupun menteri-menteri lainnya juga berupaya keras untuk menetapkan instrumen fiskal terbaik yang aman dipakai untuk melakukan perlindungan. Namun memang kadang kala dalam prosesnya hal ini menimbulkan dilema.

    Hal ini misalnya dalam hal kebijakan bea masuk impor. Sri Mulyani mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merasakan dilema antara melindungi industri hulu dan hilir terkait pengenaan bea masuk tinggi.

    Apabila bea masuk tinggi ditetapkan, menurut Sri Mulyani, industri hulu bisa terlindungi, namun industri hulu yang kesulitan memperoleh bahan baku impor murah. Namun bila diturunkan, industri hulu tadi justru bisa musnah.

    “Kalau kita mengenakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke bapak/ibu (DPR). Saya kok didzalimi dengan bea masuk Kemenkeu. kalau saya kemudian turunkan, nanti yang hulu gantian ke bapak/ibu sekalian juga bilang menkeu tidak memihak industri kami. ini yang menyebabkan kita harus memahami setiap instrumen pasti ada konsekuensinya,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan, tugas untuk menyeimbangkan hulu dan hilir ini dibahas bersama-sama bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari rapat koordinasi, maka akan dihasilkan kesepakatan bersama sehingga semua KL juga memahami konsekuensi atas keputusan tersebut.

    “Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus hati-hati. Tapi saya setuju yang disampaikan bapak/ibu sekalian bahwa kami akan mencoba untuk terus mengkalibrasi dan komunikasikan,” kata dia.

    Lihat juga Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

    (shc/rrd)

  • CEO Citi paparkan efek positif-negatif kemenangan Trump

    CEO Citi paparkan efek positif-negatif kemenangan Trump

    Secara global, efeknya itu ada positif dan negatifnyaJakarta (ANTARA) – CEO Citi Indonesia Batara Sianturi memaparkan efek positif dan negatif dari kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

    “Secara global, efeknya itu ada positif dan negatifnya,” kata Batara saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Untuk dampak positif, dia melihat ada dua benefit dari kemenangan Trump. Pertama, potensi pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) oleh Federal Reserve atau The Fed. Potensi ini diharapkan dapat memancing kondisi ekonomi global yang kondusif.

    Kedua, China sedang melakukan stimulus, yang bisa memitigasi pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang terhadap dolar AS.

    Sementara potensi dampak negatif dari kemenangan Trump diperkirakan mencakup empat hal.

    Pertama, kemenangan Trump juga diiringi dengan kemenangan besar Partai Republik. Hal ini akan memancing penguatan dolar AS dan berdampak pada pelemahan rupiah.

    Kedua, potensi kenaikan tarif impor, terutama terhadap China. Bila AS mengenakan tarif impor hingga mencapai 60 persen terhadap produk China, sebagaimana yang Trump lakukan pada periode jabatannya yang lalu, kemungkinan akan memicu inflasi di Amerika dan pelemahan ekonomi China.

    Baca juga: Sri Mulyani antisipasi ASEAN terimbas tarif impor tinggi Trump

    Baca juga: BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    Sementara nilai tukar China selaras dengan nilai tukar negara berkembang. Artinya, bila nilai tukar China melemah, hal serupa juga terjadi pada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Ketiga, kebijakan dovish di Eropa juga bisa menguatkan dolar AS, dan berujung pada pelemahan rupiah.

    Terakhir, harga minyak dunia juga akan turut terdampak, terlebih dengan tensi geopolitik global yang masih belum mereda.

    Adapun terkait dengan pasar modal Indonesia, Batara berpendapat dampaknya masih belum bisa dipastikan.

    Jika dolar AS menguat, aliran investasi cenderung mengarah ke pasar negara maju seperti AS, dan ini dapat mengakibatkan pelemahan mata uang pasar berkembang. Namun, kebijakan konkret dari Trump terkait tarif perdagangan dan strategi diplomasi masih belum jelas.

    “Belum ada kebijakan yang ofisial, apakah tarif benar-benar akan diterapkan atau hanya sebagai alat negosiasi dengan mitra dagang,” tuturnya.

    Baca juga: Rosan sebut keluarga Trump tertarik berinvestasi di Indonesia

    Baca juga: AS dukung Indonesia percepat permohonan aksesi OECD

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Belanja Kemenkeu diprediksi hemat 7 persen imbas pemangkasan perjadin

    Belanja Kemenkeu diprediksi hemat 7 persen imbas pemangkasan perjadin

    Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil.

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran (TA) 2024 diproyeksi sebesar 93,17 persen, atau hemat hampir 7 persen, imbas pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin).

    “Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan kesepakatan dengan DPR RI tahun lalu, pagu anggaran Kemenkeu ditetapkan sebesar Rp48,7 triliun, dengan pagu tanpa badan layanan umum (BLU) adalah Rp39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp9,42 triliun.

    Adapun realisasi belanja Kemenkeu, termasuk BLU, per 31 Oktober 2024 mencapai 76,06 persen. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu yang tercatat 54,49 persen. Artinya, terjadi pertumbuhan 39,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kinerja belanja Kemenkeu.

    Berdasarkan lima program kegiatan, kebanyakan realisasi program masih di bawah 70 persen.

    Rinciannya, program pengelolaan belanja negara terealisasi 68,39 persen; pengelolaan penerimaan negara 76,44 persen; perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko 66,21 persen; kebijakan fiskal 65,47 persen; dan dukungan manajemen 76,10 persen.

    Hingga 12 November 2024, belanja Kemenkeu yang sudah berkontrak namun belum terserap sebesar Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

    Wamenkeu Suahasil memastikan Kemenkeu akan terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran sebagai wujud implementasi spending better yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

    Arahan tersebut tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024