Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Kertanegara IV, Begini Kondisi Terkini

    Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Kertanegara IV, Begini Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanggil elite Gerindra ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV. Pemanggilan ini usai dirinya melakukan perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih. 

    Dari pantauan Bisnis, Senin (8/9/2025) pukul 19.16 WIB. Tampak kediaman Prabowo mulai dipadati tamu. Mereka datang menggunakan mobil Alphard, Innova Zenix, sampai Hyundai Ioniq 5.

    Salah satu tamu yang datang adalah Ketua Komisi III Habiburokhman. Sebagian besar tamu yang masuk menggunakan baju bewarna putih. Pengamanan juga tampak diperketat.

    Setidaknya dua mobil taktis milik Brimob sudah pakir di dekat rumah Prabowo. Sejumlah pasukan Brimob, Paspampres, TNI, dan Polisi Militer tengah berjaga hingga malam ini. 

    Adapun isi surat yang diedarkan oleh Gerindra berbunyi:

    Kepada

    Pimpinan dan anggota

    Fraksi GERINDRA DPR RI

    Salam Indonesia Raya,

    Sesuai dengan perintah Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA untuk hadir pada:

    Hari / Tanggal : Senin / 8 September 2025

    Waktu : Pukul 20.00

    Tempat : Jalan Kartanegara No. IV

    Undangan ini bersifat wajib tanpa kecuali. 

    Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

    Sugiono

    Sekretaris Jenderal

    Diketahui hari ini terdapat menteri yang diganti dan dilantik Prabowo Subianto, yakni:

    Reshuffle

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani

    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri dan Wamen berikut ini:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa 

    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin

    3. Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono 

    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf

    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu, Presiden juga memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo. 

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri. Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), merupakan langkah penyegaran. Namun masih ada yang mengganjal.

    Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengatakan, Presiden Prabowo resmi merombak jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

    Di mana, Purbaya adalah mantan Ketua LPS ditunjuk sebagai pengganti Sri Muyani, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025.

    “Reshuffle ini menandai langkah penyegaran besar di tim ekonomi. Namun, publik menyoroti satu hal penting. Apakah Sri Mulyani akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dalam pengadaan proyek sistem administrasi pajak Coretax, yang kabarnya menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun. Semuanya harus jelas,” paparnya, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Atas dugaan korupsi proyek Coretax, kata Rinto, IWPI resmi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab rakyat untuk mengawal uang pajak dari keringat rakyat, tidak disalahgunakan.

    “Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah darah rakyat, bukan bancakan segelintir pejabat. Reshuffle boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab hukum harus tetap ditegakkan. Sri Mulyani tidak boleh lepas tangan, hanya karena sudah tidak menjabat,” tegas Rinto.

    Dia bilang, Sri Mulyani meninggalkan kursi Menkeu di tengah gejolak sosial dan protes terhadap kebijakan pajak. Rumahnya bahkan sempat jadi sasaran amarah massa. “Di sisi lain, Purbaya langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masih mungkin dicapai dengan memperkuat sinergi swasta dan pemerintah. Kita tunggu saja gebrakan beliau,” ungkapnya.

    Pernah disebut sebagai motor reformasi fiskal, lanjut Rinto, reputasi Sri Mulyani kini tercoreng oleh Coretax. Publik mempertanyakan manfaat proyek yang sudah menelan dana besar, namun justru gagal memberikan sistem perpajakan yang efektif. “IWPI menilai, inilah bukti nyata kegagalan tata kelola, sekaligus alasan kuat agar KPK segera mempercepat proses hukum,” imbuhnya.

    “Reshuffle ini, membawa harapan baru di sektor ekonomi. Namun, publik juga menuntut kejelasan. Sri Mulyani harus tetap dimintai tanggungjawab hukum. Tanpa itu, reshuffle hanya akan dipandang sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah,” pungkasnya.

     

  • Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinetnya pada Senin (8/9/2025).  Ada lima menteri yang diganti dalam reshuffle yang kali pertama dilakukan oleh Prabowo. Di antaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Polkam Budi Gunawan, dan Menteri Koperasi Budi Arie. 

    Perombakan ini terbilang mendadak mengingat tidak ada woro-woro  sebelumnya. Republika pekan lalu sempat mendapat inforrmasi langsung dari pejabat negara terkait dengan perombakan tersebut.  Namun belum ada konfirmasi langsung dari Istana soal kapan dan siapa yang akan diganti.

    Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, terdapat sejumlah alasan Prabowo melakukan perombakan kabinetnya hari ini. Salah satunya tentu hasil evaluasi berkala dan capaian program yang telah ada.

    “Adanya demonstrasi besar minggu lalu sepertinya menjadi salah satu pemicu reshuffle ini,” kata dia saat dihubungi wartawan, Senin (8/9/2025).

    Menurut dia, adanya demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu memicu berita viral yang menyangkut peforma kinerja menteri. Hal itu dinilai menjadi alasan kunci bagi Prabowo melakukan perombakan kabinet.

    Wasisto menambahkan, reshuffle itu juga dilakukan sebagai upaya pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat. Melalui reshuffle itu, Prabowo ingin memastikan bahwa kondisi aman terkendali.

    “Saya pikir reshuffle dilakukan sekarang tentu sebagai upaya simbolis pemenuhan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah kondisi aman terkendali,” ujar dia.

    Menurut catatan Republika, sebelum kerusuhan, tidak ada isu atau wacana tentang perombakan. Pada awal Agustus, Prabowo sempat memuji kinerja para menterinya dalam 10 bulan pertama pemerrintah. Setelah kerusuhan pecah, Prabowo mengingatkan para menteri dan jajaran pemerintahan untuk menerima masukan.  Prabowo menekankan pentingnya mendengar aspirasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi yang murni dari masyarakat. Ia berjanji untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

    Diketahui, Prabowo resmi melantik pejabat baru Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM menggantikan Budi Arie.

    Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan. Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden Prabowo mengangkat Muktaruddin untuk menggantikan Abdul Kadir Karding. Sedangkan posisi Menko Polkam Budi Gunawan sementara akan diganti pejabat ad interim.

    Prabowo juga menunjuk Irfan Yusuf, sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya, Dahnil Azhar.

  • Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia memberikan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto usai mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia menilai langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Dikatakan Heru, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam perombakan mendadak tersebut.

    “Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, saya melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dari sisi internal, Heru menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    “Yang terjadi, demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    “Sri Mulyani memaksakan diri mendapatkan pendapatan daerah yang berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekaran luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana,” kata Heru.

    Selain faktor domestik, Heru juga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    “Saya meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional,” Heru menuturkan.

  • Pemerintah Pastikan KUR Perumahan Bakal Disalurkan Tahun Ini

    Pemerintah Pastikan KUR Perumahan Bakal Disalurkan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan akan dilaksanakan pada tahun ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel menyebut saat ini proses penyaluran itu tengah menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR sektor perumahan resmi diundangkan. 

    “Sedangkan dari sisi keuangannya adalah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Alhamdulillah pagi ini sudah ditandatangani Bu Menteri Keuangan [eks-menkeu Sri Mulyani] dan dalam tahap pengundangan,” kata Didyk dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengaku optimistis penyaluran KUR perumahan yang disebut sebagai Kredit Program Perumahan (KPP) akan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai apakah penyaluran KPP akan terhambat seiring dengan adanya pergantian kursi Menteri Keuangan, dia enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa prosesnya dibidik bakal dilaksanakan pada akhir tahun ini.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, penyaluran KUR Perumahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

    Dalam pasal 11 ayat 1 ditetapkan bahwa KUR perumahan atau yang disebut Kredit Program Perumahan untuk sisi penyediaan rumah akan diberikan kepada pengembang UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. Pemberian KUR ini untuk keperluan pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan/atau pengadaan barang dan jasa.

  • 2 Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara Nasional

    2 Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara Nasional

    Usai Reshuffle, Kader Gerindra Ramai-ramai Merapat ke Rumah Prabowo di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para kader Partai Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (8/9/2025) malam.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, kader Gerindra yang hadir tampak datang dengan menggunakan kemeja putih dan celana krem.
    Kader Gerindra itu berbaris untuk diperiksa Paspampres sebelum bisa masuk ke rumah Prabowo.
    Tampak sejumlah elite Gerindra yang hadir di lokasi, mulai dari Ahmad Muzani, Rahayu Saraswati, Habiburokhman, Prasetyo Hadi, hingga Bob Hasan.
    Selain itu, hadir pula Kamrussamad, Himmatul Aliyah, Martin Tumbelaka, Andre Rosiade, Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan masih banyak kader Gerindra lainnya.
    Saat ditanya awak media, Ahmad Dhani mengaku tidak tahu apa pembahasan dalam rapat kali ini.
    “Yang saya tahu di grup Gerindra DPR ya. Yang lain enggak tahu. Undangannya di grup fraksi Gerindra,” kata Ahmad Dhani.
    Ahmad Dhani mengeklaim sebenarnya mereka sering rapat di rumah Prabowo di Kertanegara.
    Dia berseloroh, baru kali ini undangannya bocor.
    “Sering sih sebenarnya. Baru kali ini saja mungkin bocor,” kata Dhani tertawa, sembari berlalu.
    Adapun Prabowo baru saja menggelar
    reshuffle
    atau perombakan kabinet di Istana, Jakarta, pada sore tadi.
    Mereka yang dicopot dari jabatannya ialah Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menkop Budi Arie Setiadi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menpora Dito Ariotedjo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kemungkinan Puteri Anetta Komarudin bakal menggantikan posisi Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bahlil mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Bahlil menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Begitu pula mengenai keputusan mengganti Dito Ariotedjo yang sudah menduduki kursi Menpora di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri, itu hak prerogatif Presiden, karena menteri pembantu Presiden,” ucapnya.
    Partai Golkar, lanjut Bahlil, hanya merekomendasikan.
    Termasuk ketika merekomendasikan Mukhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pengganti Abdul Kadir Karding.
    “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” tandas dia.
    Lewat reshuffle terbaru, Prabowo melantik empat menteri dan satu orang wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri yang dicopot adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pengganti Dito Ariotedjo kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo pasca pelantikan, Senin.
    Ia menyatakan, pelantikan untuk Menpora baru bakal dijadwalkan pada hari-hari berikutnya.
    “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap nasib kelanjutan paket stimulus ekonomi sektor Perumahan usai Sri Mulyani tak lagi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) akibat reshuffle kabinet.

    Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani.

    Menanggapi hal itu, Ara memastikan bahwa sejumlah paket kebijakan ekonomi pada sektor perumahan tidak akan terganggu. Khususnya, yang saat ini tengah bergulir prosesnya yakni rencana penyaluran KUR Perumahan.

    “NPL rumah subsidi sangat rendah sekarang, makanya [meski ada reshuffle] kita tetap genjot,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, dia juga mengaku optimistis kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan tetap sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua kan tim. Tim itu support tim semuanya anak buah Presiden. Tidak ada visi-visi menteri, yang ada visi-visi presiden,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel  juga memastikan bahwa pergantian Bendahara Negara tidak akan menghambat rencana penyaluran KUR Perumahan.

    Adapun, saat ini Penyaluran KUR Perumahan tengah dalam tahap sosialisasi sembari menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi diundangkan.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Keputusan itu dibacakan oleh Prabowo dalam acara reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari ini, Senin (8/9/2025). 

    “Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” ucap pembawa acara di Istana. 

    Adapun, reshuffle Kabinet Merah Putih itu tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

  • Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Seiring pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian.

    Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala dan Wakil Kepala BP Haji pun dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Adapun, perombakan kabinet yang termaktub dalam Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 ini juga mencakup kementerian lainnya.

    Prabowo melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Profil Dahnil Anzar Simanjuntak

    Dahnil Anzar Simanjuntak banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus tokoh pemuda organisasi keagamaan Islam terbesar kedua di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah.

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala BP Haji sejak 22 Oktober 2024 bersama Irfan Yusuf selaku Kepala BP Haji.

    Sementara itu, rekam jejaknya di Muhammadiyah antara lain ditandai dengan posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2014 hingga 2018.

    Pada 2018, dia menjadi koordinator juru bicara Prabowo dan Sandiaga Uno yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung ke Gerindra dan kembali ditunjuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sebagai salah satu juru bicara.

    Terkait pendidikannya, dia menamatkan gelar S-1 akuntansi di STIE Ahmad Dahlan pada 2005, meraih gelar magister di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Diponegoro (Undip). Dahnil lahir di Langkat pada 10 April 1982 atau berusia 43 tahun.