Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo Bicara Komitmen Atasi Perubahan Iklim di KTT G20

    Prabowo Bicara Komitmen Atasi Perubahan Iklim di KTT G20

    Jakarta –

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil. Prabowo mengajak seluruh anggota G20 mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi Ketiga KTT G20 Brasil yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” pada Selasa (19/11/2024). Prabowo awalnya berbicara mengenai pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau.

    “Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang mempengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs,” kata Prabowo melalui keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, Rabu (20/11/2024).

    Prabowo kemudian membeberkan Indonesia merasakan langsung dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berimbas pada ratusan ribu hektare lahan produktif. Karena itu, Prabowo mengajak para anggota G20 bersama-sama mengatasi dampak perubahan iklim.

    “Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya.

    Dalam upaya transisi energi hijau, Prabowo menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan.

    Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Prabowo menyampaikan Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global.

    “Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kita juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar, dan kita tawarkan ini kepada dunia,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (taa/imk)

  • PPN Naik Jadi 12%, Indosat

    PPN Naik Jadi 12%, Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal menyesuaikan strategi bisnis seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. 

    Senior Vice President Head of Corporate Communication ISAT Steve Saerang mengatakan Indosat Ooredoo Hutchison senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dan terbuka untuk menjadi mitra bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan aturan dan tata kelola yang berlaku.

    “Terkait dengan kemungkinan kenaikan tarif PPN, Indosat terus melakukan kajian bisnis secara intensif,” kata Steve, Selasa (19/11/2024). 

    Kajian bisnis tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan fokus ISAT dalam memberikan pengalaman yang mengesankan atau marvelous experience bagi seluruh pelanggan, khususnya bagi pelanggan prabayar. 

    Di sisi lain, kata Steve, bagi pelanggan pascabayar nilai PPN secara otomatis akan berubah pada lembar tagihan. Hal tersebut menyesuaikan tanggal berlakunya aturan baru terkait PPN yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

    Adapun, jumlah pelanggan Indosat tercatat sebanyak 98,7 juta pada kuartal III/2024, turun tipis dari 99,4 juta pada kuartal III/2023. Jumlah pelanggan Indosat itu juga turun jika dibandingkan dengan semester I/2024 yang sebanyak 100,9 juta. 

    Indosat meraup laba bersih senilai Rp3,87 triliun, naik 39,14% YoY. Pertumbuhan laba ISAT itu ditopang oleh kinerja solid pendapatan yang senilai Rp41,81 triliun, tumbuh 11,61% YoY. Sejalan dengan itu beban pokok ikut meningkat menjadi Rp33,34 triliun, naik 9,70% YoY.

    Kontributor terbesar pendapatan ISAT berasal dari bisnis selular yang meraup Rp35,23 triliun, naik 9,52% YoY.  Sisanya berasal dari bisnis MIDI dan layanan telepon tetap. Aset Indosat tercatat sebesar Rp112,24 triliun pada September 2024, turun dari Rp114,72 triliun pada akhir 2023.

    Sementara itu, Head External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menuturkan XL Axiata akan mengikuti aturan pemerintah mengenai peningkatan PPN menjadi 12% tersebut. Henry irit bicara mengenai rencana XL menyikapi perubahan PPN itu. 

    “XL Axiata akan mengikuti aturan dan ketentuan pemerintah untuk melakukan penyesuaian PPN 12% tersebut,” ujar Henry, Selasa (19/11/2024).

    EXCL tercatat memiliki jumlah pelanggan sebanyak 58,6 juta pada kuartal III/2024, naik tipis dari 58,5 juta pada semester I/2024. Adapun, pada 9 bulan pertama 2023, jumlah pelanggan XL Axiata sebanyak 57,5 juta. 

    XL Axiata melaporkan ARPU gabungan sebesar Rp43.000 pada kuartal III/2024, sedikit melandai jika dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada pada Rp44.000 tetapi lebih baik dari kuartal III/2023 yang berada pada Rp41.000. 

    Adapun, pendapatan dari data dan layanan digital menopang top line EXCL hingga Rp23,38 triliun atau 92% dari total pendapatan. Manajemen XL Axiata juga optimistis melihat perkembangan bisnis Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang terus bertumbuh. 

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025.

    Di sisi lain, emiten telekomunikasi seperti EXCL, ISAT dan Telkomsel dari Telkom Group (TLKM) sedang berhadapan dengan tekanan pada rata-rata pendapatan per pengguna atau  Average Revenue per User (ARPU) minimal hingga kuartal III/2024. 

    Penurunan ARPU itu disinyalir lantaran kompetisi ketat dan adanya pelemahan daya beli. Pada saat bersamaan, jumlah pelanggan XL Axiata, Indosat dan Telkomsel bergerak stagnan, cenderung melandai. 

  • Momen ‘Sweet’ Sri Mulyani dan Prabowo Berjalan Beriringan di G20 Brasil

    Momen ‘Sweet’ Sri Mulyani dan Prabowo Berjalan Beriringan di G20 Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto di sela KTT G20 Brasil.

    Dilihat dari laman @smindrawati, Rabu (20/11/2024) waktu Indonesia, unggahan tersebut memperlihatkan keduanya berjalan beriringan di lorong hingga berbincang dengan Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    “Di sela KTT G20, Presiden @prabowo berbincang dengan Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) @drtedros mengenai tantangan WHO saat ini dan suasana global yang begitu dinamis dan menantang,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram bertanggal 19 November waktu Rio de Janeiro, Brasil.

    Sri menyebutkan bahwa Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung aktivitas WHO dalam memperkuat sistem kesehatan dunia yang adil dan berkualitas.

    Dalam unggahan itu, Sri Mulyani dan Prabowo terlihat menyusuri lorong acara KTT G20. Dalam momen terpisah, mereka terlihat berbincang bertiga dengan Tedros Adhanom Ghebreyesus.

  • Wacana Tax Amnesty Jilid III, Sri Mulyani Ubah Haluan?

    Wacana Tax Amnesty Jilid III, Sri Mulyani Ubah Haluan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid III mencuat. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa.

    Pernyataan itu sempat disampaikan Sri Mulyani usai berakhirnya masa Tax Amnesty Jilid II dua tahun lalu.

    “Kami tidak akan lagi memberikan program pengampunan pajak,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jumat (1/7/2022).

    Dengan demikian, sambungnya, semua data yang diperoleh lewat Tax Amnesty Jilid I dan II akan menjadi database di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak ke depannya.

    Tak hanya itu, bendahara negara tersebut menegaskan, Indonesia akan bekerjasama secara global melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Selain itu, di dalam forum G20 juga sudah disepakati mengenai dua pilar mengenai perpajakan internasional.

    Menurutnya, kerjasama tersebut akan semakin mempersempit langkah wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Dalam yurisdiksi manapun, lanjut dia, wajib pajak pasti akan tertangkap oleh para petugas pajak bila ditemukan melanggar aturan yang berlaku.

    “Mau pajak di sini, pajak di sana, semuanya sekarang seluruh dunia makin memiliki kesepakatan bahwa pajak adalah instrumen penting bagi pembangunan bagi semua negara,” ujarnya.

    Wacana Tax Amnesty Jilid III

    Sebagai informasi, pemerintah sebenarnya sudah pernah dua kali mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yaitu Jilid I (periode 18 Juli 2016—31 Maret 2017) dan Jilid II (1 Januari—30 Juni 2022).

    Kendati demikian, belakangan muncul wacana Tax Amnesty Jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Rancangan beleid tersebut diusulkan oleh Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun tidak menampik, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menyatakan tidak akan memberlakukan lagi tax amnesty.

    Hanya saja, Misbakhun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah berganti. Politisi Partai Golkar itu merasa perlu pemberlakuan kembali program tax amnesty untuk mengawal berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyatakan bahwa DPR, terkhusus Komisi XI, akan turut membantu mengawal berbagai visi misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jika salah satu cara mencapai visi misi dengan tax amnesty maka Komisi XI akan mendukungnya.

    Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR akan tetap terus berupaya melakukan pembinaan agar wajib pajak tetap patuh. Di saat yang bersamaan, sambungnya, mereka juga ingin memberi peluang kepada orang yang menghindari pajak agar ke depan bisa memperbaiki diri.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni, maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” jelasnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Misbakhun mengaku belum bisa menjelaskan substansi yang akan dibahas dalam RUU Tax Amnesty tersebut. Kendati demikian, tidak menampik bahwa akan ada Tax Amnesty Jilid III apabila beleid tersebut selesai dibahas.

    “Sektor apa saja yang akan dicakup di dalam tax amnesty itu, tax amnesty itu meliputi perlindungan apa saja, sektor apa saja, ya nanti kita bicarakan sama pemerintah,” ujarnya.

    Tax Ada Urgensi?

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku bingung dengan wacana penerapan Tax Amnesty Jilid III. Menurutnya, tidak ada urgensinya melakukan pembersihan dosa para pelaku penghindaran pajak lagi.

    Kebijakan tersebut, sambung Fajry, hanya akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh. Sejalan dengan itu, dia khawatir akan banyak wajib pajak yang akan melakukan penghindaran pajak.

    “Buat apa untuk patuh, toh ada tax amnesty lagi?” kata Fajry kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

    Dia menilai Tax Amnesty Jilid III akan menjadi langkah mundur pemerintah. Apalagi, wacana pengampunan pajak untuk orang tajir itu bergulir ketika pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan.

    Oleh sebab itu, Fajry tidak heran apabila nantinya banyak penolakan dari berbagi kalangan masyarakat ihwal wacana Tax Amnesty Jilid III.

    “Terlebih, tax amnesty ini untuk siapa? Sebagian besar konglomerat sebenarnya sudah masuk ke Tax Amnesty Jilid I dan sebagian lagi melengkapinya kemarin,” jelasnya.

  • LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

    Untuk diketahui, Prabowo berada di Rio de Janeiro selama sekitar tiga hari. Dia tiba dari Peru usai menghadiri KTT APEC, Sabtu (16/11/2024), malam dan langsung menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres serta Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, Minggu (17/11/2024).

    Dia juga menggelar pertemuan dengan pengusaha Brasil pada Indonesia-Brasil Business Forum, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Kemudian, di sela-sela KTT G20 hari pertama, Senin (18/11/2024), Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Dia juga sempat menggelar pertemuan secara multilateral dengan pemimpin negara MIKTA atau Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turkiye and Australia.

    Lalu, pertemuan bilateral terakhir yang dihadiri Prabowo di sela-sela KTT G20 hari kedua adalah bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (19/11/2024).

    Berikut sejumlah pertemuan bilateral maupun multilateral yang diikuti Prabowo di luar KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil:

    Pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres

    Prabowo membicarakan berbagai hal dengan Antonio, mulai dari komitmen Indonesia pada isu Palestina hingga transisi energi.

    Antonio mengutarakan kepada Prabowo bahwa Indonesia adalah mitra berharga dan strategis dalam berbagai isu, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim.

    Menurut Antonio, Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

    “Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,”   ujarnya kepada Prabowo di Hotel Hilton Copacabana, Brazil. 

    Di sisi lain, dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

    Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

    Pertemuan dengan Presiden Tanzania

    Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan pada H-1 KTT G20. Tanzania menjadi negara non-anggota G20 yang diundang ke KTT di bawah Presidensi Brasil.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Turut hadir mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu yakni Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, yang belum lama ini diangkat menggantikan Nicke Widyawati.

    Indonesia-Brasil Business Forum

    Sebanyak 58 orang tamu meliputi pengusaha, asosiasi pengusaha serta perwakilan lembaga/institusi ekonomi di Brazil yang dikonfirmasi hadir pada forum tersebut.

    Beberapa perusahaan yang hadir adalah ABCZ, Latam, Agropalma, Alvoa dan Bioenergy.

    Adapun di antara pengusaha Indonesia yang hadir yakni tidak lain dari CEO Arsari Group sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo serta Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    Kemudian, beberapa pengusaha sekaligus petinggi Kadin yang terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Bidan Kehutanan Kadin Indonesia sekaligus Direktur Pelaksana Royal Golden Eagle (RGE) Anderson Tanoto, Wakil Ketua Perdagangan Internasional Kadin Indoneisa sekaligus CEO AdaKami Bernardino Vega, serta Wakil Ketua Koordinator Urusan Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Deputy Chairman Lippo Group James T. Riady.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi hingga banyaknya sumber daya yang dimiliki. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui Indonesia masih tertinggal dengan Brazil dari segi industrialisasi.

    “Kami berusaha untuk mengejar Brazil, kami ingin mendorong industrialisasi. Saya pikir kita bisa memiliki sinergi yang baik,” ucapnya.

    Kepada puluhan pengusaha Brazil yang hadir, Prabowo menyampaikan sejumlah potensi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Khususnya, energi baru terbarukan yang mengandalkan non-fosil sampai dengan industri penghiliran.

    Selain potensi usaha, Prabowo turut menyampaikan salah satu program strategis pemerintahannya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut program strategis andalannya itu sejalan dengan fokus pemerintah Brazil melalui Presidensi G20 untuk membasmi kelaparan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu bahkan menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan bergizi gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

    “Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah,” paparnya.

    Pertemuan dengan PM India Narendra Modi

    Pada pertemuan di sela-sela hari pertama KTT G20, Senin (18/11/2024), Prabowo sempat bertemu dengan Modi di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara dalam hal kesehatan dan pendidikan kesehatan.

    Selain itu, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan keinginan agar India bisa membantu proses keanggotaan RI di BRICS.

    “We also would like your assistance for our efforts to join BRICS [Kami juga memohon bantuan anda untuk usaha kami dalam bergabung ke BRICS],” ujarnya kepada Modi.

    MIKTA

    Presiden Prabowo menghadiri pertemuan negara-negara anggota MIKTA meliputi Claudia Sheinbaum (Meksiko), Yoon Suk-yeol (Korea Selatan),  Recep Tayyip Erdoğan (Turki) serta Anthony Albanese (Australia).

    Para pemimpin negara anggota MIKTA itu bertemu untuk menegaskan kembali komitmen terhadap G20 agar menjadi forum kerja sama ekonomi internasional.

    Pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Macron di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo bertemu dengan Macron di tempat khusus yang disediakan di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu turut didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pertemuan itu berlangsung singkat di sela-sela Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 serta Sesi Penutup dan Penyerahan Kepemimpinan G20 dari Brasil ke Afrika Selatan. Prabowo dan Macron langsung kembali ke ruangan pertemuan KTT setelah bertemu secara bilateral.

    “How are you? Once again congratulations for your inauguration [Bagaimana kabar anda? Sekali lagi, selamat atas pelantikan anda],” ujar Macron kepada Prabowo.

    “Thank you very much. And also thank you for sending you special envoy [Terima kasih banyak. Dan juta terima kasih telah mengirimkan utusan khusus anda],” balas Prabowo.

  • LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Sempatkan Bertemu Macron Jelang Penutupan KTT G20

    LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Sempatkan Bertemu Macron Jelang Penutupan KTT G20

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo bertemu dengan Macron di tempat khusus yang disediakan di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu turut didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pertemuan itu berlangsung singkat di sela-sela Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 serta Sesi Penutup dan Penyerahan Kepemimpinan G20 dari Brasil ke Afrika Selatan. Prabowo dan Macron langsung kembali ke ruangan pertemuan KTT setelah bertemu secara bilateral.

    “How are you? Once again congratulations for your inauguration [Bagaimana kabar anda? Sekali lagi, selamat atas pelantikan anda],” ujar Macron kepada Prabowo.

    “Thank you very much. And also thank you for sending you special envoy [Terima kasih banyak. Dan juta terima kasih telah mengirimkan utusan khusus anda],” balas Prabowo.

    Adapun Prabowo tak banyak memerinci apa saja hasil pertemuannya dengan Macron. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kerja sama bilateral.

    Hal itu diungkap oleh Prabowo sebelum bertolak ke Inggris dari Brasil.

    “Kita banyak kerja sama sama Prancis. Banyak kemajuan,” tuturnya.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia cukup banyak melakukan impor dari Prancis. Nilai impor RI dari Prancis tercatat sebesar US$1,35 miliar pada 2020; US$1,27 miliar (2021); US$1,33 miliar (2022); US$1,66 miliar; serta US$1 miliar (2024).

    Sementara itu, ekspor RI ke Prancis tercatat sebesar US$916,2 juta di 2020; US$1 miliar (2021); US$1 miliar (2022); US$925 juta (2023); serta US$713 juta (2024).

  • Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Jakarta: Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak, agar tidak menurunkan daya beli masyarakat.
     
    “Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah menggerus daya beli,” ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
     
    Dirinya pun memahami apa yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Pasalnya, salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara G20 serta beberapa negara di ASEAN.
    Untuk tahap awal, ia mengusulkan agar implementasi PPN 12 persen yang akan dipungut pada 2025 diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemilihan produk elektronik, fesyen, dan otomotif merupakan langkah yang cukup bijak karena produk-produk ini bukanlah produk primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ketiga jenis produk ini masuk ke kategori kebutuhan sekunder, bahkan sebagian masuk ke dalam luxury goods atau barang mewah.
     
    “Jadi nanti yang terkena efek secara langsung adalah masyarakat kelas menengah atas yang memiliki penghasilan relatif tinggi,” jelas dia.
     
    Agus juga memprediksi, kenaikan PPN ini di awal implementasi mungkin akan terasa ada efeknya, terutama terhadap jumlah permintaan. Namun, katanya, mengingat konsumen adalah kelas menengah atas, adaptasi dan penyesuaian pola konsumsi akan terjadi sehingga dalam jangka menengah panjang pola konsumsi akan kembali normal.
     

     

    Kenaikan PPN diterapkan per 1 Januari 2025

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).
     
    Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi covid-19.
     
    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” ujar Sri Mulyani.
     
    Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tahun Depan PPN 12%, Harga Beras Bakal Ikut Naik?

    Tahun Depan PPN 12%, Harga Beras Bakal Ikut Naik?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% akan sedikit berdampak pada mahalnya harga beras pada 2025. Adapun, kenaikan tarif PPN ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan harga beras diperkirakan akan sedikit berdampak, meski komoditas ini dibebaskan dari pengenaan PPN 12%.

    Seperti diketahui, dalam Pasal 4A ayat (2) UU No. 7/2021 salah satunya kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak dan retribusi daerah. 

    Dia menjelaskan kenaikan harga beras ini bisa terjadi dipengaruhi dari komponen lain seperti ongkos produksi, salah satunya biaya logistik. Pasalnya, untuk mendistribusikan beras ke setiap lokasi memerlukan kendaraan pengangkut.

    “Misalnya BBM naik. Kan beras ini diangkutnya pakai kendaraan, walaupun tidak langsung, tapi pasti akan ada impact-nya. Walaupun nanti bisa diukur lah,” jelas Arief saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Dia kembali mencontohkan, jika beras itu didistribusikan ke ritel, maka akan dikenakan biaya berupa tarif PPN. “Walaupun berasnya sendiri [harganya] enggak naik, tapi kan ada komponen-komponen lain naik,” terangnya.

    Ini artinya, beras akan masuk ke komponen barang ritel yang bernilai tambah sehingga harus ikut membayar pajak. “Berarti kan pasti ada impact-nya, walaupun enggak signifikan,” jelasnya.

    Namun demikian, Arief menuturkan bahwa kebijakan peningkatan tarif PPN menjadi 12% ini sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Merujuk laman resmi Panel Harga Pangan Bapanas, Selasa (19/11/2024) pukul 17.56 WIB, harga rata-rata beras premium di pedagang eceran turun tipis 0,19% atau sebesar menjadi Rp15.400 per kilogram.

    Penurunan harga juga terjadi pada beras jenis medium yang tembus Rp13.470 per kilogram, atau turun tipis 0,07%. Begitu pula denhgan beras SPHP Bulog yang melandai di harga Rp12.540 per kilogram.

  • DPR: PPN 12 Persen Masih Wacana, Bakal Dibahas Sepulang Prabowo ke Indonesia

    DPR: PPN 12 Persen Masih Wacana, Bakal Dibahas Sepulang Prabowo ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR bidang ekonomi Adies Kadir menegaskan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, masih sebatas wacana. Kebijakan tersebut akan dibahas dan diputuskan Presiden Prabowo Subianto setelah pulang ke Indonesia dari rangkaian kunjungan ke luar negeri.

    “Jadi, kita tunggu saja pak presiden kembali. Jangan berandai-andai. Tidak usah kita berkonotasi yang nanti ada kenaikan begini, begitu. Pasti menteri keuangan pun kalau mengusulkan ke Pak Presiden ada dasar-dasarnya,” ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Adies memastikan Presiden Prabowo akan memihak pada kepentingan masyarakat. Apalagi, kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

    “Kita lihat yang pasti kan Pak Presiden dalam menjalankan pemerintah selama 5 tahun intinya kan selalu tidak akan menyusahkan rakyatnya gitu kan. Seperti itu,” kata wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Adies mengimbau publik agar menunggu keputusan pasti dari Presiden Prabowo. Menurut dia, bakal ada pembahasan dengan DPR jika sudah diputuskan oleh Prabowo.

    “Kita tunggu saja, belum (ada keputusan resmi). Tentunya kalau ada begitu kan, ada pembahasan juga dengan DPR. Kita tunggu sajalah,” imbuh dia.

    Adies menjelaskan, jika nanti PPN mengalami kenaikan, pasti memiliki pertimbangan dan bakal dihitung dan dikalkulasi secara matang sehingga tidak merugikan rakyat.

    “Jadi, kalau pun ada kenaikan pasti akan diatur sebagaimana mestinya. Namun, ini kan belum, masih menunggu presiden. Jadi kita tunggu saja seperti apa nanti,” pungkas Adies.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan kesiapan implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    “Kami sudah membahas bersama bapak/ibu sekalian, lalu sudah ada undang-undangnya. Kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tetapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani.

  • Ramai Penolakan PPN naik jadi 12%, Ini Respons Anak Buah Sri Mulyani

    Ramai Penolakan PPN naik jadi 12%, Ini Respons Anak Buah Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025 ramai mendapatkan penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat. Namun, di tengah gelombang penolakan itu, kenaikan PPN masih tetap direncanakan untuk berlaku.

    Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menegaskan bahwa terkait kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah senantiasa mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan fiskal, serta aspirasi dari masyarakat luas.

    Meski dengan pertimbangan tersebut, Wahyu enggan menyampaikan secara gamblang rencana pemerintah pada tahun depan.

    “Intinya pemerintah akan menentukan pilihan yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024). 

    Ketentuan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, tercantum ketentuan terbaru terkait tarif PPN. Di mana tarif PPN naik 1% menjadi sebesar 11% yang telah mulai berlaku sejak 1 April 2022.   

    “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu.. sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis huruf b ayat (1) Pasal 7 beleid tersebut, dikutip pada Selasa (19/11/2024).

    Untuk diketahui, pemerintah mematok target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 2025 senilai Rp945,12 triliun. Target tersebut 15,4% lebih besar dari outlook tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

    Target APBN 2025 tersebut pun tercatat masih menggunakan asumsi PPN berada di angka 11%, bukan 12%. Artinya, penerimaan negara dapat jauh lebih besar jika menggunakan PPN 12%.

    Hari-hari menuju 2025, pelaku usaha was-was terhadap daya beli masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja akan semakin anjlok.

    Bahkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syansurijal mendorong agar rencana tersebut dikaji ulang. Dirinya khawatir akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat karena kenaikan pajak akan memiliki efek domino atau efek turunan.

    “Tentunya hal ini harus dihindari, apalagi kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Kenaikan harga-harga kita khawatirkan akan membuat masyarakat semakin sulit, padahal PR negara masih banyak, terutama dari sisi ekonomi kerakyatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024). 

    Setelah sebelumnya tidak ada kejelasan akan kenaikan tarif PPN tahun depan karena menunggu pergantian pemimpin negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal rencana yang berangkat dari UU HPP tetap berlanjut. 

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    Bendahara Negara tersebut pun menegaskan pihaknya tidak akan memungut PPN secara ‘membabi-buta’. Dalam hal kenaikan PPN, menjadi kebutuhan dalam menyehatkan APBN yang jumlahnya tidak sedikit.

    Pasalnya, pada saat bersamaan APBN harus menjalankan berbagai fungsi, termasuk shock absorber dalam merespon kondisi gejolak ekonomi global dan krisis finansial.