Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024). Salah satu poin utama pembahasan terkait alokasi anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Kementerian PU mengantongi anggaran 2025 sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Namun, alokasinya harus dibagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang juga instansi pecahan dari Kementerian PUPR.

    “Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin. PUPR Rp 116 (triliun), tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR. Tetap masih (sama), angkanya enggak berubah,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seusai pertemuan dengan Wamenkeu dan jajarannya, Senin (18/11/2024).

    Alokasi Anggaran

    Adapun secara alokasi, Kementerian PKP mendapat jatah Rp Rp 5,078 triliun di 2025. Besaran pagu tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Lantaran terlalu minim untuk bisa mendukung program 3 juta rumah.

    Maruarar lantas meminta tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun. Merespons itu, Diana mempersilakan Kementerian PKP usul tambahan anggaran langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    “Kalau anggaran yang kemarin untuk Perumahan kan cuman Rp 5 triliun. Sisanya nanti minta sendiri. Proses, usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang,” ujar Diana.

     

     

     

  • Ekonomi kemarin, skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi

    Ekonomi kemarin, skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Lima berita soal perekonomian yang tayang kemarin, Jumat (22/11) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari finalisasi skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi yang didapat Presiden Prabowo saat lawatannya ke Inggris.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Bahlil sebut skema subsidi BBM hampir selesai, tunggu lapor Presiden

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan formula atau skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah hampir selesai, tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara komprehensif.

    “Subsidi BBM udah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat.

    Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 110,67 juta orang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat saat Natal-Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natal-Tahun Baru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat.

    Wapres serahkan bantuan pupuk nonsubsidi kepada kelompok tani Jateng

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan pupuk nonsubsidi kepada 10 kelompok petani, saat menghadiri acara Rembuk Tani yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

    Dalam acara yang diselenggarakan oleh PT. Pupuk Indonesia dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu, Wapres Gibran antara lain menyerahkan bantuan pupuk kepada petani dari kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, dan Tengaran.

    Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024.

    “APBN #UangKita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.

    Prabowo raih komitmen investasi 8,5 miliar dolar AS Roundtable Forum

    Presiden RI Prabowo Subianto memperoleh komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar AS dari CEO Roundtable Forum di Inggris, Kamis (21/11), untuk pengembangan berbagai sektor prioritas di Indonesia.

    Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa agenda yang berlangsung di Lancaster House, London, itu mempertemukan Presiden Prabowo dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag Budi Lepas Ekspor Furnitur ke Prancis-AS Senilai US$ 70 Ribu

    Mendag Budi Lepas Ekspor Furnitur ke Prancis-AS Senilai US$ 70 Ribu

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk furnitur senilai USD 70.000 atau setara Rp 1,11 miliar di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat (22/11). Furnitur tersebut merupakan produksi PT Inkase Indo Corpora yang akan diekspor ke Prancis dan Amerika Serikat (AS).

    PT Inkase Indo Corpora adalah perusahaan furnitur yang menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok aksesori furniturnya seperti batu teraso, anyaman rotan, serta serat alami lainnya dalam aktivitas ekspornya. Perusahaan ini juga aktif membina dan melatih UMKM pemasok

    “Pelibatan UMKM sebagai pemasok menunjukkan besarnya potensi produk UMKM dalam merambah pasar ekspor. Pola kemitraan dengan UMKM dalam aktivitas ekspornya diharapkan dapat diikuti perusahaan lainnya sehingga ekspor furnitur Indonesia dapat meningkat dan merajai dunia,” ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Mendag Budi mengapresiasi dedikasi PT Inkase Indo Corpora atas komitmennya dalam berinovasi dan beradaptasi dengan permintaan buyer.

    “PT Inkase Indo Corpora telah melibatkan UMKM kecil sebagai pemasok untuk furnitur. Ini merupakan hal yang luar biasa. Artinya, UKM besar terus tumbuh berkembang dan yang kecil tidak tertinggal,” ujar Mendag Budi.

    Turut hadir Bupati Klaten Sri Mulyani dan CEO PT Inkase Indo Corpora Stefanus Husen. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardyana Listyowati hadir mendampingi Mendag Budi.

    Pada acara pelepasan ekspor, Mendag Budi mengajak pelaku UMKM untuk bergabung dalam Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) gagasan Kemendag. Program ini merupakan pendampingan UMKM dalam peningkatan kapasitas produk maupun pemasaran.

    “Dalam mempersiapkan UMKM BISA Ekspor, Kemendag memberikan pendampingan dan pelatihan agar UMKM dapat berinovasi dan selalu mampu beradaptasi untuk menghadapi tantangan pasar global,” kata Mendag Budi.

    Kemendag menyiapkan dua hal. Pertama, dari sisi produk, Kemendag mendorong peningkatan kualitas melalui pelatihan, termasuk pelatihan manajemen, untuk kebutuhan ekspor. Kedua, dari sisi pemasaran, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri yang dapat dihubungi untuk membantu memasarkan produk UMKM. Kemendag juga terus memperbanyak perjanjian dagang dengan negara mitra untuk mempermudah ekspor produk UMKM.

    “Peningkatan ekspor juga harus meningkatkan ekspor produk UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia berkisar 64 juta dan kebanyakan berumur singkat. Dari jumlah ini, rasio kewirausahaannya hanya sekitar 3,47 persen. Sementara itu, untuk menjadi negara maju, rasionya harus 10-12 persen. Rasio yang kita miliki saat ini harus kita tingkatkan,” papar Mendag Budi.

    Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), permintaan dunia untuk produk furnitur tercatat sangat menjanjikan dengan tren sebesar 15,98 persen dan nilai pasar sebesar USD 764,97 miliar. Indonesia menempati peringkat ke-21 sebagai eksportir furnitur dunia yang tren pertumbuhannya sebesar 3,63 persen dengan nilai mencapai USD 1,83 miliar pada tahun 2023.

    (akd/ega)

  • Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024.

    “APBN #UangKita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.

    Sri Mulyani merinci pemanfaatan anggaran kesehatan termasuk untuk 96,7 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati fasilitas kesehatan. Alokasi untuk program ini tercatat sebesar Rp36,8 triliun.

    Kemudian, pemberian vaksin imunisasi kepada balita Indonesia dengan alokasi Rp2,1 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan daya tahan tubuh balita yang lebih baik.

    Selanjutnya, alokasi senilai Rp12,4 miliar disalurkan untuk tambahan makanan untuk meminimalkan risiko kondisi gizi buruk kepada 19,9 ribu ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21,9 ribu balita kurus.

    Anggaran juga digunakan untuk sosialisasi dan diseminasi pengendalian Tuberkulosis (TBC) kepada 5,4 ribu orang dengan dana sebesar Rp4,8 miliar serta pemeriksaan 49,3 ribu sampel obat dan 19,3 ribu sampel makanan dengan dana Rp53 miliar.

    Pemanfaatan berikutnya yaitu untuk fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) kepada 7,2 juta keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) dengan dana Rp18,1 miliar.

    Lalu, pemenuhan alat atau obat kontrasepsi bagi 19.166 lembaga dengan anggaran Rp517 miliar, jaminan kesehatan bagi kurang lebih 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiunan senilai Rp9,3 triliun, pendanaan operasional 10.072 puskesmas senilai Rp7,1 triliun, serta bantuan operasional 3.045 balai penyuluh keluarga berencana (KB) senilai Rp2,7 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia untuk menciptakan cikal bakal generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing.

    “APBN #UangKita akan terus mendorong pemenuhan aspek kesehatan masyarakat demi mencapai visi Indonesia Emas, Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi sebesar Rp282,9 triliun hingga 31 Oktober 2024.

    “Daya saing tinggi merupakan salah satu kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu setara dengan 66,8 persen dari pagu anggaran senilai Rp422,7 triliun. Ditinjau dari pertumbuhan, realisasi anggaran infrastruktur per Oktober tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Anggaran sebesar Rp160,6 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Contoh hasil anggaran infrastruktur di antaranya pembangunan dan preservasi jalan senilai Rp37,1 triliun, untuk jembatan Rp5,4 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp3,7 triliun, dan rumah susun Rp5,2 triliun.

    Kemudian, untuk pembangunan rel kereta api Rp1,4 triliun, bandara Rp2,3 triliun, pelabuhan laut Rp3,9 triliun, konstruksi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang Rp1,8 triliun, operasional dan pemeliharaan BTS 4G di 2.806 lokasi Rp1,7 triliun, akses internet di 11.604 lokasi Rp500 miliar, kapasitas satelit 22 Gbps Rp1,2 triliun, dan 43 unit Palapa Ring Rp2 triliun.

    Anggaran juga disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun, di antaranya digunakan untuk rekonstruksi, pembangunan, dan rehabilitasi jalan sebesar Rp5,16 triliun serta pembangunan SPAM senilai Rp17,5 triliun.

    Anggaran juga digunakan untuk sejumlah pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 165.880 unit rumah senilai Rp13,7 triliun.

    Juga ada penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya senilai Rp18,6 triliun serta pendanaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani Kunci Anggaran Infrastruktur, Ini Tanggapan Ekonom – Page 3

    Sri Mulyani Kunci Anggaran Infrastruktur, Ini Tanggapan Ekonom – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah untuk menyetop sementara kucuran anggaran pembangunan infrastruktur baru. 

    Dody mengatakan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru, di luar kontrak yang sudah berjalan. Penahanan dilakukan hingga keluar peta saru arah terkait pemanfaatan uang negara untuk program prioritas milik RI 1.  

    “Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama,” ujar Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru. Meskipun itu berkaitan dengan program ketahanan dan swasembada pangan Prabowo, Kementerian PU bakal memaksimalkan infrastruktur yang sudah eksisting.  

    Pasokan Air

    Menurut perhitungannya, pasokan air dari 259 bendungan yang ada dan akan terbangun hingga 2026 sudah mencukupi untuk mengawal program swasembada pangan.

    “Dalam beberapa kali kesempatan kan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi dan air,” bebernya. 

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya ya itu saja yang kita lebih revitalisasikan. Lebih optimumkan untuk bisa menyukseskan asta cita dari Pak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air,” kata Dody. 

    Adapun alokasi uang negara untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan baru bakal disetop hingga keluar putusan dari Sri Mulyani.  “Sampai kapan, sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Sampai dikasih sama Bu Menteri Keuangan,” pungkas Dody. 

     

  • Mendag Budi Pastikan Harga Bapok Stabil Jelang Nataru Saat Meninjau Pasar Gedhe Klaten – Page 3

    Mendag Budi Pastikan Harga Bapok Stabil Jelang Nataru Saat Meninjau Pasar Gedhe Klaten – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Gedhe, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terpantau stabil dan ketersediaannya cukup. Hal itu menunjukkan kesiapan menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Mendag Budi menyampaikan hal itu saat memantau harga dan ketersediaan bapok di Pasar Gedhe hari ini, Jumat, (22/11). Turut hadir dalam pemantauan tersebut yaitu Bupati Klaten Sri Mulyani. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Nataru.

    “Setelah melihat sendiri di lapangan, harga-harga komoditas di Pasar Gedhe, termasuk beras, MINYAKITA, hingga cabai, cenderung normal. Bahkan, ada yang cenderung lebih murah. Kami harap harga terus stabil dan terjangkau masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan untuk Nataru,” kata Mendag Budi.

     

    Mendag Budi juga mengatakan, pemerintah terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan momen Nataru dapat dilewati dengan baik. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan harga bapok terus stabil setelah momen Nataru.

    Menurut Mendag Budi, dalam menjaga stabilitas harga bapok, perlu ada keseimbangan harga di pasar yang menjaga kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. “Jangan terlalu turun agar tidak memberatkan produsen dan jangan terlalu naik agar tidak memberatkan konsumen,” kata Mendag Budi.

    Dalam pantauan harga ke Pasar Gedhe hari ini, harga-harga komoditas yang terpantau stabil dibanding minggu lalu, antara lain beras premium Rp14.000/kg, beras medium Rp13.000/kg, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500/kg, gula pasir Rp16.500/kg, minyak goreng kemasan premium Rp19.000/liter, MINYAKITA Rp15.700/liter, minyak goreng curah Rp17.000/liter, dan tepung terigu kemasan premium Rp11.500/kg.

    Selanjutnya, daging sapi Rp120.000/kg, daging ayam ras Rp33.000/kg, telur ayam ras Rp24.500/kg, cabai merah keriting Rp20.000/kg, cabai rawit merah Rp20.000/kg, bawang merah Rp38.000/kg, bawang putih kating Rp42.000/kg, dan bawang putih honan Rp35.000/kg.

     

  • Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi mengatakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025 mendatang, tidak akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, kenaikan PPN 12 bisa membuat daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan dan produksi juga ikut menurun. Otomatis, kapasitas produksi perusahaan juga menurun.

    Namun, Prianto menilai pemerintah akan memberikan paket stimulus untuk dunia usaha, seperti yang dilakukan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat dinyatakan pailit.

    “Jadi saya melihat kebijakan yang akan muncul bukan di PPN secara khusus, tetapi kebijakan fiskal lainnya. Bisa dalam bentuk insentif sehingga dunia usaha tetap survive atau bahkan lebih naik lagi. Dengan demikian, otomatis tidak terjadi PHK,” pungkas Prianto kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lebih lanjut, Prianto yakin pemerintah mempunyai cara untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat atas dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia memberikan contoh, saat sektor properti dan kendaraan lesu, pemerintah memberikan paket stimulus untuk kembali menggairahkan sektor tersebut.

    “Itu dari sudut pandang pemerintah. Memang dari sudut masyarakat kadang-kadang kan PHK-nya aja. Namun, saya melihat kalau dalam proses formulasi kebijakan itu enggak sekadar itu. Harus semua faktor yang bisa memengaruhi pasti dipertimbangkan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang (UU).

    Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

    Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi Covid-19. 

    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen ini, bukan dilakukan dengan membabi buta,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

  • Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

    Penyebabnya, bendahara Negara itu mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    “Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid,” katanya kepada wartawan.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

    “Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal,” katanya.

    Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

    “Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

    Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

    “Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkas Sri Mulyani.

  • Puji Kebijakan Prabowo, Inggris Tertarik Kerja Sama Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Puji Kebijakan Prabowo, Inggris Tertarik Kerja Sama Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar atau sekitar Rp.135,2 triliun, dari kunjungannya ke Inggris.

    Di Inggris, Prabowo bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

    Prabowo menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

    “Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar dolar AS. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita,” ungkap Prabowo dalam keterangannya kepada media di London, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

    Selain itu, komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor, katanya.

    “Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita,” beber Prabowo.

    Hadiri Forum CEO

    Sebagai informasi, Prabowo diketahui menghadiri CEO Roundtable Forum yang digelar di Lancaster House, London, pada Kamis, 21 November 2024.

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir dalam forum tersebut, mengatakan bahwa para CEO sangat tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang STEM dan kesehatan.

    “Mereka ingin melihat bagaimana arah kebijakan dan komitmen Presiden terhadap investasi. Banyak yang sangat tentu saja surprise dalam artian positif mendengar sendiri dari Bapak Presiden mengenai prioritas dan komitmen terhadap clean dan efficient government itu sangat-sangat diapresiasi betul,” terang Sri Mulyani.