Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Muti, Ini Sederet Tokoh yang “Nyoblos” di Pilkada Tangsel 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Widya Victoria menyebut, ada beberapa tokoh nasional yang menggunakan hak pilihnya pada
    Pilkada Tangsel
    2024.
    Salah satunya adalah Menteri Keuangan RI,
    Sri Mulyani
    Indrawati yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 1, Sektor 3 Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren.
    “Sejak Pemilu 2019, Pilkada Tangsel 2020, Pemilu 2024, hingga Pilkada serentak saat ini, Sri Mulyani terdata memiliki hak pilih di Tangsel,” ujat Widya saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024). 
    Selain Sri Mulyani, juga ada menteri lainnya yang terdata di Pilkada Tangsel 2024, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI,
    Abdul Mu’ti
    yang mencoblos di TPS 40, Jalan Talas 5 Kelurahan PCI, Pamulang.
    Ketua KPU RI,
    Mochammad Afifuddin
    juga akan menggunakan hak suaranya di TPS 24, tepatnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.
    Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, akan menyoblos surat suara di TPS 63, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat.
    Kemudian, ada pula calon gubernur Banten nomor urut 01, Airin Rachmi Diany terdaftar di TPS 15 Pakulonan, Serpong Utara. Satu TPS dengan calon wakil wali kota Tangsel nomor urut 01, Pilar Saga Ichsan. 
    Lebih lanjut, Widya juga menyebut lokasi pemungutan suara calon wali kota nomor urut 1, Benyamin Davnie, yaitu di TPS 13, Lengkong Karya, Serpong Utara.
    Sementara kompetitornya, Ruhamaben, terdaftar di TPS 20, Pondok Cabe Udik, dan pasangannya, Shinta Wahyuni Chairuddin, terdata di TPS 76, Pamulang Barat, Pamulang.
    “Pilkada Tangsel ini memang menarik karena melibatkan sejumlah tokoh nasional yang memiliki hak pilih di wilayah ini,” ucap Widya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini dinilai dapat menekan pertumbuhan industri mamin Tanah Air.

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyampaikan, keputusan pemerintah mengerek PPN berpotensi menekan pertumbuhan industri mamin sehingga dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

    “Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi untuk menuju 8% perlu didukung semua sektor,” kata Adhi dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

    Dia menuturkan, kebijakan ini berdampak besar terhadap seluruh rantai pasok, kenaikan bahan baku, dan biaya produksi. Akibatnya, harga jasa/produk melonjak sehingga berujung pada pelemahan daya beli masyarakat dan utilitas penjualan menjadi tidak optimal.

    “Terlebih pada produk pangan yang sangat sensitif terhadap harga, masyarakat akan mengerem konsumsinya. Hal ini akan memperlambat laju konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

    Di sisi lain, pelemahan daya beli sudah mulai terlihat. Hal tersebut kata Adhi, tercermin dari konsumsi rumah tangga – yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional – menunjukkan tren pelemahan. Tercatat, konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 4,93%. 

    Dia mengatakan, industri mamin merupakan motor penggerak transaksi di berbagai pelaku ritel, baik di pasar  tradisional maupun modern. Menurutnya, peningkatan omzet dan peredaran uang melalui transaksi perdagangan dari berbagai kanal dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan negara.

    “Strategi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap penerimaan negara,” ungkapnya. 

    Selain itu, Gapmmi mengharapkan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain untuk mengerek penerimaan negara. Misalnya, dengan menerapkan ekstensifikasi PPN yang masih berpotensi besar, dibandingkan menaikkan tarif. 

    Apalagi sangat dimungkinkan dalam Undang-undang No.7/2021 pasal 7 ayat 3 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN Dibebaskan.

  • Butuh Dukungan, PPh Final UMKM Diminta Diperpanjang

    Butuh Dukungan, PPh Final UMKM Diminta Diperpanjang

    Jakarta: Pemerintah diminta memperpanjang fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, kebijakan tarif pajak 0,5 persen untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar berlaku hingga akhir 2024.
     
    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, insentif bagi UMKM ini mestinya diperpanjang. Tak hanya itu, Bhima bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah sebagai stimulus kepada para pelaku UMKM agar bisnisnya tetap bisa berjalan.
     
    “Jadi bukan hanya PPh 0,5 persen harus dicegah sehingga tidak naik tahun depan, tapi disarankan PPh UMKM itu diturunkan menjadi 0,1 sampai 0,2 persen dari omzet,” kata dia kepada media, Senin, 25 November 2024.
     
    Ia mengungkapkan, pertimbangan berikutnya adalah UMKM membutuhkan stimulus fiskal yang jauh lebih besar karena UMKM akan terkena dampak secara langsung dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM juga tengah melambat.
     
    “Jadi perlu dukungan stimulus perpajakannya berpihak kepada UMKM. Yang terpenting UMKM ini patuh dalam membayar pajak, jadi semakin rendah tarifnya dia semakin patuh membayar pajak. Kepatuhan dari sisi UMKM ini akan mendongkrak penerimaan pajak dibandingkan tarifnya dinaikan,” ujarnya.
     
    Sebagai motor penggerak perekonomian, Bhima menambahkan, UMKM harus benar-benar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Apalagi dengan serapan 117 juta tenaga kerja atau 97 persen di sektor ini, ia berharap, insentif yang lebih rendah akan memberi kepastian bagi UMKM.
     
    “Bukan hanya mencegah PPh UMKM dinaikan di 2025 tapi juga memastikan tarifnya lebih rendah lagi, sehingga serapan tenaga kerja di UMKM bisa  meningkat untuk mengompensasi terjadinya PHK di sektor industri padat karya,” kata dia.
     
    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto juga mengatakan, sebaiknya insentif ini diperpanjang mengingat UMKM masih memerlukan dukungan fiskal, khususnya UMKM di sektor-sektor yang belum pulih dari pandemi. Jika dicabut, maka beban UMKM akan bertambah dan semakin sulit bersaing dengan non-UMKM.
     
    “Insentif ini lebih ke UMKM, kalau ke pembeli/konsumennya ya sebaiknya PPN tidak perlu dinaikkan dulu, tunda sampai ekonomi membaik, tumbuh di sekitar enam persen” tambah Eko.
     

    Sebelumnya, Kementerian UMKM berencana mengusulkan perpanjangan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan perpanjangan PPh 0,5 persen dianggap penting bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar supaya tetap mendapatkan insentif pajak yang meringankan beban usaha.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani untuk memperpanjang insentif pajak ini. Saat ini, aturan tersebut masih berlaku hingga akhir 2024 sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.
     
    Adapun setelah masa tarif PPh Final berakhir, pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar atau yang memilih tidak menggunakan NPPN akan dikenakan pajak berdasarkan tarif progresif dengan rincian:

    5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta,
    15% untuk Rp60 juta–Rp250 juta,
    25% untuk Rp250 juta–Rp500 juta,
    30% untuk Rp500 juta–Rp1 miliar,
    35% untuk lebih dari Rp1 miliar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Sri Mulyani Bertemu Menkeu Inggris, Bahas Ekonomi Global hingga LPDP

    Sri Mulyani Bertemu Menkeu Inggris, Bahas Ekonomi Global hingga LPDP

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rachel Reeves di Inggris. Pertemuan bilateral itu membahas mengenai tantangan ekonomi global, tantangan perubahan iklim hingga transisi energi.

    “Kami membahas isu perekonomian global, tantangan perubahan iklim, transisi energi dan aspek pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Selain itu, keduanya juga membahas mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sri Mulyani menyebut Inggris menjadi salah satu tujuan terbanyak penerima beasiswa LPDP.

    “UK juga menjadi tujuan pendidikan banyak penerima beasiswa LPDP yang memilih belajar berbagai bidang, science – medical doctor, education, taxation, Economics and Finance dan fiscal decentralization,” jelasnya.

    Melansir Study in UK (SI-UK) Indonesia, ada berbagai faktor yang membuat banyak pelajar Indonesia memilih meneruskan pendidikan ke Inggris. Di antaranya kualitas dan reputasi Inggris sebagai pusat pendidikan global mampu memposisikan negara ini sebagai salah satu destinasi pilihan bagi pelajar yang merencanakan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

    “Selain akses ke pendidikan bertaraf internasional terbaik yang diakui dunia, belajar di Inggris Raya (UK) juga menawarkan lingkungan kondusif bagi perkembangan akademis dan pribadi,” ujar Country Director SI-UK Indonesia, Gianti Atmojo.

    Ada beberapa universitas yang tercatat populer dan sangat diminati oleh pelajar Indonesia seperti University College London (UCL), The University of Edinburgh, King’s College London (KCL), University of Glasgow, Cardiff University, University of Essex, dan Manchester Metropolitan University.

    Seiring meningkatnya minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri, SI-UK Indonesia berperan aktif dalam memperluas informasi terkait peluang untuk mengenyam pendidikan tinggi di Inggris, serta memfasilitasi generasi muda bangsa yang bercita-cita mengejar ilmu hingga ke Inggris.

    “Merupakan misi kami untuk untuk menjadi partner pendidikan yang dekat dan terpercaya, memastikan semua pelajar memiliki kesempatan dan mendapatkan dukungan penuh dalam setiap langkah proses pendidikan mereka,” tutup Gianti.

    (aid/kil)

  • Pemerintah Diminta Perpanjang Insentif Pajak buat UMKM

    Pemerintah Diminta Perpanjang Insentif Pajak buat UMKM

    Jakarta –

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kebijakan tarif pajak 0,5% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar berlaku hingga akhir 2024. Pemerintah diminta untuk memperpanjang fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% buat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, insentif bagi UMKM ini harusnya diperpanjang. Tak hanya itu, Bhima bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah sebagai stimulus kepada para pelaku UMKM agar bisnisnya tetap bisa berjalan.”Jadi bukan hanya PPh 0,5% harus dicegah sehingga tidak naik tahun depan, tapi disarankan PPh UMKM itu diturunkan menjadi 0,1 sampai 0,2% dari omzet,” kata dia, ditulis Minggu (24/11/2024).

    Ia mengungkapkan, pertimbangan berikutnya adalah UMKM membutuhkan stimulus fiskal yang jauh lebih besar karena UMKM akan terkena dampak secara langsung dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai tahun depan.

    Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM juga tengah melambat. “Jadi perlu dukungan stimulus perpajakannya berpihak kepada UMKM. Yang terpenting UMKM ini patuh dalam membayar pajak, jadi semakin rendah tarifnya dia semakin patuh membayar pajak. Kepatuhan dari sisi UMKM ini akan mendongkrak penerimaan pajak dibandingkan tarifnya dinaikkan,” ujarnya.

    Sebagai motor penggerak perekonomian, Bhima menambahkan, UMKM harus benar-benar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Apalagi dengan serapan 117 juta tenaga kerja atau 97 persen di sektor ini, ia berharap, insentif yang lebih rendah akan memberi kepastian bagi UMKM.”Bukan hanya mencegah PPh UMKM dinaikan di 2025 tapi juga memastikan tarifnya lebih rendah lagi, sehingga serapan tenaga kerja di UMKM bisa meningkat untuk mengompensasi terjadinya PHK di sektor industri padat karya,” kata dia.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto juga mengatakan, sebaiknya insentif ini diperpanjang mengingat UMKM masih memerlukan dukungan insentif fiskal, khususnya UMKM di sektor-sektor yang belum pulih dari Pandemi. Jika dicabut, maka beban UMKM akan bertambah, makin sulit bersaing dengan non UMKM.

    “Insentif ini lebih ke UMKM, kalau ke pembeli/konsumennya ya sebaiknya PPN tidak perlu dinaikkan dulu, tunda sampai ekonomi membaik, tumbuh di sekitar 6%,” tambah Eko.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM berencana mengusulkan perpanjangan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan perpanjangan PPh 0,5% dianggap penting bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar supaya tetap mendapatkan insentif pajak yang meringankan beban usaha.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani untuk memperpanjang insentif pajak ini. Saat ini, aturan tersebut masih berlaku hingga akhir 2024 sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

    Adapun setelah masa tarif PPh Final berakhir, pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar atau yang memilih tidak menggunakan NPPN akan dikenakan pajak berdasarkan tarif progresif dengan rincian:

    5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta15% untuk Rp60 juta-Rp250 juta25% untuk Rp250 juta-Rp500 juta30% untuk Rp500 juta-Rp1 miliar35% untuk lebih dari Rp1 miliar

    (kil/kil)

  • Pemerintah Telah Kucurkan Rp13,7 Triliun untuk Bangun Rumah Murah

    Pemerintah Telah Kucurkan Rp13,7 Triliun untuk Bangun Rumah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13,7 triliun untuk mendukung pembangunan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran itu digunakan untuk membangun hingga 165.880 unit rumah hingga periode Oktober 2024.   

    “Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit [hingga periode Oktober 2024],” jelas Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa program FLPP itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian yang layak.

    Untuk diketahui, semula kuota FLPP 2024 ditetapkan hanya sebesar 166.000 unit saja. Akan tetapi, pada akhir Agustus 2024 pemerintah telah resmi menambah alokasi anggaran untuk kuota FLPP naik menjadi 200.000 unit.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. 

    Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

    Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024. 

    “Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi,” pungkas Airlangga.

  • Tarif PPN 2025 Naik Jadi 12%, Indef Beri Catatan – Page 3

    Tarif PPN 2025 Naik Jadi 12%, Indef Beri Catatan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang (UU). Artinya, PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Diketahui, ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, per 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen.

    “Jadi di sini kami sudah membahas bersama bapak ibu sekalian itu sudah ada Undang-Undangnya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Pada kesempatan itu, dia menjelaskan ada beberapa golongan yang memang bisa mendapatkan PPN lebih rendah dari 12 persen. Bahkan, ada beberapa yang bisa dibebaskan tarif PPN-nya.

    “Yang PPN 12 persen dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5 (persen), 7 (persen), apalagi bisa dibebaskan atau dinol-kan,” ungkapnya.

    Dengan adanya kenaikan tarif PPN jadi 12 persen, Bendahara Negara itu melihat perlu dijaganya kesehatan APBN. Termasuk berfungsi untuk menjadi bantalan saat adanya krisis finansial global.

    “Tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga tadi kita tetap bisa, bukannya membabi buta tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya,” kata dia.

    “Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan harus merespons seperti yang kita lihat dalam episode-seperti global financial crisis, seperti terjadinya pandemi itu kita gunakan APBN,” sambung Sri Mulyani.

     

  • Warga RI Kompak Pilih Pindah ke Rokok Murah, Bea Cukai Lakukan Ini

    Warga RI Kompak Pilih Pindah ke Rokok Murah, Bea Cukai Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendeteksi terjadinya fenomena masyarakat berbondong-bondong pindah ke rokok murah alias downtrading. Fenomena ini sudah diprediksi, namun pengaruhnya terhadap penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tetap diwaspadai.

    “Downtrading itu memang faktor dari kebijakan tarif selama ini,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu, (24/11/2024).

    Askolani mengatakan Bea Cukai akan melakukan pengawasan terhadap perubahan ini. Dia mengatakan perpindahan ini harus dipastikan terjadi secara alami, bukan tipu muslihat produsen untuk menghindari tarif cukai.

    “Downtrading kalau itu memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan, tapi itu dengan kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu yang akan kami tindak,” kata dia.

    Selain itu, Askolani mengatakan akan menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi untuk membuat aturan yang lebih tepat ke depannya. “Itu jadi masukan untuk tarif ke depan, nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan kaya gimana,” kata dia.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR tentang Laporan Semester 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan cukai tembakau yang terkontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Dia mengatakan penurunan penerimaan cukai ini disebabkan karena banyak produsen rokok turun ke kelompok 3 yang tarifnya lebih murah.

    “Sehingga penerimaan cukai turun,” kata dia.

    Namun, Sri Mulyani mengatakan penurunan ini memang sesuai dengan tujuan penetapan cukai rokok. Dia mengatakan cukai ditetapkan untuk mengendalikan konsumsi tembakau.

    “Untuk cukai karena memang kita lakukan pengendalian produksi rokok, ya memang ini dampak yang diharapkan,” kata dia.

    CHT Tak Naik 2025

    Pemerintah berencana untuk tidak melakukan perubahan terhadap tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kebijakan ini mempertimbangkan pembahasan dalam RAPBN 2025 yang telah ditetapkan DPR pekan lalu.

    “Posisi pemerintah untuk kebijakan CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” kata Askolani saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

    Ia mengungkapkan, salah satu pertimbangan untuk tidak mengubah kebijakan CHT pada 2025 ialah terus munculnya fenomena down trading rokok, yakni fenomena yang terjadi ketika konsumen beralih pada produk rokok lebih murah.

    “Kebijakan CHT 2025 ini tentunya bisa mempertimbangkan down trading, yaitu dari perbedaan antara rokok golongan I dengan golongan III,” tuturnya.

    (fsd/fsd)

  • Realisasi Anggaran Infrastruktur Capai Rp282,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Realisasi Anggaran Infrastruktur Capai Rp282,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat  realisasi anggaran infrastruktur pagu 2024 telah mencapai 282,9 triliun hingga periode Oktober 2024.

    Dalam penjelasannya, realisasi tersebut telah mencapai 66,8% dari total pagu 2024 sebesar Rp422,7 triliun.

    “Untuk itu, APBN Uang Kita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” tuturnya dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Bendahara negara itu lantas merinci, sebesar Rp160,6 triliun anggaran infrastruktur dialokasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga. Di mana, realisasinya berupa pembangunan  dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan sarana air minum.

    Kemudian, digunakan pula untuk menunjang konstruksi rel kereta api, rumah susun, hingga akses internet yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

    Selanjutnya, sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah untuk melakukan rekonstruksi sepanjang 16.526 kilometer (Km) jalan, membangun 30.583 km dan merehabilitasi 1.962 km jalan lainnya.

    Ada juga, sebanyak 54.789 sambungan rumah (SR) juga diklaim telah terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Serta sebesar 3.024,79 hektare jaringan irigasi ditargetkan bisa dibangun melalui alokasi TKD tersebut. 

    “Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit rumah,” tambah Sri Mulyani. 

  • Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi anggaran infrastruktur pemerintah sejak awal tahun sampai 31 Oktober 2024 telah mencapai 66,8% dari pagu anggaran atau setara dengan Rp 282,9 triliun.

    “APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp 282,9 T hingga akhir Oktober 2024,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati), Sabtu (23/11/2024).

    Dari jumlah itu, Sri Mulyani menjelaskan sebesar Rp 160,6 triliun direalisasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Dana tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan mulai dari jalan, rel kereta, hingga rumah susun dan akses internet.

    “Berbagai pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan sarana air minum, rel kereta api, rumah susun, hingga akses internet bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Kemudian alokasi sebesar Rp 72,8 triliun direalisasikan melalui transfer pemerintah pusat ke daerah, yang mana sebagian untuk melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 16.526 km, membangun jalan sepanjang 30.583 km, dan merehabilitasi 1.962 km jalan lainnya.

    “Kemudian sebanyak 54.789 sambungan rumah juga telah terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu 3.024,79 Ha jaringan irigasi ditargetkan bisa dibangun melalui alokasi dana tersebut,” terang Sri Mulyani.

    “Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit rumah,” paparnya.

    Secara rinci, berikut daftar realisasi anggaran infrastruktur hingga 31 Oktober 2024:1. Realisasi melalui Belanja K/L (Rp 160,6 Triliun)

    – Pembangunan dan preservasi jalan Rp 37,1 triliun (progress 74,82%)
    – Pembangunan dan preservasi Jembatan Rp 5,4 triliun (progress 80,57%),
    – Penyelenggaraan SPAM Rp 3,7 triliun(progress 73,78%)
    – Pembangunan Rumah Susun Rp 5,2 triliun (progress 70,25%);
    – Rel KA Rp 1,4 triliun (progress 41,90%)
    – Bandara Rp 2,3 triliun (progress 73,75%)
    – Pelabuhan Laut Rp 3,9 triliun (progress 73,97%)
    – Konstruksi PDN di Cikarang Rp 1,8 triliun (progress 92%),
    – Operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp 1,7 triliun pada 2.806 lokasi
    – Akses internet Rp 0,5 triliun untuk 11.604 lokasi
    – Kapasitas satelit Rp 1,2 triliun sebesar 22 Gbps
    – Palapa Ring Rp 2,0 triliun sebanyak 43 unit

    2. Realisasi Transfer ke Daerah (Rp 72,8 Triliun)

    – Jalan Rp 5,16 triliun: untuk rekonstruksi 16.526 km, pembangunan 30.583 km, dan rehabilitasi 1.962 km
    – SPAM sebanyak 54.798 sambungan rumah (SR), Jaringan Irigasi ditargetkan 3.024,79 Ha (Rp 17,5 triliun)

    3. Realisasi melalui Pembiayaan (Rp 49,1 Triliun)

    – FLPP Rp 13,7 triliun untuk pembiayaan perumahan sebanyak 165.880 unit rumah
    – PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 18,6 triliun, untuk penyelesaian JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) tahap I, dan JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung
    – Pendanaan LMAN Rp 7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Ini semua adalah peran APBN #UangKita untuk terus mendorong peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur. Bersama membangun, menuju Indonesia Maju..!” pungkas Sri Mulyani.

    Lihat juga Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

    (hns/hns)