Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak

    Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan.

    “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    Sementara belanja negara, sambungnya, dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

    Belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

    “Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun,” katanya.

    Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

    “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.

    (fby/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sri Mulyani Target Pendapatan Negara Rp 3.005 T di 2025

    Sri Mulyani Target Pendapatan Negara Rp 3.005 T di 2025

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan tersebut diperoleh melalui pengumpulan sumber penerimaan negara yakni dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dalam mengejar berbagai potensi penerimaan. Pemerintah akan tetap menjaga iklim investasi.

    Sementara untuk penerimaan negara baik dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan.

    Ia juga menyampaikan bahwa bagi kelompok masyarakat yang mampu dan menikmati hasil pembangunan diminta untuk bergotong-royong memenuhi kewajibannya.

    “Bagi mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan kesehatan termasuk subsidi, termasuk pembebasan pajak,” katanya. di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kemudian, pemerintah akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dari ancaman praktik penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan.

    “Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian,” katanya

    (rrd/rrd)

  • Sri Mulyani: Penyusunan DIPA 2025 Lebih Cepat dan Efisien Berkat Teknologi – Page 3

    Sri Mulyani: Penyusunan DIPA 2025 Lebih Cepat dan Efisien Berkat Teknologi – Page 3

    Salah satu fokus utama adalah penataan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur, yang terkait langsung dengan program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi, serta ketahanan energi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden terpilih,” ujarnya.

    Sri Mulyani berharap bahwa penyelesaian DIPA dan alokasi transfer ke daerah untuk tahun 2025 dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan begitu, di awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat segera merasakan manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disusun dan diimplementasikan secara tepat waktu.

    “Kami mengharapkan agar DIPA, kementerian, lembaga, dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

  • Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

    “APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

    Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

    Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

    “Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.

     

  • Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

    Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan perumahan.

    “APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan konsultasi bersama presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas secara optimal,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun pada APBN 2025, dengan beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penciptaan lumbung pangan nasional.

    Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang inklusif.

    Di sisi lain, pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan dikelola secara adil dengan menjaga iklim investasi.

    Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. “Hal ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi pengelolaan treasury,” jelas Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara belanja pusat dan daerah serta efektivitas anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. “APBN adalah instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak serta krisis,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani Klaim Daya Beli Terjaga, Inflasi RI Salah Satu Terendah di Dunia

    Sri Mulyani Klaim Daya Beli Terjaga, Inflasi RI Salah Satu Terendah di Dunia

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa perekonomian Indonesia pada 2024 dalam kondisi yang baik di tengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang, serta konflik di berbagai wilayah dunia.

    Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc).

    “Inflasi di bulan November 2024 adalah 1,55 persen yoy. Termasuk terendah di dunia,” kata Sri Mulyani di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kemudian, ia menjelaskan bahwa tingkat konsumsi masyarakat juga masih terjaga, ekspor menunjukkan peningkatan, neraca perdagangan Indonesia surplus.

    “Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur dan juga sektor perdagangan dan konsumsi,” katanya.

    Dengan kondisi yang masih relatif baik pada 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencapaian tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di 2025.

    “Dengan pencapaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 atau 5 tahun ke depan,” katanya.

    (rir/rir)

  • Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah.

    “Setelah hampir dua bulan kabinet Merah Putih menjabat hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita. Yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    “Hal ini merupakan simbol dari dimulainya APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” sambungnya.

    Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju negara makmur Indonesia Emas tahun 2045,” ungkapnya.

    Prabowo mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut diwarnai oleh ketegangan peperangan persaingan ketat antara negara-negara besar.

    “Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi-ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar,” kata Prabowo.

    Karena itu, kata Prabowo, Indonesia patut waspada dan juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara saat ini berada dalam keadaan yang damai. “Janganlah kita pernah menganggap bahwa perdamaian dan stabilitas itu adalah hal yang biasa.
    Dalam kondisi bangsa sekarang kawasan yang stabil damai merupakan hal yang tidak biasa,” katanya.

    (abd)

  • Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo secara resmi telah menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada Kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Penyerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Untuk itu bapak Presiden dengan hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur,” katanya.

    Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun dalam masa peralihan transisi hasil pemilu 2025. Di mana proses penyusunannya pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.

    “Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas baru,” katanya.

    Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini lantaran dinilai sebagai tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggungjawab.

    Ia mengatakan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat, perekonomian di dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan serta krisis perang.

    “Ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sistemnya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.

    Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahan panagan dan energi dan perumahan.

    Sementara untuk alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.

    Kemudian target pendapatan negara 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun – Page 3

    Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun – Page 3

    Anggaran itu akan dipergunakan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

    “Program unggulan 2025 telah ditampung dalam APBN melalui program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa,” tutur Sri Mulyani.