Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp  401,8 triliun pada akhir November 2024, atau 1,81% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu masih di bawah target defisit sepanjang 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,9% dari PDB.

    “Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah di Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun, maka 76,8% dari target defisit dalam UU APBN 2024,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Saat APBN defisit, realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp 2.492,7  triliun atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan periode yang sama, penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%.

    Meski hanya tumbuh tipis, Sri Mulyani menyebut, pencapaian ini termasuk positif karena penerimaan negara sudah mengalami tekanan hingga Agustus 2024. Saat ini pendapatan negara baru memasuki momentum positif.

    “Pendapatan negara mengalami tekanan luar biasa besar sampai Agustus, sehingga untuk mendapatkan positif growth, kami harapkan terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun pada akhir November 2024. Angka ini sudah 87% dari pagu belanja APBN 2024.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023, terjadi pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 15,3%. “Realisasi belanja negara mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 15,3%,” terang dia.

    Saat APBN defisit, tercatat keseimbangan primer sebesar Rp 47,1 triliun. Menurut menkeu, hal ini harus terus dijaga agar kinerja APBN tetap optimal.

  • Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan Indonesia harus memiliki lumbung pangan di tingkat nasional hingga desa guna mewujudkan swasembada. 

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024), ketika memberikan arahan terkait dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2025.

    Seperti diketahui, swasembada pangan merupakan salah satu target prioritas pemerintahan Prabowo sekaligus juga swasembada energi. 

    “Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan, kita harus punya lumbung pangan nasiional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa,” ujarnya, dikutip Rabu (11/12/2024). 

    Prabowo berpesan bahwa lumbung pangan adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang orang Indonesia selama ribuan tahun.

    Dia menyebut zaman dulu setiap desa memiliki lumbung pangan, termasuk setiap suku dan daerah di Indonesia. 

    “Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Prabowo lalu mengatakan bahwa setiap desa harus mempunyai tanah yang diamankan untuk dijadikan lumbung pangan. 

    “Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” ujarnya. 

    Adapun pada sisi swasembada energi, Prabowo juga menekankan bahwa target itu merupakan prioritas pemerintahannya.

    Menurutnya, Indonesia merupakan satu dari tiga negara di dunia yang memiliki sumber energi terbarukan selain Brasil dan Kongo. 

    “Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu. 

    Target Prabowo itu pun telah dicantumkan dalam APBN 2025, di mana belanja negara ditetapkan total sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Perinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan APBN 2025 mendukung prioritas pemerintah Prabowo yang meliputi swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. 

    Belanja tertinggi dialokasikan untuk pendidikan, yaitu Rp724,3 triliun.

    Kemudian, belanja kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, ketahanan pangan Rp144,6 triliun serta Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun. 

  • Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Sumber Foto: Antara

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

    Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

    Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

    Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam struktur APBN Tahun 2025 ditujukan untuk sektor pendidikan, bukan bidang pertahanan, seperti negara lainnya, yakni Amerika Serikat dan India.

    “Banyak negara alokasi terbesarnya dalam APBN adalah pertahanan, demikian Amerika Serikat, demikian India, alokasi terbesarnya adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” kata Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden mengatakan bahwa sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat dan India mengalokasikan porsi terbesar dalam anggaran belanja mereka pada bidang pertahanan.

    Berbeda dengan itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengalokasikan porsi terbesar pada APBN Tahun 2025 pada sektor pendidikan. Hal itu karena Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan.

    Kepala Negara menilai bahwa perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat hanya strategi maupun langkah perantara menuju kebangkitan ekonomi.

    “Di ujungnya, pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.

    “Kalau saudara perhatikan, alokasi (anggaran) yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalo tidak salah ini alokasi terbesar dalam sejarah kita,” kata Presiden.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Dari total belanja itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun.

    “Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita,” kata Sri Mulyani.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 8,9 persen pada tahun 2025, dari sebelumnya  sebesar Rp665,02 triliun pada 2024.

    Adapun rincian dari anggaran pendidikan pada 2025 termuat dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Prabowo pada 30 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

    Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

    “Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

    Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar. 

    “800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah,” ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta. 

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (
    medical check up
    ) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.
    Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.
    Beberapa di antaranya, yakni renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
    Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 919,9 triliun.
    “(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” ucap dia.
    Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
    Adapun belanja negara Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan begitu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
    Ia menekankan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
    Khusus belanja kesehatan, pemerintah mematok alokasi Rp 218,5 triliun. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
    “Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp 71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi,” jelas Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

    Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

    “Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mencegah hal tersebut yakni dengan memanfaatkan program Core Tax melalui teknologi digital, serta penyempurnaan program CEISA untuk bea cukai.

    Bahkan, lanjut Menteri Keuangan di tiga presiden itu menyebut, penegakan hukum bakal menjadi jalur yang turut ditempuh.

    “Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” ungkap Sri Mulyani.

    Adapun pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP.

    Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar pemerintahannya mewaspadai kebocoran penerimaan negara dari tindakan-tindakan ilegal. 

    “Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo berpesan agar pemerintah mengurangi pemborosan keuangan negara serta kebocoran. Dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah memfokuskan belanja untuk kepentingan rakyat. 

    “Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif, saya ajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya,” kata Prabowo.

  • Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung penguatan SWF atau Sovereign Wealth Fund untuk membiayai APBN 2025 yang telah ditetapkan dengan defisit senilai Rp616,2 triliun.

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Target defisit tersebut tercatat menjelaskan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dari target defisit 2024 yang senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

    “Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya.

    Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati.

    Pihaknya akan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.

    SWF adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen dengan tujuan mendapatkan return, gain, atau pendapatan jenis lain.

    Dana pokoknya dapat berasal dari APBN, penerimaan seperti penerimaan migas, atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

    Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang ‘menganggur’ dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh imbal hasil yang bermanfaat. Saat ini, SWF di Indonesia dikelola melalui Indonesia Investment Authority (INA).

    Selain mengandalkan SWF yang dikelola INA untuk menambal defisit, Sri Mulyani juga berharap kinerja pembiayaan investasi yang diberikan ke BUMN dapat memangkas total pembiayaan utang 2025. 

    Di mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

    Di mana pembiayaan investasi tahun depan terbesar kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp59,5 triliun.

    Adapun pada tahun depan, Sri Mulyani berencana menarik utang baru senilai Rp775,87 triliun dengan pembiayaan investasi sejumlah Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp5,44 triliun. 

    Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber pendapatan baru melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan tersebut disebut-sebut akan mengelola dana yang berasal dari INA dan aset milik 7 BUMN.

  • Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menetapkan anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check up) gratis sebesar Rp3,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun,” katanya.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan prioritas lainnya adalah renovasi sekolah yang anggarannya dipatok sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat pada 2025 dipatok Rp2.701,4 triliun dengan beberapa program pembangunan prioritas, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial (perlinsos).

    Anggaran MBG dipatok sebesar Rp71 triliun, anggaran pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan anggaran ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun di mana penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

    “APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi,” katanya.

    (fby/sfr)

  • Sri Mulyani Ingin Anggaran Makan Gratis Rp71 T Gerakkan Ekonomi Daerah

    Sri Mulyani Ingin Anggaran Makan Gratis Rp71 T Gerakkan Ekonomi Daerah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

    Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

    Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

    Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” katanya.

    (fby/sfr)