Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenko Polhukam; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Tim ini berjumlah 13 orang dan bekerja pada 15-17 Oktober. Mereka melakukan kajian ke lima desa yang disebut sebagai desa fiktif. Namun, lima desa itu dirahasiakan namanya.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan, kajian tim ini menyatakan, desa yang mereka kunjungi bukanlah fiktif, melainkan desa yang sedang dalam proses penataan adminitrasi. Dia menambahkan, lima desa ini sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    UU ini mengatur syarat pembentukan desa. Turunan UU ini, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penataan desa yang salah satu syaratnya adalah mencantumkan jumlah penduduk.

    Nata menerangkan, tim gabungan ini melakukan investigasi soal aliran dana desa yang masuk ke sana. Namun, dia belum bisa menerangkan hasil kajian tim tersebut sebab masih belum tuntas. Ketika Kemendagri menemukan adanya penyelewangan dana desa, tindakan tegas pun akan dilakukan.

    “Kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalau persoalan administrasinya ada yang keliru ini, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa. 

    “Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November.

  • Eks Staf Sri Mulyani Bicara Penurunan PPN Jadi 8 Persen di Vietnam

    Eks Staf Sri Mulyani Bicara Penurunan PPN Jadi 8 Persen di Vietnam

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membahas soal penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Vietnam dari 10 persen menjadi 8 persen.

    Topik itu dibahas lewat cuitan di media sosial X resminya @prastow, di tengah ramai pembicaraan tentang wacana pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang bakal diberlakukan mulai 2025.

    Ia menyebut pemerintah Vietnam resmi memperpanjang penurunan tarif PPN dari 10 persen ke 8 persen untuk jenis barang dan jasa tertentu sampai dengan 30 Juni 2025.

    Penurunan tarif tersebut berlaku untuk sektor penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, pendidikan dan pelatihan, agrikultur, manufaktur dan pengolahan, dan perumahan sosial.

    Menurut Prastowo, Indonesia lebih maju dibanding Vietnam dalam hal besaran fasilitas PPN di beberapa sektor tersebut dibandingkan Vietnam. Jika Vietnam menerapkan PPN 8 persen, Indonesia malah memungut 0 persen alias bebas PPN untuk sektor-sektor tertentu.

    “Bahkan (Indonesia) di agrikultur banyak yg mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Termasuk sektor pendidikan. Yang kalah di manufaktur atau industri pengolahan. Ini (sektor manufaktur atau industri pengolahan) dampak penggandanya besar jika ada fasilitas,” cuit Prastowo, Rabu (11/12).

    [Gambas:Twitter]

    Pemerintah akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan dengan dalih menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025. Belakangan, Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang mewah.

    Sementara itu, pemerintah Vietnam menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025. Kebijakan diskon PPN ini berlaku sejak 2022.

    Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.

    Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar atau sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.

    Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

    (del/pta)

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksi Makin Bengkak Imbas PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksi Makin Bengkak Imbas PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja perpajakan atau tax expenditure yang akan pemerintah keluarkan pada 2025 berpotensi bengkak Rp78,3 triliun sebagai imbas dari semakin bertambahnya objek yang pemerintah bebaskan dari pajak.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memproyeksikan angka tambahan tersebut akan mendorong kenaikan belanja perpajakan dari target awal senilai Rp445,5 triliun pada 2025 (Nota Keuangan). Artinya, belanja pajak akan tembus ke angka Rp523,8 triliun. 

    Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap barang-barang mewah—di samping pemerintah telah membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok. 

    Dengan demikian, barang maupun jasa yang seharusnya mengalami kenaikan tarif menjadi 12%, tarifnya akan tetap 11%. 

    Menurut hitungan Fajry, PPN yang dapat diserap dari objek barang mewah hanya senilai Rp1,7 triliun. Sementara potensi penerimaan negara dengan PPN 12% kepada objek PPN pada umumnya, senilai Rp80 triliun. 

    “Jadi besaran tambahan tax expenditure jika tarif PPN hanya naik pada objek PPnBM saja adalah Rp80 triliun dikurang Rp1,7 triliun sama dengan Rp78,3 triliun,” jelasnya, Kamis (12/12/2024). 

    Fajry menjelaskan PPN dikenakan secara luas, baik dari objek dan tarif. Perlakuan yang berbeda akan dihitung sebagai belanja perpajakan. 

    Dengan kata lain, meski pemerintah membebaskan pajak bahan pokok, jasa kesehatan, maupun pendidikan kepada masyarakat, namun pemerintah tetap harus membayarnya dan disebut sebagai belanja perpajakan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dalam kebijakan PPN 11%, pemerintah telah membebaskan masyarakat untuk tidak bayar pajak terhadap pembelian barang pokok dan berbagai jasa. 

    Akibatnya, pajak yang tidak dapat dikumpulkan dari masyarakat tersebut mencapai Rp231 triliun.

    Sama halnya akan terjadi dengan PPN 12%. Mulai dari beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusun nami, listrik, dan air, tarif PPN-nya adalah 0%. 

    “Jadi kalau kita perkirakan tahun depan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun rupiah,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Adapun perlakuan berbeda untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tercermin bahwa belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2% dari total belanja perpajakan tahun 2022 yang senilai Rp323,5 triliun. 

    Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

  • Cerita Bahlil Desak Sri Mulyani Anggaran Pipa Gas: Berhitungnya Minta Ampun!

    Cerita Bahlil Desak Sri Mulyani Anggaran Pipa Gas: Berhitungnya Minta Ampun!

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya membangun pipa gas. Bahli bahkan sempat mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyetujui anggaran untuk program tersebut.

    Ia bercerita sempat menyindir Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa menteri yang tidak setuju membangun pipa gas maka dia adalah menteri yang tidak setuju kedaulatan energi. Pada akhirnya bendahara negara tersebut menyetujui permintaan Bahlil.

    “Alhamdulillah kemarin kita sudah berjuang kepada Menteri Keuangan yang berhitungnya minta ampun. Saya katakan kepada Ibu Menteri. Hari ini Menteri siapa yang tidak setuju untuk membangun pipa gas maka dia adalah menteri yang tidak setuju untuk kedaulatan energi,” kata Bahlil di acara Bimbingan Teknis Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

    “Begitu aja kita buat, dan Alhamdulillah kemarin dia sudah setuju untuk menyetujui anggaran ESDM untuk kita bangun pipa lingkar Jawa dan Sumatera agar 2027 jaringan gas kita bisa jalan dengan pipa yang dibangun oleh negara,” sambung Bahlil.

    Menurut Bahlil, produksi gas di beberapa wilayah sebenarnya sudah surplus. Hanya saja jaringan pipanya kurang memadai sehingga perlu segera dibangun. Rencananya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten, Jawa Barat dan sebagian Sumatera bakal menjadi proyek percontohan pembangunan pipa gas.

    “Sekarang ini gas kita surplus di Jawa Timur, tapi pipanya tidak ada yang bisa kita bawa ke Jawa Barat. Andaikan pun ada itu sedikit. Di kawasan industri di Batang waktu kami dirikan di tahun 2021, itu kawasan industri nya bagus, tapi jaringan pipanya nggak masuk,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menyatakan, industri LPG penting dibangun di Tanah Air untuk mengurangi jumlah impor. Meskipun, banyak juga kendala untuk merealisasikan itu misalnya tentangan dari pihak importir.

    Bahlil menuding importir khawatir akan rugi jika industri LPG berhasil dibangun di Indonesia. Namun, yang jelas Bahlil ingin agar industri tersebut berhasil dibangun di Indonesia.

    “Saya buka aja, karena kalau kita berhasil membangun industri LPG dalam negeri berapa potensi loss daripada importir LPG? Saya tahu ini bermain dengan sedikit ngeri-ngeri sedap, tapi saya harus mengatakan bahwa ini kita harus hentikan cara-cara ini. Kita menyetop mengurangi impor LPG dengan membangun industri LPG dalam negeri,” tutup Bahlil.

    (ily/ara)

  • PPN Naik 1% di Januari 2025, Bagaimana Dampaknya ke APBN?

    PPN Naik 1% di Januari 2025, Bagaimana Dampaknya ke APBN?

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto bicara soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Dia memastikan kebijakan tersebut tetap akan berlaku pada 1 Januari 2025, meski menuai penolakan.

    Prabowo menyebut kebijakan PPN 12% di 2025 adalah amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Karena itu, pemerintah bakal tetap melaksanakannya.

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ucap Prabowo.

    Kendati demikian, penyesuaian tarif PPN 12% akan berlaku selektif, hanya untuk barang mewah. Jadi untuk rakyat menengah ke bawah, kata Prabowo, akan tetap dilindungi.

    “Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil, ya,” tuturnya.

    Adapun keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pekan lalu.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran terkait kriteria barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% yakni yang selama ini kena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, ada juga peluang untuk pemerintah memperluas cakupannya.

    “Tadi diskusinya yang pertama itu yang selama ini kena PPnBM. Lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11%,” beber Dasco usai melakukan pertemuan dengan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12).

    Dasco menyebut barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12% seperti mobil dan hunian mewah. Adapun barang kena pajak yang tergolong mewah yakni barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

    Sedangkan untuk barang lainnya masih akan dikenakan pajak 11%. “Barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%,” terangnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan terkait implementasi rencana kenaikan PPN, maka perlu dicari titik keseimbangan dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, serta penerimaan negara itu sendiri.

    “Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat antara mengenakan, mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya. Tapi in tentunya akan diumumkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dia menyebut Prabowo menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini. Khususnya dalam mencari jalan tengah yang tepat antara menjaga penerimaan negara, serta perimbangan antara dunia usaha dan daya beli masyarakat.

    Kenaikan Tarif PPN 1% Kerek Penerimaan Negara

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebijakan penyesuaian tarif PPN mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebut APBN sebagai instrumen penyerap kejut (shock absorber) perekonomian, maka harus dijaga kesehatannya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan tujuan kenaikan PPN guna mengoptimalisasi penerimaan negara, dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

    Terkait hal ini, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengungkapkan kenaikan PPN 1% akan dapat meningkatkan penerimaan pajak di pos penerimaan APBN. Lebih lanjut, kenaikan penerimaan PPN diharapkan menaikkan rasio pajak.

    “Kenaikan rasio pajak tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengatur belanja negara di APBN. Jadi, pemerintah punya keleluasaan melakukan redistribusi pajak untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya kepada detikcom.

    Hal senada disampaikan Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar. Fairy memperkirakan kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan berefek positif terhadap penerimaan pajak. Dia pun memprediksi tambahan penerimaan dari kenaikan PPN 12% dapat menyumbang lebih dari Rp 80 triliun ke kas negara.

    Hal ini mempertimbangkan penerimaan kas negara yang mencapai Rp 80,08 triliun hingga akhir Maret 2023, usai pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% sejak April 2022. Karena itu, dia menduga potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 akan lebih besar dari kenaikan tarif PPN 11% pada 2022. Di samping itu, dengan adanya kenaikan harga-harga di tahun depan maka otomatis besaran penerimaan PPN akan meningkat.

    “Kemungkinan akan lebih besar karena pada tahun 2022 diimplementasikan dari bulan April. Dan juga ada dampak dari kenaikan harga atau inflasi,” ujar dia dikutip dari laman Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

    Daftar Barang dan Jasa Tidak Kena PPN 12%

    Susu: susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan mauoun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.Buah-buahan: Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading selain dikeringkan.Sayur-sayuran: sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah dan dibekukan, termasuk juga sayuran segar yang dicacah.Ubi-ubian: ubi segar baik yang sudah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading.Bumbu-bumbuan: segar, dikeringkan namun tidak dihancurkan atau ditumbu.Gula konsumsi: gula Kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.

    Daftar Barang Kena PPN 12%

    Barang kena PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut objek yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 Ayat 1.

    Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.Impor BKP.Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

    (prf/ega)

  • Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024. APBN disebut mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun atau setara dengan 1,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
     
    Meski mencatatkan defisit, angka tersebut masih di bawah total defisit anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, yaitu sebesar Rp 522,8 triliun.  Defisit ini mencerminkan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah.
     
    “Defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu 11 Desember 2024.
    Meskipun terdapat defisit, dari sisi keseimbangan primer, APBN 2024 masih mencatatkan surplus sebesar Rp 47,1 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi.
     
    “Dalam APBN KiTA 2024, total defisit anggaran dalam undang-undang disebutkan mencapai Rp 522,8 triliun, jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” jelas Sri Mulyani.
     
    Baca juga: Gunakan APBN, Sri Mulyani Jamin Kesejahteraan Guru Meningkat

    Pendapatan Negara Naik Tipis 1,3%

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga November 2024, pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun. Angka ini meningkat 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan tersebut bersumber dari:

    Pajak,
    Bea Cukai,
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Rp 2.492,7 triliun ini artinya sudah 89% dari target yang ditetapkan dalam UU APBN. Kenaikan sebesar 1,3% ini menunjukkan tren yang positif,” ujar Sri Mulyani.

    Belanja Negara Melonjak 15,3%

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 mencapai Rp 2.894,5 triliun. Jumlah ini meningkat tajam sebesar 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencakup 87% dari pagu anggaran. Komponen belanja negara meliputi:

    Belanja Kementerian/Lembaga (K/L),
    Belanja Non K/L,
    Transfer ke Daerah.

    “Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3%. Ini yang nanti akan terlihat dalam posturnya,” ujarnya. 

    Postur APBN 2024

    Postur APBN 2024 memberikan gambaran tentang kondisi keuangan negara:

    Defisit: Rp 401,8 triliun (di bawah target Rp 522,8 triliun).
    Pendapatan Negara: Rp 2.492,7 triliun (naik 1,3% yoy).
    Belanja Negara: Rp 2.894,5 triliun (naik 15,3% yoy).
    Surplus Keseimbangan Primer: Rp 47,1 triliun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    ERA.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2024) seperti dilansir dari Antara.

    Dia lantas merinci, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikann beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

  • Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan

    Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait pihaknya yang belakangan ini kerap menghindari serta enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, Menkeu mengungkapkan bahwa intensitas pekerjaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tinggi saat akhir tahun dan pergantian pemerintahan menjadi alasan utama.

    “Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kami memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kami sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12). 

    Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama tim Kemenkeu tengah fokus menyelesaikan berbagai tugas, salah satu fokus utamanya adalah persiapan dan penyesuaian untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menyoroti perubahan dalam struktur kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kementerian yang dipimpinnya harus melakukan realokasi anggaran serta penugasan badan akun anggaran yang baru. Tugas ini mencakup pemecahan anggaran sekaligus persiapan implikasinya untuk tahun 2025.

    “Makanya kemarin DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu sudah diserahkan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam dua minggu terakhir kami harus melakukan realokasi dan meng-asign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru, dan kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025,” ujarnya pula.

    Meskipun demikian, pihaknya tetap menyadari kebutuhan media untuk memperoleh informasi serta memastikan bahwa hubungan baik dengan media tetap terjaga meski keterbatasan waktu membuatnya jarang memberikan pernyataan.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menggarisbawahi bahwa tahun ini menjadi periode yang sangat sibuk, karena faktor penutupan anggaran dan transisi pemerintahan.

    Ia bercerita, biasanya akhir tahun sudah cukup menyibukkan dengan berbagai keputusan penting terkait pelaksanaan APBN, termasuk penghitungan penerimaan negara saat penutupan tahun.

    “Tahun ini ditambah lagi kesibukannya, karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024 dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya,” ujar Menkeu itu pula.

    Sumber : Antara

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini dihadapkan pada situasi ekonomi global yang sangat dinamis. Menurutnya, Indonesia harus mampu menempatkan diri dengan tepat dalam merespons kondisi perekonomian global yang terus berubah.

    “Saat ini, situasi ekonomi global sangat dinamis, dipengaruhi oleh tensi geopolitik, ketegangan dalam keamanan global, serta pergerakan nilai mata uang. Terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden terpilih AS, Donald Trump, yang memiliki dampak signifikan terhadap banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menjelaskan, dinamika perekonomian global tersebut berpengaruh pada kebijakan fiskal, moneter, serta penetapan tingkat suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) yang ditunda. Hal ini juga memengaruhi perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk 2025, yang kini harus lebih diperhatikan.

    Belakangan ini, Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS dan mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi negara-negara anggota BRICS. Salah satu kebijakannya adalah penerapan tarif 100% terhadap negara-negara yang tidak menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi utama. Kebijakan ini diperkirakan akan menguatkan nilai dolar AS, yang berdampak pada pelemahan mata uang lainnya, termasuk Rupiah Indonesia.

    Selain itu, Trump juga mengambil langkah populis dengan memangkas pajak korporasi. Kebijakan tersebut dinilai “bullish” bagi pasar bisnis, mengingat dampaknya yang positif terhadap kenaikan pasar saham AS, tetapi sebaliknya bagi Indonesia.

    “Oleh karena itu, kita justru harus mengharapkan penurunan pasar saham AS, karena hal ini dapat memengaruhi aliran modal (capital flow), terutama di negara-negara emerging,” jelas Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan terus memantau dan mengantisipasi disrupsi dalam ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, dengan harga komoditas yang sangat volatil akibat gangguan pada rantai pasokan (supply chain shock). Selain itu, tren penguatan dolar AS dan kemungkinan aliran modal yang kembali ke AS juga menjadi perhatian utama.

    Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perekonomiannya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup optimistis, terutama dengan adanya program prioritas yang digagas oleh Prabowo Subianto, seperti program penguatan sektor pangan dan energi terbarukan yang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

    Selain kebijakan AS, faktor iklim juga turut memengaruhi kondisi ekonomi global saat ini. Harga minyak yang belum menunjukkan tren kenaikan signifikan dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait peraturan perubahan iklim yang sedang dikaji di tingkat global.

    Ke depan, belum ada langkah mengenai arah ketidakpastian perekonomian global, yang akan memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus bekerja keras, terutama dengan adanya agenda akhir tahun dan realokasi anggaran untuk pemerintahan baru yang sedang berlangsung.