Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran menteri terkait akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk 2025 di kantornya pada Senin, (16/12/2024). 

    Pengumuman ini juga akan mencakup keputusan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang sebelumnya direncanakan hanya untuk objek pajak barang mewah. 

    “Teman-teman wartawan diundang hari Senin jam 10 di sini [kantor Kemenko Perekonomian] untuk paket ekonomi,” ujarnya kepada media massa, Jumat (13/12/2024).

    Bukan hanya soal PPN 12% yang selama ini menjadi topik pembicaraan terhangat, paket ekonomi tersebut kabarnya juga akan mencakup kebijakan yang bersifat nonperpajakan, seperti program anyar maupun insentif pada 2025.

    Airlangga yang pada sore tadi telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan paket kebijakan akan berisi nasib dari PPh Final UMKM. 

    Adapun, diskon PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2022 ini seharusnya berakhir pada Desember 2024. 

     “Paket ada yang nonperpajakan juga. Dalam bentuk paket ada yang insentif. Tunggu hari Senin,” lanjutnya. 

     Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut detail paket ekonomi yang akan diumumkan Senin depan. 

    Selain yang telah disebutkan Airlangga, publik juga tengah menanti kebijakan mengenai subsidi energi dan kelanjutan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) baik sektor properti maupun otomotif. 

    Terkait subsidi energi, pemerintah berencana menggunakan skema baru, yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Rencananya, subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Kriteria penerima BLT nantinya akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko bidang Perekonomian, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal 2025 pada pekan depan, Senin (16/12/2024).

    Hal itu diungkap Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2024).

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah bakal ikut mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonomi lain, sekaligus mengumumkan perincian kebijakan PPN 12%.

    Adapun mengenai payung hukum peraturan teknis amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bakal dituangkan dalam dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Pemerintah (PP).

    “Payung hukumnya ada PMK, ada yang PP,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Airlangga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak bakal berdampak ke bahan pokok penting, karena sejatinya bahan pokok penting tidak terkena PPN.

    Pria yang pernah menjadi Menteri Perindustrian itu irit berbicara terkait dengan kebijakan PPN 12% yang akan diumumkan pekan depan.

    “Nanti diumumkan di kantor Kemenko. Nanti kami undang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah amanat dari UU HPP yang diteken pada 2021. Sebelumnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% sudah lebih dulu diterapkan pada April 2022.

  • Pemerintah Bakal Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Senin Pekan Depan

    Pemerintah Bakal Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Senin Pekan Depan

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya akan mengumumkan soal kenaikan PPN 12 persen. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya akan mengumumkan soal kenaikan PPN 12 persen . Pengumuman tersebut akan dilakukan pada Senin, 16 Desember 2024.

    Airlangga yang baru selesai rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dipimpin Presiden Prabowo Subianto melakukan finalisasi kenaikan PPN.

    “Ini akan dimatangkan lagi dan perhitungan akan difinalisasi dan akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang. Soal PPN dan paket ekonomi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Baca Juga

    Pengumuman, kata Airlangga, akan dilaksanakan di kantor Menko Perekonomian. Dirinya juga akan mengundang para awak media.

    “Nanti diumumkan di kantor kemenko, nanti kami undang,” kata Airlangga.

    Airlangga menyebut nantinya kenaikan PPN 12 persen akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP)

    “Ada yang PMK dan PP,” ungkapnya.

    (rca)

  • Harga Rokok Sampoerna, Marlboro hingga Gudang Garam Naik Mulai 1 Januari 2025, Cek Detailnya

    Harga Rokok Sampoerna, Marlboro hingga Gudang Garam Naik Mulai 1 Januari 2025, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan harga jual eceran atau HJE rokok konvensional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kebijakan ini akan berdampak kepada pabrikan rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum, hingga Gudang Garam Cs. 

    “Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulisnya, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

    Sri Mulyani menuliskan bahwa peraturan terkait rokok tersebut perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. 

    Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang seharusnya dilakukan penyesuaian pada tahun depan. 

    Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan menaikkan HJE sementara tarif cukai produk tembakau tersebut tetap sama. 

    Menilik lampiran beleid yang diteken pada 12 Desember 2024, tercatat tidak semua jenis rokok mengalami kenaikan harga jual. 

    Hanya rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang mengalami kenaikan HJE. 

    Kenaikan tertinggi secara persentase pada jenis SKT atau SPT Golongan II dan III yang masing-masing naik 15,03% dan 18,62%. Di mana harganya masing-masing naik dari Rp865 per batang atau gram menjadi Rp995 dan dari Rp725 menjadi Rp860. 

    Sementara Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), dan Cerutu (CRT) tidak mengalami kenaikan harga jual. 

     

    Berikut daftar harga jual eceran (HJE) rokok 2025 (per batang atau per gram)

    Jenis 
    Golongan
    HJE 2024
    HJE 2025 

    SKM 
    I
    Paling rendah Rp2.260
    Paling rendah Rp2.375

    II
    Paling rendah Rp1.380
    Paling rendah Rp1.485

    SPM
    I
    Paling rendah Rp2.380
    Paling rendah Rp2.495

    II
    Paling rendah Rp1.465
    Paling rendah Rp1.565

    SKT atau SPT 
    I
    Lebih dari Rp1.980
    Lebih dari Rp2.170

    Paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980
    Paling rendah Rp1.555 sampai dengan Rp2.170

    II
    Paling rendah Rp865
    Paling rendah Rp995

    III
    Paling rendah Rp725
    Paling rendah Rp860

    SKTF atau SPTF 
    tanpa golongan 
    Paling rendah Rp2.260
    Paling rendah Rp2.375

    KLM

    Paling rendah Rp950
    Paling rendah Rp950

    Paling rendah Rp200
    Paling rendah Rp200

    TIS
    tanpa golongan
    Lebih dari Rp275
    Lebih dari Rp275

    Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275
    Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275

    Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180
    Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180

    KLB
    tanpa golongan
    Paling rendah Rp290
    Paling rendah Rp290

    CRT 
    tanpa golongan 
    Lebih dari Rp198.000
    Lebih dari Rp198.000

    Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000
    Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000

    Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000
    Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000

    Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000
    Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000

    Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500
    Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500

    Sumber: Kemenkeu, diolah

  • Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong optimalisasi Indonesia Nasional Single Window/INSW yang salah satu tujuannya menekan ICOR ke target angka 4.

    INSW yang merupakan sistem penanganan dokumen terkait ekspor impor, akan membuat proses perdagangan internasional menjadi sangat mudah, efektif dan efisien.  

    Sri Mulyani menyebutkan perbaikan sistem, integrasi dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pelayanan, dapat mengurangi biaya dan waktu serta memberikan kepastian ekspor impor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  

    “Jadi bisa mengurangi biaya dan waktu dan memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor-impor. Iya [ini salah satu untuk menurunkan ICOR],” ujarnya kepada media massa usai Rapat Koordinasi INSW, Kamis (12/12/2024).  

    ICOR menjadi salah satu prasyarat agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai cita-cita Prabowo Subianto, yakni 8%.  Saat ini, level ICOR yang tinggi masih menjadi tantangan. Pasalnya dengan investasi yang kini sebesar 30% dan ICOR 6,5, wajar jika pertumbuhan ekonomi tertahan di 5%. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,5%.  

    Apabila nilai ICOR tak berubah tetap 6,5, untuk mencapai pertumbuhan sesuai target Prabowo Subianto yakni 8%, perlu peningkatan investasi hingga 52%. Padahal jika ICOR lebih rendah seperti negara lain di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5%.  

    Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah meningkatkan digitalasasi sistem INSW berguna untuk meningkatkan produktivtias dan membuat penyederhanaan terhadap seluruh entitas usaha, utamnya dari segi perizinan dan biaya kepabeanan.  

    Dengan demikian, waktu tunggu kapalnya lebih cepat, barang tidak perlu menumpuk lagi, dan arus moda menjadi lebih lancar. 

    Kemudian juga integrasi dari sistem halal kepada INSW di mana diperlukan secara teknis berupa data center di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memungkinkan traceability dari produk halal. 

    Di sisi lain, perbaikan INSW diharapkan dapat menekan biaya logistik yang masih berada di atas 10%, ke level single digit. 

    “Perbaikan ini akan sangat berdampak pada penurunan ICOR,” tuturnya. 

    Meski demikian, Airlangga dan pihaknya belum melakukan kajian terkait berapa angka ICOR yang dapat dipangkas dari perbaikan INSW tersebut. 

  • Kondisi Dunia Gelap, Begini Komentar Prabowo, SBY dan Sri Mulyani

    Kondisi Dunia Gelap, Begini Komentar Prabowo, SBY dan Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja menuai komentar dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Berikut pandangan mereka terkait ‘dunia gelap’ sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia.

    A. Prabowo Subianto
    Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golongan Karya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. Dalam sambutannya, kepala negara bicara mengenai kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

    “Saudara-saudara, dunia sedang tidak sedang baik-baik saja, geopolitik negara besar ini sedang tegang, sedangkan kita bersyukur kita nonblok, kita bebas aktif, kita tidak ikut ke mana-mana. Tapi kita tetap waspada, kita tidak boleh pecah, tidak boleh diadu domba,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Ia berpesan untuk terus menjaga kerukunan, kerukunan antarumat beragama, suku, kelompok etnis, dan antarras. Prabowo menekankan kepada seluruh pihak untuk tidak boleh terpecah belah hingga terpancing. Sebabnya perdamaian merupakan tanggung jawab pemimpin.

    “Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Pemimpin harus beri contoh. Kita harus bersyukur kita dalam kondisi saat ini,” ujar Prabowo.

    “Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit, perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihat berita tiap hari, tiap malam, bagaimana negara bisa sebuah negara bisa hancur bisa pecah, puing-puing habis, kota habis, peternakan habis, kehidupan, karena tidak arifnya para pemimpin,” lanjutnya.

    Selain itu, Prabowo juga mengingatkan tidak semua kekuatan dunia memiliki iktikad baik. Sehingga ia meminta semua pihak untuk waspada dan terus menjaga kerukunan.

    “Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci, di bidang politik kita tidak boleh membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali ke kepribadian kita dari seluruh suku, kita diajarkan nenek moyang kita, bermusyawarah, berundinglah,” tuturnya.

    Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pemerintahannya, terutama mengatasi kekayaan negara yang bocor. Ia berpesan ke semua pihak untuk tidak pernah menyimpang dari aturan.

    “Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terbanyak kekayaan kita ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining. Ilegal itu manipulasi laporan, gak mau bayar pajak, kewajiban negara, menerima fasilitas negara, menerima memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan,” tegasnya.

    B. Sri Mulyani Indrawati
    Sri Mulyani menggambarkan situasi dunia yang kembali gelap karena dinamika politik dan ekonomi serta ketegangan di berbagai kawasan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia.

    “Situasi ekonomi global sungguh saat ini terus mengalami dinamika luar biasa,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12/2024) petang.

    Kewaspadaan tersebut meliputi situasi pada negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selepas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

    Hubungan negara maju dengan blok China dan Rusia juga menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan rantai pasok perdagangan dan komoditas. Di sisi lain juga ada ketegangan di Timur Tengah dan gejolak pada negara Amerika Latin.

    “Dinamika politik dan keamanan ini memberi pengaruh sangat nyata terhadap tren ekonomi dunia,” jelasnya.

    Pada pasar keuangan, Sri Mulyani melihat ada perubahan seiring dengan ketidakpastian suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR).

    “Kita selalu dengar sepanjang 2024 bahwa FFR akan higher for longer dan mulai turun dan sudah mulai melakuan beberapa prediksi penurunan sekarang dengan munculnya dinamika politik dan security global penambahan penurunan ini menjadi tertunda,” terang Sri Mulyani.

    Ini membuat kebijakan fiskal dan moneter dari beberapa negara akhirnya tertahan, menunggu perkembangan terbaru.

    “Semuanya harus tertunda terhenti untuk lihat perkembangan situasi politk yang mempengaruhi demand supply dan dinamika harga maupun nilai tukar tentu ini pengaruhnya ke nilai tukar dan exchange rate,” pungkasnya.

    C. Susilo Bambang Yudhoyono
    SBY juga mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit. Hal tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

    “Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware dunia sekarang ini memang makin complex dan complicated, rumit dan ruwet,” kata SBY saat menerima penghargaan kategori Lifetime Achievement dari CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (11/12/2024)

    Pada era perang dingin, SBY menjelaskan kelompok terbagi atas blok barat dan timur. Konflik Timur Tengah juga jelas antara kelompok Arab berhadapan dengan Israel.

    “Sekarang tidak seperti itu. Anatomi berubah dengan pesat sehingga menimbulkan kompleksitas dibanding era dulu,” ujarnya.

    Pascaera perang dingin berakhir, konsolidasi atau bulan madu antar pimpinan negara juga berjalan baik. SBY kala itu sebagai presiden menyaksikan hangatnya pertemuan pimpinan negara besar, baik Amerika Serikat, China, Rusia dan negara di kawasan Eropa.

    “Sekarang no more, never again,” tegas SBY.

    Hal itu dikarenakan banyak bermunculan kelompok baru yang justru memicu tensi geopolitik. Salah satunya BRICS yang memuat isu ekonomi dan politik.

    SBY meminta semua waspada karena bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan aktivitas dunia usaha.

    “Ini tatanan baru new world order yang kesekian, new normal dunia kita sekarang ini kita bisa menentukan sikap dengan baik,” paparnya.

    SBY meyakini Prabowo memahami dengan jelas persoalan tersebut. Indonesia bisa menyiapkan grand strategy agar mampu menempatkan kepentingan Indonesia dengan cermat.

    (miq/miq)

  • Daftar Barang Kena PPN 12 Persen Diumumkan Pekan Depan

    Daftar Barang Kena PPN 12 Persen Diumumkan Pekan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah akan mengumumkan daftar barang yang terkena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada pekan depan.

    Hal itu dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail, karena ini berkaitan dengan APBN, keadilan, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi yang perlu diseimbangkan. Beberapa arahan dan diskusi terus kami lakukan, dan ini dalam tahap finalisasi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12).

    “Kami akan segera mengumumkan bersama dengan Menko Perekonomian mengenai keseluruhan paket, tidak hanya terkait dengan PPN 12 persen,” sambung dia.

    Bendahara negara itu memastikan kenaikan PPN jadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Sementara, barang dan jasa yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat luas akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

    “Saya ulangi lagi, barang-barang yang tidak terkena PPN tetap akan dipertahankan, tetapi PPN 12 persen akan diberlakukan hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah,” terangnya.

    Ia merinci barang dan jasa yang akan tetap dibebaskan dari PPN 12 persen adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami.

    Begitu juga listrik dan air katanya tidak dikenakan PPN.

    Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah amanat Undang-Undang yang akan dijalankan berdasarkan asas keadilan dan tentu mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Bahkan tahun depan, negara diprediksi kehilangan potensi penerimaan hingga Rp265 triliun karena selama ini bebas PPN.

    “Jika kita perkirakan, nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN untuk tahun ini mencapai Rp231 triliun. Meskipun Undang-undang menyebutkan PPN 11 persen, banyak barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN. Hal yang sama juga akan diterapkan jika PPN naik menjadi 12 persen. Kami memperkirakan pembebasan PPN pada tahun depan akan mencapai Rp265,6 triliun,” pungkasnya.

    (sfr/sfr)

  • Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN

    Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis ditutup tergelincir di tengah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024.

    Pada akhir perdagangan Kamis, rupiah turun 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp15.945 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.919 per dolar AS.

    “Realisasi defisit anggaran pemerintah meningkatkan risiko pengelolaan fiskal,” kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/12).

    Diketahui, APBN mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per November 2024. Itu masih di bawah target Undang-undang APBN.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belanja negara tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Sedangkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy.

    Di sisi lain, Rully menuturkan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) November Amerika Serikat (AS) yang naik menjadi 2,7 persen dan imbal hasil (yield) obligasi AS juga naik.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis merosot ke level Rp15.939 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.905 per dolar AS. 

    Sumber : Antara

  • Upah minimum nasional naik rata-rata 6,5 persen pada 2025

    Upah minimum nasional naik rata-rata 6,5 persen pada 2025

    Jumat, 29 November 2024 20:06 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) bersiap memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

    Presiden Prabowo Subianto bersiap memberikan pengumuman usai memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri) memberikan pengumuman usai memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (tengah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) memberikan pengumuman usai memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

    Presiden Prabowo Subianto berjalan setelah memberikan pengumuman usai memimpin rapat terbatas terkait upah minimum 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

  • Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    GELORA.CO –  Pemerintah melakukan penarikan utang baru Rp 483,6 triliun hingga akhir November 2024 dalam upaya menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah utang tersebut mencakup 74,6 persen dari APBN.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan angka total itu didominasi Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 437,2 triliun atau 65,6 persen terhadap APBN. Sedangkan pinjaman mencapai nilai Rp 46,4 triliun atau (252,9) persen terhadap APBN.

     

    Sementara itu, pembiayaan non-utang seperti dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun sumber non-utang lainnya terealisasi sebesar minus Rp 54,8 triliun per November 2024. Menurut Thomas, angka ini masih berada dalam level terkendali dan pemerintah berfokus menjaga kesinambungan anggaran.

     

    “Secara umum, berbagai langkah pengendalian pembiayaan telah diimplementasikan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 Desember 2024.

     

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menambahkan, upaya untuk menjaga pencapaian target pembiayaan tetap berada di jalurnya. Hal ini dilakukan dengan memastikan cost of fund tetap efisien dan risiko terkendali.

     

    Adapun, total realisasi pembiayaan anggaran per 30 November 2024 adalah sebesar Rp 428,8 triliun atau 82 persen dari APBN.

     

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni November 2023, pembiayaan anggaran dengan utang mengalami peningkatan. Tercatat per November 2023 penarikan utang adalah sebesar Rp 333,4 triliun atau 79,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Rincian APBN 2023.

     

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN per 30 November 2024 mengalami defisit sebanyak Rp 401,8 triliun. Jumlah itu mencakup 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.

     

    Di dalam Pasal 7 UU APBN 2024, tercatat bahwa di APBN tahun ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun. Hal ini berarti besaran defisit APBN per November 2024 merupakan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam undang-undang.

     

    Jika dihitung dari ukuran produk domestik bruto (PDB), angka defisit Rp 401,8 triliun berarti minus 1,81 persen dari PDB.

     

    Sri Mulyani mencatat walaupun postur APBN mengalami defisit bulan ini, tetapi keseimbangan primer masih mengalami surplus Rp 47,1 triliun.