Tag: Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Sidak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta saat Libur Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya melakukan kunjungan mendadak (sidak) ke Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu (28/12/2024).

Dalam unggahannya di Instagramnya, @smindrawati, Sri Mulyani membagikan video singkat penyidakan tersebut. Dia hadir bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan kedatangannya ke Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kesiapsiagaan layanan unit-unit Kementerian Keuangan menghadapi rangkaian Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Dia mengaku berdialog langsung dengan banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang akan dan pulang dari luar negeri. Sri Mulyani mengaku menanyakan kesan dan pesan mereka atas pelayanan Bea Cukai.

Tak hanya itu, bendahara Negera itu juga menyaksikan penanganan barang bawaan penumpang mulai dari pemindaian awal, Indonesian Customs Declaration (e-CD), penanganan Red Zone, registrasi IMEI, payment point, hingga sistem monitoring control room yang semuanya beroperasi tanpa henti.

“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan paling prima dari seluruh punggawa Kementerian Keuangan,” tulis Sri Mulyani dalam keterangan di Instagram @smindrawati, Sabtu (28/12/2024).

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan puncak pergerakan penumpang pesawat terbang selama masa Natal jatuh pada 22 Desember yaitu sebanyak 301.488 penumpang atau naik 3,92% dari momen yang sama tahun lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengklaim kenaikan jumlah pergerakan penumpang pesawat tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket sebesar 10% selama 16 hari pada masa angkutan Nataru 2024/2025.

28/12/2024 18:56
Jelang Penerapan PPN 12%, Kunjungan ke Mall Diramal Naik 15% Selama Nataru 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (Appbi) memperkirakan rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 naik dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), meski ada sentimen penerapan PPN 12%.

Ketua Umum Appbi Alphonzus Widjaja menyampaikan, tingkat kunjungan selama momen Nataru 2024/2025 secara rata-rata meningkat sebesar 15% dibanding tahun lalu.

“Menjelang Natal yang lalu dan sampai dengan tahun baru nanti diperkirakan meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun lalu [yoy],” kata Alphonzus kepada Bisnis, Sabtu (28/12/2024).

Jelang implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) 12% mulai Januari 2025, Alphonzus menyebut bahwa hingga saat ini belum terlihat pengaruh yang signifikan atas kebijakan tersebut terhadap tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan.

Menurutnya, terjadinya peningkatan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan hingga saat ini lebih dipicu oleh momen Nataru 2024/2025.

“Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan ke Pusat Perbelanjaan sampai dengan saat ini lebih disebabkan oleh momen Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, para peritel dan pusat perbelanjaan menyelenggarakan beragam program promo belanja dan berbagai acara maupun atraksi dalam upaya untuk memaksimalkan penjualan dalam kesempatan terakhir sebelum menutup 2024.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah mulai Januari 2025 akan mengimplementasikan PPN menjadi 12%. Kenaikan pajak ini diberlakukan untuk kriteria barang dan jasa tertentu.

“Jadi pelaksanaan UU harus tetap menjaga asas keadilan. Ini tidak terkecuali bagi kita dalam menjalankan. meski tidak pernah sempurna, tapi kita terus berusaha keras untuk terus menyempurnakan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/12/24).

Namun, terdapat daftar barang dan jasa yang dikecualikan mengalami peningkatan, bahkan bebas dari pemungutan pajak.

Diantaranya, kebutuhan pokok sehari-hari, barang dan jasa di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi umum, jasa tenaga kerja, keuangan dan asuransi, serta rumah sederhana, pemakaian listrik dan air minum.

28/12/2024 15:14
Momen Dua Polisi Sempat Dikepung Mahasiswa Aksi Tolak PPN 12 Persen di Jakarta Megapolitan 27 Desember 2024

Momen Dua Polisi Sempat Dikepung Mahasiswa Aksi Tolak PPN 12 Persen di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dua anggota polisi sempat dikepung oleh mahasiswa dari aliansi
BEM Seluruh Indonesia
(SI) di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024) sekitar pukul 18.17 WIB.
Momen tersebut terjadi saat polisi berusaha meminta massa untuk meninggalkan lokasi aksi dan diduga hendak mengambil kunci mobil komando mahasiswa.
Salah satu anggota polisi yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus yang terlihat mengenakan kemeja batik berwarna hitam dengan corak putih.
Ia ditemani oleh seorang anggota yang mengenakan kemeja putih kotak-kotak.
Meskipun tidak mengenakan seragam, keduanya terlihat mengalungkan alat handy talkie (HT).
“Polisi ada tindakan represif, mau mengambil kunci mobil komando. Ini bukan hanya menindas masyarakat, tapi mobil komando kita mau diambil juga,” ujar D, salah satu mahasiswa, saat dikonfirmasi di lokasi aksi.
“(Orangnya) bapak-bapak pakai baju batik. Satu botak, bawa dua HT,” kata D lagi.
Setelah massa dipaksa mundur, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro memberikan keterangan kepada awak media terkait insiden tersebut.
Kedua polisi tersebut pun sudah kembali bersama anggota yang lain.
“Itu dinamika di lapangan, artinya semua petugas siap untuk melayani sejak sore hari, namun demikian dinamikanya seperti tadi, namun kami tidak mengamankan (menangkap massa),” kata Susatyo di depan Kawasan Monumen Nasional, Jumat malam.
Dalam aksi tersebut, massa BEM SI menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPN sebesar 12 persen.
Para demonstran hadir mengenakan almamater dan membawa bendera yang menampilkan identitas BEM dari berbagai kampus, seperti BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Mereka juga menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa lainnya.
Mereka juga membawa poster berisi tuntutan dan aspirasi, termasuk salah satu yang bertuliskan, “Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,” dengan gambar siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 21:02
Jalan Medan Merdeka Kembali Lancar Usai Aksi Mahasiswa Tolak PPN 12 Persen Megapolitan 27 Desember 2024

Jalan Medan Merdeka Kembali Lancar Usai Aksi Mahasiswa Tolak PPN 12 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jalan Medan Merdeka
Barat menuju Jalan Gajah Mada sudah dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan bus Transjakarta.
Jalan tersebut sempat ditutup karena aksi
unjuk rasa mahasiswa
di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024) siang.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, lalu lintas di sekitar area aksi sudah kembali lancar pada pukul 20.07 WIB.
Namun, jalan di depan Gedung Sapta Pesona masih tampak basah karena penggunaan water cannon oleh polisi untuk membubarkan massa aksi.
Bus Transjakarta juga telah beroperasi normal dan kembali menurunkan serta menaikkan penumpang di halte Monumen Nasional (Monas).
Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Tugu Tani dan jalan menuju Jalan MH Thamrin juga terpantau lancar.
Dalam aksi demonstrasi hari ini, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (
BEM SI
) menolak
PPN 12 persen
.
Mereka hadir mengenakan almamater dan membawa bendera yang menunjukkan identitas BEM dari masing-masing kampus.
Beberapa di antaranya adalah BEM Universitas Negeri Jakarta, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Massa juga menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa lainnya.
Selain bendera, mereka membawa poster berisi tuntutan dan aspirasi.
“Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,” tulis massa dalam salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 20:29
Polisi Bubarkan Aksi Demo Mahasiswa Pakai "Water Cannon" dan Sekompi Pasukan Megapolitan 27 Desember 2024

Polisi Bubarkan Aksi Demo Mahasiswa Pakai “Water Cannon” dan Sekompi Pasukan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi membubarkan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menggunakan
water cannon
dan satu kompi pasukan polisi dari aksi tolak
PPN 12 persen
di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).
Massa mulai dipukul mundur sejak pukul 19.18 WIB. Saat itu, barisan mahasiswa yang tadinya berada di depan dinding beton pembatas masih berusaha bertahan menghadapi semburan air.
Namun, langkah para mahasiswa ini perlahan mundur seiring dengan dimajukannya mobil
water cannon
.
Tak hanya itu, sekompi polisi lengkap dengan tameng dan pentungan terus dikomandokan untuk maju selangkah demi selangkah.
Semburan air dari
water cannon
semakin meningkat intensitasnya dan mulai diarahkan ke arah mahasiswa. Tadinya, semburan air dibuat melebar dan tidak menghantam keras mahasiswa.
Massa dipukul mundur hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan, mendekati Balai Kota. Saat itu, Jalan Medan Merdeka Selatan masih dibuka dan dilewati kendaraan. Oleh karena itu, semburan
water cannon
dihentikan.
Namun, anggota polisi masih maju untuk mendorong massa. Sekitar pukul 19.24 WIB, massa membubarkan diri. Demo malam ini pun telah berakhir.
Dalam aksi hari ini, massa BEM SI menolak PPN 12 persen.
Mereka mengenakan almamater dan membawa bendera yang menampilkan identitas BEM kampus mereka.
Beberapa di antaranya adalah BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Massa juga menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa lainnya.
Selain bendera BEM kampus, mereka membawa poster berisi tuntutan dan aspirasi.
“Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,”
bunyi salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 20:29
Bentrok dengan Polisi Saat Demo Tolak PPN 12 Persen, Kepala Mahasiswa Berdarah Megapolitan 27 Desember 2024

Bentrok dengan Polisi Saat Demo Tolak PPN 12 Persen, Kepala Mahasiswa Berdarah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang mahasiswa terluka di bagian kepala dalam bentrokan dengan polisi yang membubarkan demo di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).
Mahasiswa asal Depok ini mengalami luka di dahi sebelah kiri karena diduga terkena pentungan seorang polisi di lokasi aksi.
“Tadi kena (pukul) pas dipukul mundur. Padahal, kita cuma ini doang (demo),” ujar Andra (21), mahasiswa STEI SEBI saat ditemui di Jalan Medan Merdeja Selatan.
Ahmad juga melihat ada sejumlah polisi yang memukul dan menendang massa yang merupakan mahasiswa.
“Tadi, mereka (polisi) ada yang nendang ada yang (memeragakan seperti memukul),” kata Ahmad lagi.
Saat ditemui awak media, dahi Ahmad mengeluarkan darah. Beberapa temannya hendak membersihkan luka Ahmad dan menghentikan aliran darahnya.
Sebagian massa juga mengutuk perilaku polisi yang telah membuat kepala temannya terluka.
Berdasarkan pantauan di lokasi, polisi mulai mengerakkan pasukan dengan
water cannon
sekitar pukul 19.16 WIB. Saat itu, massa yang berusaha bertahan tapi mereka mulai terpukul mundur perlahan.
Dalam aksi hari ini, massa BEM SI melakukan aksi menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Mereka mengenakan almamater sambil membawa bendera bergambar identitas BEM kampus mereka. Beberapa yang terlihat adalah BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Sembari mengisi ruang di lokasi aksi, massa terdengar menyanyikan lagu “Buruh Tani”. Mereka juga menyanyikan lagu perjuangan para mahasiswa.
Bersama dengan bendera BEM kampus, massa juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan aspirasi mereka.
“Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,” tulis massa dalam salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 20:16
Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Aksi Mahasiswa Tolak PPN 12 Persen Megapolitan 27 Desember 2024

Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Aksi Mahasiswa Tolak PPN 12 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi menggunakan
water cannon
untuk membubarkan mahasiswa dari aliansi
BEM Seluruh Indonesia
(SI) yang menolak
PPN 12 persen
.
Aksi ini berlangsung di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, water cannon mulai dioperasikan sekitar pukul 19.00 WIB.
Semburan air yang digunakan kali ini bersifat melebar, berbeda dari sebelumnya yang menyasar satu arah.
Sekitar pukul 19.06 WIB, satu kompi polisi yang mengenakan helm dan tameng perisai maju ke depan barisan mahasiswa yang masih bertahan di lokasi.
Mahasiswa terus berteriak “revolusi” saat menghadapi polisi dan semburan air.
Beberapa di antara mereka terlihat menggunakan payung untuk berlindung dari air.
“Tugasmu untuk mengayomi, pak polisi, pak polisi,” kata orator dari atas mobil komando.
Sebagian mahasiswa tampak melemparkan botol ke arah polisi sebagai respons terhadap semburan air dari water cannon.
Dalam aksi hari ini, massa BEM SI menolak PPN 12 persen.
Mereka hadir mengenakan almamater dan membawa bendera yang menampilkan identitas BEM kampus mereka.
Beberapa di antaranya adalah BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Massa juga menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa lainnya.
Selain bendera BEM kampus, mereka membawa poster berisi tuntutan dan aspirasi.
“Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,” tulis massa dalam salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 19:37
Massa Demo Tolak PPN 12 Persen Enggan Bubar, Polisi Pajang "Water Cannon" di Depan Mahasiswa Megapolitan 27 Desember 2024

Massa Demo Tolak PPN 12 Persen Enggan Bubar, Polisi Pajang “Water Cannon” di Depan Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi memarkir mobil
water cannon
di hadapan mahasiswa dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) yang enggan membubarkan aksi penolakan
PPN 12 persen
di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).
Berdasarkan pantauan di lokasi, pada pukul 18.45 WIB, dinding beton pembatas sudah dibuka sebagian. Sebuah mobil
water cannon
diparkir persis di hadapan barisan massa aksi.
Di depan mobil
water cannon,
terlihat satu kompi polisi berseragam lengkap dengan helm dan tameng perisai.
Sementara, mahasiswa masih enggan meninggalkan lokasi aksi. Mereka malah memutar lagu “Buruh Tani” untuk membakar semangat.
Para mahasiswa ini berdiri sekitar 5-10 meter di depan beton pembatas jalan.
Tak hanya berhadapan dengan mobil
water cannon
, di belakang barisan mahasiswa juga terparkir sebuah mobil polisi berukuran besar.
Mobil
water cannon
dipasang semenjak pukul 18.30 WIB. Saat itu, polisi meminta massa untuk meninggalkan lokasi aksi karena jam untuk berdemonstrasi hanya hingga pukul 18.00 WIB.
Dalam aksi hari ini, massa BEM SI melakukan aksi menolak
PPN 12 Persen
.
Mereka mengenakan almamater sambil membawa bendera bergambar identitas BEM kampus mereka. Beberapa yang terlihat adalah BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
Sembari mengisi ruang di lokasi aksi, massa terdengar menyanyikan lagu “Buruh Tani”. Mereka juga menyanyikan lagu perjuangan para mahasiswa.
Bersama dengan bendera BEM kampus, massa juga membawa sejumlah poster berisikan tuntutan dan aspirasi mereka.
“Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu,” tulis massa dalam salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Ekonomi Sri Mulyani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 19:09
Cara Wajib Pajak Login Coretax yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah menerapkan praimplementasi sistem pajak baru Coretax pada 16 Desember sampai 31 Desember 2024. Sistem tersebut akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan selama proses praimplementasi, wajib pajak bisa melakukan login ke sistem Coretax.

“Harapannya adalah, saat implementasi nanti wajib pajak tidak menemui kesulitan penggunaan aplikasi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sendiri adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Dengan begitu, sistem perpajakan diklaim menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan coretax merupakan bagian dari reformasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan sistem yang ada saat ini. Dengan sistem ini, wajib pajak akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan otomatis dan digital.

Salah satunya, kata Sri Mulyani, adalah cara pelaporan SPT yang saat ini dilakukan mandiri melalui website pajak, nantinya akan otomatis dengan Coretax. Dengan begitu wajib pajak tak perlu lagi lapor SPT sendiri.

“Pada dasarnya Coretax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan, di mana wajib pajak bisa lakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis, dan transparansi akun wajib pajak akan meningkat,” jelas Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (31/7).

Lantas bagaimana wajib pajak login sistem Coretax?

Coretax DJP dapat diakses oleh Wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online pada tautan https://www.pajak.go.id/coretaxdjp dengan langkah sebagai berikut:

-Masukkan “ID Pengguna”, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
-Masukkan “Kata Sandi” DJP Online
-Masukkan kode captcha
-Klik tombol “Login”

Setelah melakukan log in, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut:

-Pilih “Tujuan Konfirmasi” (“Surat Elektronik” atau “Nomor Gawai”) dan masukkan alamat posel (email) jika memilih “Surat Elektronik” atau nomor gawai jika memilih “Nomor Gawai”
-Masukkan kode captcha
-Centang “Pernyataan”
-Klik tombol “Kirim”
-Periksa posel atau SMS yang berisikan tautan ubah kata sandi yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan pengirim posel atau SMS tersebut adalah domain @pajak.go.id (untuk posel) atau “DJP” (untuk SMS)
-Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan kata sandi

Saat melakukan perubahan kata sandi, Wajib Pajak juga diminta mengisi frasa sandi (passphrase). Passphrase disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.

Dengan telah dibuatnya kata sandi baru dan passphrase, maka Wajib Pajak sudah dapat log in ke Coretax DJP. Namun, dalam tahap praimplementasi, fitur Coretax DJP masih dibatasi.

Wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh layanan Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

Sementara, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online atau Wajib Pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, permintaan akses digital dan aktivasi NIK menjadi NPWP dapat dilakukan melalui Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

(fby/sfr)

27/12/2024 18:49
Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025 pada Jumat (27/12).

Hasilnya, pemerintah sepakat menukar utang SBN jatuh tempo 2025 yang dipegang oleh BI dengan SBN baru.

Melalui skema tersebut, pemerintah menerbitkan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,25 triliun.

Adapun SUN tersebut akan jatuh tempo secara bertahap mulai 2025, dengan nilai utang jatuh tempo sebesar Rp100 triliun pada tahun depan.

Terkait dengan utang jatuh tempo tersebut, pemerintah bersama BI sepakat untuk menukarkan SBN yang jatuh tempo dengan SBN baru dengan menggunakan mekanisme bilateral debt switch.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

“SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (27/12).

Ia pun menegaskan mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.

Lebih lanjut, pemerintah juga berencana mengelola defisit APBN 2025 dengan strategi pembiayaan yang berhati-hari.

Adapun defisit APBN 2025 adalah sebesar Rp616 triliun atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

“Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik,” jelas Ramdan lebih lanjut.

Ia menjelaskan strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

“Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan,” terang Ramdan.

(del/sfr)

27/12/2024 16:40