LHKP PP Muhammadiyah Minta Presiden Terbitkan Perppu Batalkan PPN 12 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP)
Muhammadiyah
meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Persiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (
PPN
) 12 persen.
Rekomendasi ini dikeluarkan LHKP PP Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam bersama Majelis Hukum dan HAM, Majelis Pemberdayaan Masyarkat PP Muhammadiyah dan para ahli yang membidangi sektor terdampak PPN pada 30 Desember 2024.
Kompas.com
telah mengkonfirmasi rekomendasi tersebut kepada Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Selasa (31/12/2024).
“Pertama, kepada Presiden Republik Indonesia, dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan menerbitkan Perppu atau peraturan lainnnya untuk membatalkan kebijakan kenaikan pajak
PPN 12 persen
, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” tulis rekomendasi dari LHKP PP Muhammadiyah.
Rekomendasi kedua, meminta DPR-RI melakukan upaya serius mereformasi perpajakan dengan Undang-Undang Perpajakan yang mencerminkan keadilan sosial, progresif dan mengedepankan keberlanjutan ekonomi.
LHKP PP Muhammadiyah juga menyebut, harus ada kepastian perpajakan yang berpihak pada rakyat banyak, bukan sekadar memenuhi target fiskal jangka pendek atau mengakomodasi kepentingan tertentu.
“Pencegahan penindakan korupsi serta upaya konnstitusional untuk perampasan aset tindak pidana korupsi juga memiliki kontribusi besar dibandingkan dengan mengejar pajak dari masyarakat menengah ke bawah,” tulis LHKP PP Muhammadiyah.
Rekomendasi ketiga, meminta masyarakat dan pelaku usaha berperan aktif mendukung reformasi perpajakan yang lebih inklusif dan adil.
Pelaku usaha diharapkan patuh pajak dan memberikan masukan yang baik terhadap kebijakan perpajakan agar tercipta sistem yang adil bagi semua pihak.
“Sehingga dapat menopang agenda mendesak bangsa yaitu menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua,” tulis LHKP PP Muhammadiyah.
Sebagai informasi, pemerintah akan menaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen terhitung 1 Januari 2025.
Sore ini, Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menggelar rapat internal untuk membahas mengenai rencana penerapan kebijakan ini.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan PPN itu diperlukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.
“Kenaikan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” kata dia dalam konferensi pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Kebijakan kenaikan PPH ini, kata Sri, bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.
Mengutip kemenkeu.go.id, barang dan jasa kategori mewah atau premium itu seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.
Kata Menteri Sri, setiap melakukan pemungutan pajak, pemerintah selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong.
“Disebut berkeadilan karena kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sri Mulyani Indrawati
-
/data/photo/2024/12/25/676bcf1a75aef.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
LHKP PP Muhammadiyah Minta Presiden Terbitkan Perppu Batalkan PPN 12 Persen
-
/data/photo/2024/12/31/6773b5e6d55dc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Tiba di Kemenkeu Sore Ini, Bakal Umumkan PPN 12 Persen?
Prabowo Tiba di Kemenkeu Sore Ini, Bakal Umumkan PPN 12 Persen?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto tiba di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, iring-iringan mobil dinas Presiden Prabowo tiba melalui gerbang utama Kemenkeu pukul 16.00 WIB.
Setibanya di Kemenkeu, Kepala Negara langsung masuk ke dalam Gedung Djuanda I untuk mengikuti rapat internal dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Adapun rapat internal sejauh ini masuk berlangsung.
Belum diketahui rapat tersebut membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (
PPN
) sebesar 12 persen atau hal yang lain.
Namun berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi XI Misbakhun yang diperoleh dari Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo memang berencana mengumumkan kebijakan PPN baru tersebut.
Namun demikian, Misbakhun tidak mengetahui kebijakan seperti apa yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang, seluruhnya menjadi kewenangan Kepala Negara.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen dari semula 11 persen mulai tahun 2025. Pemerintah menyebut, kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah.
Namun, sejumlah barang dan jasa lain rupanya turut menjadi objek kenaikan PPN.
Hingga kini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025 belum juga terbit.
Padahal PMK ini diperlukan sebagai aturan teknis pemberlakuan
PPN 12 persen
.
Sejak awal, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.
Tak hanya lewat petisi di media sosial, sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.
Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Prabowo-Sri Mulyani tiba di Kantor Kemenkeu di tengah rencana PPN naik
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, di tengah rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Prabowo Subianto yang mengenakan kemeja cokelat muda dan celana hitam tersebut tiba di lobi Kementerian Keuangan sekitar pukul 15.52 WIB.
Prabowo tampak keluar dari mobil kepresidenan Maung Garuda buatan Pindad yang menjadi mobil dinas kesehariannya itu.
Di belakang Presiden, tampak Menkeu Sri Mulyani yang berbusana kemeja batik cokelat mendampingi Presiden memasuki Gedung Kantor Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pukul 15.00, sore ini.
“Hari ini di kementerian keuangan. Saya dapat informasinya begitu dari pak Mensesneg,” kata Misbakhun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.
Pengumuman tersebut akan dilakukan Prabowo di kantor Kementerian Keuangan. Misbakhun yang juga sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar mengatakan pihaknya mendukung langkah Prabowo dalam menaikkan PPN menjadi sebesar 12 persen.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024 -

Prabowo Sambangi Kantor Sri Mulyani Jelang Kenaikan PPN 12 Persen
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (31/12) petang jelang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada Rabu (1/12) esok.
Pantauan CNNIndonesia.com, Prabowo tiba di Kantor Kemenkeu menggunakan mobil dinas kepresidenan Maung Garuda putih sekitar pukul 15.51 WIB. Ia mengenakan kemeja safari cokelat.
Prabowo kemudian menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani di dalam Kantor Kemenkeu.
Kedatangan Prabowo ke Kemenkeu ini bertepatan dengan momen Pemerintah yang ingin menaikkan tarif PPN jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 esok.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.
Ia mencontohkan salah satunya yang dikenakan PPN adalah jasa mewah yang biasanya digunakan dan dikonsumsi orang kaya, seperti sekolah berstandar internasional hingga rumah sakit kelas VIP.
“Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).
Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun mengatakan Prabowo akan mengumumkan rencana kenaikan PPN 12 persen di kantor Kementerian Keuangan.
“Hari ini di Kementerian Keuangan, saya dapat Informasinya begitu dari Pak Mensesneg,” kata Misbakhun di kantor pusat partainya, Golkar, Jakarta di hari yang sama.
(rzr/agt)
-

Kala Prabowo Terang-terangan Minta Menteri Lain Tak Ganggu Sri Mulyani
Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan menyampaikan alasan anggaran pertahanan tidak sebesar yang dibayangkan. Padahal sebelumnya, ketika menjabat Menteri Pertahanan, tambahan anggaran ini sangat diperjuangkan.
Dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo mengaku setelah menjadi Presiden, pemahaman soal anggaran sangat rasional.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Sementara program prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak sangat dibutuhkan.
“Saya minta jiwa besar dalam hal ini ada prioritas kita jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan,” kata Prabowo.
Prabowo secara spesifik juga meminta agar Menteri lain tidak terus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Posisi Menkeu kini langsung di bawah Presiden.
“Jangan ganggu menteri keuangan terus. Karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” ujarnya.
“Waktu saya menhan selalu saya di batasi oleh menkeu. Sekarang yang lemes pak Sjafrie Sjamsodin, kalau dia merasa di batasi oleh menkeu, nanti menkeu katakan ini perintah presiden,” terang Prabowo.
Program prioritas yang dimaksud Prabowo adalah gizi anak, kesejahteraan guru dan hakim serta lainnya.
“Setelah saya jadi presiden saya harus mikir pertahanan penting tapi anak-anak harus makan. Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dirumah dinas layak, tidak boleh ada hakim yang kontrak,” paparnya.
(emy/mij)
-
/data/photo/2024/12/30/677252493e111.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran
Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
menyampaikan pesan tegas kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional
(
Musrenbangnas
) di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Prabowo meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.
Sebelumnya, ia menyatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bertobat dan mengembalikan kerugian negara.
Ia juga menyoroti kebiasaan mark up anggaran yang merugikan rakyat.
Prabowo juga membahas komoditas kelapa sawit yang dianggap menjadi penyebab deforestasi terbesar karena menyebabkan hilangnya tutupan hutan, mengancam biodiversitas, dan sebagainya.
Kepala Negara menekankan pentingnya menghentikan kebocoran potensi penerimaan negara akibat aksi ilegal.
Aksi ilegal tersebut mencakup pertambangan liar (illegal mining), pembalakan hutan (illegal logging), serta penyelundupan ikan, tekstil dan lainnya.
Prabowo menegaskan bahwa kegiatan ilegal hanya akan merugikan Indonesia dan menyengsarakan rakyat.
“Penyelundupan dari dalam ke luar membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” kata Prabowo.
Ia bahkan mengancam untuk menenggelamkan kapal para penyelundup.
Prabowo berencana berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai tindakan penenggelaman kapal penyelundup.
“Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat, apa kapalnya ditenggelamkan?” ucapnya.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga meminta para hakim untuk menghukum koruptor dengan tegas.
Ia merujuk pada kasus
korupsi
timah yang melibatkan Harvey Moeis.
Kasus ini viral karena vonis hakim jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
“Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan,” tutur Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa masyarakat kini semakin pintar dalam menilai kinerja pemerintah.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.
“Rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” pintanya.
Di momen yang sama, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut.
Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
“Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” seloroh Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk tidak terus menerus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam meminta tambahan anggaran.
Ia meminta semua pihak memahami prioritas program yang harus dijalankan.
Oleh karena itu, tidak semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendapat anggaran sesuai pengajuan.
“Mungkin K/L (kementerian/lembaga), K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ungkap Prabowo.
Dia pun bercerita, pengalaman serupa pernah dirasakannya saat menjadi Menteri Pertahanan. Meminta tambahan anggaran kepada Sri Mulyani bukan sesuatu yang mudah pula.
“Waktu saya menteri pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Sjafrie Sjamsoeddin,” canda Prabowo.
Namun, Prabowo berjanji, pemerintah daerah juga akan merasakan berputarnya uang di desa karena adanya program prioritas.
Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis, yang dianggap mampu memutarkan uang hingga ke desa.
Dengan begitu, pemda pun bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.
“Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar 1 tahun, benar ya? Dengan program makan bergizi itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5,6,7 kali,” tutur Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya menghindari penggelembungan (mark-up) anggaran.
Ia meminta jajarannya untuk melaporkan anggaran sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
“Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” katanya.
“Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya (tulis) Rp 100 juta,” imbuh Prabowo.
Misalnya, lanjut Prabowo, melaporkan anggaran yang terpakai mencapai Rp 150 juta, dari yang sebenarnya Rp 100 juta.
Ia pun ingin mengundung secara khusus para pemerintah desa untuk membahas masalah tersebut.
“Budaya ini yang harus kita kurangi saudara-saudara, Harus dihilangkan,” ucap Prabowo.
Di akhir pengarahan, Prabowo menyinggung pentingnya menjaga lahan kelapa sawit.
Ia berpendapat bahwa penanaman kelapa sawit tidak perlu dianggap sebagai penyebab deforestasi.
Prabowo berpandangan, tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah keliru karena menurutnya pohon kelapa sawit juga menyerap karbondioksida.
“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” ujarnya.
Prabowo juga berpesan kepada kepala daerah dan aparat TNI/Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit.
Pasalnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis, meski Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.
Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.
“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).
Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.
Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.
Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.
Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.
“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).
-

Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025
Selasa, 10 Desember 2024 19:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyalami para kepala daerah seusai acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.
-

Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.
Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.
“Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).
“Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan,” tambahnya.
Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.
“Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” pesan Prabowo.
“Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” tuturnya.
Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.
Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.
“Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” katanya.
“Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, ‘Ini perintah presiden’,” sambung Prabowo disambut gelak tawa.
Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.
“Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak,” beber Prabowo.
“Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih,” imbuhnya berkelakar kepada Ara.
(skt/sfr)
