Tag: Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Sebut Kunjungan Prabowo ke Kemenkeu Luar Biasa

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024. Itu merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Beliau (Prabowo) untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau liat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

Sri Mulyani berkelakar bahwa kedatangan Prabowo juga untuk melihat berapa uang negara yang dikelola Kemenkeu. Ia menyebut kedatangan itu bukan hanya seremonial, melainkan untuk berinteraksi secara langsung dan memberi arahan.

“Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana, namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan,” ungkap Sri Mulyani.

“Tentunya karena itu sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” tambahnya.

Sri Mulyani menyebut APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya. Defisit fiskal lebih kecil dari perkiraan 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal (2,29%). Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu diprediksikan 2,7%, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

Sayangnya, Sri Mulyani masih enggan mengungkapkan besaran defisit tersebut. Laporan kinerja APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan di waktu dekat.

“APBN 2024 kita tutup dengan relatif sehat, aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” imbuhnya.

Banyak Negara yang APBN-nya Tak Disetujui

Sri Mulyani membandingkan kondisi di banyak negara yang tidak ada kesepakatan terkait APBN-nya. Hal itu tentunya berimplikasi pada kondisi negara itu sendiri, salah satunya yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

“Kita dua minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati, menyebabkan pemerintah menjadi berubah,” tutur Sri Mulyani.

Kondisi serupa, kata Sri Mulyani, juga terjadi di Prancis, Jerman dan Inggris.

“Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN,” tuturnya.

(kil/kil)

03/01/2025 06:30
Klaim APBN 2024 Sehat dan Aman, Sri Mulyani: Alhamdulillah

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.

Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

“APBN, alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 2 Januari 2025.
Bendahara Negara itu menyampaikan penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I-2024. Namun pada semester II-2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.

Pada akhir 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

“Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

Belanja negara banyak habis buat IKN hingga pemilu

Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

“Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari enam persen,” ujar Sri Mulyani.

Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

“Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

Dikelola hati-hati di tengah gejolak ekonomi

Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

“Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo menjelaskan pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Negara menyimpulkan, di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

03/01/2025 00:17
PPN 12% Khusus Barang Mewah, Ditjen Pajak Putar Otak Tambal Penerimaan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencari cara untuk menutup penerimaan yang hilang, sebagai imbas dari batalnya implementasi PPN 12% untuk barang jasa secara umum dan hanya berlaku untuk barang mewah.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memprediksi implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%—untuk barang/jasa umum dan barang mewah—akan memberikan penerimaan negara senilai Rp75 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan untuk mencari pengganti penerimaan tersebut, otoritas fiskal akan memaksimalkan sumber penerimaan selain PPN.

“Bagaimana untuk mencari pengganti [penerimaan]? Kami maksimalkan yang lain. Kalau saya di sisi penerimaan ya kami mencoba untuk mencari sumber-sumber penerimaan, ekstensifikasi dan intensifikasi,” ujarnya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Meski demikian, Suryo tidak menjelaskan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi apa yang akan dijalankan oleh pihaknya untuk menutup penerimaan yang hilang tersebut.

Teranyar, Ditjen Pajak meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau juga dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS) yang diyakini dapat menambah penerimaan negara.

Sesuai dengan kajian World Bank atau Bank Dunia sebelumnya, di mana implementasi sistem baru dalam perpajakan Indonesia ini dapat mengerek rasio pajak atau tax to GDP ratio sebesar 1,5%.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kebijakan tersebut akan berisiko menurunkan penerimaan negara dan akan berdampak pada belanja negara yang ditargetkan senilai Rp3.621,3 triliun.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memproyeksi PPN 12% khusus untuk barang mewah mengurangi penerimaan negara hingga Rp71,8 triliun. Dia mengatakan potensi pendapatan negara dari penerapan PPN 12% khusus barang mewah hanya sekitar Rp3,2 triliun.

Padahal, sambungnya, potensi penerimaan negara apabila PPN 12% diberlakukan pada semua barang/jasa mencapai Rp75 triliun.

Dalam APBN tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPnBM senilai Rp945,12 triliun yang terdiri dari PPN Dalam Negeri senilai Rp609,5 triliun dan PPN Impor senilai Rp308,74 triliun.

Sumber lainnya, yakni dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri senilai Rp10,78 triliun, PPnBM Impor Rp5,8 triliun, dan PPN/PPnBM Lainnya senilai Rp10,7 triliun.

Membandingkan dengan 2022, kala itu PPN naik dari 10% menjadi 11%, Sri Mulyani berhasil mengantongi Rp60 triliun. Artinya penerimaan negara dari kenaikan PPN 12% akan lebih besar dari periode kenaikan tarif 2022 lalu.

02/01/2025 23:30
APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dalam rapat Agenda Tutup Kas APBN 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Menkeu: APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 02 Januari 2025 – 13:35 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

“APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih. Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

“Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

“Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

“Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

“Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

Sumber : Antara

02/01/2025 23:26
PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 02 Januari 2025 – 13:46 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggunakan analogi jet pribadi untuk menggambarkan barang mewah. Ia juga menyebut kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah yang sangat mewah dalam daftar berikutnya.

Alih-alih menyebutkan benda-benda yang selama ini menyangkut hajat hidup orang banyak atau barang/jasa yang banyak dikonsumsi kaum menengah, Presiden memberikan contoh yang sangat kontras.

Pernyataan yang disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024, itu memberikan kesan bahwa ia ingin menghentikan polemik kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sempat memanas dan mewarnai halaman media, juga lini masa dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menegaskan tentang kenaikan tarif 1 persen PPN darı 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.

Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu sebesar 11 persen.

Diskursus mengenai kenaikan PPN memang tidak bisa dilepaskan dari dampaknya yang amat luas. Sebagai kebijakan fiskal, koreksi atas PPN, sekecil apapun, akan mengubah kesetimbangan, mencakup sisi daya beli masyarakat, potensi inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Presiden berkeras bahwa seluruh kebijakannya, termasuk dalam perpajakan, harus dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh.

Komitmennya patut dikawal untuk memberikan paket stimulus yang diperuntukkan bagi masyarakat atas kebijakan baru tersebut.

Diskursus baru

Kenaikan PPN, meskipun terbatas pada barang mewah memang tetap membawa diskursus baru dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Langkah ini menunjukkan arah kebijakan selektif yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat umum, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari segmen yang relatif lebih mampu secara ekonomi.

Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan kebutuhan fiskal.

Barang mewah, secara definisi, merupakan barang yang konsumsinya lebih elastis terhadap pendapatan. Konsumsi barang ini sering kali tidak bersifat esensial, melainkan sekadar menunjukkan status sosial atau gaya hidup.

Upi Sopiah Ahmad dari Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia, dalam Journal of Islamic Economics and Finance Vol 1 2024 menganalisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Ia menemukan bahwa kebijakan pajak yang dirancang secara baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pajak yang tidak efektif atau tidak adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang kompleks dan korupsi pajak dapat mengurangi insentif bagi investasi dan usaha, serta mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, negara berkembang perlu menerapkan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil.

Selain itu, penguatan administrasi pajak dan peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan ekonomi.

Studi lain dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010) tentang Analisis Dampak Kebijakan PPnBM terhadap Perekonomian menekankan perlunya pertimbangan dampak ekonomi yang lebih luas, sebelum menetapkan tarif pajak agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian nasional.

Keadilan ekonomi

Dalam konteks Indonesia, wacana kenaikan PPN barang mewah dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan basis pajak, tanpa membebani mayoritas masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi barang mewah di Indonesia didominasi oleh kelompok masyarakat menengah atas.

Pada kuartal III-2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39 persen secara year on year (yoy) ditopang oleh konsumsi masyarakat kelas menengah atas, khususnya untuk belanja barang tersier atau barang mewah.

Maka kemudian, kebijakan pajak ini juga diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk lebih berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan, khususnya di sektor properti dan otomotif.

Hal ini bisa diamati di sektor otomotif, misalnya, di mana produsen mobil mewah mengembangkan varian baru dengan harga lebih terjangkau untuk memperluas pangsa pasar.

Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan yang ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Pemerintah, misalnya, perlu memanfaatkan teknologi big data untuk memantau transaksi dan memastikan kepatuhan.

Selain itu, komunikasi publik yang baik diperlukan untuk menghindari timbulnya persepsi negatif, terutama dari kalangan kelas atas yang merasa kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi.

Kebijakan ini juga menawarkan kesempatan untuk mempromosikan wacana baru tentang redistribusi kekayaan.

Penerimaan tambahan dari PPN barang mewah dapat diarahkan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur perdesaan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, kenaikan PPN barang mewah adalah cerminan kebijakan fiskal progresif yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan pelaksanaan yang tepat, langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan seimbang.

Kebijakan ini bukan hanya sebagai penghasil pendapatan negara, tetapi juga sebagai katalis perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

Maka, enigma atau sesuatu yang sulit dimengerti tentang keadilan ekonomi itu pun dapat terpecahkan.

Sumber : Antara

02/01/2025 22:18
Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 02 Januari 2025 – 14:09 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan terberat dalam dinamika perekonomian terutama terjadi pada semester I 2024, yang salah satunya dirasakan pemerintah melalui cerminan penerimaan negara yang terkontraksi pada periode tersebut.

“Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, ia menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar. Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023. Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

“Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

“Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, ujar Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan pengelolaan APBN 2024.

“Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani.

Sumber : Antara

02/01/2025 21:10
Video : Sri Mulyani Cs Godok Tax Amnesty Jilid 3

Video :

Video : Sri Mulyani Cs Godok Tax Amnesty Jilid 3

News

3 jam yang lalu

02/01/2025 21:00
Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 02 Januari 2025 – 15:58 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

“Presiden menyampaikan agar kita semuanya memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme di dalam menjaga seluruh perekonomian Indonesia agar kita mampu terus semakin tangguh, semakin resilient, dan tentu makin menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang sangat-sangat dinamis dan tidak predictable,” kata Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

Sebagaimana yang sering disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi alam dan posisi geostrategis yang luar biasa.

Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan asas kekeluargaan, imbuh dia, hal itu berarti bahwa pemangku kepentingan harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Mengelola berdasarkan asas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, hal ini juga artinya seluruh pemangku kepentingan harus bekerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah untuk ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan nasional.

Meneruskan pesan Presiden, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Presiden berharap sektor jasa keuangan selalu sejalan atau memiliki “gelombang” yang sama dengan pemerintah sehingga bisa sama-sama menguatkan perekonomian dan menyejahterakan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga mengingatkan bahwa tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian. Tantangan terberat terutama terjadi selama semester I 2024 yang tidak hanya dirasakan pemerintah melalui penerimaan negara yang terkontraksi, tetapi juga dirasakan sektor jasa keuangan.

“Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel a little bit, just a sliver of light. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan kinerja positif APBN 2024 yang ditutup dengan sehat dan aman sehingga dapat menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun yang baru.

Pada akhir tahun 2024, catat Sri Mulyani, penerimaan negara masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar.

“Defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil. Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman. Dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” kata Sri Mulyani.

Sumber : Antara

02/01/2025 18:52
Pemerintah Tetapkan Masa Transisi PPN 12 Persen Selama Satu Bulan – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan untuk beberapa barang mewah yang nantinya terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

“Jadi secara prinsip kami pun juga memberikan atau kita mengeluarkan waktu transisi karena faktur pajak yang dibuat oleh wajib pajak sebagian besar sudah dokumen dalam bentuk digital secara sistem,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Kamis (2/1/2025).

Suryo mengatakan, masa transisi ini dilakukan untuk pengusaha retail seiring dengan perubahan kebijakan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Sehingga sistem administrasi juga perlu dilakukan penyesuaian.

“Kalau transisinya, ya karena tadi berubah dari 11 ke 12 persen berarti sistem administrasi harus dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Adapun dalam Pasal 5 PMK 131 Tahun 2024, disebutkan pengenaan tarif pajak 12 persen untuk barang mewah akan dikenakan mulai 1 Februari 2024.

Sedangkan dari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai lain yang sebesar 11/12 dari harga jual.

“Karena terbitnya PMK ini di penghujung tahun, otomatis kami juga tadi merencanakan transisi pembuatan faktur pajaknya akan seperti apa. Ini yang tadi kami diskusi, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa menentukan dikira-kira transisinya akan kita bentuk seperti apa,” ungkapnya.

Adapun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“PPN yang naik dari 11 ke 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPnBM yaitu pajak penjualan barang mewah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).

Bendahara negara itu bilang, kategori barang mewah yang dimaksud adalah pesawat jet, kapal pesiar, yacht dan rumah mewah yang nilainya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Artinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan biasa lain yang selama ini terkena 11 persen tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12 jadi tetap 11 persen,” jelas dia.

Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

“Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

“Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

Selaim itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

“Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia.

02/01/2025 18:14
Sri Mulyani Sebut Prabowo Presiden Pertama yang Lihat Tutup Buku APBN: Itu Luar Biasa – Halaman all

Sri Mulyani mengatakan itu adalah pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku APBN 2024.

Tayang: Kamis, 2 Januari 2025 18:08 WIB

HO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

TRIBUNNEWS.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024 lalu saat tutup tahun merupakan momen luar biasa dan bersejarah.

Sri Mulyani mengatakan itu adalah pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau liat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

Ia mengatakan kunjungan Prabowo tak seremonial melainkan ingin melihat sendiri situasi pelaksanaan APBN di akhir tahun.

“Kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mengungkapkan APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik dengan defisit yang mendekati UU APBN awal 2,29 persen.

“Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu diprediksikan 2,7%, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

“APBN 2024 kita tutup dengan relatif sehat, aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” lanjutnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

02/01/2025 18:08

Tag: Sri Mulyani Indrawati

Banyak Negara yang APBN-nya Tak Disetujui