Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menkeu Purbaya punya “PR” meyakinkan investor, atasi tantangan pajak

    Menkeu Purbaya punya “PR” meyakinkan investor, atasi tantangan pajak

    Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pajak Gabriel Kurniawan berpendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor global sekaligus mengatasi tantangan penerimaan pajak.

    Dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, Gabriel mengatakan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai ekonom maupun Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang membuat investor menaruh kepercayaan ke Indonesia.

    Kini, Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani, perlu melanjutkan kepercayaan itu.

    “Jadi, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan atau membangun kembali dari awal kepercayaan publik dan investor global,” ujar Gabriel.

    Di sisi lain, Purbaya menerima jabatan Menkeu ketika penerimaan negara dalam kondisi yang cukup menantang.

    Purbaya sebelumnya telah menyatakan tidak akan merombak kebijakan fiskal Sri Mulyani dan berfokus mengoptimalkan mesin-mesin perekonomian yang ada.

    Namun, menurut Gabriela, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi.

    “Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara,” kata dia lagi.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibandingkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Opsi lainnya, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan menambah basis wajib pajak agar iklim investasi lebih bersaing.

    Dia berharap kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Purbaya nantinya dapat mewakili kebutuhan masyarakat.

    “Kiranya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya bisa lebih transparan dan lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu,” ujar Gabriel.

    Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa dia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai Menkeu.

    Terkait tanggapan pasar, Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal, sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.

    “Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih,” katanya.

    Sementara mengenai pajak, ia berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujar dia lagi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi panjang mengenai arah ekonomi nasional dengan ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, seusai pergantian menteri keuangan.

    Dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin memberikan pandangan terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,” katanya seusai rapat, saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

    Saat ditanya terkait reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai momentum pergantian pucuk pimpinan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah saatnya untuk dilakukan.

    Meski enggan merinci lebih jauh alasan spesifiknya, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

    “Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” ujar Burhanuddin seusai rapat.

    Terkait isu burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, Burhanuddin menyebut tidak dibahas secara khusus. Tapi, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam merumuskan arah kebijakan.

    “Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

    Burhanuddin dan Presiden juga mengulas topik seputar likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

    Menurutnya, jumlah uang beredar selama ini cenderung ketat, sehingga perlu dikaji kembali ruang-ruang kebijakan yang memungkinkan pembiayaan pembangunan lebih lapang.

    “Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.

  • Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

    Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

    Jakarta (ANTARA) – Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan program stimulus baru oleh pemerintah dan sinyal pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dapat mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat (rebound).

    IHSG tercatat mengalami pelemahan selama dua hari terakhir, imbas sentimen jangka pendek yaitu adanya reshuffle jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk posisi Menteri Keuangan.

    “IHSG akan rebound, kalau udah mencapai support yang kuat atau sentimen baru seperti sinyal dari BI ada potensi pemangkasan BI-Rate lebih lanjut bulan ini, serta pengumuman stimulus baru dan lainnya. Sentimen baru bisa datang dari mana aja dan tak terduga,” ujar Arjun saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Arjun mengatakan arus keluar modal asing (capital outflow) merupakan hal wajar yang terjadi di tengah adanya reshuffle menteri di pemerintahan, apalagi adanya pergantian posisi Menteri Keuangan.

    Ditambah, Menteri Keuangan sebelumnya memiliki reputasi tinggi terkait disiplin fiskal dan pelaksanaan kebijakan yang prudent, serta pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) dan Managing Director World Bank.

    Capital outflow tercatat sebesar Rp525,94 miliar pada perdagangan Senin (8/9/2025) di pasar saham Indonesia, dan masih berlanjut pada perdagangan Selasa ini.

    “Dalam waktu jangka pendek itu wajar, penggantian Sri Mulyani dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) lebih lanjut, karena investor internasional kemungkinan akan khawatir terhadap prospek fiskal Indonesia ke depan,” ujar Arjun.

    Ia memproyeksikan volatilitas di pasar saham Indonesia akan terjadi dalam jangka pendek dan mengalami tren pelemahan selama pekan ini.

    “Kemungkinan volatilitas yang masih relatif tinggi akibat kejadian tersebut bisa berlanjut dalam jangka waktu pendek. Karena itu, tren pekan ini kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujar Arjun.

    Seiring dengan itu, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan volatilitas IHSG akan berada dalam tren melemah sepanjang pekan ini, dengan sentimen utama yaitu adanya reshuffle posisi menteri keuangan.

    “Saya rasa akan melemah trennya pada pekan ini,” ujar Rully.

    Seiring adanya reshuffle jajaran menteri Kabinet Merah Putih, IHSG bergerak melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025).

    IHSG berlanjut melemah 136,71 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.630,13 pada perdagangan Selasa pukul 14.40 WIB.

    BI dijadwalkan akan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan pada Selasa (16/7/2025) dan Rabu (17/9/2025) pekan depan.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun demi menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Kemudian, pemerintah akan melanjutkan stimulus ekonomi pada semester II 2025, melalui sejumlah program yang telah berjalan, seperti subsidi gaji hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu

    “Yang sekarang ada kan stimulus seperti (subsidi) gaji yang di bawah Rp10 juta itu sudah berjalan, gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menjelaskan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta yang sebelumnya sudah terealisasi, akan dilanjutkan pada semester II. Kemudian, terdapat program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja, serta dukungan perumahan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

    “Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

    “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

    Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

    “Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

    Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

    “Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

    Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

    Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

    “Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Ketika kembali ditegaskan apakah benar posisi Menpora masih akan diisi oleh perwakilan Golkar, Bahlil mengulangi pernyataan serupa.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati hingga Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Namun, dari deretan nama yang diambil sumpahnya, dua pos penting yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tutur dia.

    Oleh karena itu, Purbaya meminta maaf atas kesalahannya. Dia berjanji akan lebih baik di kemudian hari.

    “Jadi kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya, Purbaya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.

    “Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengatakan salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7 persen. Sehingga, banyak lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

    “Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” tutur dia

  • Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    GELORA.CO  – Viral di media sosial anak Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa menjadi perbincangan karena unggahannya di media sosial Threads. Pasalnya, Yudo melontarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam unggahan di media sosial Threads pada 9 September 2025, Yudo menyampaikan rasa syukur karena ayahnya menjadi Menteri Keuangan. Namun, dia menuliskan jika sang ayah melengserkan agen CIA yang disebut-sebut mengarah ke Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” tulis Yudo, seperti yang beredar dari tangkapan layar akun Threads @rocky_gerung__.

    Unggahan tersebut menyebar secara luas di media sosial. Sejumlah akun media sosial pun membagikan Instagram milik Yudo dengan nama akun @yvdos4dewa yang memiliki sekitar 83.000 pengikut dan 82 postingan.

    Namun, akun tersebut langsung hilang tak lama setelah postingannya di Threads viral di jagat maya. 

    Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Selasa (9/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tugas yang diembannya tidaklah mudah. Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan besar, ditambah dengan dinamika domestik yang juga tidak ringan.

    “Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat Menteri Keuangan. Amanah ini tidak ringan di tengah dunia yang dipenuhi tantangan yang semakin kompleks,” kata Purbaya dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tuturnya