Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Harga LPG 3 Kg Sesungguhnya 1 Tabung Rp42.750

    Harga LPG 3 Kg Sesungguhnya 1 Tabung Rp42.750

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan harga asli LPG 3 Kg adalah Rp42.750 per tabung.

    “(Subsidi) LPG 3 kg ini sangat besar, harga sesungguhnya satu tabung adalah Rp42.750,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Namun, Suahasil menegaskan masyarakat tak mesti membayar semahal itu. Harga gas melon yang dibayar rakyat di toko eceran adalah Rp12.750 per tabung.

    Ia menyebut ini terjadi berkat subsidi yang diberikan dari APBN. Suahasil mengatakan subsidi per tabung LPG 3 kg mencapai Rp30 ribu atau 70 persen.

    “Realisasi belanja subsidi LPG 3 kg di 2024 adalah Rp80,2 triliun. Cukup besar kalau kita lihat, dibandingkan yang lain (BBM hingga pupuk),” jelas Suahasil.

    “Ini digunakan sekitar 40,3 juta pelanggan, biasanya digunakan oleh UMKM dan rumah tangga,” tutupnya.

    Subsidi LPG, BBM, hingga listrik masuk dalam kelompok belanja perlindungan sosial (perlinsos). Wakil dari Sri Mulyani itu mengatakan perlinsos naik dari Rp436,2 triliun di 2023 ke Rp455,9 triliun pada 2024.

    Khusus untuk subsidi LPG 3 kg alias gas melon, Suahasil mengatakan total realisasinya mencapai 8,3 juta metrik ton.

    (skt/agt)

  • APBN Berhasil Dihemat Rp3,6 T Usai Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas

    APBN Berhasil Dihemat Rp3,6 T Usai Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim berhasil menghemat anggaran hingga Rp3,6 triliun berkat memangkas perjalanan dinas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan arahan penghematan ini disampaikan Prabowo pada Oktober 2024, selang beberapa hari dilantik menjadi Kepala Negara.

    Isa mengatakan data ini diperoleh dari catatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.

    “Sejauh ini, kita (Kemenkeu) menghemat Rp3,6 triliun dari perintah yang diberikan sekitar Oktober (2024) setelah beliau (Presiden Prabowo) menjabat presiden,” kata Isa dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Di lain sisi, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menegaskan arahan Prabowo juga kembali diulang pada November 2024. Isa menyebut arahan penghematan anggaran ini bukan hanya untuk perjalanan dinas pejabat.

    “Ini sebenarnya keseluruhannya, bukan hanya perjalanan dinas. Ada paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan Bapak Presiden (Prabowo) untuk dilakukan penghematan,” jelasnya.

    “Itu kita melakukan penghematan Rp3,6 triliun, perkiraannya,” tutup Isa.

    Perintah Presiden Prabowo untuk memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas itu disampaikan dalam Sidang Kabinet 23 Oktober 2024 serta 6 November 2024. Kemudian, dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024.

    Surat edaran itu ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    “Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” tulis poin 2 surat edaran Sri Mulyani itu.

    (skt/pta)

  • Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui setoran pajak mengalami tekanan sepanjang 2024.

    “Penerimaan pajak mengalami tekanan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    UU APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp1.932,4 triliun.

    Meski tak sampai target, menkeu mengatakan pihaknya sukses membalikkan keadaan dari outlook laporan semester (lapsem). Penerimaan pajak sempat diproyeksi merosot ke Rp1.921,9 triliun pada akhir 2024, ternyata masih bisa lebih tinggi.

    “Kita bisa recover kembali. Tadinya (outlook lapsem) hanya Rp1.921,9 triliun, kita bisa pulihkan ke Rp1.932,4 triliun. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” tegasnya.

    Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan capaian setoran pajak 2024 juga lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, negara mengantongi Rp1.867,9 triliun.

    Ani mengklaim sepanjang 2024 terjadi penurunan harga komoditas dan tekanan bertubi-tubi. Ia menegaskan ini adalah sesuatu yang mesti disyukuri.

    “Saya sedikit me-refresh, 2023 itu tahun di mana komoditas boom luar biasa besar kontribusinya. Sehingga penerimaan negara kita 2023 Rp2.783,9 triliun, itu tumbuh 5,6 persen dibandingkan 2022,” bebernya.

    “(Pada) 2022 itu juga komoditas boom sudah naik. Dimulai di 2022, tetap berlangsung di 2023, jadi pendapatan negara kita melonjak. Sehingga defisit kita di 2023 bisa ditekan di 1,61 persen (dari produk domestik bruto/PDB),” tambah Ani.

    Walau, secara keseluruhan pendapatan negara tahun ini mencapai Rp2.842,5 triliun. Pemasukan total dari pajak, bea dan cukai, sampai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu melampaui target APBN Rp2.802,3 triliun.

    Sang menteri mengatakan ini adalah prestasi. Pasalnya, Kementerian Keuangan bisa mencari sejumlah sumber pemasukan di tengah gejolak harga komoditas dan beberapa tekanan perekonomian lain.

    “Reformasi perpajakan akan terus kita lakukan dan tentu feedback dari masyarakat akan terus kita juga pantau dan dengar, untuk kita respons dengan positif,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu turut menyinggung kinerja penerimaan pajak yang tak capai target. Ia menyebut penerimaan pajak yang sifatnya transaksional sebenarnya masih sanggup tumbuh double digit.

    Ia mengatakan penopangnya adalah pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan aktivitas ekonomi retail yang membaik. Namun, Anggito mengklaim sumber pemasukan lain mengalami tekanan.

    “Namun demikian, kalau kita lihat pajak penghasilan (PPh) badan memang masih terkontraksi cukup signifikan. Ini karena turunnya profitabilitas dari sektor pertambangan, khususnya batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang terdampak adanya volatilitas harga-harga komoditas,” tuturnya.

    (skt/agt)

  • Sri Mulyani Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Nilainya Tembus Rp 85,9 T

    Sri Mulyani Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Nilainya Tembus Rp 85,9 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan prefunding atau menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebelum dimulainya tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Total utang yang ditarik lebih awal senilai Rp 85,9 triliun.

    Demikian kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Dia bilang penarikan utang yang lebih awal itu akan membuat penerbitan utang di 2025 semakin minim.

    “Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp 85,9 triliun, yang itu akan mengurangi issuance di 2025,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyebut penarikan utang lebih awal sebagai antisipasi tantangan global yang masih besar.

    “Sebagaimana tantangan global yang masih besar, tentu kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan prudent, dengan biaya atau cost of fund yang acceptable dan pada risiko yang terkelola dengan baik,” tutur Suminto.

    Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah sepakat untuk melakukan debt switch atau penukaran utang antara yang jatuh tempo pada 2025 khusus untuk pembiayaan COVID-19, dengan SBN reguler yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan senilai Rp 100 triliun.

    “Itu tentu juga akan mengurangi issuance di primary market,” tambah Suminto.

    Kemudian APBN 2024 masih memiliki catatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 45,4 triliun. Adapula Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam APBN 2024 yang dipastikan akan tersedia sebagai bantalan kebutuhan pelaksanaan APBN 2025.

    Dengan berbagai catatan itu, Suminto memastikan defisit APBN 2025 akan mencapai 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 616,19 triliun. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan pembiayaan utang senilai Rp 775,87 triliun dan pembiayaan non utang Rp 159,7 triliun sebagai faktor pengurangnya.

    “Dari Rp 775,87 triliun pembiayaan utang itu yang dari SBN sebesar Rp 642,50 triliun, sementara pinjamannya Rp 133,31 triliun. Namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang sehingga SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” beber Suminto.

    (aid/kil)

  • Daftar Motor Honda yang Kena PPN 12%, Intip Harganya

    Daftar Motor Honda yang Kena PPN 12%, Intip Harganya

    Jakarta –

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap berlaku per 1 Januari 2025. Namun cuma kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengalami kenaikan. Simak daftar motor merek Honda yang dipatok PPN 12 persen.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengurai barang-barang yang masuk kategori tersebut, yakni kelompok hunian mewah seperti rumah besar, kondominium, apartemen, town house dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih. Kemudian balon udara, pesawat udara termasuk helikopter, peluru senjata api dan senjata api lain.

    “Kemudian kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk angkutan umum seperti pesiar dan yacht itu kena 12 persen, dan kendaraan bermotor yang sudah kena PPnBM. Jadi itu saja yang kena 12 persen, yang lain tidak,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam presentasinya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

    Mengacu pada pernyataan Sri Mulyani, tidak semua sepeda motor dikenakan PPnBM. Pengenaan tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Dalam pasal 22 dan 23 dijelaskan PPnBM untuk sepeda motor hanya menyasar mesin dengan kapasitas lebih dari 250 cc sampai 500 cc dikenakan PPnBM sebesar 60 persen, dan lebih dari 500 cc dipatok tarif PPnBM 95 persen.

    Berdasarkan aturan di atas, artinya mayoritas motor yang kena kenaikan PPN 12 persen adalah motor gede (moge). Pun diketahui jenis motor ini mayoritas dimiliki masyarakat mapan di Indonesia.

    “Yang kena PPN 12 persen itu yang sebelumnya kena PPNBM. Di atas 250 (cc),” kata General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin saat dihubungi detikOto, Senin (6/1/2025).

    Seri matic BeAT, Stylo, Scoopy, Vario Series, PCX 160 hingga ADV 160 dan motor sport mulai dari CB 150, CRF 150L, dan CBR 250 RR-R, semuanya berada di bawah 250 cc dan sudah dirakot lokal. Motor tersebut tidak masuk dalam daftar yang ikut kenaikan PPN 12 persen. Namun tetap mengikuti PPN 11 persen yang sudah berlaku sebelumnya.

    Namun masih ada motor Honda dari seri CB, CBR hingga CRF yang kena PPN 12 persen. Berikut ini daftar harga motor Honda yang kena PPN 12 persen per, dilihat detikOto per 6 Januari 2025.

    – Honda CB650R: Rp 291.020.000
    – Honda CBR1000RR-R: Rp 798.000.000
    – Honda CBR1000RR-R SP 30th Anniversary Edition: Rp 1.076.711.000
    – Honda XL750 Transalp: Rp 330.515.000
    – Honda CB500X: Rp 204.530.000
    – Honda CRF1100L Africa Twin: Rp 633.000.000
    – Honda Rebel 1100: Rp 375.000.000
    – Honda Rebel 500: Rp 202.545.000
    – Honda Gold Wing 1800: Rp 1.056.285.000

    (riar/dry)

  • Belanja Negara Capai Rp3.350 T, APBN 2024 Defisit Rp507,8 T

    Belanja Negara Capai Rp3.350 T, APBN 2024 Defisit Rp507,8 T

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit Rp507,8 triliun atau setara 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Capaian ini terbukti lebih baik dari proyeksi yang pemerintah buat.

    “Defisit sebesar Rp507,8 triliun ini sangat impresif karena lebih rendah dari proyeksi laporan semester (lapsem) yang sempat diperkirakan memburuk, selisihnya lebih dari Rp100 triliun. Bahkan, defisit ini juga lebih kecil dibandingkan target awal APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang disiarkan secara virtual pada Senin (6/1).

    Defisit APBN terjadi karena belanja negara mengalami peningkatan 7,3 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan anggaran Rp553,2 triliun, dengan keseimbangan primer mengalami defisit Rp19,4 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, naik 2,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Meski begitu, penerimaan pajak masih menghadapi tekanan sehingga hanya mencapai Rp1.932,4 triliun, sedikit di bawah target Rp1.988,9 triliun. Kendati demikian, angka ini masih menunjukkan pertumbuhan 3,5 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2023 yang mencapai Rp1.867,9 triliun.

    “Walaupun penerimaan pajak menghadapi tekanan, capaian ini tetap perlu disyukuri. Kemenkeu mampu memulihkan sumber penerimaan setelah tantangan di semester pertama,” ujarnya.

  • Usai Prabowo Batasi Perjalanan Dinas, Kemenkeu Ungkap Negara Hemat Rp 3,6 Triliun – Halaman all

    Usai Prabowo Batasi Perjalanan Dinas, Kemenkeu Ungkap Negara Hemat Rp 3,6 Triliun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, sejauh ini negara berhasil menghemat Rp 3,6 triliun usai Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada pembatasan anggaran belanja perjalanan dinas.

    Isa mengatakan pembatasan ini tidak berlaku hanya untuk perjalanan dinas, tetapi juga hal lainnya seperti kegiatan rapat.

    “Dari catatan teman-teman di [direktorat jenderal] perbendaharaan, sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Isa mengatakan bahwa jumlah penghematan Rp 3,6 triliun tersebut merupakan akumulasi dari semua kementerian/lembaga.

    “Dari perintah yang diberikan sekitar bulan Oktober setelah beliau menjabat presiden, kemudian di November diulang lagi, itu kita lakukan penghematan itu Rp 3,6 triliun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    Mulanya Prabowo meminta menteri untuk bekerja dengan efisien dan tidak bekerja seenaknya.

    Ia pun meminta Menteri Keuangan untuk mempelajari lagi alokasi APBN hingga DIPA.

    Prabowo kemudian meminta agar menterinya mengurangi perjalanan luar negeri.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024.

    SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Lembaga Pemerintah dan non Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulis SE tersebut dikutip Senin (11/11/2024).

    SE tersebut setidaknya memiliki tujuh point yakni pertama, Menteri Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yeng memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sesaran program pade masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

    Ketiga, dalam hal terdapat kebutuhan, anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menter/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

    Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas begi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh dinas pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

    Kelima, kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian Lembaga masing-masing.

    Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman VA DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

    Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.

     

  • Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Daftar Isi

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rustam Effendi menjelaskan kembali terkait insentif untuk mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) dan mobil hybrid.

    Menurut Rustam, pemerintah melalui Kemenkeu perlu meluruskan informasi yang beredar menyebutkan bahwa mobil listrik dan hybrid mendapatkan diskon tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen.

    Ia menjelaskan untuk dua jenis kendaraan itu masuk kategori barang mewah dan tetap dikenakan tarif PPN 12 persen. Hanya saja untuk mobil listrik pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 10 persen pada tahun ini.

    “Untuk PPN mobil listrik, tarif normal 12% dari harga jual. DTP 10% dari harga jual, sisa yang harus dibayar (konsumen) tinggal 2% dari harga jual,” kata Rustam ketika dihubungi CNNIndonesia pekan lalu.

    Sementara itu insentif untuk mobil hybrid dalam bentuk diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen.

    “PPnBM Terutang 6% dari harga jual berasal dari tarif PPnBM sebesar 15% (maksimal) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak 40% dari harga jual. PPnBM terutang berdasarkan Pasal 26 PP74 tahun 2021 (6% x harga jual) dikurangi (ditanggung pemerintah) PPnBM DTP (3% dari harga jual). Setelah dikurangi PPnBM DTP 3%, PPnBM yang tersisa yang harus dipungut (dibayar) pabrikan tinggal 3% dari harga jual,” ucap Rustam.

    Rustam melanjutkan diskon PPN sebesar 100% sampai Juni 2025, lalu turun menjadi 50% pada semester II 2025 seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani akhir tahun lalu hanya berlaku untuk pembelian rumah, bukan untuk mobil listrik atau hybrid.

    “Sesuai arahan Ibu Menteri, dan pernah disampaikan di acara press conference, PPN DTP 100% hanya untuk properti, semester pertama 2025. Semester kedua, PPN DTP Properti 50%,” imbuhnya.

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Pemberian insentif PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    – Sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%; dan
    – Sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    Pemberian insentif PPnBM DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    Pemberian insentif PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (completely built up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (completely knock down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk Electric Vehicle (EV)

    – Pemberian insentif pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan.

    Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, pemerintah menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10.000 per porsi. Namun faktanya, ada pemerintah daerah (Pemda) yang menyumbang hingga Rp 20.000 per porsi.

    “Apalagi kalau ada yang sampai Rp15.000. Bahkan di banyak Pemda ada yang Rp20.000. Itu menurut hemat kami dari pemerintah membanggakan juga. Ada yang memang iuran, ada yang memang bertambah,” kata Ujang usai meninjau SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

    Di satu sisi, Ujang menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Menurutnya. Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak balita.

    “Yang paling penting adalah kalorinya. Kalorinya itu kalau anak dewasa itu 600-700. Anak-anak itu biasanya anak SD itu kurang lebih 450-500,” ucap Ujang.

    “Jadi standar ini yang kami siapkan dari pemerintah, dari negara untuk memastikan penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan makanan yang bergizi,” sambungnya.

    Adapun saat ditanyai daerah mana saja yang menyumbang penambahan anggaran program MBG, Ujang enggan menjelaskan lebih rinci.

    “Ada di berbagai daerah. Nah, beberapa daerah kalau yang pemerintah kotanya sudah sadar,” papar dia.

    Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

    Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

    MBG sasar 3 juta siswa 

    Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) senilai Rp 10.000 per anak. 

    Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

    Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

    Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

    Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap. 

    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

     

  • Selama 2024 Pemerintah Sebar Bansos Rp455,9 T

    Selama 2024 Pemerintah Sebar Bansos Rp455,9 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja pemerintah di bidang perlindungan sosial (Perlinsos) Rp 455,9 triliun sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan APBN 2024, Senin (6/1/2024).

    Dari total tersebut naik 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 436,2 triliun. Adapun, total PKH pada 2024 ini dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) disabilitas, PKH anak sekolah, PKH Disabilitas, Atensi Bencana, Subsidi Bunga KUR, Kartu Sembako, PBI JKN dan Subsidi LPG 3 Kg.

    “Di bidang Perlinsos Rp 455,9 t mengingat dari Rp 436,2 triliun ada PKH lansia, ada PKH Disabilitas dan PKH Anak Sekolah serta atensi anak dan anak yatim piatu, atensi korban bencana dan penanganan bencana aman dan nonalam,” paparnya.

    Jika di-breakdown, PKH mencakup daya beli, akses layanan kesehatan dan pendidikan diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp 900 ribu dan Rp 3 juta per keluarga, tergantung penerimaan manfaat anggarannya.

    “Dan ketika di-breakdown penerima PKH anak sampai dengan 2,8 juta siswa SD, 2,1 juta siswa SMP dan 2,1 juta siswa SMA/Sederajat, kemudian disabilitas 353,1 ribu orang, lansia 4,2 juta ini seluruh yang dijangkau APBN melalui program PKH,” kata Suahasil.

    Sepanjang 2024, total penyaluran PKH untuk semua KPM ini mencapai Rp 28 triliun. Lebih lanjut, penerima bantuan (PBI) JKN diberikan kepada 96,7 juta KPM dengan besaran Rp 42 ribu per bulan per orang. Dengan demikian, penyalurannya mencapai Rp 46,1 triliun.

    Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) & Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 22,2 juta siswa dengan besaran bantuan Rp 450 ribu – Rp 1,8 juta per kepala, tergantung tingkat sekolah. Serapannya mencapai Rp 29,7 triliun sepanjang 2024.

    Kemudian, Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu per bulan per KPM. Total serapan anggarannya mencapai Rp 44,3 triliun.

    Lebih lanjut, subsidi LPG 3 Kg disalurkan untuk 8,3 juta MT dan subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan. Lalu, subsidi bunga KUR dibagikan kepada 4,3 juta debitur dan subsidi BBM disalurkan sebesar 18,5 juta kilo liter pada 2024.

    Foto: APBN Memberi Manfaat Langsung untuk Masyarakat. (Dok. Kemenkeu)
    APBN Memberi Manfaat Langsung untuk Masyarakat. (Dok. Kemenkeu)

    (haa/haa)