Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Fundamental Ekonomi Menguat, Pasar Asuransi di Tanah Air Diprediksi Tumbuh Signifikan – Halaman all

    Fundamental Ekonomi Menguat, Pasar Asuransi di Tanah Air Diprediksi Tumbuh Signifikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi RI di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen pada 2025. 

    Sedangkan Bank Dunia dalam World Bank East Asia and The Pacific Economic Update memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025.

    Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga diyakini oleh pelaku industri asuransi di Tanah Air. 

    Presiden Direktur Sun Life Indonesia Teck Seng Ho optimistis pasar asuransi di Tanah Air akan tumbuh signifikan pada tahun 2025 seiring dengan membaiknya ekonomi Indonesia. Karena itu, Sun Life yakin bisa meraih pertumbuhan signifikan di tahun ini.

    “Kami targetkan pertumbuhan penjualan sebesar 100 persen atau mengalami peningkatan dobel dibanding tahun lalu,” tutur Presiden Direktur Sun Life Teck Seng Ho, Kamis (16/1/2025).

    Berdasarkan data penjualan pada kuartal ketiga 2024, Sun Life Indonesia membukukan penjualan sebesar 58,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 874,5 miliar. Jumlah ini naik 41 persen selama dekade terakhir. Peningkatan tersebut terjadi karena penetrasi pasar dan densitas asuransi di Indonesia yang kembali menggeliat belakangan ini.

    Kendati demikian, penetrasi pasar asuransi di Indonesia berdasarkan data 2023 masih tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya Malaysia yang sudah mencapai 4,8 persen, Singapura 11,4 persen, Australia 3,3 persen.

    Kondisi tersebut memberikan keyakinan dan optimisme yang besar kepada Sun Life untuk menargetkan penjualan premi dua kali lipat atau naik 100 persen pada tahun 2025 ini dibanding tahun 2024.

    Penetrasi pasar asuransi di Indonesia yang masih kecil itu menurut President & Chief Executive Officer Sun Life, Kevin D. Strain merupakan peluang yang besar bagi Sun Life untuk menggarapnya. Karena itu, dia sangat mendukung kebijakan OJK untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat.

    Dia menegaskan pasar Indonesia memegang peranan sangat penting bagi Sun Life di Asia dan global. Apalagi, pasar asuransi di Indonesia masih terus berkembang dari waktu ke waktu.

    Sementara itu, Presiden Sun Life Asia Manjit Singh menambahkan, Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara di Asia yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan Sun Life. Indonesia, kata dia, seperti juga Filipina dan Hong Kong memiliki potensi sangat besar untuk bertumbuh.

    Selain itu, Sun Life juga memanfaatkan berbagai saluran distribusi seperti memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, penguatan kapasitas agen, dan berinvestasi pada saluran digital seperti WhatsApp Client Services.

    Pada kuartal ketiga 2024, Sun Life Indonesia mencatat Risk Based Capital (RBC) untuk asuransi konvensional sebesar 586 persen dan asuransi Syariah sebesar 256 persen, yang semuanya berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah yakni 120 persen.

    Sedangkan total aset tercatat sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 41 persen dari pendapatan premi selama satu dekade terakhir. Saat ini, Sun Life Indonesia melayani lebih dari 553.852 polis asuransi.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Fundamental Ekonomi Menguat, Sun Life Bidik Pertumbuhan Tinggi Tahun Ini

  • Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

    Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas rantai distribusi minyak goreng Minyakita untuk menurunkan harga di pasaran.

    Namun, ia menyebut kebijakan wajib pungut perlu dievaluasi guna menjaga harga Minyakita tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Menurut Budi, distribusi Minyakita yang dilakukan melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID Food dari produsen minyak goreng terkendala oleh kebijakan wajib pungut.

    Padahal, apabila distribusi dilakukan melalui BUMN Pangan, penyalurannya ke konsumen bisa lebih cepat.

    Kebijakan wajib pungut mengharuskan produsen minyak goreng untuk membayar sejumlah pungutan terlebih dahulu ke BUMN Pangan, yang kemudian dapat diklaim kembali ke pemerintah di kemudian hari.

    Podusen sebenarnya sudah diberikan insentif bila menyalurkan minyak goreng melalui BUMN Pangan, tetapi mereka enggan melakukannya karena wajib pungut ini.

    “Di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024) itu, untuk Minyakita yang menyalurkan melalui BUMN Pangan seperti Bulog, ID Food, itu kan si produsen mendapat insetif, tapi ini kan ada proses bisnis antara BUMN dengan produsen yang namanya wajib pungut,” kata Budi di Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Wajib pungut itu langsung dipungut oleh BUMN, sehingga perusahaannya kan harus bayar dulu, baru nanti bisa ditagih lagi ke pemerintah. Agak ribet, sehingga kadang-kadang produsen enggan walaupun dikasih insetif,” lanjutnya.

    Budi menegaskan rantai distribusi yang ada akan tetap dipertahankan, tetapi yang akan dievaluasi adalah mekanisme wajib pungut.

    Adapun mekanisme distribusi Minyakita sebenarnya memungkinkan produsen menyalurkan minyak goreng melalui pihak swasta yang berperan sebagai distributor pertama/D1. 

    Namun, jika melalui distributor swasta, produsen baru bisa mendapatkan hak untuk mengekspor minyak goreng pada saat penyaluran sudah sampai di distributor kedua/D2. Walhasil, untuk sampai ke pengecer, membutuhkan rantai distribusi yang panjang. 

    Berbeda lagi jika disalurkan melalui distributor BUMN Pangan, yang mana perusahaan plat merah di sini berperan sebagai D1. 

    Apabila produsen menyalurkan minyak goreng langsung ke BUMN Pangan, dapat langsung disalurkan ke pengecer. Dengan cara ini pula produsen bisa langsung mendapatkan hak ekspor.

    Namun, yang menjadi kendala menyalurkan melalui BUMN Pangan adalah adanya kebijakan wajib pungut ini. 

    “Kalau BUMN itu kan distributor satu, sehingga si produsen langsung mendapat hak ekspor kan, tapi kalau swasta kan harus [melalui] distributor dua baru dapat hak ekspor,” ucap Budi.

    Ia mengatakan, kendala wajib pungut ini akan dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kewajiban wajib pungut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021.

    Dalam peraturan itu, diatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atau PPnBM oleh BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN.

    Aturan itu telah diperbarui dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. 

    Budi juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk membahas soal wajib pungut. Ia yakin masalah ini dapat diselesaikan secara cepat. 

  • Bocoran Isi Surat Mendag ke Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Bocoran Isi Surat Mendag ke Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, buka suara soal usul relaksasi biaya wajib pungut untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ia kirimkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi mahalnya harga Minyakita.

    Budi mengatakan, surat itu dikirimkan agar BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD dapat terus mendistribusikan Minyakita langsung kepada pengecer. Selama ini, katanya, banyak kendala distribusi Minyakita akibat wajib pungut.

    “Biaya wajib pungutan itu kan dibayar tahun depannya. Dibayar tahun depannya, langsung dipungut oleh BUMN. Sehingga, apa namanya, perusahaan ini kan harus bayar dulu. Bayar dulu baru nanti bisa dipakai lagi ke pemerintah nah ini agak ribet,” kata Budi kepada wartawan di di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Melalui permohonan relaksasi biaya wajib pungut, Budi berharap penuh solusi atas tinggi harga Minyakita dapat diselesaikan. Untuk diketahui, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita saat ini sebesar Rp 15.700 per liter.

    Sementara mengacu pada panel perdagangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp 17.518 per liter pada pukul 11.58 WIB. “Nah kami sudah bicara soal itu, mudah-mudahan segera ada solusinya biar distribusi Minyakita itu lebih bersih,” ungkapnya.

    Ketika disinggung ihwal pemangkasan jalur distribusi Minyakita, Budi menekankan tidak ada perubahan. Ia mengatakan, saat ini jalur distribusi Minyakita masih dari produsen, distributor pertama (D1), distributor kedua (D2), pengecer, dan konsumen akhir.

    “Cuma tadi yang salah satu dievaluasi itu tadi yang Wapu (wajib pungut), ya, Wapu itu maksudnya kalau wajib pungut, kalau nanti yang produsen langsung ke BUMN, ya, sudah BUMN bisa langsung ke pengecer. Jadi fungsinya itu D1 kalau BUMN itu kan nanti D1 sehingga si produsen langsung dapet hak ekspor kan,” ujarnya.

    “Namun kalau swasta kan harus D2 baru dapat hak ekspor. Nah ini untuk memperpendek ya cuman ada kendala sedikit di wapu. Tapi saya pikir gak ada masalah,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pihaknya telah mendorong BUMN pangan untuk ikut mendistribusikan Minyakita agar harga jual komoditas tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

    Namun masih ada kendala BUMN pangan belum melakukan pendistribusian Minyakita. “Salah satu tantangan BUMN pangan agak susah melakukan distribusi Minyakita ini adalah karena mereka membutuhkan relaksasi wajib pungut” kata dia dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Budi Santoso mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk memohon agar adanya relaksasi pungutan BUMN pangan. Surat tersebut telah dikirimkan sejak awal Januari. Kemendag mengharapkan permohonan itu dapat disetujui agar BUMN pangan ikut mendistribusikan Minyakita dengan harga jual sesuai HET.

    “Minggu lalu di awal Januari 2025, Menteri Perdagangan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan, memohon relaksasi wajib pungut BUMN pangan. Kami anggap sekiranya ini dapat diamini Kementerian Keuangan, agar dapat memperpendek rantai distribusi yang harusnya bisa membantu kontribusi harga jual Minyakita sesuai HET,” terangnya.

    (rrd/rrd)

  • Luhut Singgung Nasib Family Office, Usul Dibentuk Bulan Depan

    Luhut Singgung Nasib Family Office, Usul Dibentuk Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana pembentukan family office terus berjalan dan diharapkan berdiri bulan depan atau Februari 2025.

    Luhut menyampaikan saat ini family office atau suatu perusahaan swasta yang akan menangani kekayaan konglomerat tersebut terus berlanjut karena Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukannya. 

    “Kami mau cepet, kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan, kita sudah lama studi kok,” ujarnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025). 

    Sebelumnya, keinginan untuk memiliki family office telah disebut-sebut sejak pertengahan tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kabar kelanjutannya. 

    Luhut pun ingin pembentukan tersebut disegerakan agar tidak kalah saing dengan negara tetangga, yakni Malaysia, yang justru diam-diam langsung membentuk serupa family office pada Oktober lalu. 

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau ngga, kita kalah,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Luhut ketika masih menabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi menyampaikan adanya kendala dalam membentuk family office. Di mana terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.  

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan kementerian mana yang menghambat pembentukan family office.

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’, tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sebelumnya menyampaikan pemerintah saat ini memiliki beragam insentif yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia.

    Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kementerian Keuangan pun telah melakukan benchmarking atau studi terhadap pusat-pusat family office di berbagai negara.

    Adapun beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

    Pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara.

    Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

  • Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.

    Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.

    Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.

    “Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.

    Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.

    “Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.

    Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.

    “Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

    Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani dan Luhut bahas integrasi Coretax dengan GovTech

    Sri Mulyani dan Luhut bahas integrasi Coretax dengan GovTech

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendiskusikan rencana integrasi sistem Coretax dengan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech).

    “Hari ini, saya berdiskusi dengan Pak Luhut beserta jajaran DEN untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan government technology, termasuk sinkronisasi dengan Coretax,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan, sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem administrasi perpajakan.

    Dengan sistem yang lebih terintegrasi, harapannya proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Menkeu mengungkapkan, pihaknya bersama DEN sepakat menjaga aspek interoperabilitas. Dengan begitu, koordinasi dan kolaborasi sistem elektronik pemerintahan dapat berjalan dengan baik, termasuk integrasi dengan data dalam sistem Coretax.

    “Semua dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terpenting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

    Bendahara Negara pun memastikan DJP terus bekerja keras untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan optimal, di tengah berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi Coretax.

    Dia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan Coretax, termasuk memberikan saran dan masukan serta memahami dengan baik sistem DJP tersebut.

    Sementara itu, Ketua DEN meyakini sistem Coretax berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

    Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

    “Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut.

    Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

    Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

    “Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Sidak Kantor Ditjen Pajak, Cek Implementasi Coretax

    Luhut Sidak Kantor Ditjen Pajak, Cek Implementasi Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Selasa (14/1/2025).

    Dalam kesempatan itu, Luhut bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia ingin menekankan dukungan penuh terhadap penerapan Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan.

    Luhut tidak menampik masih ditemukan permasalahan usai Coretax dioperasikan pada 1 Januari 2025. Kendati demikian, dia meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Pensiunan perwira TNI itu meyakini penerapan Coretax akan menambah penerimaan pajak cukup signifikan. Menurutnya perhitungan Bank Dunia, sambungnya, implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2% poin dari kondisi saat ini serta menutup tax gap sebesar 6,4% dari produk domestik bruto (PDB).

    Total, diproyeksi Coretax membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan. Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem digital pemerintahan yang lain untuk memperkuat interoperabilitas data antar instansi. 

    “Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” tutup Luhut.

    Sebelumnya, banyak wajib pajak yang mengeluh soal permasalahan yang didapat di aplikasi Coretax. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya telah melakukan perbaikan tiga proses bisnis.

    Pertama, perbaikan gagal masuk, pengiriman one-time password (OTP), serta pembaruan profil termasuk perubahan data penanggung jawab (PIC) perusahaan dan karyawan selain PIC.

    Kedua, perbaikan pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam bentuk *.xml. Ketiga, perbaikan proses penandatanganan faktur pajak menggunakan kode otorisasi Ditjen Pajak ataupun sertifikat elektronik.

    Oleh sebab itu, ujar Dwi, terjadi peningkatan cukup signifikan dalam penerbitan faktur pajak. Per 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 53.200 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan sebanyak 1.674.963.

    Sementara itu, faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 670.424. Sedangkan wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 167.389.

    “Ditjen Pajak terus melakukan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax,” kata Dwi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Sebagai perbandingan, pada 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan 845.514. Artinya, selama empat hari, jumlah faktur pajak yang terbit meningkat dua kali lipat.

  • Luhut yakin Coretax krusial dalam upaya reformasi perpajakan

    Luhut yakin Coretax krusial dalam upaya reformasi perpajakan

    Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

    Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

    “Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

    Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

    Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

    Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

    Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

    Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

    Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dengan 70 persen merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal itu diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mereka berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga listrik yang mayoritas berasal dari EBT ini merupakan upaya pemerintah memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” kata Erick dikutip dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menegaskan, RUPTL PT PLN (Persero) bakal difinalisasi pada Januari 2025.

    Menurutnya, saat ini RUPTL PLN ini masih dalam proses dan akan difinalkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” kata Tiko di Gardu Induk Listrik UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengatakan, nantinya PLN akan menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt yang mayoritasnya didorong oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 di mana mayoritasnya memang EBT,” jelas Tiko.

    Di satu sisi, Tiko juga menyebut bahwa nantinya PLN akan membangun inter island grid antara wilayah Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa serta Sumatera sehingga listrik yang bersumber dari EBT ini bisa ditarik ke pulau Jawa.

    “Salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” jelas dia.

    Tiko bilang, bahwa pembangunan ini masuk dalam rencana besar dalam tempo 10 tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi dan keberlanjutan serta kemudahan bagi masyarakat.

    “Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik. Tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” papar dia.

  • Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengadakan rapat bersama dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

    Erick mengatakan rapat itu digelar untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Hal tersebut disampaikan Erick dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya @erickthohir.

    “Rapat bersama Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kami berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034,” ujar Erick, Selasa (14/1/2025).

    Erick menjelaskan pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW di mana sekitar 70% merupakan Energi Baru Terbarukan.

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan Energi Baru Terbarukan. Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” imbuh Erick.

    [Gambas:Instagram]

    (acd/acd)