Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2025

    Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan anggaran untuk MBG telah dialokasikan secara bertahap. Untuk tahap awal, dana sebesar Rp 71 triliun akan digunakan dari Januari hingga April 2025 dengan menjangkau 3 juta penerima manfaat.

    Pada periode April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta, dan pada Agustus hingga September, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan mencapai 15 hingga 17 juta orang.

    “Target besar ini akan terus diperjuangkan hingga akhir tahun, dengan anggaran mencapai Rp 100 triliun,” ujar Dadan Hindayana di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Dadan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG. Namun, ia enggan mengungkapkan perincian mengenai langkah-langkah efisiensi tersebut. Alasannya, hal tersebut merupakan kebijakan yang berada di bawah wewenang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Presiden dan menteri keuangan sudah memastikan dana tersebut tersedia dan kami semua merasa lega. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kelangsungan program MBG,” jelas Dadan.

    Dadan Hindayana juga menegaskan seluruh anggaran untuk program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak melibatkan dana cadangan anggaran, corporate social responsibility (CSR) BUMN, atau bantuan negara asing.

    “CSR BUMN tidak digunakan untuk program makanan bergizi, melainkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program ini. Semua dana untuk MBG berasal murni dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Dadan.

    Selain itu, Dadan membantah adanya keterlibatan pendanaan asing dalam program MBG. Menurutnya, bantuan dari negara lain hanya berupa technical assistance atau peralatan, yang saat ini belum ada. Program MBG sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Indonesia.

    “Program makan bergizi gratis adalah wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi untuk rakyatnya tanpa bergantung pada dana asing,” pungkas Dadan.

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ingatkan Lagi Menterinya agar Hemat Anggaran, Puji Sri Mulyani: Cermat – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Lagi Menterinya agar Hemat Anggaran, Puji Sri Mulyani: Cermat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas (perdinas). 

    Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun, yang akan dialokasikan untuk kepentingan prioritas, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan.

    Prabowo menjelaskan, pengurangan belanja tersebut mencakup berbagai kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun atau peringatan hari-hari tertentu. 

    “Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vcon-kan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025).

    Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen. 

    Kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih diinstruksikan untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024. 

    Instruksi yang tertuang dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan November 2024. 

    Dalam suratnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing kementerian dan lembaga.

    Prabowo mengatakan upaya penghematan anggaran itu sudah mulai 
    terlihat. 

    Dia mencontohkan pemangkasan perjalanan dinas sudah berhasil menghemat Rp20 triliun. 

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Prabowo.

    Prabowo kemudian mengapresiasi tim keuangan yang telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran negara hingga ke detail terkecil. 

    Ia memuji keberanian Sri Mulyani memangkas anggaran program-program seremonial. 

    Prabowo mengatakan dirinya memang selalu menuntut penghematan anggaran. Dan Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara berhasil melakukan hal tersebut. 

    “Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan tak akan sembarangan menyetujui anggaran program pemerintah. 

    Menurutnya, program pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. 

    Selain itu, program pemerintah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

    Prabowo juga menekankan program pemerintah wajib menghasilkan terobosan teknologi. 

    Anggaran negara, ucapnya, difokuskan untuk sumber daya manusia, pendidikan, sains, dan teknologi. 

    Prabowo meminta semua menteri dan kepala badan untuk menunjukkan loyalitas penuh terhadap kebijakan ini dan memastikan setiap pengeluaran benar-benar efisien. 

    “Saya minta loyalitas semua menteri, semua Kepala Badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya, kalau tidak salah sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran tersebut,” ujar Prabowo.(tribun network/igm/dod)

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan hingga 2029, termasuk untuk pembangunan Gedung DPR.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2025-2029.

    Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembangunan IKN untuk 2025-2029 yakni Rp48,8 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut pemerintahan Prabowo menargetkan anggaran Rp48,8 triliun itu difokuskan pada tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga pemerintahan atau eksekutif, serta yudikatif hingga legislatif. 

    “Kami upayakan untuk sesuai arahaan presiden untuk pembangunan berbagai gedung-gedung pemerintahan terutama untuk Trias Politika bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan bapak presiden,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028. 

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.

  • Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan atau eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

    “Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga saat sidang kabinet, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Prabowo menjelaskan bahwa melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan tersebut akan diberlakukan satu bulan mendatang, atau diperkirakan Maret mendatang.

    Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga memerintahkan pada aparat penegak hukum, melalui Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menegakkan aturan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama pada pertanahan.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan, apalagi terharap perusahaan yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam hal perizinan.

    Kepala Negara pun menyatakan bahwa pemerintah akan menguasai kembali lahan, terutama jika masuk dalam hutan lindung, jika perusahaan yang bersangkutan tidak menunaikan kewajibannya.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemangkasan anggaran perjalan dinas kementerian dan lembaga dapat memberikan penghematan cukup signifikan.

    Prabowo mencontohkan keputusannya untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga sampai dengan setengahnya, atau setara dengan penghematan yang diklaim hingga Rp20 triliun. Hal itu, kata Prabowo, dipastikan berlaku pada kebijakan keuangan negara.

    “Saya potong setengah, dengan setengah kita bisa hemat Rp20 triliun. Kalau kita hitung berapa ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal itu. Saya minta prioritas seluruh menteri dan kepala badan patuh dalam hal ini,” ujarnya pada rapat kabinet paripurna, Rabu (22/1/2025).

    Prabowo lalu berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang telah menyisir anggaran kementerian/lembaga sampai terperinci.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku ikut dalam menyisir anggaran kementerian/lembag sampai dengan lapisan terbawah.

    “Kalau tidak salah sampai satuan kesembilan itu. Untuk pertama kali dalam sejarah Presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin enggak tahu anggaran-anggaran satuan kesembilan itu,” ucapnya.

    Prabowo berharap dengan apa yang dilakukannya itu bisa membantu kinerja pemerintahan dengan cepat dalam rangka menyasar berbagai sasaran-sasaran pembangunan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintahannya harus mengikuti tiga kriteria yakni untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memenuhi target swasembada pangan dan energi.

  • BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. 

    “Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut. 

    Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita. 

    Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global. 

    Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN. 

    Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%. 

    Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti  di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

    Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan. 

    Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah. 

    “Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya. 

  • PKP adalah Pengusaha Kena Pajak, Ini Keuntungannya!

    PKP adalah Pengusaha Kena Pajak, Ini Keuntungannya!

    Dengan terdaftar sebagai badan usaha berstatus PKP, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan yang berdampak positif bagi kegiatan bisnis. Berikut beberapa keuntungannya.

    1. Memperkuat legalitas perusahaan

    Perusahaan berstatus PKP menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, badan usaha tersebut dinilai taat pajak.

    Lewat status PKP, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas barang atau jasa yang kena pajak dengan tertib. Hal tersebut tentu akan berdampak positif dalam meningkatkan kredibilitas dan memperkuat legalitas perusahaan.

    2. Meningkatkan peluang kerja sama

    Badan usaha yang memiliki legalitas dan kredibilitas terjamin tentu membuka peluang kerja sama bisnis, baik dari swasta hingga pemerintah. Dengan begitu, kegiatan bisnis bisa berkembang.

    3. Mengoptimalkan efisiensi produksi

    Dari beban produksi dan investasi atas BKP dan JKP, hal tersebut akan dibebankan oleh konsumen akhir. Dengan kata lain, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi produksi dan mewujudkan kestabilan ekonomi lebih terjamin. 

    4. Memaksimalkan penerimaan dari PPN

    Salah satu keuntungan status PKP adalah memaksimalkan penerimaan dari PPN. Karena pajak masukannya bisa dikreditkan, harga jual atas produk dapat ditekan jadi lebih rendah meski belum terjadi penyerahan BKP atau JKP.

    Sehubungan dengan sistem perpajakan Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Coretax. Di awal tahun 2025, wajib pajak bisa mengaksesnya secara online.

    Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa Coretax dapat meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

    “Layanan menjadi lebih cepat, akurat, real time dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki data yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan knowledge dan data. Ini akan menyebabkan compliance atau kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik dan mudah dan diharapkan akan meningkatkan tax ratio melalui penerimaan negara,” jelas Sri Mulyani, dikutip dari situs resmi Kemenkeu, Senin (20/1/2025).

    Sebagai bagian dari ekosistem perpajakan Indonesia, PKP adalah pengusaha yang memiliki kewajiban memungut PPN atas barang dan jasa kena pajak. Dengan status PKP, pengusaha bisa mendapatkan sejumlah keuntungan.