Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 pada 30 Januari 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City. Diselenggarakan bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI Microfinance Outlook 2025 kali ini mengusung tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”, acara ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

    Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berkontribusi aktif dalam pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dengan fokus pada segmen UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI menunjukkan multiplier effect yang lebih tinggi (0,05) dibandingkan dengan kredit industri (0,03). Hal ini mencerminkan struktur perekonomian Indonesia yang berbasis pada UMKM, sekaligus memperkuat posisi BRI sebagai katalisator utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

    Acara ini juga akan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, diantaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI Microfinance Outlook 2025 adalah momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. “UMKM bukan hanya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Melalui BRI Microfinance Outlook 2025, BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, tegasnya.

  • BRI: Microfinance Outlook 2025 jadi momentum perkuat peran UMKM

    BRI: Microfinance Outlook 2025 jadi momentum perkuat peran UMKM

    BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso menyampaikan, penyelenggaraan BRI Microfinance Outlook pada 30 Januari 2025 menjadi momentum yang strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.

    Ia menekankan bahwa UMKM bukan hanya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif.

    “Melalui BRI Microfinance Outlook 2025, BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, kata Sunarso di Jakarta, Jumat.

    BRI menegaskan dedikasinya sebagai mitra utama dalam pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi nasional melalui BRI Microfinance Outlook 2025.

    Dengan visi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif, BRI optimistis dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih luas.

    Pada tahun ini, Microfinance Outlook digelar bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertempat di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, Microfinance Outlook biasanya digelar secara terpisah dengan BRI UMKM EXPO(RT). Dengan adanya penggabungan dua acara yang penting bagi perkembangan perekonomian nasional, menurut dia, hal ini menunjukkan posisi BRI sebagai miniatur Indonesia.

    “Penyatuan ini (Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT)) untuk menunjukkan kepada seluruh stakeholder, bahkan dunia bahwa BRI adalah miniatur Indonesia,” kata Supari.

    Microfinance Outlook 2025 turut menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, di antaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues juga akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Supari mengatakan, BRI sendiri memiliki pengalaman yang panjang dalam mendampingi UMKM terutama segmen ultra mikro. Meski begitu, perseroan membutuhkan pandangan dari pemangku kepentingan lainnya sehingga BRI dapat membangun strategi dan inisiatif yang selaras dengan pemangku kepentingan.

    “Maka di event ini harapannya kita mendengar dari pemangku kebijakan di negara ini, bagaimana stakeholder merencanakan strategi untuk menumbuhkembangkan UMKM dan masyarakat grass root dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Supari.

    Pada saat yang bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025, acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan berlangsung pada 30 Januari 2025 hingga 2 Februari 2025.

    Pameran yang digelar BRI ini menyajikan berbagai rangkaian acara seperti UMKM Expo, partner gathering, talkshow, workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara culinary dan fashion show.

    BRI UMKM EXPO(RT) 2025 melibatkan sebanyak 1.000 UMKM unggulan yang akan dipamerkan dalam lima kategori utama yaitu home Decor and craft (153 UMKM), food and beverage (358 UMKM), accessories and beauty (181 UMKM), fashion and wastra (273 UMKM), serta healthcare and wellness (35 UMKM).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI UMKM Export 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    BRI UMKM Export 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menggelar BRI UMKM EXPO(RT) 2025, yang kini memasuki tahun penyelenggaraan ke-6. Acara yang sebelumnya dikenal sebagai UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia agar mampu memperluas akses ke pasar internasional.

    Acara yang akan berlangsung pada 30 Januari – 2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall 5,6,7 ini mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach”, yang mencerminkan langkah strategis BRI untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membuka peluang bisnis baru di pasar global. Hal tersebut disampaikan dalam Press Conference BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di Jakarta (24/1/2025) yang dihadiri oleh Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, Diana Nazir sebagai Interior Designer dan Curator, serta Dimas Wibisono selaku Operational Director Djalin Design yang merupakan perwakilan UMKM.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa tujuan dari BRI UMKM EXPO(RT) 2025 adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM Indonesia, mendorong mereka naik kelas, dan membuka peluang ekspor produk berkualitas ke pasar internasional. Adapun, komitmen BRI untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM tercermin dalam berbagai program pemberdayaan, seperti Rumah BUMN, BRIncubator, dan Pengusaha Muda Brilian. Semua program ini akan berpuncak dalam gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

    “Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso di Menara BRILiaN.

    Tahun ini, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 pun mendapatkan sambutan luar biasa dari para pelaku UMKM Indonesia. Hal tersebut, tercermin dari tingginya animo pendaftar yang mencapai 3.006 UMKM. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Antusiasme dan tingginya jumlah pendaftar, menunjukkan potensi besar yang akan dihadirkan oleh BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Bahkan, diharapkan pameran ini dapat melanjutkan kesuksesan event sebelumnya, yang telah mencatatkan hasil positif dan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM di pasar internasional.

    Sebagai gambaran, pada tahun 2023, total nilai kesepakatan bisnis (business matching) tercatat sebesar US$ 81,3 juta, yang melibatkan 86 buyers dari 30 negara. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Pada penyelenggaraan pertama pada tahun 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat hanya sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Angka ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

    Pada 2021, nilai kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara.

    Nantinya, selain menghadirkan UMKM terbaik, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga menyajikan berbagai rangkaian acara, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, Workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara Culinary dan Fashion Show.

    Selain pameran produk unggulan, pada acara ini BRI pun turut menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025, seminar internasional yang membahas peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth”, forum ini akan fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat. Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.

    BRI Microfinance Outlook 2025 akan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Dengan kombinasi antara pameran produk unggulan UMKM dan diskusi strategis di BRI Microfinance Outlook, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung ekonomi berbasis rakyat serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Interior Designer dan Curator Diana Nazir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Ia juga menyambut baik dukungan BRI dalam mengembangkan ekosistem digital bagi UMKM, yang memberikan kemudahan dan akses bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.

    “Sebagai pelaku usaha, saya merasa sangat terbantu dengan ekosistem digital BRI, seperti BRImo dan Qlola, yang memudahkan kami dalam menjalankan bisnis sehari-hari,” ujarnya.

    Senada, Operational Director Djalin Design Dimas Wibisono, juga membagikan pengalamannya dengan BRImo dan Qlola.

    “Transaksi kami menjadi lebih mudah dan lancar. Teknologi ini memungkinkan kami untuk fokus mengembangkan produk dan memperkuat jaringan pasar tanpa terbebani dengan hal-hal teknis,” tambahnya.

    Dengan kombinasi antara pameran produk unggulan UMKM, diskusi strategis di Microfinance Outlook, hingga dukungan ekosistem digital yang semakin berkembang, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mendukung ekonomi berbasis rakyat, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun menjadi Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto. Anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus menjadi sasaran instruksi itu, dari tingkat pusat hingga daerah.

    Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan langsung berlaku pada hari yang sama.

    Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

    Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.

    Total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini.

    “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Dari total efisiensi itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun. Lalu, peninjauan TKD senilai Rp50,59 triliun.

    Para menteri dan pimpinan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja masing-masing K/L sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Perlu dicatat, identifikasi untuk penghematan anggaran itu tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau gaji PNS tidak akan terpengaruh perintah penghematan anggaran Prabowo.

    Prabowo memberikan perintah khusus kepada Sri Mulyani yang tercantum dalam diktum kelima Inpres 1/2025. Berikut isinya:

    Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
    Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:

    Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (Rp13,9 triliun)
    Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (Rp15,6 triliun)
    Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (Rp18,3 triliun)
    Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (Rp509,4 miliar)
    Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (Rp200 miliar); dan
    Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (Rp2 triliun)

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial.

    Berikut 7 poin instruksi Prabowo ke kepala daerah dalam Inpres 1/2025:

    Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
    Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
    Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
    Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
    Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
    Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b.

    Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.Perbesar

    Alasan Prabowo Hemat Anggaran Rp306,69 Triliun

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa presiden ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

  • Rakernas Kejaksaan 2025 Asta Cita sebagai penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern

    Rakernas Kejaksaan 2025 Asta Cita sebagai penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern

    Selasa, 14 Januari 2025 13:53 WIB

    Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

    Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kanan) memberikan plakat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan pemaparan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

  • 5 Fakta Sindikat Deepfake Catut Prabowo Dibongkar Bareskrim Polri

    5 Fakta Sindikat Deepfake Catut Prabowo Dibongkar Bareskrim Polri

    Jakarta –

    Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) disalahgunakan. Rekaman Presiden Prabowo Subianto di video dipalsukan sedemikian rupa untuk menipu orang-orang. Berikut adalah lima fakta kasus video deepfake ini.

    Kasus ini diungkap ke publik oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri, Kamis (23/1/2025).

    Direktur Tipidsiber Bareskrim, Brigjen Himawan Bayu Adji, menjelaskan bahwa langkah ini juga sekaligus menjaga kewibawaan pemerintah. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber dan mendapati unggahan aneh di Instagram.

    Bagi Anda yang menemukan video mencurigakan berisi tokoh, pejabat, selebritis, pemuka agama, atau siapapun yang meminta pengiriman duit ke suatu rekening, awas! Janganlah mudah tertipu di era AI yang semakin canggih ini.

    Berikut adalah lima fakta sindikat deepfake mengenai kasus ini:

    1. Konten palsu dan penangkapan pelaku

    Brigjen Himawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/1) kemarin menjelaskan bahwa awal pengungkapan kasus ini adalah penemuan unggahan di Instagram dalam kegiatan patroli siber. Polisi kemudian menelusuri konten penipuan tersebut.

    Polisi menemukan video yang memuat sosok Prabowo Subianto namun meminta duit. Ini janggal. Betul, itu adalah video penipuan. Akhirnya polisi menemukan pembuatnya. Video tersebut adalah semacam ‘magnet duit’ yang dipasang sindikat penipu.

    “Dari hasil analisa error level analysis terdapat penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan momen pada frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar yang saling tidak berkesesuaian,” kata Brigjen Himawan.

    Polisi kemudian menangkap pria inisial AMA, berusia 29 tahun, di Lampung, pada 16 Januari 2025.

    Halaman selanjutnya, bikin video pakai AI, disebar di medsos sebagai jalan modus kriminal:

    Bikin Video Pakai AI, Disebar di Medsos untuk Menipu

    Foto: Dirtipidsiber Bareskrim Polri membongkar sindikat deepfake (Kurniawan/detikcom)

    2. Bikin video pakai AI, disebar di medsos

    Deepfake. Begitulah istilahnya. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan AI untuk membuat foto atau video sehingga tampak nyata. Dengan bantuan AI, si perekayasa video tidak perlu lagi secara manual mengedit serpih demi serpih seperti 10 tahun lalu. Kerja AI memungkinkan si pengedit hampir bak pesulap.

    “Tersangka AMA membuat video yang memanfaatkan teknologi deepfake mengatasnamakan pejabat negara dalam bentuk video dengan isi konten penawaran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tersangka membuat dan menyebarluaskan video deepfake di berbagai platform media sosial,” ungkap Himawan.

    Modus penipuan bergulir lewat video di medsos itu. Dalam video palsu yang mencatut Prabowo itu, terdapat penawaran bantuan pemerintah namun agar bantuan itu cair maka si pemerisa video harus mengirim sejumlah uang. Ada saja yang mau mengirim sejumlah uang dengan cara menghubungi nomor yang tercantum di video itu.

    “Setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi dan kemudian akan terus dijanjikan pencairan dana oleh tersangka hingga korban mentransfer kembali walaupun sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” kata Himawan.

    Pelaku mendapat Rp 30 juta dalam empat bulan. Aksi penipuan itu sudah dilakoni sejak 2020.

    3. Gibran dan Sri Mulyani juga dicatut

    Tidak hanya video Prabowo yang dipalsukan oleh AMA. Pria 29 tahun itu juga memalsukan video tokoh pejabat lain.

    “Tersangka yaitu mengunggah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ibu Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya,” ungkap Himawan.

    Halaman selanjutnya, ada yang masih buron dan jumlah kerugian korban:

    Ada yang Masih Buron

    Pengungkapan kasus video deepfake Prabowo. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

    4. Ada yang masih buron

    Karena video itu adalah alat sindikat, maka tidak hanya satu orang yang terlibat. Ada orang lain selain AMA yang sudah ditangkap di lampung. Satu orang itu masih buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Nama inisial buron itu adalah FA yang bertugas mengedit video.

    “Tersangka dibantu oleh FA, yang saat ini sudah kita DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau yang mengedit,” kata Himawan.

    5. Korban dan kerugiannya

    Polisi telah mendata 11 orang yang menjadi korban video tipu-tipu itu. Mereka tidak hanya berasal dari satu daerah. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan ada pula korban yang berasal dari Sulawesi Tengah.

    Brigjen Himawan mengatakan terdapat kerugian Rp 30 juta dari semua korban. Meski begitu, dia menekankan pihak kepolisian tidak melihat jumlah korban atau nominal kerugiannya. Namun kerugian secara individual per korban, jumlah uang bervariasi.

    “Bisa mulai dari Rp 250.000, Rp 500.000, Rp 700.000, sampai dengan Rp 1 juta,” kata Himawan.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2025. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah.

    Inpres yang mulai berlaku sejak Rabu (22/1/2025) itu, memberikan arahan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memimpin efisiensi anggaran.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025).

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi menjadi efisiensi belanja K/L Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.

    Dalam inpres tersebut juga menyebutkan arahan untuk K/L dan kepala daerah. Untuk K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan nonoperasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan. Belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari efisiensi.

    Sementara itu, untuk pemerintah daerah diminta membatasi belanja seremonial, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar, mengurangi perjalanan dinas hingga 50%, membatasi honorarium sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentnag Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

    Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran ini secara ketat.

  • Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi

    Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran pemerintah. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

    “Soal Inpres penghematan anggaran, maknanya sama seperti yang ditekankan Pak Presiden. Kita perlu lebih selektif dalam memilih kegiatan yang produktif dan memberikan dampak langsung,” ujar Prasetyo, Kamis (23/1/2025).

    Prasetyo juga menyinggung kemungkinan hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga mencapai Rp 100 triliun. Meski belum ada angka pasti, ia menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    “Presiden ingin manfaat program MBG dapat segera dirasakan masyarakat secara merata. Hasil penghematan ini kemungkinan besar akan dialokasikan untuk mendukung program tersebut,” jelasnya.

    Terkait regulasi teknis penghematan anggaran, Prasetyo menyebut aturan tersebut masih dalam tahap finalisasi. “Sebentar lagi akan selesai. Setelah lawatan Pak Presiden ke luar negeri, regulasi ini kemungkinan besar akan dirilis,” tambahnya.

    Ketika ditanya soal dampak penghematan terhadap dana transfer ke daerah (TKD), Prasetyo menunggu penjelasan lebih lanjut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, ia memastikan semangat efisiensi tetap produktif dan tidak merugikan daerah.

    “Kementerian/lembaga (KL) memahami semangat kebersamaan ini. Presiden meminta penghematan dilakukan pada kegiatan seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja, dan perjalanan dinas. Kalau kita bisa hemat sekian puluh triliun, anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Arahan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

  • Bareskrim Gandeng Komdigi Cegah Kasus Video Deepfake AI

    Bareskrim Gandeng Komdigi Cegah Kasus Video Deepfake AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal menggandeng Kementerian Komdigi RI untuk mencegah penipuan deepfake melalui kecerdasan buatan atau AI.

    Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu agar terlihat atau terdengar sangat nyata.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan kerja sama pihaknya dan Komdigi berupa masukan terkait dengan persoalan deepfake. 

    “Tim kami di patroli siber akan memberikan masukan ke Komdigi untuk memberikan literasi digital terkait adanya deepfake ini,” ujar Himawan di Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025).

    Dia menambahkan bahwa setiap informasi yang diperoleh patroli siber Bareskrim Polri bakal disampaikan ke Kementerian yang dipimpin Meutya Hafid itu.

    Dengan demikian, koordinasi yang berkelanjutan antara penegak hukum dan kementerian terkait diharapkan dapat memutus rantai kasus deepfake AI di Indonesia.

    “Nah, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk mencegah supaya tidak berkelanjutan korbannya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kasus deepfake AI yang ditangani oleh Bareskrim yaitu soal pencatutan video Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga Menkeu Sri Mulyani.

    Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan satu tersangka dan satu buron berinisal AMA (29) dan FA. Video deepfake pejabat negara itu memuat soal pernyataan pemerintah yang menawarkan bantuan kepada masyarakat dan nomor WhatsApp pelaku.

    Setelahnya, masyarakat diminta menghubungi nomor tersebut untuk mengisi keperluan administrasi. Selain itu, korban juga akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk penyelesaian bantuan tersebut.

  • Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

    Perintah itu sendiri Prabowo sampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

    Sebagai informasi, dalam diktum kelima angka 1 huruf a Inpres 1/2025, Prabowo memberi tugas khusus ke Sri Mulyani sebagai bendahara negara untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L. Bahkan, dalam diktum kelima angka 1 huruf 1 huruf c Prabowo memerintahkan Sri Mulyani untuk:

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Dalam diktum ketiga, Prabowo juga meminta masing-masing pimpinan kementerian/lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai ketetapan Sri Mulyani. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghematan belanja operasional dan non operasional.

    Dalam diktum keempat, Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Terakhir, Prabowo juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 itu.