Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

    Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

    Jakarta (ANTARA) – Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan program stimulus baru oleh pemerintah dan sinyal pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dapat mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat (rebound).

    IHSG tercatat mengalami pelemahan selama dua hari terakhir, imbas sentimen jangka pendek yaitu adanya reshuffle jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk posisi Menteri Keuangan.

    “IHSG akan rebound, kalau udah mencapai support yang kuat atau sentimen baru seperti sinyal dari BI ada potensi pemangkasan BI-Rate lebih lanjut bulan ini, serta pengumuman stimulus baru dan lainnya. Sentimen baru bisa datang dari mana aja dan tak terduga,” ujar Arjun saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Arjun mengatakan arus keluar modal asing (capital outflow) merupakan hal wajar yang terjadi di tengah adanya reshuffle menteri di pemerintahan, apalagi adanya pergantian posisi Menteri Keuangan.

    Ditambah, Menteri Keuangan sebelumnya memiliki reputasi tinggi terkait disiplin fiskal dan pelaksanaan kebijakan yang prudent, serta pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) dan Managing Director World Bank.

    Capital outflow tercatat sebesar Rp525,94 miliar pada perdagangan Senin (8/9/2025) di pasar saham Indonesia, dan masih berlanjut pada perdagangan Selasa ini.

    “Dalam waktu jangka pendek itu wajar, penggantian Sri Mulyani dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) lebih lanjut, karena investor internasional kemungkinan akan khawatir terhadap prospek fiskal Indonesia ke depan,” ujar Arjun.

    Ia memproyeksikan volatilitas di pasar saham Indonesia akan terjadi dalam jangka pendek dan mengalami tren pelemahan selama pekan ini.

    “Kemungkinan volatilitas yang masih relatif tinggi akibat kejadian tersebut bisa berlanjut dalam jangka waktu pendek. Karena itu, tren pekan ini kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujar Arjun.

    Seiring dengan itu, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan volatilitas IHSG akan berada dalam tren melemah sepanjang pekan ini, dengan sentimen utama yaitu adanya reshuffle posisi menteri keuangan.

    “Saya rasa akan melemah trennya pada pekan ini,” ujar Rully.

    Seiring adanya reshuffle jajaran menteri Kabinet Merah Putih, IHSG bergerak melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025).

    IHSG berlanjut melemah 136,71 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.630,13 pada perdagangan Selasa pukul 14.40 WIB.

    BI dijadwalkan akan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan pada Selasa (16/7/2025) dan Rabu (17/9/2025) pekan depan.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun demi menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Kemudian, pemerintah akan melanjutkan stimulus ekonomi pada semester II 2025, melalui sejumlah program yang telah berjalan, seperti subsidi gaji hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu

    “Yang sekarang ada kan stimulus seperti (subsidi) gaji yang di bawah Rp10 juta itu sudah berjalan, gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menjelaskan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta yang sebelumnya sudah terealisasi, akan dilanjutkan pada semester II. Kemudian, terdapat program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja, serta dukungan perumahan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

    “Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

    “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

    Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

    “Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

    Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

    “Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

    Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

    Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

    “Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Ketika kembali ditegaskan apakah benar posisi Menpora masih akan diisi oleh perwakilan Golkar, Bahlil mengulangi pernyataan serupa.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati hingga Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Namun, dari deretan nama yang diambil sumpahnya, dua pos penting yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tutur dia.

    Oleh karena itu, Purbaya meminta maaf atas kesalahannya. Dia berjanji akan lebih baik di kemudian hari.

    “Jadi kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya, Purbaya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.

    “Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengatakan salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7 persen. Sehingga, banyak lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

    “Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” tutur dia

  • Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    GELORA.CO  – Viral di media sosial anak Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa menjadi perbincangan karena unggahannya di media sosial Threads. Pasalnya, Yudo melontarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam unggahan di media sosial Threads pada 9 September 2025, Yudo menyampaikan rasa syukur karena ayahnya menjadi Menteri Keuangan. Namun, dia menuliskan jika sang ayah melengserkan agen CIA yang disebut-sebut mengarah ke Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” tulis Yudo, seperti yang beredar dari tangkapan layar akun Threads @rocky_gerung__.

    Unggahan tersebut menyebar secara luas di media sosial. Sejumlah akun media sosial pun membagikan Instagram milik Yudo dengan nama akun @yvdos4dewa yang memiliki sekitar 83.000 pengikut dan 82 postingan.

    Namun, akun tersebut langsung hilang tak lama setelah postingannya di Threads viral di jagat maya. 

    Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Selasa (9/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tugas yang diembannya tidaklah mudah. Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan besar, ditambah dengan dinamika domestik yang juga tidak ringan.

    “Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat Menteri Keuangan. Amanah ini tidak ringan di tengah dunia yang dipenuhi tantangan yang semakin kompleks,” kata Purbaya dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tuturnya

  • Purbaya bakal berhati-hati atas ucapannya sebagai menkeu

    Purbaya bakal berhati-hati atas ucapannya sebagai menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan, terutama mempertimbangkan jabatan yang dia emban saat ini.

    “Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

    Purbaya melanjutkan, ia masih pejabat baru di lingkup Kemenkeu. Penunjukan dirinya sebagai menkeu juga dia katakan sebagai ‘menteri kagetan’.

    “Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tambahnya.

    Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani Indrawati sebagai mantan Menteri Keuangan agar bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik.

    Purbaya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.

    “Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur dia.

    Purbaya sebelumnya menanggapi soal “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 11 Orang Jadi Tersangka Kasus Penjarahan di Rumah Sri Mulyani

    11 Orang Jadi Tersangka Kasus Penjarahan di Rumah Sri Mulyani

    JAKARTA – Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, menetapkan sebanyak 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

    “Kita sudah menetapkan 11 orang tersangka dugaan pencurian dengan pemberatan dan perusakan yang terjadi di kediaman Ibu Sri Mulyani,” kata Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang di Tangerang, Senin.

    Ia menyebut, dari ke 11 orang tersangka ini diketahui merupakan warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Dimana, lanjutnya, saat ini mereka telah dilakukan penahanan di Mapolres setempat.

    “Sudah kita lakukan penahanan. Mereka sudah dewasa yang berasal dari Tangerang Selatan serta dari Jakarta,” ucapnya.

    Victor menegaskan, dalam hal ini pihaknya ditugaskan untuk fokus terhadap penanganan kasus penjarahan di kediaman Sri Mulyani. Sedangkan terkait kasus penjarahan rumah Nafa Urbach telah ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Barang bukti nanti kami akan sampaikan, karena kami sedang kembangkan. Yang jelas 11 orang tersangka ini adalah pelaku aktif, mereka ini memang sudah berniat untuk melakukan kejahatan dan terlibat aktif dalam tindak pidana di rumah Ibu Sri Mulyani,” jelasnya.

    Dia juga menambahkan, tim penyidik kini masih mencari tersangka lainnya terkait kasus pencurian di rumah Sri Mulyani tersebut melalui dengan pemeriksaan atas 11 pelaku yang telah ditahan.

    “Tidak hanya berhenti yang 11 orang tersangka ini, kita masih kembangkan dan kita akan melakukan pengembangan secara maksimal,” kata dia.

    Sebelumnya, rumah yang disebut-sebut sebagai kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah oleh orang-orang tak dikenal pada Minggu (31/8) dini hari.

    Berdasarkan kesaksian sejumlah warga, penjarahan itu berlangsung dalam dua gelombang.

    “Gelombang pertama sekitar jam 1 (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 (dini hari),” kata Joko Sutrisno, staf pengamanan di rumah Sri Mulyani.

    Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Pun tak ada kendaraan roda empat yang dirusak karena memang sedang tidak ada di sana.

    Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

  • Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat negara yang terdampak perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koperasi yang baru, yakni Ferry Juliantono, pada Senin (8/9) kemarin.

    Sebelumnya, Ferry Juliantono adalah Wakil Menteri Koperasi. Adapun Budi Arie di era pemerintahan Jokowi pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari 2019-2023.

    Kemudian, di akhir jabatan Jokowi, Budi Arie ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari 2023-2024. Salah satu isu yang diprioritaskan Budi Arie selama menjadi Menkominfo adalah pemberantasan aktivitas judi online (judol) di Tanah Air.

    Prabowo kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Tak sampai setahun, Budi Arie akhirnya harus keluar dari pemerintahan.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini,” kata dia.

    Budi Arie juga menitip pesan bagi masyarakat Indonesia.

    “Mari kita tetap bersatu, rukun, saling mendukung, dan terus bekerja keras demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ia memungkasi.

    Selain Budi Arie, ada beberapa menteri yang turut diganti. Beberapa di antaranya adalah Sri Mulyani yang diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), serta Abdul Kadir Karding yang diganti Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Mentero Olahraga (Menpora) juga diganti, tetapi belum disebut sosok penggantinya.

    Selain itu, dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo mengangkat M. Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar sebagai wakil menteri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Minta Maaf Usai Lepas Jabatan Menkeu: Tak Ada Gading yang Tak Retak – Page 3

    Sri Mulyani Minta Maaf Usai Lepas Jabatan Menkeu: Tak Ada Gading yang Tak Retak – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pergantian Sri Mulyani dalam reshuffle kabinetbukan karena adanya permintaan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

    Namun, ia juga membantah bahwa Sri Mulyanidicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, beliau mempunyai hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata dia di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo kembali menolak mengulas ada tidaknya surat pengunduran diri dari Sri Mulyani. Yang pasti, formasi baru di kabinet pemerintahan ini merupakan hak prerogatif Prabowo.