Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai popularitas menteri dan pejabat di pemerintahan. 

    Survei ini dilakukan bertepatan dengan evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat sepuluh menteri atau pejabat dengan tingkat popularitas di atas 10 persen.

    Hasil survei menunjukkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menempati posisi pertama dengan popularitas mencapai 67,8 persen. 

    Disusul oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di posisi ketiga dengan popularitas 63,5 persen.

    Adapun, survei itu digelar dalam rangka menyambut 100 hari masa pemerintahan Prabowo sejak dilantik pada Februari 2024 lalu.

    Survei ini dilakukan tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Sampling survei berjumlah sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berikut daftar 10 menteri atau pejabat dengan popularitas tertinggi menurut survei:

    1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir: 67,8 persen

    2. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati: 67,5 persen

    3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 63,5 persen

    4. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar: 54,7 persen

    5. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya: 52,7 persen

    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto: 47,8 persen

    7. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan: 46,2 persen

    8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra: 44,2 persen

    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan: 40,5 persen

    10. Menteri Agama, Nasaruddin Umar: 37,7 persen (*)

  • BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025

    BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan mengulik peran dan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat BRI Microfinance Outlook 2025. ANTARA/HO-BRI

    BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan mengulik peran dan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berperan dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, BRI menghadirkan ahli dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”. Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah dalam tiga dekade terakhir, sehingga diperlukan akselerasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap/MIT).

    Salah satu cara yaitu mendorong pertumbuhan inklusif sebagai bagian integral dari konsep ekonomi kerakyatan yang diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wujud ekonomi kerakyatan termasuk mengoptimalkan peran UMKM yang merupakan kontributor utama perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.

    “Artinya, memberdayakan UMKM berarti mendukung bisnis akar rumput,” tambahnya.

    Tokoh yang akan hadir nantinya mencakup Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan serta Direktur Utama BRI Sunarso.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy yang akan mendiskusikan pentingnya peran usaha kecil dalam pertumbuhan ekonomi, peran kolaborasi pemangku kepentingan, strategi dan rencana yang perlu dikembangkan, dan bagaimana cara mencapai kesejahteraan rakyat.

    Lalu, Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park akan membahas kondisi pasar global dan dampaknya terhadap Indonesia, strategi untuk meningkatkan kontribusi keuangan mikro terhadap pertubuhan ekonomi, hingga peran pemerintah dalam menyediakan akses keuangan.

    Juga ada Nobel Prize Economic Science Paul Romer yang akan memaparkan peran penting inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM hingga integrasi teknologi dalam keuangan mikro untuk memfasilitasi layanan yang lebih baik dan inklusi keuangan.

    BRI Microfinance Outlook 2025 akan digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Januari 2025 dan bisa disaksikan melalui kanal YouTube BRI.

    Sumber : Antara

  • Survei Indikator: Sri Mulyani dan AHY Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik di Kabinet Prabowo

    Survei Indikator: Sri Mulyani dan AHY Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik di Kabinet Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tujuh menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Tiga menteri teratas adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani (11,4%), Menteri BUMN Erick Thohir (11,2%), dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (4,8%).

    “Ini tujuh menteri yang tertinggi menurut simulasi top of mind. Yang lain ada yang disebut, tetapi di bawah 1%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei secara daring, Senin (27/1/2025).

    Tujuh menteri dengan kinerja terbaik di kabinet Presiden Prabowo berdasarkan survei, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani meraih 11,4%, Menteri BUMN Erick Thohir 11,2%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,8%, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 3,7%, Menteri Agama Nasaruddin Umar 3,1%, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman 2,7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra1,6%.

    Survei kinerja menteri kabinet Presiden Prabowo ini dilaksanakan pada 16-21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun ke atas. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. 

    Tingkat kepercayaan survei kinerja menteri kabinet Presiden Prabowo adalah 95%, dengan margin of error ±2,5%. Pewawancaraan dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.

  • Detail Anggaran K/L yang Dipangkas Sri Mulyani, ATK Dipotong Hingga 90%

    Detail Anggaran K/L yang Dipangkas Sri Mulyani, ATK Dipotong Hingga 90%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Yang mencolok ialah efisiensi untuk alat tulis kantor (ATK) sebesar 90,0%.

    Surat tersebut Sri Mulyani tujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pada pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran  surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

    Sebelumnya, surat nomor S-37/MK.02/2025 itu sudah sempat menjadi perbincangan di media sosial X. Banyak pengguna X yang mengaku bingung dengan item-item yang dipangkas anggarannya—terutama karena persentase pemangkasannya begitu besar.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro sendiri sudah mengonfirmasi kebenaran surat yang viral di media sosial X tersebut.

    “Benar, surat tersebut dari Kemenkeu,” ujar Deni kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Berikut 16 item yang dipangkas sesuai surat no. S-37/MK.02/2025

    1. Alat Tulis Kantor (ATK): efisiensi sebesar 90,0%.

    2. Kegiatan Seremonial: efisiensi sebesar 56,9%.

    3. Rapat, Seminar, dan sejenisnya: efisiensi sebesar 51,5%.

    4. Kajian dan Analisis: efisiensi sebesar 51,5%.

    5. Diklat dan Bimtek: efisiensi sebesar 36,5%.

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: efisiensi sebesar 40,0%.

    7. Percetakan dan Souvenir: efisiensi sebesar 75,9%.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: efisiensi sebesar 73,3%.

    9. Lisensi Aplikasi: efisiensi sebesar 61,6%.

    10. Jasa Konsultan: efisiensi sebesar 45,7%.

    11. Bantuan Pemerintah: efisiensi sebesar 10,2%.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan: efisiensi sebesar 16,2%.

    13. Perjalanan Dinas: efisiensi sebesar 28,3%.

    14. Peralatan dan Mesin: efisiensi sebesar 28,0%.

    15. Infrastruktur: efisiensi sebesar 34,3%.

    16. Belanja Lainnya: efisiensi sebesar 59,1%.

  • Survei Burhanuddin Muhtadi: Erick Thohir, Srimul, AHY Menteri Terbaik

    Survei Burhanuddin Muhtadi: Erick Thohir, Srimul, AHY Menteri Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Survei terbaru yang dilakukan INDIKATOR mengungkap tujuh menteri yang dianggap memberikan kinerja terbaik dalam 100 hari pertama usia kabinet. Dari 48 anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berada di posisi teratas sebagai menteri berkinerja terbaik menurut persepsi publik. 

    Responden ditanya dari daftar menteri Kabinet Merah Putih, siapa yang menurut mereka menteri berkinerja terbaik? Hasilnya muncul tujuh nama Menteri dengan kinerja terbaik. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Survei Nasional: “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” itu merinci bahwa Erick Thohir memperoleh 14,2% dari 1.220 responden sebagai menteri berkinerja terbaik. Posisi Erick Thohir disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (13,2%), disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (6,7%).

    Kemudian terdapat Menteri Agama Nasarudin Umar; Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang masih-masing berada di bawah 4% pilihan responden.

    Founder dan Peneliti Utama INDIKATOR Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa Erick Thohir juga masuk ke dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi, alias menteri paling popular.

    Adapun menteri-menteri lain yang juga popular adalah Sri Mulyani Indrawati, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Teddy Indra Wijaya.

    “Sri Mulyani, Erick Thohir, AHY, serta Teddy Indra Wijaya masuk ke dalam daftar Menteri berkinerja terbaik. Sementara Cak Imin termasuk popular di Masyarakat, meskipun tidak masuk ke dalam daftar tujuh menteri berkinerja terbaik,” ujar Burhanuddin, dalam pemaparan temuan survei tersebut di Jakarta, Senin (27/1/2025).

    INDIKATOR juga bertanya kepada responden tentang kepuasan mereka terhadap menteri yang mereka kenali tersebut. Hasilnya, terdapat lima menteri dengan mendapatkan Tingkat kepuasan tertinggi dari responden. Mereka adalah Nasarudin Umar, Teddy Indra Wijaya, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Abdul Mufti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah).

    (hsy/hsy)

  • Survei Indikator: Mayor Teddy Jadi Menteri dengan Tingkat Kepuasan Teratas – Page 3

    Survei Indikator: Mayor Teddy Jadi Menteri dengan Tingkat Kepuasan Teratas – Page 3

    Alasan lainnya, Burhan melanjutkan, Mayor Teddy populer di kalangan generasi muda dan perempuan. “Spekulasinya, mungkin alasan ketampanan. Teddy anak muda. Berkaitan dengan kecenderungan anak muda yang terkoneksi dengan sosial media,” katanya. 

    Burhanuddin juga menilai latar belakang militer Mayor Teddy menjadi alasan pendukung. Apalagi Mayor Teddy kerap mengikuti pendidikan militer dan keterampilan lain.

    “Tak kalah penting, Mayor Teddy juga paling bisa menerjemahkan kemauan presiden. Ini berdampak pada tingginya kepuasan publik,” kata Burhanuddin. 

    Selain itu, dalam temuan Indikator, Mayor Teddy juga masuk dalam jajaran menteri dengan kinerja paling baik. Mayor Teddy berada di urutan kelima. 

    Di posisi pertama ada Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, juga Nasaruddin Umar. 

    Sebagai informasi berikut, lima besar menteri kabinet Prabowo-Gibran dengan kepuasan kinerja tertinggi:

    Nassaruddin Umar / Menteri Agama: 92,8 persen;
    Teddy Indra Wijaya / Sekretaris Kabinet: 90,1 persen;
    Sri Mulyani / Menteri Keuangan: 89,7 persen;
    Erick Thouir / Menteri BUMN: 89,3 persen; dan 
    Abdul Mu’ti / Menteri Pendidikan Dasar-Menengah: 88,1 persen

     

  • Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya, lalu Sekretaris

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi dua menteri teratas yang dinilai berkinerja paling baik pada masa 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa Sri Mulyani mendapatkan posisi pertama dengan 11,4 persen, sedangkan Erick meraih 11,2 persen, untuk kategori menteri berkinerja baik berdasarkan top of mind responden.

    “Artinya, kami tidak beri pilihan jawaban apa pun,” kata Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hasil survei juga tidak mengalami banyak perbedaan saat responden diberikan daftar nama menteri Kabinet Merah Putih.

    Ia menjelaskan bahwa Erick menempati posisi pertama dengan 14,2 persen, sedangkan Sri Mulyani berada di posisi kedua dengan 13,2 persen untuk menteri berkinerja baik menurut responden.

    “Jadi, ketika kami beri daftar nama itu tidak menambah jawaban responden secara signifikan. Artinya, penilaian kinerja paling baik itu sangat dipengaruhi awareness (pengetahuan, red.) responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka, sehingga ketika kami beri daftar nama sekalipun itu masyarakat tidak berkurang signifikan terkait dengan nama-nama menteri yang dipersepsikan positif,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa surveyor mencoba menanyakan nama satu per satu menteri terhadap responden untuk mengetahui popularitas.

    Hasilnya, lanjut dia, Erick menempati posisi pertama dan mendapatkan 67,8 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya.

    Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan 90,1 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani dengan 89,7 persen, serta Erick Thohir yang meraih 89,3 persen.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16-21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden; terdiri dari 49,9 persen laki-laki, dan 50,1 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan – Halaman all

    Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran dinilai sebagai kebijakan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai langkah tersebut tepat karena saat ini pertemuan dapat dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan perjalanan dinas bisa dikurangi.

    “Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas itu memang harus dilakukan karena sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meeting online atau pun untuk gathering data bisa lewat internet juga,” katanya kepada Tribunnews, Senin (27/1/2025).

    Esther juga menilai bahwa anggaran yang dipangkas dari perjalanan dinas bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang.

    Terkait dengan kemungkinan pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Esther mengatakan masih ada banyak program prioritas lain yang perlu diperhatikan.

    “Memang seharusnya anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, tetapi masih banyak program prioritas lainnya,” ujarnya.

    Ia justru menyebut MBG seharusnya perlu dievaluasi secara berkala, terutama setelah adanya kasus keracunan di sekolah.

    “Oleh karena itu harus dievaluasi secara berkala dari sisi standar higenitas dan kesehatannya serta finansial,’ ucap Esther.

    “Apalagi sudah diketahui banyak yang sakit setelah mendapat makan bergizi gratis,” lanjutnya.

    Kembali lagi ke soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Esther juga mengingatkan Prabowo bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas hanya akan efektif jika dampaknya benar-benar dirasakan positif oleh masyarakat.

    Sebab, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi sektor usaha, terutama industri perhotelan, yang menyatakan bahwa pengurangan perjalanan dinas K/L akan berdampak pada bisnis mereka.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

    Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Batasi Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Seremonial

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. 

    Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

    Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin.

    Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri.

    “Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna,” ujar Budi Arie kepada wartawan.

  • Peran UMKM Dioptimalkan untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif – Halaman all

    Peran UMKM Dioptimalkan untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bakal kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 dengan lokasi di International Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Januari 2025.

    Dalam edisi kali ini, akan fokus membahas strategi mendukung ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

    Sebagaimana diketahui, BRI Microfinance Outlook merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BRI dengan tujuan membahas peran UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Acara ini dikemas dalam bentuk seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, dan regulator pemerintah. Kali ini, BRI Microfinance Outlook 2025 akan mengusung tema Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth.

    Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berperan dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Dengan fokus pada UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI memiliki multiplier effect atau efek berganda yang lebih tinggi (multiplier kredit BRI = 0,05) terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan kredit industri (multiplier kredit industri = 0,03).

    Ini mengingat, struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh UMKM.

    Tak ketinggalan, kontribusi kredit mikro BRI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

    Untuk membahas lebih lanjut upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif sekaligus peran BRI dalam memajukan segmen UMKM nasional, sejumlah tokoh besar akan menghadiri BRI Microfinance Outlook 2025. Di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Rachmat Pambudy, serta Direktur Utama BRI Sunarso.

    Di samping itu, sejumlah pakar ekonomi dunia juga akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park, Nobel Prize Economic Science Paul Romer, dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues

    Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI Sunarso akan membuka rangkaian acara melalui opening speech. Setelah itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani direncanakan turut memberikan keynote speech.

    Dilanjut dengan diskusi sesi pertama bertajuk “Inklusi Keuangan sebagai Strategi Utama Menghadapi Jebakan Kelas Menengah” oleh Albert Francis Park, Rachmat Pambudy, dan Brooke Patterson.

    BRI Microfinance Outlook 2025 juga turut mengundang Nobel Prize Economic Science Paul Romer yang akan mengisi seminar sesi kedua bertajuk “Kunci Sukses Meningkatkan Pertumbuhan Inklusif di Negara Berkembang yang Menghadapi Jebakan Pendapatan Menengah”.

     

  • Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Sudah Berjalan

    Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Sudah Berjalan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai strategi “double striker” dari sisi moneter oleh bank sentral dan fiskal oleh pemerintah sudah berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini terlihat dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memangkas suku bunga acuan BI-rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, kebijakan moneter dari BI dengan stance dovish memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk bernafas lega, sekaligus meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah juga memberikan relaksasi yang berperan dalam menahan perlambatan ekonomi. Ryan menyebutkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen untuk menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

    “Pada saat ekonomi domestik mengalami tanda-tanda perlambatan, pemerintah hadir dengan kebijakan fiskal yang mendorong agar ekonomi tidak semakin jeblok,” kata Ryan Kiryanto dalam program Investor Market Opening, Senin (27/1/2025).

    Salah satu langkah nyata kebijakan fiskal adalah relaksasi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12%. Kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sehingga tidak membebani masyarakat secara luas.

    Ryan menambahkan, indikasi perbaikan ekonomi juga terlihat dari angka purchasing manager index (PMI) yang sebelumnya berada di zona kontraksi, kini telah kembali ke level di atas 50 atau ekspansi.

    Ryan menegaskan, strategi “double striker” harus terus dijaga agar berkesinambungan. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, harus dipertahankan di atas pertumbuhan 5% per tahun.