Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah termasuk fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk tahun 2025.

    “Anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini kita mulai dengan mendekati Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Sri Mulyani, perbaikan renovasi pendidikan ini untuk meningkatkan air bersih. Hal ini selaras untuk mewujudkan kebersihan dalam penerimaan makan bergizi gratis.

    “Presiden meminta untuk fasilitas MCK yaitu untuk air bersih, cuci tangan agar anak-anak dalam mereka menikmati makan siangnya tetap bisa terjaga kebersihan,” jelas dia.

    Dalam paparannya, anggaran Rp 20 triliun itu termasuk untuk merenovasi sebanyak 22 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Serta 310 unit pembangunan Madrasah dan Sekolah Keagamaan.

    Kemudian, anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk 53,2 juta siswa penerima dana BOS, beasiswa LPDP bagi 10.500 mahasiswa, bantuan operasional PTN sebanyak 197 lembaga.

    Sebelumnya pada November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 17,15 triliun untuk merehabilitasi dan merenovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. 

    Prabowo mengatakan, kebijakan ini untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata pada tahun 2025.

    “Mengalokasikan dana Rp 17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta,” kata Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). 

    Ia menyebutkan, dana tersebut bakal dikirim langsung ke sekolah dalam bentuk transfer tunai. Selanjutnya, sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat di daerah tersebut.

    “Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Bisa beli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja dari daerah tersebut, bisa gotong royong. Nilai itu bisa lebih bermanfaat dan berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat,” ujar dia. 

    Prabowo melanjutkan, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, baik di desa, kecamatan, provinsi, hingga kota. Oleh karena itu, bangunan sekolah harus bagus, bersih, dan fasilitas pembelajarannya memadai.

    “Sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya,” sebut Prabowo.

  • Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tidak terdampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada sedikitpun pengurangan di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tahun 2025 ini pemerintah membelanjakan lebih dari Rp 3.600 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, perintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemangkasan anggaran agar birokrasi semakin efisien. Pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani. 

    Berdasarkan MK tersebut, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. 

    Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L sesuai Surat No. S-37/MK.02/2025 :

    1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen

    2. Kegiatan seremonial: 56,9%

    3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%

    4. Kajian dan analisis: 51,5%

    5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%

    6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%

    7. Percetakan dan souvenir: 75,9%

    8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%

    9. Lisensi aplikasi: 21,6%

    10. Jasa konsultan: 45,7%

    11. Bantuan pemerintah: 16,7%

    12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%

    13. Perjalanan dinas: 53,9%

    14. Peralatan dan mesin: 28%

    15. Infrastruktur: 34,3%

    16. Belanja lainnya: 59,1%

  • Sri Mulyani Beri Sinyal Naikkan Anggaran MBG jadi Rp171 T

    Sri Mulyani Beri Sinyal Naikkan Anggaran MBG jadi Rp171 T

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkat menjadi Rp171 triliun untuk mendukung gizi masyarakat serta mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen di tahun ini.

    Hal itu disampaikan di sela-sela acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Kamis (30/1). Menurutnya, program itu juga bakal memberikan multiplier effect ke sektor UMKM hingga menopang daya beli masyarakat. 

    “Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu,” kata Sri Mulyani.

    Menurutnya, program MBG bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, perlu dukungan semua pihak, termasuk dari segi anggaran untuk menyukseskan program pemerintah.

    Anggaran MBG mencapai Rp71 triliun di APBN 2025

    Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Tanjung Medan, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat/ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.

    Seperti diketahui, anggaran MBG telah tercantum Rp71 triliun dalam APBN 2025. Anggaran itu dialokasikan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program MBG hanya menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat siswa sekolah. 

    Namun, pemerintah meningkatkan target jumlah penerima manfaat menjadi 82,9 juta hingga akhir 2025. Dengan bertambahnya anggaran, lanjut Sri Mulyani, diharapkan titik distribusi makanan akan semakin luas dan menjangkau daerah terpencil.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga sempat mengusulkan penambahan anggaran untuk percepatan program MBG pada September 2025. Namun, kebijakan ini menunggu arahan dari Presiden.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola keuangan negara dengan lebih efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran K/L.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

    Efisiensi anggaran ini nantinya akan dibahas bersama DPR, dan harus mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak terpenuhi, Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Pos Anggaran yang Dipangkas

    Berikut adalah 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan dengan persentase efisiensi yang bervariasi:

    Alat Tulis Kantor (ATK): 90% Kegiatan Seremonial: 56,9% Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45% Kajian dan Analisis: 51,5% Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29% Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40% Percetakan dan Souvenir: 75,9% Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3% Lisensi Aplikasi: 21,6% Jasa Konsultan: 45,7% Bantuan Pemerintah: 16,7% Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2% Perjalanan Dinas: 53,9% Peralatan dan Mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja Lainnya: 59,1% Dampak dan Tujuan Efisiensi Anggaran

    Mengurangi Pemborosan

    Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, seperti alat tulis kantor (ATK) yang ternyata mencapai Rp44,4 triliun dalam belanja K/L. Pemangkasan sebesar 90% pada pos ini mencerminkan upaya serius dalam efisiensi.

    Optimalisasi Penggunaan Anggaran

    Dengan adanya penghematan di berbagai pos belanja, dana negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Kementerian Keuangan menekankan bahwa seluruh proses efisiensi ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Mekanisme Implementasi Efisiensi

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Selain itu, efisiensi ini lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional.

    Kementerian/Lembaga diinstruksikan untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra Komisi DPR RI sebelum batas waktu yang ditetapkan. Apabila tidak disetujui hingga 14 Februari 2025, maka Kementerian Keuangan berhak menyesuaikan anggaran secara mandiri.

    Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

    Dengan menekan pengeluaran yang kurang produktif, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan efisiensi anggaran nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Mau Ekonomi Tumbuh 8%, Peraih Nobel Bocorkan Cara Jitu ala China

    RI Mau Ekonomi Tumbuh 8%, Peraih Nobel Bocorkan Cara Jitu ala China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peraih Nobel sekaligus pakar ekonomi dan dosen di New York University Paul M. Romer menegaskan mimpi Indonesia untuk tumbuh 8% dan menjadi negara maju membutuhkan komitmen dan kerja ekstra dari pemerintah.

    Namun, hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Indonesia. Hal ini dipaparkan Romer dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

    “Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan dalam cepat sebesar 8%, Indonesia harus berpikir hati-hati terkait dengan kesempatan – kesempatan yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

    Dia pun mengungkapkan cara China mencapai posisi sebagai negara maju. Menurutnya, China meniru cara negara maju lainnya. Indonesia, kata Romer, bisa meniru cara ini.

    “Apa yang China lakukan adalah meng-copy hal-hal sukses dan sudah dipahami di separuh dunia,” ujarnya.

    Cara ini, lanjut Romer, seperti ibaratnya aturan dalam Air Traffic Controler (ATC) atau pengawas navigasi udara. Aturan di balik training dan prosedur ATC sangat rumit dan rigid. Namun, hal ini bisa ditiru dan dibagikan kepada semua pihak.

    Sebelumnya, dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya hal ini membutuhkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi.

    “Presiden Prabowo mencanangkan 8% itu membutuhkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang penting berbagai kebijakan seperti SDA apakah pendidikan termasuk gizi dan institusi birokrasi dan simplifikasi atau hilirisasi lebih tinggi lebih efisien,” kata Sri Mulyani.

    Untuk meraih target ini, Sri Mulyani menuturkan pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung target tersebut.

    “Strategi fiskal sustainable terdiri dari berbagai pilar yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui berbagai instrumen APBN,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 13:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menkeu mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.

    Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.

    Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

    Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

    “Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung terkena pada masyarakat,” ujar dia.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar lembaga keuangan memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program makan bergiz gratis.

    Sri Mulyani ingin program makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sukses terselenggara. Menurutnya, program MBG akan memberi dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama untuk memberdayakan usaha kecil menengah di desa-desa.

    Oleh sebab itu sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani mengaku sudah memberi arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar lembaga-lembaga keuangan terlibat aktif mendukung dan menyukseskan MBG lewat program kredit dan pembiayaan.

    “Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order [pesanan] untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Tak hanya lembaga keuangan, bahkan bendahara negara itu meminta kementerian/lembaga menyesuaikan berbagai programnya agar bisa mendukung program MBG. Secara spesifik, dia menekankan penting kontribusi dari Kementerian UMKM, Kementerian Desa PDT, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Sri Mulyani pun akan menambahkan anggaran program MBG, yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun, untuk tahun anggaran 2025. Tujuannya, agar penerima manfaat MBG bisa diperluas sesuai arahan Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‘hanya’ mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, simulasi penerima manfaatnya menjadi 40 juta (target moderat) hingga 82,9 juta (target optimis) siswa ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif. Oleh karena itu, saya berharap ini akan menjadi salah satu hal yang akan terus menjadi fokus dari seluruh kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlihat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

  • Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

    Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

    Sumber Tambahan Anggaran MBG

    Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

    Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

    “Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani.

    Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

  • Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    loading…

    Seskab Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025.

    Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 7 menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden alias top of mind.

    Pejabat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” ujar Burhanuddin yang dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Selanjutnya, Mayor Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” ucapnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” kata Burhanuddin.

    Artinya, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    Survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    (jon)

  • Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Menkeu menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga.

    Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Sebaliknya, sejumlah pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai kegiatan seremonial.

    “Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani sebelumnya mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Persentase pemangkasan anggaran bervariasi antara 10% hingga 90%. Para menteri dan pimpinan lembaga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

    Apabila hingga batas waktu tersebut laporan revisi belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan perubahan anggaran tersebut dalam halaman IV A DIPA secara mandiri.