Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Anggaran PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Pembangunan Jalan-Bendungan Terganggu

    Anggaran PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Pembangunan Jalan-Bendungan Terganggu

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran sekitar Rp 81 triliun di 2025. Hal itu akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Demikian kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan Rp 110,95 triliun.

    “80% berarti sekitar Rp 81 triliun, iya. Dari anggaran kan, dipangkas Rp 81 triliun,” kata Diana kepada wartawan ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Diana memastikan pemotongan anggaran itu tidak termasuk belanja pegawai. Kemudian proyek-proyek yang berasal dari Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dipastikan tetap berjalan.

    “Kalau yang lainnya operasional itu 50%, infrastruktur yang tinggal 24%,” beber Diana.

    Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Diana mengakui berbagai proyek pembangunan akan terganggu. Di situasi ini pihaknya harus menentukan proyek-proyek apa yang memang diprioritaskan untuk dibangun.

    “Tentunya terganggu. (Proyek apa saja) ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk diprioritaskan karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah komit, kemudian SBSN juga sudah komit juga, nah kalau yang itu tidak bisa diganggu,” ucapnya.

    “(Anggaran) pegawai tetap, nggak mungkin kan kalau nggak digaji,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menargetkan penghematan belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Surat Edaran S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. Di dalamnya terdapat 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat. Berikut daftarnya:

    1. Alat tulis kantor (ATK): 90%
    2. Kegiatan seremonial: 56,9%
    3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
    4. Kajian dan analisis: 51,5%
    5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%
    6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
    7. Percetakan dan souvenir: 75,9%
    8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
    9. Lisensi aplikasi: 21,6%
    10. Jasa konsultan: 45,7%
    11. Bantuan pemerintah: 16,7%
    12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%
    13. Perjalanan dinas: 53,9%
    14. Peralatan dan mesin: 28%
    15. Infrastruktur: 34,3%
    16. Belanja lainnya: 59,1%

    Lihat juga video: Bamsoet Dukung Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dipisah di Era Prabowo

    (kil/kil)

  • Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025. Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Stimulus berupa diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025.

    “Agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sale 2025 beli di Indonesia saja. Di 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    Terkait besaran diskonnya, nantinya disebut akan dibahas kemudian. “Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan,” ucapnya.

    TPIP akan menggelar rapat koordinasi inflasi dengan mengusung tema produktivitas untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga. Rapat akan dilakukan pada Agustus 2024 dan disebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

    TPIP menargetkan inflasi 2025 berada di kisaran 2,5 plus minus 1%. Untuk mencapai sasaran tersebut, komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food ditargetkan berada di kisaran 3-5%.

    “Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam peta jalan mengenai inflasi 2025 sampai 2027 dengan upaya memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, termasuk Hari Raya Idul Fitri yang biasanya menjadi momen mudik Lebaran,” pungkas Airlangga.

    (kil/kil)

  • Menteri Ekonomi Prabowo Waspadai Ancaman Trump Effect!

    Menteri Ekonomi Prabowo Waspadai Ancaman Trump Effect!

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencermati dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Ada sejumlah risiko yang dinilai dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP). Hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Saat ini dinamika global masih menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Airlangga membeberkan berbagai risiko tersebut yakni tingkat suku bunga yang relatif tinggi, kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, hingga kebijakan perdagangan dari Amerika Serikat (AS) yang dibuat Presiden Donald Trump.

    “Kebijakan perdagangan dari pemerintahan AS yang sering kita sebut Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Ini yang perlu kita perhatikan terutama proyeksi ekonomi global tahun 2025 diperkirakan sekitar 3,2% di bawah rata-rata historis,” ucapnya.

    Indonesia sendiri, kata Airlangga, masih mampu untuk tumbuh kuat di sekitar 5%. Bahkan kini ekonomi Indonesia sudah berada pada peringkat 8, lebih tinggi dari Italia dan Prancis.

    “Ada yang cukup membanggakan, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor 8, itu lebih tinggi dari Italia dan Prancis. Tentu Indonesia harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    Selain itu, inflasi juga terjaga rendah pada level 1,57% pada 2024. “Khusus untuk tahun 2025 menjaga inflasi di kisaran 2,5+-1% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    (aid/kil)

  • Sri Mulyani Ungkap Harga Gas Elpiji 3 Kg Sebenarnya Hanya Rp12.500

    Sri Mulyani Ungkap Harga Gas Elpiji 3 Kg Sebenarnya Hanya Rp12.500

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan harga gas elpiji subsidi 3 kilogram (Kg) mestinya hanya Rp12.500. Karena telah disubsidi pemerintah.

    Harga tersebut, jauh dari harga yang ada di pasaran. Di sejumlah daerah, harganya bervariatif, ada yang Rp18.000, Rp20.000, bahkan Rp23.000.

    Padahal, kata Sri Mulyani. Harga jual eceran atau dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur untuk LPG 3 kg sebesar Rp 12.750 per tabung.

    Sementara harga asli elpiji 3 kg tanpa subsidi sebesar Rp42.750 per tabung. Di mana pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp30.000 per tabung elpiji.

    “Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp 30.000 per tabung LPG. Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” kata Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut, kata Sru Mulyani juga berlaku pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mencontohkan solar.

    BBM solar subsidi saat ini dijual Rp 6.800 per liter. Di mana, harga seharusnya Rp11.950 per liter.

    Subsidi itu, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pajak rakyat. 

    Adapun total anggaran yang disalurkan untuk subsidi energi selama tahun 2024 mencapai Rp 386,9 triliun, ditambah Rp 47,4 triliun untuk subsidi pupuk urea dan NPK.

    (Arya/Fajar)

  • Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga LPG 3 Kg, Beli di Luar Supplier Resmi Bisa Lebih Mahal

    Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga LPG 3 Kg, Beli di Luar Supplier Resmi Bisa Lebih Mahal

    PIKIRAN RAKYAT – Desas-desus mengenai kenaikan harga gas elpiji LPG 3 kg di masyarakat berembus kencang. Namun pihak Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kg dan saat ini masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Daerah.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menegaskan bahwa harga LPG 3 kg di setiap daerah mengikuti harga yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Ia pun meminta agar masyarakat dapat membeli di tempat resmi yang disediakan oleh Pertamina.

    “Saat ini tidak ada kenaikan harga LPG 3 kg. Kami pastikan harga LPG 3 kg di Pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap Pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Untuk itu, kami mengimbau agar masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena harganya sesuai HET,” ucap Heppy Wulansari.

    Lebih lanjut, Heppy menjelaskan Pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET.

    Selain harga sesuai HET, keuntungan membeli LPG 3 kg di pangkalan adalah jaminan mutu dan kualitas karena masyarakat dapat melakukan penimbangan langsung untuk memastikan kesesuaian berat isi LPG dan juga tabung langsung dikirim dari Agen Resmi Pertamina.

    Saat ini terdapat 259.226 pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perluasan pangkalan dengan program one vilage one outlet (OVOO) terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, termasuk upaya mengajak para pengecer bergabung menjadi pangkalan resmi.

    Sri Mulyani Kaget Harga Gas LPG Mahal

    Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat membeli LPG di penjualan resmi.

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani kaget harga gas elpiji 3 kg di masyarakat mencapai lebih dari Rp20 ribu.

    Menurut Sri Mulyani, Pemerintah telah mensubsidi harga asli LPG 3 Kg yang seharusnya sampai Rp42.750. Menurutnya, harga gas LPG 3 Kg tersebut hanya Rp12.750 per tabung jika melalui agen penyalur resmi.

    “Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp 30.000 per tabung LPG. Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” kata Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati beberapa waktu lalu.

    Menkeu menegaskan bahwa subsidi ini bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025 memasukkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat baru yang dianggap berkinerja baik oleh publik dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Founder Indikator Politik Indonesia, l Burhanuddin Muhtadi, ada tujuh menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada para responden alias top of mind.

    Di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteti Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” kata Burhanuddin dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Burhanuddin juga mengatakan Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” lanjutnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” jelas Burhanuddin.

    Artinya, kata Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    “Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy. Tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun,” katanya.

    Adapun, survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [hen/ian]

  • DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 81 persen pada 100 hari kerja pertamanya.

    “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini,” katanya.

    Meski demikian, dia meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terganggu.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan program strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan efisiensi anggaran yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya identik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/1), Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga untuk mengefisienkan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani: Harga LPG 3 Kg Harusnya Rp 42.750 per Tabung – Page 3

    Sri Mulyani: Harga LPG 3 Kg Harusnya Rp 42.750 per Tabung – Page 3

    Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Didin S Damanhuri menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

    “Saya melihat pemerintahan Prabowo ini membawa platform baru, yang berbeda dengan pemerintahan yang lama. Seperti, di sektor pembangunan ekonomi, Prabowo mengedepankan ekonomi kerakyatan sementara pemerintahan sebelumnya berorientasi pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran,” kata Didin dikutip Rabu (29/1/2025).

    Dalam pelaksanaannya, karena ada perubahan paradigma (paradigma shift), lanjutnya, memang terlihat tidak ‘gercep’ dalam mengimplementasikan janji-janji pada pidatonya.

    Seperti pemberantasan korupsi secara signifikan, swasembada pangan, swasembada energi, efisiensi untuk menekan kebocoran anggaran yang mencapai 30 persen, dan melakukan review terhadap berbagai program pembangunan agar selaras dengan program ekonomi untuk rakyat yang diinginkan Presiden Prabowo.

    “Kebocoran APBN ini di atas 30 persen, besar sekali, hampir Rp1.000 triliun. Saya mengapresiasi bagaimana Prabowo bisa mereview berbagai program dinas pemerintahan senilai 10 persen dari APBN dan melakukan penghematan sekitar Rp306 triliun,” ujarnya.

    Langkah lain yang dinilai sangat progresif oleh Didin adalah kebijakan pengendapan devisa hasil ekspor sumber daya alam selama satu tahun.

    “Tinggal pelaksanaannya, apakah bisa dilaksanan sesuai Keppres atau tidak,” ungkapnya lagi.

    Sementara untuk swasembada pangan, Ekonom Senior Indef ini menilai langkah yang dilakukan pemerintah cukup kontroversi. Karena mengejar waktu, pemerintah memutuskan untuk menggunakan TNI, terutama pada program Food Estate.

    “Padahal, jika ingin mendapatkan hasil maksimal, seharusnya pemerintah melibatkan petani secara luas. Hal yang sama juga saya rasakan di swasembada energi,” kata Didin.

  • BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (30/1/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.

    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.

    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar. Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline.Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.

    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp 38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023. Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai US$ 89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar US$ 81,3 juta.

    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional. Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai US$ 81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 

    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com.

    BRI Microfinance Outlook 2025

    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.

    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesehjateraan yang dilakukan oleh BRI  dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya Pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.

    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti  Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.

  • Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.
     
    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.
     
    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.
     
    Dengan mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.  
     
     

     
    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).
     
    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.
     
    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.
     
    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.
     
    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai USD89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar USD81,3 juta.
     
    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.
     
    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar USD33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi USD57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.
     
    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi USD72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai USD81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 
     
     

     
    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/
     
    BRI Microfinance Outlook 2025
    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini, serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema ‘Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth’ yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.
     
    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5 persen. Selama ini, kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya pemerintah,” katanya. 
     
    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.
     
    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
     
    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.
     
    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)