Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh
Video: Nottingham Forest Pecat Nuno Santo, Gaet Ange Postecoglou
12,603 Views | Selasa, 09 Sep 2025 21:57 WIB
Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa janji tak akan membuat kebijakan fiskal yang aneh-aneh.
Ini dikatakan Purbaya merespons kabar negatif pasar terhadap penunjukan dirinya. Purbaya juga mengaku sudah minta agar diajari oleh Sri Mulyani.
Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK
GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan.
Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolhukam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolhukam.
Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).
Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolhukam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi.
Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolhukam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.
Dalam penyambutannya, Menko Polhukam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polhukam,” ucap Sjafrie.
Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan.
Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya.
Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polhukam.
Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut.
PDIP yang selama ini disebut sebagai partai yang cukup dekat dengan purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku hanya menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
“Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Sebelumnya pihak Istana juga tidak menjelaskan alasan pasti mencopot Budi Gunawan sementara penggantinya belum disiapkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih.
“Tidak ada sesuatu yang spesifik (seperti unjuk rasa) ini kan hasil evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.
Sementara diketahui sejumlah menteri sudah melakukan pisah sambut sehari usai dicopot Prabowo Subianto.
Baik Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding sudah mengucapkan pisah sambut di media sosial ataupun langsung menemani penyambutan menteri baru.
GELORA.CO – Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Senin, 8 September 2025 menandai babak baru kepemimpinan ekonomi nasional.
Menggantikan sosok legendaris Sri Mulyani Indrawati, Purbaya kini menghadapi ekspektasi tinggi sekaligus sorotan tajam dari publik.
Namun, perhatian yang muncul bukan hanya soal arah kebijakan ekonominya. Dalam hitungan hari, berbagai pernyataan hingga sisi personalnya telah memicu perdebatan publik.
Gelombang kritik pertama datang dari pernyataan Purbaya yang dinilai sebagian kalangan meremehkan perjuangan para demonstran yang selama ini vokal menyuarakan Tuntutan 17+8 terhadap pemerintah dan DPR.
Aktivis menilai ucapannya mencederai semangat transparansi serta akuntabilitas yang diperjuangkan dengan penuh risiko.
Viral: Reel Instagram Koleksi Keris
Di luar urusan politik dan kebijakan, akun Instagram pribadi Purbaya juga jadi bahan perbincangan warganet.
Salah satu unggahannya menampilkan sebuah keris berdiri di atas meja, dengan caption, “Bangung tidur….ku terus…main keris. Ini keris Semar bisa berdiri juga ternyata.”
Dalam video itu, ia menyebut keris tersebut sebagai “Mas Semar” sembari mengekspresikan kekagumannya.
Dari situ diketahui, Purbaya memang mengoleksi beberapa bilah keris, senjata tradisional Nusantara dengan nilai budaya dan spiritual mendalam.
Unggahan ini langsung viral. Sebagian netizen menganggap hobi tersebut unik dan nyentrik, namun ada juga yang menyebut gaya bahasa captionnya terkesan arogan atau sulit dipahami.
Kolom komentar unggahan itu dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyindir pilihan Presiden mengganti Sri Mulyani dengan sosok yang dianggap “kontroversial.”
“Postingan seorang mentri yg sama sekali tidak berkualitas, isi iG nya beginian hadeeeh,” tulis seorang netizen.
“Seriusan ganti nya SMI beginian?” kata lainnya.
“Hadeehhh pak menteri doyan klenik, gak anak gak bapaknya sama2 red flag. Baru sehari jadi petinggi, itu lambe turah-turah tenan! Pengen tau bojo/ibune koyok opo?” sahut netizen lainnya.
Ada pula yang menilai kegemarannya pada keris sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia yang seharusnya diapresiasi.
“Bagus pak. Melestarikan adat dan budaya lokal. Tapi juga jangan korupsi ya pak. Oh yang peka jadi pejabat. Kita rakyat dah ngap ngapan cari duit,” komentar lain.
Sejumlah komentar lain menyoroti gaya komunikasinya yang dinilai tidak membumi.
Namun, tidak sedikit juga warganet yang memberikan pembelaan, meminta publik menghargai pilihan personal sang menteri.***
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa menyampaikan sambutan pertama setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan(Sertijab) dengan pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati.
Purbaya mengatakan, dia bersyukur atas amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengakui bahwa ke depan tantangan ekonomi ke depan berasal dari global maupun dalam negeri, di antaranya bagaimana menjaga disiplin fiskal di tengah komitmen untuk mengawal program prioritas pemerintah.
Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut mengapresiasi Sri Mulyani yang dinilai telah menjaga stabilitas fiskal serta mentransformasikan kelembagaan Kemenkeu.
Lalu, Purbaya meminta dukungan Kemenkeu dalam memastikan belanja pemerintah efektif serta menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
Berikut pernyataan lengkap Purbaya usai sertijab:
“Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat.
Hari ini adalah momen yang bermakna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan.
Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, dengan ada dunia dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim.
Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan lurus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati.
Di bawah kepimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan menawal program-program prioritas pemerintah hingga ke APBN 2026.
Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, hingga pembentukan unit-unit baru adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan ke masa depan.
Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.
Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani.
Sebelum penyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi Covid-19.
Saya yakin semua masih ingat pandemi Covid-19 yang awalnya adalah kesehatan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu ada juga Perang Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak, dan dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan APBN dan kepercayaan pasar.
Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural.
Beberapa revisi undang-undang krusial lahir, diantaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga kerjaan rumah yang harus kita selesaikan.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya kenal yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.
Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.
Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia.
Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam isu kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis.
Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal kementerian sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru.
Setelah itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata.
Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial.
RAPB 2026 dirancang untuk menjaga kesenambungan kebijakan fiskal dan disiplin sekaligus berpihak pada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan.
Setiap rupiah yang diketola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara.
Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang saya percaya bahwa hanya dengan kerja sama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini.”
Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan membuat kebijakan yang mengganggu investor, termasuk di pasar modal. Pernyataan ini sekaligus merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh dua hari terakhir.
Purbaya menekankan fokusnya adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.
“Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh, yang ada dioptimalkan sehingga menciptakan pertumbuhan yang cepat,” kata Purbaya merespons IHSG yang negatif di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Selain itu, menurut Purbaya sistem finansial akan lebih dioptimalkan untuk membiayai program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat.
“Jadi ke depan sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan cepat dibandingkan sebelumnya,” terang Purbaya.
Saat ini pemerintah sedang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Di dalamnya dirancang target penerimaan negara sebesar Rp 3.147 triliun, sementara total belanja direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun sehingga defisit mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya memastikan defisit APBN tidak akan lebih dari 3% terhadap PDB, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.
“Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan,” tegasnya.
Purbaya juga tidak segan untuk bertanya kepada pendahulu, seperti Sri Mulyani Indrawati. “Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bersedia ngajarin saya,” pungkasnya.
(hns/hns)
Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
“Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).
Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.
“Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.
Sebagai informasi, Purbaya merupakan salah satu orang terdekat Luhut. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Menteri Koordinator di era Presiden Joko Widodo.
Saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
Kemudian saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Di tempat yang sama, ia pernah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020).
(hns/hns)
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menjadi sorotan publik dan pelaku pasar, mengingat besarnya tantangan ekonomi yang harus segera dihadapi.
Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Achmad Hidayah dan Maikel Jefriando di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (09/09/2025).
Jakarta –
Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menanggapi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.
Saleh mengatakan kehadiran Menkeu baru juga sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.
“Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin Bidang Perindustrian memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global, dan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Selama transisi ini, kata Saleh, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan. Hal itu dinilai perlu agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.
“Kami optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil,” ucap Saleh.
Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menkeu, diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan,” imbuhnya.
(fdl/fdl)
“Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,”
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah setelah adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih bersifat sementara.
“Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga mengajak publik mengikuti situasi yang berkembang. Dia pun meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. “Tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali ditutup melemah saat penutupan pasar Selasa sore, setelah pada pagi harinya juga dibuka melemah. IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau 1,78 persen ke posisi 7.628,61. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,66 poin atau 1,74 persen ke posisi 769,93.
Sementara itu saat pasar dibuka, IHSG juga masih menempati zona merah, setelah sehari sebelumnya (8/9) juga ditutup melemah.
Sentimen negatif pasar itu bermula sejak Presiden Prabowo Subianto melantik menteri keuangan (menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin sore.
Selepas dilantik, Purbaya menilai sentimen pasar yang negatif itu biasa terjadi. Namun, dia meyakinkan publik dirinya telah cukup berpengalaman menghadapi situasi semacam itu.
“IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. “Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, menilai respons pasar yang masih negatif itu karena mereka masih menantikan kebijakan Menkeu Purbaya.
“Pelaku pasar menantikan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait arah kebijakan fiskal yang berkualitas, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan kualitas sinergi komunikasi dengan otoritas kebijakan moneter, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan pasar,” demikian isi kajian dari Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
“Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”
Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.
“Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.
Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.
Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.
“Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.
Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.
Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.
Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.
Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.
“Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.
Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.
Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.
Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.
Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.
“Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.
Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.
Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.
Pewarta: Firman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.