Tag: Sri Mulyani Indrawati

Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

Setelah kajian nilai yang tepat, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB |
Diperbarui: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB

Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella

IURAN AKAN NAIK- Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. strategi keberlanjutan JKN di antaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

Dalam meramu iuran BPJS Kesehatan yang baru, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan saat ini sedang melakukan penghitungan angka yang tepat.

Setelah kajian penghitungan tersebut selesai, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

“Rencananya di 2026 mesti ada adjustment dari tarifnya,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Kontan, Kamis (6/2/2025).

Budi menyebut, sampai saat ini memang belum ada nilai yang pasti, dan kenaikan ini tidak terkait dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Namun karena potensi meningkatnya klaim pelayanan sakit jantung, stroke, dan lainnya.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, dengan intensifikasi program sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA), gagal bayar berpotensi terjadi pada Juni 2026.

Sebab itu, strategi keberlanjutan JKN diantaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. (Vendy Yhulia Susanto/Kontan)

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Masih Dihitung, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik Tahun Depan

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

06/02/2025 06:46
Pertumbuhan Ekonomi 2024 Mencapai 5,03 Persen, Sri Mulyani: Kuat dan Stabil

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen pada kuartal IV dan 5,03 persen sepanjang tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap kuat dan stabil sepanjang tahun lalu.

“Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Namun, berkat kerja keras, sinergi yang kuat, serta peran APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga perekonomian, kita mampu mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan hingga akhir tahun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/1/2025).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan sebesar 4,98 persen pada kuartal IV 2024 dan 4,94 persen sepanjang tahun.

Ia optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan bukti nyata bahwa APBN berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk memastikan stabilitas harga.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta sepanjang 2024 juga dinilai turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani tumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,06 persen pada kuartal IV dan meningkat hingga 12,48 persen sepanjang tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024 serta berbagai agenda olahraga nasional.

Dalam sektor pengeluaran pemerintah, terjadi pertumbuhan konsumsi sebesar 6,61 persen sepanjang tahun dan 4,17 persen pada kuartal IV.
Menurut Sri Mulyani, hasil ini mencerminkan optimalisasi belanja negara yang berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi demi menjaga konsumsi masyarakat, stabilitas perekonomian, serta mendukung pembangunan nasional.

Sektor investasi, yang diukur melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), mencatat pertumbuhan 5,03 persen pada kuartal IV dan 4,61 persen sepanjang tahun.

Hal ini menunjukkan kestabilan kondisi ekonomi dan politik serta dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter yang meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan investasi di berbagai sektor, termasuk industri hilirisasi.

Di sisi perdagangan internasional, ekspor mencatat pertumbuhan 7,63 persen pada kuartal IV dan 6,51 persen sepanjang tahun. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan ekspor barang dan jasa.

Industri manufaktur juga menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan 4,89 persen pada kuartal IV dan 4,43 persen sepanjang tahun 2024. Sektor perdagangan mencatat kenaikan sebesar 5,19 persen pada kuartal IV dan 4,86 persen sepanjang tahun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari peran APBN yang terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen memperkuat program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta subsidi dan kompensasi.

Selain itu, dukungan terhadap UMKM akan terus ditingkatkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan perpajakan yang lebih mendukung. Upaya stabilisasi harga juga akan dilakukan melalui kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (SPHP).

Ke depan, Menkeu menyatakan bahwa APBN akan tetap berperan sebagai peredam guncangan ekonomi melalui berbagai strategi kebijakan pemerintah.

Pemerintah terus berupaya memperkuat fundamental ekonomi dengan berbagai langkah, seperti transformasi ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis.

Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terus ditingkatkan guna memaksimalkan dampak kebijakan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

06/02/2025 02:03
Sri Mulyani Sebut Temukan 351 Pelabuhan Tikus di Indonesia untuk Penyelundupan Surabaya 5 Februari 2025

Sri Mulyani Sebut Temukan 351 Pelabuhan Tikus di Indonesia untuk Penyelundupan
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani
mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 351
pelabuhan tikus
yang diduga digunakan sebagai lokasi
penyelundupan barang
di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani di PT Terminal Peti Kemas, Rabu (5/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa beberapa pelaku penyelundupan menggunakan perahu kayu yang tidak resmi untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tersebut.
“Disampaikan oleh Pak Menko (Polkam) ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari penyelundupan,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa modus operandi lain yang digunakan para pelaku penyelundupan.
Salah satunya adalah menyembunyikan barang ilegal di antara barang resmi dalam satu kontainer.
“Atau juga modus yang lain adalah barang (yang diseludupkan) tersebut, dikaroseling dalam artian dia pura-pura diekspor tetapi kemudian kembali lagi ke dalam negeri,” ujarnya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menemukan pelaku yang menggunakan kapal berkecepatan tinggi, yakni sekitar 70 knot, untuk mengirimkan barang-barang selundupannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Budi Gunawan
menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan ratusan jalur tikus penyelundupan.
“Jalur tikus ada di sepanjang Sumatera bagian timur sudah terpetakan oleh kami. Makanya ada satgas darat khusus menangani perbatasan laut, utamanya Sumatera bagian timur,” kata Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa satgas yang telah dibentuk akan ditambah kekuatannya, mengingat padatnya lalu lintas laut di jalur tikus tersebut.
“Kalau dari pemetaan jumlah lebih dari 300,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/02/2025 22:03
Menkeu: Perekonomian tumbuh kuat dan stabil sepanjang 2024

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen pada kuartal IV dan 5,03 persen pada 2024 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh kuat dan stabil sepanjang tahun lalu.

“Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Namun, berkat kerja keras, sinergi yang solid, dan peran strategis APBN sebagai instrumen dalam mengawal perekonomian Indonesia, kita mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan hingga akhir tahun 2024,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen pada kuartal IV 2024, secara keseluruhan mencapai 4,94 persen sepanjang tahun.

Menkeu optimistis peningkatan itu menjadi bukti APBN menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga.

Penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 pun diyakini turut mendorong konsumsi masyarakat.

Sementara itu konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada kuartal IV 2024 tumbuh 6,06 persen dan 12,48 persen sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.

Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 6,61 persen dengan pertumbuhan 4,17 persen pada triwulan IV. Menurut Menkeu, kinerja yang sangat baik tersebut merupakan hasil peran belanja negara yang makin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yang tumbuh 5,03 persen pada triwulan IV dan 4,61 persen sepanjang tahun 2024 diyakini mencerminkan stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi.

Sektor ekspor juga terjaga dengan pertumbuhan 7,63 persen pada kuartal IV dan 6,51 persen secara tahunan berkat meningkatnya ekspor barang dan ekspor jasa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

05/02/2025 21:38
Sri Mulyani Sebut Ada 6.187 Penindakan Penyelundupan Barang dalam 100 Hari Kerja Surabaya 5 Februari 2025

Sri Mulyani Sebut Ada 6.187 Penindakan Penyelundupan Barang dalam 100 Hari Kerja
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani
Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 6.187 kasus dugaan
penyelundupan barang
di Indonesia dalam 100 hari kerja
Kabinet Merah Putih
.
Penindakan ini berpotensi mengancam industri dalam negeri.
Dalam keterangan persnya di PT Terminal Peti Kemas Surabaya, Jalan Tanjung Mutiara 1, Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (5/2/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa total nilai barang yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut mencapai Rp 4,06 triliun.
Sementara itu,
kerugian negara
akibat tindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp 820 miliar.
“Kami melakukan 6.187 penindakan di 100 hari kerja Kabinet Merah Putih,” kata Sri Mulyani.
Dari total 6.187 kasus yang ditindak, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebanyak 2.657 barang bukti telah diamankan oleh negara.
Sementara itu, 569 kasus telah dilimpahkan ke instansi lain, dan 120 kasus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium, yang menghasilkan kompensasi.
Sebanyak 2.841 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tindakan penyelundupan ini mengancam berbagai sektor industri, termasuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan minuman keras.
“Penindakan-penindakan (penyelundupan impor dan ekspor), lokasinya 49 persen di pelabuhan, 15 persen di pelabuhan udara, 10 persen di pesisir, dan sisanya di jalan raya atau kawasan belikat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terkait proses impor dan ekspor barang guna mencegah penyelundupan yang merugikan negara.
“Kami akan menerapkan strategi, dari sisi bea cukai dan kerja sama dengan seluruh aparat hukum serta kementerian terkait, untuk terus memperbaiki layanan dan meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/02/2025 21:25
BRI bersiap rancang strategi jangka panjang untuk UMKM

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI bersiap merancang strategi jangka panjang untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menuturkan kegiatan BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar oleh pihaknya baru-baru ini menjadi landasan pengetahuan bagi bank dalam menyusun strategi.

“Banyak hal yang kami harapkan dari acara ini. Ini adalah kegiatan diskusi dengan kemasan seminar. Para narasumber yang hadir bisa memberikan pengetahuan bagi pemangku kepentingan, khususnya kepada BRI,” kata Supari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Melalui kegiatan itu, para narasumber memberikan pandangan terkait dengan isu-isu global maupun domestik. Misalnya, terkait perang yang masih berlanjut hingga inflasi negara maju. Isu global tersebut pada akhirnya akan bertransmisi menjadi isu domestik.

Kegiatan pun turut mewadahi diskusi mengenai respons kebijakan dari pemangku kepentingan terkait, seperti kebijakan terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti akan ada kebijakan jangka pendek, bentuknya pasti postur APBN. Maka, penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani soal postur APBN 2025 dalam acara itu sangat bermanfaat. Itu salah satu bentuk respons kebijakan terhadap isu global dan domestik, terutama isu makro,” tambahnya.

Dia menyebut BRI akan menyelaraskan informasi yang diterima dengan respons strategi yang akan diimplementasikan oleh perusahaan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

05/02/2025 21:15
Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Tampak hadir perwakilan pemerintah, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Dasco.

“Setuju,” sahut anggota yang mengikuti rapat dan diikuti ketukan palu penanda sah oleh Dasco.

Dalam UU yang baru disahkan ini termasuk soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tingkatkan Daya Saing BUMN

UU BUMN yang baru disahkan DPR RI mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan ekonom.

Salah satunya adalah Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang menilai regulasi ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di tengah dinamika perekonomian nasional.

Aditya menyatakan bahwa RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.

“Revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja jangka panjang. Pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam RUU ini adalah salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan di dalam BUMN,” ujar Aditya, Selasa (4/2/2025).

Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

RUU ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk pembentukan Badan Pengelola Danantara (BP Danantara) yang bertugas mengelola aset BUMN secara lebih efektif.

Menurut Aditya, keberadaan BP Danantara akan memastikan bahwa aset-aset negara digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

“Keberadaan BP Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset BUMN, sehingga tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu aturan mengenai pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam pengelolaan BUMN dinilai dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

“Hal ini penting untuk menghindari monopoli serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara,” tambah Aditya.

Dorong Inklusi dan Pemberdayaan

RUU ini juga menegaskan komitmen terhadap inklusivitas dengan mengatur peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam sektor BUMN.

Selain itu, ada ketentuan yang memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, termasuk direksi dan dewan komisaris.

“Ini adalah langkah maju dalam mengakomodasi prinsip kesetaraan dan inklusi di dalam BUMN. Dengan adanya aturan ini, kita bisa melihat lebih banyak tenaga kerja yang beragam dan inovatif, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan,” tutur Aditya.

Dampak terhadap UMKM dan Koperasi

Salah satu poin yang dianggap sebagai aspek positif dari RUU BUMN adalah kewajiban BUMN untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Menurut Aditya, ketentuan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Ketika BUMN secara aktif membina dan bekerja sama dengan UMKM serta koperasi, ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis yang lebih sehat. UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok BUMN, yang pada akhirnya mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.

Meski demikian, Aditya menyoroti bahwa implementasi RUU ini akan sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari berbagai pihak.

Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar dijalankan dengan baik.

“Kita perlu mengawasi bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses privatisasi BUMN, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset adalah faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi RUU ini,” tegasnya.

Dengan berbagai pengaturan baru dalam RUU BUMN, diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dapat beroperasi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Langkah ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi serta memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

Pendanaan Alternatif

Sementara itu, Ekonom Josua Pardede mengatakan BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien.

Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN.

Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional.

Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

05/02/2025 20:49
Rhenald Kasali: Pemerintah harus bijak lakukan efisiensi anggaran

Pemerintah harus bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pakar ekonomi dan bisnis Rhenald Kasali menyatakan pemerintah harus bijak saat melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Rhenald mengatakan pemangku kepentingan terkait perlu menyisir dengan cermat program-program yang dimiliki sehingga anggaran yang terbatas itu benar-benar digerakkan dan dimanfaatkan dengan baik ke program prioritas serta tepat sasaran.

“Ketika melakukan efisiensi, itu artinya kita ‘membuang lemak’, bukan buang ‘otot’ dan ‘tulang’. Karena, kalau satu institusi itu yang dibuang ‘ototnya’ maka akan lumpuh. Pun jika ‘tulangnya’ dipotong, maka hancur, tidak bisa jalan,” kata Rhenald kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center Jakarta, Rabu.

“Pemerintah harus bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, ia pun menilai efisiensi anggaran ini sebagai sebuah langkah yang baik. Namun, ia menambahkan bahwa perhatian tak hanya tertuju pada anggaran yang dimiliki oleh K/L saja, melainkan eksekusi program yang juga harus dilakukan dengan efisien.

“Langkah pertama (efisiensi) ini memang banyak dipertanyakan masyarakat, karena semuanya ditujukan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Tapi, penting juga bagi pemerintah berikan dukungan yang baik kepada masyarakat,” kata Rhenald.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.

Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

Hal ini pun membuat setiap K/L harus merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kemenkeu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

05/02/2025 20:14
Kata Menko Airlangga Soal THR PNS 2025 dan Pegawai Swasta

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan buruh perusahaan swasta akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan terkait nasib THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang di dalamnya termasuk pegawai negeri sipil (PNS).

Airlangga menyebut sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli terkait THR untuk perusahaan swasta.

“Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan untuk itu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Sementara itu, politisi Partai Golkar itu menolak berkomentar tentang nasib THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri. Menurutnya, THR dan gaji ke-13 untuk PNS adalah ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga sambil tersenyum.

Dia menyebut pemerintah sudah melakukan persiapan untuk itu. Sebagai informasi, belakangan banyak perbincangan di media sosial terkait isu tidak cairnya THR dan gaji ke-13 untuk PNS pada tahun ini.

Rumor tersebut muncul usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan penghematan anggaran belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Dalam unggahan @tukin_dosenASN pada Rabu (5/2/2025) misalnya, disematkan tangkapan layar catatan efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025. Disebutkan, bahwa belanja pegawai untuk THR (gaji ke 14) dan gaji ke 13 akan dihapus bagi seluruh ASN BRIN.

“Atas nama efisiensi, gaji ke 13 dan 14 akan dihapuskan? Mantap!” cuit @tukin_dosenASN.

05/02/2025 20:12
Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5%, Airlangga: Langsung Matikan Lampu

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui anggaran kementerian yang dipimpinnya kena potong hingga 52,5%, imbas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah.

Dalam pagu anggaran 2025, Kemenko Perekonomian menerima Rp459.766.254.000 atau Rp459,76 miliar. Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241.799.000.000 atau Rp241,79 miliar atau setara 52,5%.

“Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas. “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.”Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

05/02/2025 20:05