Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kode keras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait gaji ke 13 dan gaji ke 14 atau tunjangan hari raya (THR). Dia memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan THR akan tetap cair.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN. Namun, dia tak merinci besarannya.

    Sri Mulyani juga menyebut proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut. Dia pun meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” katanya, Kamis 6 Februari 2025.

    Bola Panas Isu Penghapusan Gaji ke-13

    Publik digemparkan dengan adanya kabar terkait rencana pemerintah menghapus gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025. Informasi tersebut beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di berbagai platform media sosial.

    Pesan yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk membahas kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi ataupun membantah isu tersebut.

    Kabar ini pun memicu perdebatan luas di kalangan ASN dan masyarakat umum, terutama mengingat gaji ke-13 dan ke-14 selama ini menjadi tambahan penghasilan yang sangat dinantikan setiap tahunnya.

    Gaji ke 13 biasanya diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS di awal tahun ajaran baru. Sedangkan gaji ke 14, yang juga disebut sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan menjelang perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal.

    Menko Perekonomian Lempar Isu ke Kemenkeu

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

    “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Selanjutnya, ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga Hartarto enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

    “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkeu Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji Ke-13 PNS Tahun 2025 Tetap Cair – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji Ke-13 PNS Tahun 2025 Tetap Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) tetap cair di tahun 2025.

    Meski begitu, bendahara negara itu belum bisa memastikan besarannya apakah 100 persen atau tidak. Namun, Sri Mulyani mengaku bahwa Kementerian Keuangan tengah memproses THR dan gaji ke-13 untuk PNS maupun ASN.

    “Iya nanti sedang diproses, nanti ya,” ujar Sri Mulyani usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak (dibatalin) itu sedang diproses saja,” imbuhnya menegaskan.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut THR dan gaji ke-13 ini sudah dianggarkan. Namun dia belum bisa memberikan waktu yang pasti untuk pemberian THR dan gaji ke-13. 

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses,” tegas Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal tersebut menyusul kabar bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 yang tidak cair 100 persen tahun ini, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Itu tanyanya Menteri Keuangan,” kata Airlangga saat Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para ASN. Hanya saja dia enggan menjelaskan lebih rinci menyoal besaran dan kepastiannya.

    “Persiapan sudah ada,” imbuhnya menegaskan.

    Di satu sisi, Airlangga juga telah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk menyiapkan pemberian THR pegawai swasta. Sementara untuk ASN, Airlangga menyebut bahwa itu kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “THR dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan itu. Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ungkap Airlangga.

  • Prabowo Ngaku Dihina Bajingan Tolol, Rocky Gerung Singgung Jokowi: Saya Kebanjiran WA

    Prabowo Ngaku Dihina Bajingan Tolol, Rocky Gerung Singgung Jokowi: Saya Kebanjiran WA

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku kebanjiran pesan whatsapp (WA) setelah pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Hal itu terkait pengakuan Presiden RI Prabowo Subianto yang bercerita kerap mengalami kritik keras dari berbagai pihak.

    Bahkan, ada pihak yang mengatakannya sebagai bajingan dan tolol.

    “Ya pidato pak presiden itu juga sensasional karena kemudian beliau menyebutkan ada yang mengatakan saya bajingan tolol bajingan, yang tolol tuh tapi anda tahu kan siapa dia lalu saya kebanjiran WA,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (6/2/2025).

    Rocky mengungkapkan pesan WA itu berisi pertanyaan apakah sosok yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto adalah dirinya. 

    Ia lalu menjelaskan istilah bajingan tolol dimaksudkan saat itu kepada Presiden Jokowi. Rocky juga disinggung bahwa dirinya tidak berani mengkritik Prabowo Subianto.

    “Semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal,” ujarnya.

    “Lalu orang bertanya apa Pak Rocky enggak berani kritik Pak Probowo lalu saya bilang apakah Probowo Subianto itu ijazahnya palsu. Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi. Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepatApakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri?” tanya Rocky Gerung.

    Rocky lalu menyebut harapan publik kepada Prabowo Subianto sangat tinggi. 

    Hal itu berkaca pada elektabilitas Prabowo yang signifikan kemudian popularitas dan akseptabilitas tinggi. Rocky pun menduga Presiden Prabowo Subianto akan segera memangkas Kabinet Merah Putih.

    Menurut Rocky Gerung, hal tersebut merupakan hal yang rasional agar Presiden Prabowo lebih cepat mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat. 

    “Kita boleh menduga bahwaa Prabowo menginginkan kan ada semacam  kepatuhan dari kabinetnya untuk bukan patuh, bukan patuh pada Presiden tapi patuh pada kepentingan rakyat,” imbuhnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Prabowo Perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Efisiensi APBN. Rocky Gerung Menduga Ada Kaitan dengan 10 tahun Era Jokowi.

    Rocky juga menduga Presiden Prabowo sudah memiliki nama-nama menteri yang tidak memiliki kapasitas serta berstatus kelanjutan dari rezim lama.

    “Saya kira implisit di dalam pikiran Prabowo adalah mengevaluasi juga mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi tetapi meneruskan ke dalam pemerintahan Prabowo,” imbuhnya.

    “Tapi tidak tidak mampu untuk melihat fakta baru bahwa kepentingan rakyat itu berbeda dengan dukungan mobilisasi yang diberikan ketika Jokowi menjadi presiden kepentingan rakyat di era Prabowo,” sambung Rocky.

    Rocky juga melihat Prabowo Subianto mulai mengambil jarak dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Bagaimana caranya itu soal kemampuan diplomatis di dalam retorika dan dalam taktik oleh Presiden Prabowo sendiri,” imbuhnya.

    Curhat Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ceritanya kerap mengalami kritik keras dari berbagai pihak.

    Curhatan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Enggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, tapi saya enggak sebut namanya kalian sudah tahu loh,” ujar Prabowo dalam resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Namun, Prabowo tidak merinci siapa yang memberikannya kritik sebagai bajingan dan tolol. 

    Hanya saja, dia enggan mempersoalkan kritikan tersebut. “Enggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti,” ujarnya.

    Diketahui Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo dan Gibran kompak masuk ke dalam area acara resepsi Harlah ke-102 NU.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya mengenai pemangkasan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025.

    Saat ditemui dalam acara peluncuran buku Biografi Mar’ie Muhammad di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani hanya tersenyum dan melambaikan tangan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Ia kemudian langsung meninggalkan lokasi menggunakan lift.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku Rabu (22/2/2025), yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk untuk memimpin penerapan efisien anggaran.

    Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025) terkait peran Sri Mulyani dalam pemangkasan anggara dalam Inpres 1/2025.

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini menuai perhatian publik, termasuk respons dari berbagai pihak yang menantikan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani terkait dampak kebijakan tersebut, yang tertuang dalam Inpres 1/2025.

  • Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan tetap cair. Anggaran untuk gaji tersebut sudah disiapkan, meskipun rincian nominal belum diumumkan.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pengaturan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 masih berlangsung dan publik diminta untuk menunggu informasi selanjutnya.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Isu mengenai penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 belakangan ASN ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas kemungkinan skema baru. Namun, detail lebih lanjut mengenai hal itu masih menjadi ranah Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi sorotan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Sri Mulyani Nomor S-37/MK.02/2025 mengarahkan pemotongan belanja di 16 pos dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Rincian tersebut menyebutkan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Meski demikian, terlepas dari upaya efisiensi anggaran tersebut, Sri Mulyani mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) bagi ASN tetap akan dicairkan.
     

  • Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suara Menteri Keuangan Sri Mulyani bergetar saat mengenang senior dan mentornya Menteri Keuangan (1993-1998), Mar’ie Muhammad. Dia merasa Mar’ie punya jasa besar dalam perjalanan kariernya sebagai akademisi ekonomi, khususnya saat awal-awal menjadi birokrat Kementerian Keuangan.

    “Seorang sahabat yang baik dan senior yang sangat membimbing. Pak Mar’ie Muhammad selalu memperkuat upaya-upaya kita. Tidak pernah putus asa dalam menjalankan berbagai hal,” Tutur Sri Mulyani sembari menahan tangis, dalam acara dalam launching buku biografi Mar’ie Muhammad di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Perlu diketahui, Sri Mulyani lama berkarier sebagai akademisi. Dia merupakan dosen di FE UI dan aktif memberi masukan ekonomi di ruang publik, khususnya di masa-masa krisis. Namun, ternyata saat menjadi menteri keuangan, tugas tersebut dianggap tak semudah bayangan. Sri Mulyani dihadalkan masalah besar.

    Dia mengaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menjadi institusi yang baik. Tata kelola masih abu-abu. Padahal amanah reformasi menuntut institusi negara harus bersih.

    Dia pun membutuhkan dukungan kuat untuk mereformasi Kemenkeu.

    “Ide untuk mereformasi Kemenkeu, yang awalnya akademisi lalu jadi menteri memimpin lembaga yang besar, membutuhkan dukungan besar. Maka, saya meminta Pak SBY pendamping,” Kenang Sri Mulyani.

    Pada titik ini, Mar’ie Muhammad muncul memberi dukungan. Presiden SBY memberikan dua nama, yakni Mar’ie Muhammad dan Marsilam Simanjuntak.

    “Dua-duanya orang bersih dan komit. Keduanya menjadi Sounding Board saya,” Ungkap Sri Mulyani.

    Selama membantu Kemenkeu, Sri Mulyani bercerita kedua sosok itu diberi ruangan khusus. Dan selama menjadi pendamping, Mar’ie melihatnya sebagai legenda. Menteri Keuangan era Soeharto itu memberikan kekuatan moral dan pengetahuan memahami birokrasi dan politik yang tak mudah.

    Namun, Sri Mulyani merasa ada satu kekecewaan yang dia rasakan dari Mar’ie, yakni saat mengundurkan diri menjadi Menteri Keuangan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia.

    “Saat saya mengundurkan diri, beliau sangat broken heart. Dan saya pamit kepada beliau, tapi saya merasa beliau menyayangkan saya pergi,” getar Sri Mulyani.

    Berkat keteladanan baik, sosok yang akrab disapa Ani itu berharap kisah hidup Mar’ie Muhammad menjadi teladan bagi setiap generasi.

    Sebagai wawasan, Mar’ie Muhammad merupakan sosok langka di Indonesia. Selama berkarier sebagai birokrat, dari mulai Dirjen Pajak hingga Menteri Keuangan, Mar’ie dikenal sosok yg bersih, berintegritas, dan anti-korupsi di tengah derasnya korupsi di segala sektor. Atas dasar ini, dia dijuluki sebagai “Mr. Clean”.

    Setelah pensiun sebagai bendahara negara, Mar’ie aktif di bidang kemanusiaan Anti-korupsi. Dia menjadi ketua PMI dan ikut berperan mendirikan KPK.

    Kiprah Mar’ie berakhir pada 11 April 2016. Meski sudah wafat, namanya tetap harum sebagai birokrat teladan. Banyak orang masih dan akan selama-lamanya mencari Mar’ie-Mar’ie yang baru untuk kehidupan lebih baik.

    (mfa/mij)

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati memberikan kabar terbaru soal nasib gaji ke-13 dan ke-14 tahun ini. Menurutnya, pemerintah tengah memproses agar keduanya tetap cair di tahun 2025 ini.

    Mulanya, dia mengatakan kalau gaji ke-13 dan gaji ke-14 masih diproses oleh Kementerian Keuangan. “Iya, nanti, sedang diproses, nanti ya,” ungkap Sri Mulyani, ditemui Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dia menampik isu kalau Gaji ke-13 dan ke-14 itu dibatalkan. Menurutnya, hal tersebut sudah ditetapkan dan masuk ke anggaran tahun 2025 ini. Kendati begitu, dia enggan merinci proses yang tengah dijalankannya tersebut.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu aja ya. Ya diproses aja dikerjakan,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi lagi mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14, Sri Mulyani mengatakan kalau keduanya tetap akan dicairkan.

    “InsyaaAllah yaa,” tandasnya.

    Menko Airlangga Serahkan ke Sri Mulyani

    Diberitakan sebelumnya, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak netizen mempertanyakan kebijakan penghapusan gaji ke-13 PNS ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur negara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS ini. Penghapusan ini mengusul Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan anggaran negara.

    Airlangga mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar untuk menjawab isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi para PNS tahun ini. Mengingat, kebijakan tersebut berada diranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan,” ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

     

  • KemenPANRB Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga Rapat!

    KemenPANRB Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga Rapat!

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Adapun penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan dihitung secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran.

    Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini juga menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal.

    Potong anggaran perjalanan dinas, ATK, rapat, dan seremonial

    Kementerian PANRB menindaklanjuti Instruksi presiden tersebut dengan melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional dan non-operasional. Penyesuaian itu mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

    Pemangkasan Anggaran di Kemen PANRB, antara lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas, pengaadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat/seminar/sosialisasi, kegiatan seremonial, dan lain sebagainya.

    “Namun kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, Kamis (6/2).

    Rini menjelaskan, jajarannya sedang melakukan perhitungan efisiensi secara rinci. Program dan kegiatan dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran tetap optimal.

    Optimalisasi transformasi digital pemerintah dinilai bisa menjawab tantangan ini. Harapannya penerapan teknologi akan mengurangi biaya serta mempercepat kinerja pegawai.

    “Sebagai bagian dari strategi efisiensi, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities,” ungkap Rini.

    Pemangkasan anggaran di semua K/L tembus Rp256,1 triliun

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Dalam surat itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerbitan surat ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pemangkasan anggaran belanja seluruh K/L pada 2025 sebesar Rp256,1 triliun. Adapun penghematan anggaran pada 2025 dalam Inpres disebutkan hingga Rp306,69 triliun.

  • Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah tidak asing dengan aturan gaji 13 dan 14 dalam pembayaran upahnya. Dalam aturan yang berlaku, jenis gaji tersebut termasuk ke dalam penghasilan tambahan dan tunjangan bagi PNS.

    Biasanya, jenis gaji tersebut dicairkan sekitar awal tahun. Namun baru-baru ini, isu efisien menyebabkan isu penghapusan gaji 13 dan 14 muncul ke permukaan dari efisien yang dilakukan pemerintah.

    Kira-kira, kapan gaji 13 dan 14 PNS cair dari pemerintah? Berikut tanggapan dari pihak-pihak terkait.

    Apa itu gaji 13 dan gaji 14 PNS?

    Di antara jenis gaji yang diterima PNS, ada gaji 13 dan 14 dalam aturan pengupahan. Gaji 13 adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk bantuan biaya pendidikan anak.

    Pencairan gaji 13 biasanya cair menjelang tahun ajaran baru, yakni antara Juni hingga Juli. Besaran disesuaikan dengan gaji pokok tanpa tunjangan. Namun, nominalnya dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

    Di sisi lain, gaji 14 merujuk pada insentif tambahan yang umumnya diberikan menjelang hari raya keagamaan.

    Dalam hal ini, tunjangan hari raya (THR) menjadi bentuk gaji 14 yang diterima PNS setiap tahunnya mulai sepuluh hari sebelum hari raya (H-10).

    Pada dasarnya, gaji 13 dan 14 dapat dipahami sebagai bantuan dan tunjangan yang diberikan pemerintah bagi pegawainya.

    Gaji 13 fokus pada kebutuhan pendidikan, sedangkan gaji 14 guna memenuhi kebutuhan hari raya.

    Sebelumnya, aturan pencairan gaji 13 dan 14 dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

    Isu efisiensi gaji 13 dan 14 PNS 2025

    Di tengah kabar Efisiensi Anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, publik diramaikan dengan pembahasan kapan gaji 13 dan 14 PNS cair.

    Pasalnya, isu peniadaan gaji tersebut kabarnya dilakukan pemerintah untuk memangkas anggaran negara sebagai upaya efisiensi.

    Isu tersebut pun viral di tengah pengguna media sosial. Tidak sedikit yang melontarkan kekhawatiran akan kepastian pencairan gaji ke 13 dan 14.

    Adapun efisiensi anggaran telah diatur dalam Surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dirilis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pemerintah mengaku pencairan gaji sedang dipersiapkan

    Menanggapi isu penghapusan gaji 13 dan 14 yang ramai di media sosial karena adanya efisiensi, pihak pemerintah membantah isu tersebut.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyawati menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi terkait gaji 13 dan 14 dihapus. 

    Terkait kepastian kapan gaji 13 dan 14 PNS cair 2025, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.

    “Dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari IDN Times, Kamis (6/2).

    Ia berpendapat bahwa pemerintah masih dalam tahap persiapan untuk pengumuman kepastiannya.

    “Persiapan sudah ada ya, saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai peniadaan gaji tersebut.

    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” ujarnya. 

    Hingga saat ini, kebijakan yang mengatur tentang pemberian gaji 13 dan 14 belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Demikian informasi mengenai kapan gaji 13 dan 14 PNS 2025 yang belum diketahui kepastiannya. Berdasarkan pernyataan pihak terkait, kebijakan terkait pencairannya dikabarkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. 

    Masyarakat, terutama pegawai negeri bisa menunggu arahan dan pengumuman lebih lanjut terkait pencairannya.