Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Jadi Menkeu, Purbaya Janji Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

    Jadi Menkeu, Purbaya Janji Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan membuat kebijakan yang mengganggu investor, termasuk di pasar modal. Pernyataan ini sekaligus merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh dua hari terakhir.

    Purbaya menekankan fokusnya adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.

    “Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh, yang ada dioptimalkan sehingga menciptakan pertumbuhan yang cepat,” kata Purbaya merespons IHSG yang negatif di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Selain itu, menurut Purbaya sistem finansial akan lebih dioptimalkan untuk membiayai program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat.

    “Jadi ke depan sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan cepat dibandingkan sebelumnya,” terang Purbaya.

    Saat ini pemerintah sedang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Di dalamnya dirancang target penerimaan negara sebesar Rp 3.147 triliun, sementara total belanja direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun sehingga defisit mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya memastikan defisit APBN tidak akan lebih dari 3% terhadap PDB, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan,” tegasnya.

    Purbaya juga tidak segan untuk bertanya kepada pendahulu, seperti Sri Mulyani Indrawati. “Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bersedia ngajarin saya,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).

    Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.

    “Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Purbaya merupakan salah satu orang terdekat Luhut. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Menteri Koordinator di era Presiden Joko Widodo.

    Saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

    Kemudian saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Di tempat yang sama, ia pernah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020).

    (hns/hns)

  • Video: Gantikan Sri Mulyani, Ini PR Besar yang Menanti Menkeu Purbaya

    Video: Gantikan Sri Mulyani, Ini PR Besar yang Menanti Menkeu Purbaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menjadi sorotan publik dan pelaku pasar, mengingat besarnya tantangan ekonomi yang harus segera dihadapi.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Achmad Hidayah dan Maikel Jefriando di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (09/09/2025).

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menanggapi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.

    Saleh mengatakan kehadiran Menkeu baru juga sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.

    “Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin Bidang Perindustrian memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global, dan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Selama transisi ini, kata Saleh, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan. Hal itu dinilai perlu agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

    “Kami optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil,” ucap Saleh.

    Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menkeu, diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan,” imbuhnya.

    (fdl/fdl)

  • Menko Airlangga nilai IHSG anjlok setelah reshuffle hanya sementara

    Menko Airlangga nilai IHSG anjlok setelah reshuffle hanya sementara

    “Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah setelah adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih bersifat sementara.

    “Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Airlangga mengajak publik mengikuti situasi yang berkembang. Dia pun meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. “Tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga.

    IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali ditutup melemah saat penutupan pasar Selasa sore, setelah pada pagi harinya juga dibuka melemah. IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau 1,78 persen ke posisi 7.628,61. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,66 poin atau 1,74 persen ke posisi 769,93.

    Sementara itu saat pasar dibuka, IHSG juga masih menempati zona merah, setelah sehari sebelumnya (8/9) juga ditutup melemah.

    Sentimen negatif pasar itu bermula sejak Presiden Prabowo Subianto melantik menteri keuangan (menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin sore.

    Selepas dilantik, Purbaya menilai sentimen pasar yang negatif itu biasa terjadi. Namun, dia meyakinkan publik dirinya telah cukup berpengalaman menghadapi situasi semacam itu.

    “IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. “Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik,” ujar Purbaya.

    Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, menilai respons pasar yang masih negatif itu karena mereka masih menantikan kebijakan Menkeu Purbaya.

    “Pelaku pasar menantikan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait arah kebijakan fiskal yang berkualitas, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan kualitas sinergi komunikasi dengan otoritas kebijakan moneter, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan pasar,” demikian isi kajian dari Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

    Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.

    Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.

    Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.

    “Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.

    Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.

    Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.

    Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.

    “Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.

    Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.

    Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.

    Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.

    Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.

    “Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.

    Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.

    Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG Rontok, Blue Chip Tiarap, Herwin Sudikta: Deja Vu 2010, Dulu Siapa yang Mundur?

    IHSG Rontok, Blue Chip Tiarap, Herwin Sudikta: Deja Vu 2010, Dulu Siapa yang Mundur?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah, diikuti saham-saham emiten blue chip yang kompak terkapar.

    Nilai tukar rupiah pun melemah tajam, sementara dolar AS justru menguat.

    Kondisi ini memicu komentar menohok dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Ia menilai situasi saat ini mirip dengan peristiwa pada tahun 2010 lalu.

    “IHSG rontok, blue chip tiarap. Rupiah ngos-ngosan, dolar joget-joget,” kata Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (9/9/2025).

    Herwin bahkan menyebut situasi ini seperti deja vu, perasaan yang seolah-olah pernah mengalami atau melihat sesuatu sebelumnya.

    Dikatakan Herwin, pola yang terjadi saat ini mengingatkan pada momen ketika salah satu pejabat ekonomi penting mengundurkan diri pada 2010.

    “Deja vu? 2010 juga begini. Waktu itu siapa yang mundur? Sri Mulyani,” sebutnya.

    Herwin juga mengkritisi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap satu sosok tertentu seperti sosok Sri Mulyani Indrawati.

    Ia mempertanyakan mengapa stabilitas ekonomi seakan hanya bergantung pada individu, bukan pada sistem yang kokoh.

    “Kenapa cuma satu orang ini saja yang bisa jadi remote control ekonomi RI?” tulis Herwin.

    Untuk diketahui, Sri Mulyani Indrawati bukan kali pertama meninggalkan jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan.

    Sebelumnya, pada Mei 2010, ia memutuskan mundur dari posisi Menteri Keuangan di tengah panasnya isu Bank Century.

    Setelah pengunduran dirinya, Sri Mulyani mendapat tawaran prestisius dari Bank Dunia sebagai Managing Director atau direktur pelaksana.

  • Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku pasar maupun investor disebut masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sehari menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Senin (8/9/2025). Dia lalu resmi melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Sri Mulyani pagi ini. 

    “Pasar masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menkeu ke depannya seperti apa,” jelas Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025). 

    Menurut David, kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih cukup menantang. Dia menyebut kondisi pasar setelah pergantian Sri Mulyani dari kursi Menkeu lebih dititikberatkan pada langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan Purbaya.

    “Kondisi ekonomi masih cukup menantang. Stabilitas makro dan fiskal harus tetap dijaga dan kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja,” ucapnya.

    Adapun pada acara sertijab pagi ini, Purbaya berpesan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal, sekaligus keberpihakan dengan rakyat. Fokus keuangan negara menyasar pada program-program prioritas pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

    Belanja pemerintah ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun pada RAPBN 2026 atau naik 9,8% (YoY) dari tahun sebelumnya. Purbaya memastikan belanja pada APBN tahun depan akan tetap efektif serta tetap dijaga kesehatannya.

    “Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional,” terangnya di Aula Mezzanina, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya juga menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, dan kementeriannya bertanggung jawab untuk memastikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, RAPBN 2026 dirancangh dan telah disepakati saat Sri Mulyani masih menjabat Menkeu pada Agustus lalu bersama dengan Komisi XI DPR. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan postur RAPBN 2026 dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Hal itu bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi daripada laju kenaikan belanja negara.

    Prabowo menargetkan pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% (year on year/YoY). Pendapatan negara itu terdiri dari target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%), pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun (turun 4,7%).

    Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% (YoY). Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun (turun 24,8%).

    Prabowo juga mendesain keseimbangan primer negatif Rp39,4 triliun pada 2026. Alhasil, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun.

    Target defisit APBN 2026 itu setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).

  • Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Pergantian menkeu dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pergantian menteri keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah.

    “Pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah,” kata Yusuf Rendy, di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, ujarnya pula, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakan pengelolaan defisit secara ketat dan reformasi pajak bertahap.

    Adapun Purbaya, dengan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan, diperkirakan lebih menekankan pada aspek stabilitas sistem keuangan.

    Seiring pergantian yang terjadi, respons awal pasar disebut menunjukkan kehati-hatian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1,3 persen usai pengumuman pergantian menkeu, sedangkan kurs rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Pasar obligasi berpotensi menghadapi kenaikan yield apabila disiplin anggaran tidak dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan investor,” ujar Yusuf.

    Dia menerangkan bahwa reshuffle berlangsung di tengah tekanan publik terhadap kebijakan fiskal, termasuk tuntutan efisiensi anggaran, transparansi pajak, serta subsidi lebih adil.

    Dengan defisit 2,5-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), subsidi energi dan pangan yang mencapai Rp500 triliun per tahun, serta utang mendekati 40 persen PDB, ruang kebijakan fiskal dinilai semakin terbatas.

    Menurut dia, menkeu terpilih perlu menyeimbangkan antara mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

    “Ke depan, keberhasilan pergantian ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi publik. Keseimbangan antara pembiayaan program pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal akan menentukan stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih kini bisa berperan sebagai pangkalan resmi dalam pendistribusian LPG 3 kg.

    Ferry mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dan rapat dengan kementerian terkait agar Kopdes Merah Putih bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg, meskipun sebelumnya regulasi hanya menempatkan kopdes sebagai subpangkalan.

    “Meskipun Keputusan Menteri ESDM-nya menetapkan kopdes sebagai subpangkalan, tetapi hasil diskusi rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu menetapkan risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan,” kata Ferry setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Ferry, yang menggantikan menteri sebelumnya Budi Arie Setiadi, menambahkan jumlah tabung dan skema distribusi akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Ia menambahkan, kopdes di desa dengan populasi besar akan diakomodasi sebagai pangkalan, sementara yang berada di daerah dengan sedikit anggota akan berfungsi sebagai subpangkalan.

    Selain itu, Ferry juga menjamin harga jual LPG 3 kg di kopdes akan disesuaikan dengan harga agen. Langkah ini diambil untuk memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa.

    Sebelumnya, beberapa kopdes sempat mengeluhkan adanya kendala dalam penjualan LPG 3 kg, karena terhalang regulasi.

    Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, Adung KS Utomo, sempat menyatakan bahwa koperasi mereka belum bisa menjual LPG 3 kg karena terhalang Kepmen ESDM.

    “(Kepmen) itu yang menjadikan KKMP menjadi subpangkalan, bukan lagi menjadi pangkalan. Sementara tentang aturan mainnya, berapa harga yang boleh kami jual di subpangkalan itu masih belum diatur, sehingga dari Patra Niaga melalui agen-agen yang lainnya, mereka enggak bisa memasok ke kami,” ujar Adung.

    Senada, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengatakan ada perubahan status kopdes yang semula pangkalan menjadi subpangkalan. Dengan status tersebut, kopdes tersebut hanya akan menerima 10 tabung per pekan, jauh berkurang dari 50 tabung sebelumnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.