Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Anggaran Pemerintah Dipangkas, Airlangga Bilang Gini Soal THR PNS

    Anggaran Pemerintah Dipangkas, Airlangga Bilang Gini Soal THR PNS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun.

    Sejumlah kementerian atau lembaga telah melaksanakan proses pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Seiring dengan keputusan tersebut, masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Lazimnya setiap pekerja di Indonesia, baik swasta maupun pemerintah akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

    Di tengah riuh rendah pemangkasan anggaran oleh pemerintah tersebut, pemerintah menyebut telah menganggarkan dana untuk pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan proses pencairan itu dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

    Pasalnya, bulan suci Ramadhan akan datang dalam beberapa pekan. “Persiapan sudah ada, persiapan to be announce,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Tak hanya, Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga mengatakan bahwa THR untuk ASN sudah dianggarkan dan dalam proses

    “Sudah dianggarkan. Sedang diproses.” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Grand Indonesia, Jakarta, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 silam pembayaran THR ASN ini biasanya dilakukan mulai H-10 Lebaran. Proses pencairannya akan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya seiring adanya ketetapan untuk besaran anggarannya.

    Adapun pemerintah memberikan 100% tunjangan hari raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK beserta TNI dan Polri tahun lalu.

    Selama empat tahun terakhir, atau sejak 2020, THR yang diberikan pemerintah kepada jajaran aparatnya itu tidak penuh 100%, lantaran anggaran negara tertekan krisis Pandemi Covid-19 dan pada saat pemulihan ekonomi.

    pada 2023, pencairan THR ditetapkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2023. Pada saat itu, THR tersebut juga diberikan bagi tenaga pendidik dan pensiunan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

    Adapun komponen THR terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan.

    (mkh/mkh)

  • Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Bisnis.com, JAKARTA — Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 0,71 pada 2024. Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi tax buoyancy pada 2023 yang mencapai 1,17.

    Sebagai informasi, idealnya nilai tax buoyancy adalah 1. Angka ini menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1%.

    Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi dengan persentase perubahan PDB.

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year-on-year/YoY) pada 2024. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun yang sama.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional hanya menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,71%.

    Dengan demikian, penerimaan pajak pada tahun lalu bersifat tidak elastis, karena pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

    Dalam tiga tahun terakhir, nilai tax buoyancy Indonesia memang terus mengalami penurunan. Pada 2021, tax buoyancy tercatat sebesar 1,94, kemudian turun menjadi 1,92 pada 2022, kembali menurun ke 1,17 pada 2023, dan kini berada di angka 0,71 pada 2024.

    Tantangan Penerimaan Pajak
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2024 merupakan tahun yang berat, terutama dalam hal penerimaan perpajakan. Dia menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan 2024 tidak mencapai target akibat menurunnya harga komoditas.

    Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan (unaudited) selama 2024 mencapai Rp2.232,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 96,7% dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.309,9 triliun.

    “Tahun lalu bukan tahun yang mudah. Ini adalah tahun di mana penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa akibat penurunan harga-harga komoditas,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Bendahara negara itu menilai bahwa berbagai kondisi ekonomi menyebabkan pelaku usaha mengalami tekanan. Sejalan dengan itu, penerimaan perpajakan juga terdampak.

    Dia mencontohkan bahwa volume aktivitas ekspor-impor terus mengalami tekanan sepanjang tahun lalu akibat ketidakpastian global. Akibatnya, perdagangan luar negeri menurun, sehingga penerimaan bea dan cukai tidak mencapai target.

  • Prabowo Efisiensi hingga Blokir Anggaran, Warisan Utang Jokowi Rp1.350 T Harus Dibayar Tahun Ini

    Prabowo Efisiensi hingga Blokir Anggaran, Warisan Utang Jokowi Rp1.350 T Harus Dibayar Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran hingga memblokir anggaran sejumlah kementerian. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyiapkan tahun ini anggaran hingga Rp1.350 triliun untuk membayar utang warisan pemerintahan Presiden Jokowi.

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Anggaran yang dipangkas mulai dari anggaran kementerian hingga transfer dana daerah.

    Target pemangkasan tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran 2025 untuk pembiayaan sejumlah program strategis yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden meminta untuk mengurangi belanja yang tidak berdampak nyata ke masyarakat.

    Hasil efisiensi anggaran akan diarahkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan.

    Anggaran-anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan seremonial, halalabihalal, analisis, kajian, seminar, rapat, diklat, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas akan dialihkan untuk kegiatan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

    Di sisi lain, Pemerintahan Presiden Prabowo juga harus menyiapkan anggaran tak kalah besar untuk membayar utang warisan Presiden Jokowi. Utang yang harus dibayar di tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp1.350an triliun.

  • Dampak Efisiensi Anggaran: Pejabat ASN Tak Dapat BBM Gratis-Mobil Jemputan Dihapus

    Dampak Efisiensi Anggaran: Pejabat ASN Tak Dapat BBM Gratis-Mobil Jemputan Dihapus

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di awal pemerintahannya. Pengetatan anggaran ini juga berdampak kepada para ASN (aparatur sipil negara), dari tak dapat jatah BBM (bahan bakar minyak) gratis, termasuk meniadakan mobil jemputan.

    Dikutip dari detikFinance, dalam nota dinas Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang beredar terdapat 10 perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor di tubuh BKN.

    Dikeluarkannya nota dinas tersebut merupakan tindak lanjut atas nota dinas Sekretaris Utama BKN Nomor 27/PR/01.03/ND/A/2025, tanggal 30 Januari 2025, perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan perihal Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025, yang berdampak terhadap anggaran operasional kantor.

    Dalam nota dinas dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025, Senin (3/2/2025), langkah efisiensi pertama menyebut bahwa, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

    Bahkan, ada pejabat ASN yang tak mendapatkan jatah BBM sama sekali. Langkah efisiensi kedua menyebutkan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025.

    Selanjutnya untuk poin kedelapan soal efisiensi anggaran ASN, disebutkan bahwa operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Menurut PLT Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut, efisiensi tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Diketahui, BKN melakukan pemangkasan anggaran hingga 35%.

    “Sesuai instruksi Presiden dan surat Menkeu, BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7%, di antaranya jamuan, ATK, sarpras, BBM, listrik, air, serta operasional jemputan pegawai, dan sejenisnya. Diharapkan pemangkasan ini tidak mengganggu layanan dasar BKN,” terang Ridwan kepada detikcom.

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan arahan terkait efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh ASN harus adaptif dalam menjalankan tugas dan mampu bekerja dengan efektif serta efisien.

    “Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” imbau Kepala BKN di tengah arahan Apel Pagi secara daring (3/2/2025), dikutip dari keterangan tertulis.

    (lua/riar)

  • Gara-gara Efisiensi, Pemda Bali Tunda Tender Proyek Barang dan Jasa

    Gara-gara Efisiensi, Pemda Bali Tunda Tender Proyek Barang dan Jasa

    Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah daerah di Bali bakal menunda tender pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya berasal dari dana transfer daerah sebagai upaya penyesuaian dari langkah efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan langkah penundaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    Khusus dana transfer ke daerah, Inpres tersebut dijabarkan dalam SE Bersama Mendagri dan Menkeu mengenai Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan SE Bersama itu, Mahendra Jaya menjelaskan bahwa Pemprov Bali telah mengambil sejumlah langkah. 

    “Menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penundaan proses pengadaan barang/jasa dan atau penandatanganan kontrak barang/jasa yang pengadaannya bersumber dari dana transfer ke daerah. Penundaan ini dilakukan hingga ditetapkannya PP Menkeu mengenai dana transfer ke daerah. Pemprov Bali sedang melakukan proses penyesuaian APBD 2025 dan menyiapkan rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025,” jelas Mahendra dikutip Minggu (9/2/2024). 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan pemerintah pusat dan daerah perlu menyamakan persepsi dalam upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

    Dia meminta pemerintah daerah menyesuaikan program dengan Visi Asta Cita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Sri Mulyani diminta untuk segera menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tahun anggaran 2025.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Menteri Keuangan juga diminta menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memangkas hingga Rp50,59 triliun.

    Secara rinci, penyesuaian itu mulai dari kurang bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13,9 triliun atau Rp13.903.976.216.000.

    Lalu, Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15,67 triliun atau Rp15.675.550.111.000. Kemudian, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18,3 triliun atau Rp18.306.195.715.000.

    Lalu, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509,4 miliar atau Rp509.455.378.000 dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200 miliar serta Dana Desa sebesar Rp2 triliun. 

  • IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    GELORA.CO –  Di media sosial viral kondisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang memprihatinkan. 

    Saat ini IKN ditumbuhi semak belukar dan tidak terurus. Bahkan nyaris tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi yang digadang-gadang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.

    Namun kabar gedung-Gedung yang mangkrak di IKN yang sudah dikepung semak belukar, dibantah keras oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah. Mereka bilang IKN makin indah. 

    “Meminjam bahasa orang Solo, pernyataan para ternak Jokowi itu pernyataan mbelgedes, artinya pernyataan bohong, tipu-tipu,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    “Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong,” sambungnya.

    IKN terancam mangkrak menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

     

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

  • Awas Modus Penipuan Deepfake Mulai Merebak, Waspada!

    Awas Modus Penipuan Deepfake Mulai Merebak, Waspada!

    JABAR EKSPRES – Modus penipuan atau penyebaran Hoaks dengan memanfaatkan Artificial Intelejent (AI) atau disebut Deepfake saaat ini sudah meresahkan berbagai kalangan.

    Baru-baru ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah melakukan penelusuran kasus sindikat penepuan Deepfake dengan memanfaatkan kecerdasan buatan ( AI ).

    BACA JUGA: Meta AI di WhatsApp dan Instagram ternyata Bisa Menghasilkan Uang, Ini Caranya!

    Polri telah menangkap salah seorang tersangka pemalsuan video dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dengan mengamankan tersangka JS berusia 25 tahun pada 4 Februari 2025 lalu.

    satu lagi tersangka pemalsuan video atau deepfake dengan AI yang mencatut Presiden Prabowo Subianto.

    ‘’JS ini bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung,” terang Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Adji dalam keterangannya belum lama ini.

    BACA JUGA: Meta AI WhatsApp Ternyata Punya fitur Rahasia yang Belum Diketahui Banyak Orang

    Selain itu, sebelumnnya Polri juga menangkap AMA, 29 tahun di provisi yang sama. Tersangka Ama melakukan aksi Deepfake dengan membuat video Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Isi dari konten video tersebut menawarkan bantuan kepaada masyarakat. Kemudia video tersebut di upload seolah-olah dari pemerintah agar masyarakat terkecoh.

    BACA JUGA: Ini Dia, 12 Link Grup WhatsApp Video Bebas yang Lagi Viral!

    Dalam aksi tersebut, pelaku mencantumkan nomer pribadi yang seolah olah sebagai kontak center pemberi bantuan. Namun setelah itu, pelaku akan meminta sejumlah uang transferan kepada korban.

    ‘’Harapannya akan ada korban yang menghubungi, dan nantinya diarahkan oleh tersangka untuk transfer uang,’’ ujarnya.

    Uang yag ditransder ini  alasannya untuk biaya administrasi sebagai syarat pencairan bantuan. Padahal dana bantuan itu adalah modus untuk melakukan penipuan.

    BACA JUGA: Misteri Black Hole atau Lubang Hitam yang Dijelaskan di Alquran

    Apa Itu Deepfake?

    Untuk diketahui teknologi Deepfake dengan memanfaatkan teknologi AI sudah berkembang sangat pesat. Teknologi ini sudah sangat mudah digunakan dengan bantuan perangkat lunak Software yang tersedia di internet.

    Penyalahgunaan teknologi ini sudah sangat canggih. Mulai dengan memanipulasi suara, ucapan bergerak yang disertai foto, sampai bisa mengubah foto menjadi bergerak sesuai dengan yang diinginkan pelaku.

  • HPN 2025: Peran Pers Melawan Misinformasi

    HPN 2025: Peran Pers Melawan Misinformasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari menjadi momentum reflektif bagi industri media massa di Tanah Air dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

    Di tengah berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers, satu tantangan yang saat ini dihadapi yakni peran insan pers dalam melawan misinformasi.

    Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja. Misinformasi dapat menyebar melalui berbagai media seperti media sosial, berita, atau dari mulut ke mulut.

    Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang topik tertentu, interpretasi yang salah, atau kesalahan dalam proses komunikasi.

    Dalam era teknologi yang makin berkembang, misinformasi dapat tercipta melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Salah satu contoh nyata misinfomasi berbasis kecerdasan buatan baru-baru ini diungkap oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Polisi mengungkap pemakaian teknologi AI yang mencatut Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan tindak penipuan.

    Modus deepfake tersebut bertujuan untuk keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Peran pers dalam melawan misinformasi ini harus terus digaungkan.

    Penyebaran misinformasi nyata-nyata dapat memiliki dampak negatif, seperti menyesatkan orang, menciptakan kebingungan, dan bahkan menyebabkan kerugian fisik atau finansial.

    Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri pers untuk selalu memeriksa sumber informasi yang diterima dan berusaha mencari kebenaran sebelum membagikan informasi tersebut kepada orang lain.

    Sekali lagi, kemajuan teknologi memudahkan bagi semua orang, termasuk insan pers dalam mendapatkan informasi. Namun, verifikasi menjadi kata kunci mengingat tidak semua informasi yang diperoleh tersebut mengandung kebenaran.

    Ada banyak kepentingan dalam setiap informasi yang digulirkan kepada publik. Dan, pers mesti menjaga kejernihan tersebut. Menjaga publik untuk memperoleh informasi yang benar-benar jernih dan dapat dipercaya.

    Adanya disinformasi tentu dapat menyesatkan. Tujuannya bermacam-macam, seperti menciptakan kebingungan, mengubah opini publik, atau merusak reputasi seseorang atau organisasi. Disinformasi dapat menyebar melalui berbagai media, termasuk internet, media sosial, dan berita.

    Penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi dan bersikap kritis terhadap apa yang kita baca atau dengar, agar tidak terpengaruh oleh disinformasi.

  • Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD untuk mendanai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.

    Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menjelaskan sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan tersebut akan hilang karena pemerintah meniadakan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, seperti pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” kata Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

    Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati tiga besar. Oleh karena itu, dampak pemotongan anggaran ini diperkirakan cukup besar terhadap perekonomian daerah.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya pendanaan untuk promosi pariwisata dan pemberian insentif wisatawan mancanegara.

    “Jika tidak ada program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi negara terdepan di ASEAN dalam mendatangkan wisatawan mancanegara, diikuti Malaysia. Bahkan, Vietnam kini sudah melampaui Indonesia dengan jumlah wisatawan lebih dari 14 juta orang,” ungkap Hariyadi.

    Selain sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diadakan oleh pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.

    Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan perincian pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

  • VIDEO: Isa Rachmatarwata, Anak Buah Sri Mulyani Jadi Tersangka Korupsi Asuransi Jiwasraya

    VIDEO: Isa Rachmatarwata, Anak Buah Sri Mulyani Jadi Tersangka Korupsi Asuransi Jiwasraya

    VIDEO: Isa Rachmatarwata, Anak Buah Sri Mulyani Jadi Tersangka Korupsi Asuransi Jiwasraya