Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Jakarta –

    Viral di media sosial X kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus dirumahkan imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

    Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya tidak pernah merumahkan atau PHK massal karyawan di Kementeriannya imbas efisiensi anggaran.

    Ia berpendapat kabar yang beredar di media sosial kemungkinan berhubungan dengan para pegawai yang kontraknya habis namun belum bisa diperpanjang. Sebab efisiensi pagu anggaran Kementerian PU 2025 ini memang masih dalam tahap peninjauan ulang.

    “Mungkin ada hal itu kali, apa namanya, habis kontrak. Habis kontrak next kontraknya belum. Kan kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses politik anggaran kan,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Ia mengatakan setelah proses peninjauan efisiensi anggaran Kementeriannya sudah selesai, pihaknya akan kembali menghadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mendapatkan tambahan dana. Dengan begitu Kementerian PU mampu memperpanjang kontrak para pegawai yang dikabarkan dirumahkan tadi.

    “Setelah ini selesai kan ini kita masih menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka,” tambahnya.

    “Nggak ada (PHK), saya nggak pernah mikir begitu dah, saya bingung juga. Mendingan tanya ke media sosial,” pungkas Dody.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Dody mengatakan pemangkasan anggaran ini memang cukup berdampak di Kementerian yang dipimpinnya.

    Salah satunya terhadap mundurnya target penyelesaian proyek Multi Years Contract (MYC) atau proyek yang sudah terkontrak.

    “Semua Multi Years Contract sementara waktu kita molorkan pak, bukan dihentikan, diperpanjang atau direlaksasi semua,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kemudian, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kembali mempertegas terkait sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) apakah tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU.

    “Tapi program itu tetap berlanjut ya pak? Karena ada beberapa ada yang belum selesai seperti Bendungan Ciibeet dan Cijuray? Itu semua nanti tetap lanjut?,” katanya.

    Mendapatkan pertanyaan tersebut, Dody menegaskan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan, hanya saja memang akan mengalami molor. “Iya, tetap lanjut,” kata Dody.

    (fdl/fdl)

  • Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

    Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

    Pagu awal tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.

    “Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

    Basuki sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

    Usulan ini sudah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun. Sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” ujar Basuki.

    “Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” imbuhnya.

    Basuki mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun. 

    Ia mengatakan, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

     

  • Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis isu merumahkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) imbas efisiensi anggaran 2025. Seperti diketahui, Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.

    Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.

    “Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu,” kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi. “Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran,” imbuhnya.

    Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp 10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

    “Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan,” terang Dody.

    Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

     

  • Menkeu Sri Tunjuk Suahasil jadi Pjs Dirjen Anggaran Usai Isa Rachmatarwata jadi Tersangka Jiwasraya

    Menkeu Sri Tunjuk Suahasil jadi Pjs Dirjen Anggaran Usai Isa Rachmatarwata jadi Tersangka Jiwasraya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi penjabat sementara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

    Penunjukan ini seiring ditetapkannya Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus BUMN Jiwasraya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Asuransi Bapepam LK. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menginformasi penunjukkan tersebut.

    “Benar, untuk penjabat sementara [PJs] telah ditunjuk yaitu Wamen Keuangan Suahasil Nazara,” ujar Deni kepada Bisnis, Rabu (12/2/2025).

    Seperti diberitakan sebelumnya, Isa Rachmatarwata ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BUMN PT Asuransi Jiwasraya (persero) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Dia menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012. Untuk keperluan penyidikan, kata Qohar, Isa bakal ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

    “Terhadap tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejagung,” pungkasnya.

  • Saat Erdogan Tunjukan Gestur “Fulus” di Depan Sri Mulyani & Prabowo

    Saat Erdogan Tunjukan Gestur “Fulus” di Depan Sri Mulyani & Prabowo

    Dari pantauan CNBC Indonesia, para menteri lengkap hadir. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Tangkapan Layar Youtube/Biro Setpres RI)

  • MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) blak-blakan soal dampak efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya turut menyasar ke sejumlah fasilitas yang diberikan ke para hakim atau pejabat MA. Salah satunya berkaitan dengan transportasi. 

    Dampak penghematan anggaran juga berpengaruh pada sidang keliling, yang disebut bakal hanya bisa dilakukan sebagian oleh MA. 

    “Termasuk sidang keliling itu hanya bisa kita laksanakan sebagian, tidak sesuai dengan program yang sudah kita tentukan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPR usai melaksanakan rapat dengan Komisi III, Rabu (12/2/2025). 

    Sugiyanto lalu menjelaskan, dampak konkret yang dirasakan publik terhadap efisiensi anggaran yakni pelayanan di berbagai daerah. Dia menyebut efisiensi membuat pelayanan tidak bisa maksimal. 

    “Karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi,” tuturnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa gaji dan tunjangan para hakim tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Sebab, gaji dan tunjangan masuk ke belanja pegawai. 

    “Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya,” ujar Sugiyanto. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi mengeluarkan Instruksi Presiden alias Inpres pertamanya. Payung hukum ini menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

  • Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?

    Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?

    Pacitan (Beritajatim.com) – Program pembangunan infrastruktur di Pacitan harus menghadapi tantangan besar, setelah Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp101 miliar. Kebijakan ini, tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 3 Februari 2025.

    Sebelum pemangkasan, dana transfer untuk Kabupaten Pacitan tercatat sebesar Rp1,485 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, jumlahnya berkurang menjadi Rp1,385 triliun. Dampaknya, program unggulan Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati Gagarin Sumrambah, khususnya Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam Nawa Karsa ke-7, berisiko mengalami penyesuaian atau bahkan terancam tertunda.

    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan rasionalisasi APBD.

    “Kami akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk membahas strategi efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” kata Daryono, ditulis Rabu (12/02/2025).

    Langkah efisiensi tersebut, mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan kegiatan seremonial, serta efisiensi belanja operasional seperti alat tulis kantor, rapat, seminar, hingga bimbingan teknis. Dana hasil penghematan ini, nantinya akan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur.

    Sejumlah proyek yang menjadi fokus dalam Nawa Karsa ke-7, seperti peningkatan jalan kabupaten, pemerataan layanan listrik dan internet, hingga pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, kini harus disusun ulang berdasarkan prioritas.

    “Kami berusaha agar pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran,” pungkas Daryono. (end/ian)

  • Polri Kena Efisiensi, Anggaran Dipangkas Rp20,5 Triliun

    Polri Kena Efisiensi, Anggaran Dipangkas Rp20,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menyatakan pihaknya terkena dampak efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp20,5 triliun. Sebelumnya, Polri mendapatkan postur anggaran 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

    Adapun, hal tersebut disampaikan oleh Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat kerja pembahasan efisiensi anggaran dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    “Dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres No 1 tahun 2025 hasil rapat dengan Kemenkeu menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” ungkapnya.

    Dilanjutkan Wahyu, jika ditilik lebih dalam dari total Rp20,5 triliun itu, belanja pegawai tidak terdampak, tetapi belanja barang dan belanja modal terkena. Belanja barang sebesar Rp6,6 triliun, sedangkan belanja modal sebesar Rp13,9 triliun.

    “Proses exercise sedang dilakukan. Kemudian tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No.1/2025 telah menginstruksikan untuk melakukan penghematan belanja dengan cara memangkas anggaran kementerian atau lembaga (K/L) terkait senilai Rp256,1 triliun. 

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. 

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

  • Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor

    Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor

    Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menggelar upacara penyambutan kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, di
    Istana Kepresidenan Bogor
    , Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Erdogan dan Prabowo tampak memakai setelan jas hitam.
    Kedua pemipin juga memakai kacamata hitam di tengah teriknya panas matahari.
    Kedatangan Erdogan di lokasi disambut meriah dengan lantunan musik, dentuman meriam, hingga puluhan pasukan berkuda.
    Bahkan, anak-anak sekolah juga hadir dalam upacara untuk menyambut kedatangan orang nomor satu dari Turkiye itu.
    Setibanya Erdogan di lokasi, upacara langsung dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara.
    Dalam upacara, Prabowo juga mengajak Erdogan inspeksi pasukan, keduanya pun berkeliling lapangan di hadapan prajurit yang berbaris
    Setelah itu, Prabowo juga mengenalkan para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di upacara kepada Erdogan.
    Beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.
    Setelahnya, kedua kepala negara masuk ke dalam Istana Kepresidenan dan menandatangani buku tamu.
    Adapun kunjungan Erdogan ke Indonesia ini dalam rangka kunjungan kenegaraan guna mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Turkiye.
    Keduanya juga akan melakukan pertemuan bilateral dan santap siang di Istana Kepresidenan Bogor.
    Erdogan telah tiba di Indonesia pada Selasa (11/2/2025)malam kemarin melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dan disambut langsung oleh Prabowo.
    Meski Lanud Halim Perdanakusuma diguyur hujan, Prabowo tetap datang menyambutnya hingga mengantarnya ke tempat penginapan di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.