Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Usulkan Pemotongan Anggaran Kementerian Keuangan Rp 8,9 Triliun, Berikut Perincian Efisiensinya

    Sri Mulyani Usulkan Pemotongan Anggaran Kementerian Keuangan Rp 8,9 Triliun, Berikut Perincian Efisiensinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat efisiensi bersama Komisi XI DPR RI terkait pemotongan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun. Pemaparan tersebut disampaikan langsung dalam rapat di DPR RI.

    “Mohon persetujuan untuk efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama anggota Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, pagu anggaran awal Kementerian Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp 53,1 triliun. Alokasi tersebut sebelumnya telah disepakati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

    Namun, seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi XI untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran Kemenkeu yang semula Rp 53,1 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp 44,2 triliun,” ujarnya lagi.

    Dalam upaya efisiensi ini, terdapat lima pos utama yang terdampak. Secara nominal, penghematan terbesar terjadi pada pos dukungan manajemen di Kementerian Keuangan, yang mengalami pemotongan hingga Rp 8 triliun.

    Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pagu awal untuk dukungan manajemen Kemenkeu mencapai Rp 50,4 triliun, yang sebagian besar terdiri dari gaji dan program-program lainnya. Namun, ia menegaskan belanja pegawai tidak terkena pemangkasan anggaran.

    “Dukungan manajemen ini sebagian besar untuk gaji dan berbagai program yang tidak terkena efisiensi. Namun, beberapa item seperti alat tulis kantor (ATK) dan pengeluaran lainnya masuk dalam kategori efisiensi. Dengan demikian, dari Rp 50,4 triliun, efisiensinya mencapai Rp 8 triliun, sehingga dukungan manajemen Kemenkeu menjadi Rp 42,4 triliun,” tutup Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun: Pengadaan Souvenir dan Konsumsi Rapat Dihapus – Halaman all

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun: Pengadaan Souvenir dan Konsumsi Rapat Dihapus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebanyak Rp 8,99 triliun berdampak pada penghapusan kegiatan seremonial, pengadaan souvenir hingga konsumsi saat rapat.

    Pagu anggaran Kemenkeu tahun 2025 sebesar Rp 53,193 triliun mengalami efisiensi Rp 8,99 triliun sehingga sisa pagu anggaran menjadi Rp 44,203 triliun. Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    “Kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai dengan belanja-belanja operasi seperti consignering, kegiatan seremonial, kita hapuskan. Apakah pengadaan souvenir, pencetakan banner, spanduk, bahan konsumsi untuk rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi,” kata Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu bilang, efisiensi tersebut juga termasuk untuk belanja langganan daya dan jasa. Kemudian belanja sewa dan pemeliharaan gedung, serta peralatan mesin yang tidak prioritas.

    “Perubahan cara kerja baru juga kita introduce ini sebetulnya bukan hal yang baru, tapi kita akan makin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja atau belanja ini belanjanya bahkan lebih diefisienkan,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, Sri Mulyani bilang Kemenkeu juga melakukan efisiensi melalui digitalisasi dokumen, budaya hemat energi, penggunaan e-perjadin, pengembangan layanan bersama atau share services untuk kantor vertikal serta penggunaan peralatan kantor secara bersama.

    “Penggunaan GMN, juga menggunakan standar dan juga termal ini tidak ada lagi yang memiliki ruang-ruang tersendiri. Jadi, lebih banyak digunakan secara bersama, pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” jelas Sri Mulyani.

    Kemenkeu juga melakukan penataan ruang kerja kolaboratif, merubah kegiatan dari luring menjadi daring serta mengoptimalkan perangkat TIK.

    “Kolaborasi unit Eselon I seperti melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya join sehingga bisa lebih efisien dan kita juga menghilangkan seluruh snack untuk rapat,” ungkap Sri Mulyani.

  • Efisiensi Anggaran untuk Perkuat Misi Asta Cita Prabowo-Gibran

    Efisiensi Anggaran untuk Perkuat Misi Asta Cita Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mempertajam misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyetujui permintaan anggota Komisi XI agar penghematan anggaran dapat meningkatkan output dan outcome program prioritas pemerintah.

    “Kami menyetujui efisiensi kementerian dan lembaga di 2025 akan menjadi baseline untuk menciptakan budaya birokrasi yang lebih efisien. Hasilnya nanti akan digunakan dalam penyusunan APBN 2026,” ujarnya.

    Dengan pendekatan ini, anggaran 2026 akan disusun dengan prinsip yang sama seperti 2025, sehingga dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

    Sri Mulyani menegaskan meskipun dilakukan efisiensi, anggaran belanja sosial tetap akan dipertahankan.

    “Pelayanan publik tidak akan dikorbankan, dan target-target belanja sosial tetap dipenuhi,” katanya.

    Ia juga memastikan program bantuan sosial dan layanan masyarakat tetap akan berjalan tanpa pemangkasan anggaran.

    “Program yang melayani masyarakat, termasuk bantuan sosial, tidak akan terpengaruh oleh efisiensi ini,” tambahnya.

    Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

    “Kami akan memilah penggunaan efisiensi anggaran ini agar tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi,” pungkas Sri Mulyani.

  • Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menegaskan selama ini pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang.

    “Pengelolaan anggaran yang saya tahu sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2025).

    Jokowi menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

    “Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang yang ada,” tambahnya.

    Ia pun meminta media untuk membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

    “Coba dibandingkan persentase GDP dan utang Indonesia dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

    Mantan gubernur Jakarta itu juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara masih sangat prudent atau bijaksana. Ia yakin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami konsekuensi ekonomi jika beban utang terlalu besar.

    “Menteri keuangan tahu konsekuensi yang akan terjadi apabila beban utang terlalu besar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program makan bergizi gratis (MBG) serta perbaikan ratusan ribu sekolah di Indonesia.

    Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan efisiensi anggaran ini diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

    “Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya dijadikan alasan untuk nyolong (mencuri), dihentikan dan dibersihkan,” tegasnya.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun: Pengadaan Souvenir dan Konsumsi Rapat Dihapus – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 53,195 triliun.

    Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
     
    “Pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp53,195,389,273,000, efisiensinya Rp8,991,815,007,000 sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203,574,266,000,” kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebesar Rp 8,99 triliun itu meliputi lima program yaitu pertama kebijakan fiskal sebesar 47,35 miliar dari sebelumnya Rp 59,1 miliar.

    “Sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya Rp11,84 miliar. Ini seluruh kebijakan sekarang banyak akan diefisienkan melalui daring pembahasan,” ujar Sri Mulyani.

    Kedua, penerimaan negara mengalami efisiensi Rp 716 miliar menjadi Rp 1,67 triliun dari pagu anggaran Rp 2,38 triliun. Ketiga, program belanja negara Kemenkeu mengalami efisiensi Rp45,45 miliar, 

    “Efisiensinya juga sangat dalam Rp 37,18 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar,” jelas Sri Mulyani.

    Keempat, program pengelolaan pembendaharaan kekayaan negara dan risiko dari Rp238,139 miliar, efisiensinya Rp137,784 miliar. Sehingga setelah alokasi untuk program keempat menjadi hanya Rp100,358 miliar. 

    “Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena tadi, tapi beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,466 triliun, efisiensinya Rp8,553 triliun, sehingga dukungan menjadi Rp42,412 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

  • Anggaran Perjalanan Dinas Kantor Sri Mulyani Rp 1,52 T Dipotong, Tersisa Segini

    Anggaran Perjalanan Dinas Kantor Sri Mulyani Rp 1,52 T Dipotong, Tersisa Segini

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas Rp 8,99 triliun pada 2025. Anggaran Kemenkeu turun menjadi Rp 44,20 triliun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin). Dari Rp 1,52 triliun yang awalnya disiapkan tahun ini, dipangkas menjadi hanya Rp 789,77 miliar.

    “Perjalanan dinas dari Rp 1,52 triliun menjadi Rp 789,7 miliar,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut kegiatan perjalanan dinas dibatasi. Khusus tujuan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari pejabat eselon I.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” jelas Sri Mulyani.

    Selain itu, Sri Mulyani menyebut kegiatan perjalanan dinas harus menggunakan e-perjadin untuk dimonitor penggunaan anggarannya.

    “Untuk perjalanan dinas sekarang mandatori harus menggunakan e-perjadin sehingga bisa dimonitor berapa, ke mana sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Menkeu Beri Sinyal: Efisiensi Anggaran Jadi Budaya, Lanjut di 2026

    Menkeu Beri Sinyal: Efisiensi Anggaran Jadi Budaya, Lanjut di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Besaran efisiensi anggaran yang telah Presiden Prabowo Subianto lakukan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).

    “Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ucap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

    Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur.

    Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun itu tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar Rp 3.621,3 triliun. Sebab, belanja pemerintah pusat yang terpangkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

    “Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” tuturnya.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani Beri Sinyal Pemangkasan Anggaran Lanjut 2026

    Sri Mulyani Beri Sinyal Pemangkasan Anggaran Lanjut 2026

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tujuan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mempertajam tujuan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini disebut akan menjadi landasan dalam penyusunan APBN 2026.

    Sri Mulyani mengatakan kebijakan efisiensi akan dilanjutkan jika menciptakan sebuah budaya baru dari birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

    “Kami menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut penyusunan rancangan APBN 2026 memang belum dimulai, namun diharapkan kebijakan yang berjalan saat ini dapat menciptakan sebuah budaya baru kepada pelaksanaan tugas K/L tanpa mengorbankan pelayanan publik dan berbagai target yang ingin dicapai.

    “Kalau 2026 kan belum kita mulai penyusunannya atau sedang dalam pemikiran awal, tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” ucapnya.

    Sri Mulyani memastikan belanja bantuan sosial (bansos), termasuk anggaran pendidikan 20% dari APBN tidak terdampak kebijakan efisiensi. Setelah efisiensi dari semua K/L dikumpulkan, pihaknya mengaku akan memilah lagi pos-pos belanja yang terdampak untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi bisa dijaga.

    “Untuk berbagai belanja sosial tidak dikurangkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bansos itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita pasti nanti akan melakukan inventarisasi dari seluruh K/L sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut,” imbuhnya.

    “Terima kasih atas dukungannya. Saya rasa spiritnya adalah benar-benar membangun sebuah budaya baru dalam bekerja,” tambah Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)