Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Selasa (9/9), memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS terhitung efektif sejak 9 September 2025.

    Penunjukan itu menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9).

    Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penunjukan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Keputusan penunjukan Plt Ketua Dewan Komisioner dalam Rapat Dewan Komisioner LPS itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    Di samping itu, mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang.

    “Selain itu ada pertimbangan bahwa saat ini Pak Didik Madiyono adalah satu-satunya Anggota Dewan Komisioner yang setiap hari berkantor di LPS sehingga akan memudahkan koordinasi dan operasionalnya,” kata Jimmy.

    Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner, Didik Madiyono akan memimpin operasional LPS sampai masa tugasnya berakhir pada 24 September 2025.

    LPS menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS sedang berlangsung hingga nanti diputuskan oleh DPR dan dilantik oleh Presiden RI.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya dalam keterangan pers usai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan mengatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Dewan Komisioner LPS pada Senin sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan.

    Adapun proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS telah berlangsung sejak awal Juli 2025. Pada 31 Juli yang lalu, Panitia Seleksi (Pansel) memilih tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030 untuk diajukan kepada Presiden dan nama Purbaya masuk di antaranya.

    Sementara seleksi untuk posisi wakil ketua Dewan Komisioner LPS telah berlangsung.

    Pada 2 Juli 2025, Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution. Keduanya merupakan calon yang telah melewati seluruh tahap seleksi hingga diusulkan oleh Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pasca dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung akan melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR didamlingi dengan Wakil Menteri Keuangan.

    Berdasarkan informasi yang dibagikan biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Menkeu akan menghadiri Raker membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu ditandai dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam sambutannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Ia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara.

    Dia menuturkan, jabatan ini bukan hanya soal tanggung jawab teknis, tetapi juga amanah besar untuk menjaga kepercayaan publik. Purbaya menegaskan dirinya siap bekerja keras untuk melanjutkan peran fiskal sebagai instrumen menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

    Purbaya juga menyoroti tantangan berat yang tengah dihadapi ekonomi dunia. Ia menyebut geopolitik, perkembangan teknologi, serta isu perubahan iklim sebagai faktor eksternal yang harus diantisipasi dengan serius.

    “Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim,” katanya.

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta –

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • Analisa Mahfud MD Soal Pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Prabowo

    Analisa Mahfud MD Soal Pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Prabowo

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan sejumlah analisa pencopotan Budi Gunawan dari jabatan menteri. 

    Diketahui mantan jenderal Polisi itu menjadi salah satu rombongan menteri yang kena copot dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). 

    Sebagai orang yang pernah menjabat lima tahun di Kemenko Polhukam, Mahfud MD pun melakukan analisa pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam. 

    Terlebih Budi Gunawan dicopot setelah unjuk rasa besar terjadi di Indonesia belakangan ini. 

    Mahfud MD pun mengaku kaget dengan pencopotan mantan intelijen negara tersebut.

    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya,” katanya dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official seperti dimuat Kompas.com Selasa (9/9/2025). 

    Mahfud tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Prabowo mengganti Budi Gunawan.

    Namun dia menilai penggantian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam kemungkinan besar tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. 

    Sebab kata Mahfud, alasan tersebut terlalu sederhana apabila pria yang disapa BG itu dicopot karena terkait unjuk rasa.

    Terlebih latar belakang BG sebagai intelijen negara yang pastinya bisa beroperasi senyap.

    “Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya,” tuturnya.

    Karena menurut Mahfud, seorang pemimpin tidak harus selalu tampil dan bisa berkoordinasi dalam senyap. 

    Terlebih, latar belakang Budi Gunawan adalah intelijen yang biasa bergerak dalam senyap. 

    Maka dari itu Mahfud MD memandang ada pertimbangan lain dari Prabowo Subianto untuk mengganti Budi Gunawan. 

    “Dia meyakini ada pertimbangan lain di balik pergantian Budi Gunawan yang lebih mengarah pada pertimbangan politis. 

    “Saya kira pertimbangan politis lain,” katanya.

    Diketahui Mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan. 

    Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolkam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolkam. 

    Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).  

    Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolkam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi. 

    Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolkam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

    Dalam penyambutannya, Menko Polkam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” ucap Sjafrie.

    Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan. 

    Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya. 

    Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polkam. 

    Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut.

  • BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Ramai info yang berkembang yang berasal dari anak Menkeu anyar Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Sri Mulyani adalah agen CIA   

    Info itu muncul di media sosial instagram milik anak Sang Menteri yang bernama Yudo Sadewa, narasi postingannya tertulis dengan kalimat “Alhamdulillah ayah ku berhasil melengserkan Sri Mulyani agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Lalu apakah Pengakuan anak menteri ini sudah diketahui oleh Sri Mulyani?

    Tentunya dari sisi hukum pidana, isi postingan ini merupakan tuduhan serius, bahwasanya “selama ini Sri eks menteri keuangan ternyata adalah agen CIA,” artinya Sri merupakan sosok pejabat penyelenggara negara yang menjadi agen asing atau KOMPRADOR, akhirnya bukan tidak mungkin publik bakal berasumsi tendensius, bahwa ‘Sri selama ini telah membocorkan rahasia Negara RI, kepada pihak asing Amerika’ terkait pendapatan keuangan negara dan kebutuhan belanja negara ? 

    Andai benar pernyataan anak menteri keuangan yang baru ini, maka perbuatan Sri bisa dikategorikan “identik” sebagai agen asing. Dan tentunya ancaman hukuman terhadap spionase cukup berat.

    Oleh karenanya hal ini butuh pendalaman oleh BIN melalui investigasi yang intensif tentang kebenarannya atau sebaliknya, tidak dibiarkan menjadi pertanyaan yang ‘tak berkejelasan’ sehingga dapat menimbulkan fitnah serta high risk berlanjut menjadi konsumsi pihak pihak provokator yang ingin mendiskreditkan penguasa pemerintahan yang sah saat ini, dengan tuduhan lembek atau bahkan dituduh ‘sengaja melindungi agen asing.’ 

    Atau andai benar info anak sang menteri, maka publik patut mempertanyakan pola kinerja BIN selama ini dan tentunya disertai rasa kekhawatiran adanya kebocoran kebocoran rahasia negara disektor penting lainnya.   

    Untuk itu publik berharap agar Sri segera mengkonfirmasi secara elegan dan transparan atas kebenaran atau ketidakbenaran berita ini. 

    Selebihnya selain Yuda Sadewa butuh dimintai klarifikasi apakah akun instagram tersebut benar miliknya berikut postingannya? Tentu orangtuanya Purbaya Sadewa juga perlu dimintakan klarifikasi terhadap kebenaran substansi narasi postingan di instagram dimaksud, walau postingan dan akunnya sudah terhapus atau sengaja dihapus, dikarenakan sudah sempat dibaca dan tersebar, namun nyatanya sudah menjadi warta konsumsi publik dan dokumentasi publik.

    Dan secara tanggungjawab moralitas orang tua, andai benar sumber berita ini datangnya dari akun dan postingan anak sang menteri diluar pertanggungjawaban hukum diri Si Anak (Yuda) tentang ‘kebenaran atau tidaknya isi postingan, maka sebaiknya Presiden Prabowo mencopot Purbaya dari jabatan Menkeu dan menggantikannya dengan yang baru dan qualified dan tidak menerbitkan kerusuhan pubik  yang bisa mengacaukan konsentrasi kinerja KMP.  

  • Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video: Nottingham Forest Pecat Nuno Santo, Gaet Ange Postecoglou

    12,603 Views | Selasa, 09 Sep 2025 21:57 WIB

    Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa janji tak akan membuat kebijakan fiskal yang aneh-aneh.

    Ini dikatakan Purbaya merespons kabar negatif pasar terhadap penunjukan dirinya. Purbaya juga mengaku sudah minta agar diajari oleh Sri Mulyani.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan. 

    Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolhukam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolhukam. 

    Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).  

    Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolhukam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi. 

    Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolhukam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

    Dalam penyambutannya, Menko Polhukam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polhukam,” ucap Sjafrie.

    Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan. 

    Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya. 

    Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polhukam. 

    Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut. 

    PDIP yang selama ini disebut sebagai partai yang cukup dekat dengan purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku hanya menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo. 

    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya pihak Istana juga tidak menjelaskan alasan pasti mencopot Budi Gunawan sementara penggantinya belum disiapkan. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih.

    “Tidak ada sesuatu yang spesifik (seperti unjuk rasa) ini kan hasil evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sementara diketahui sejumlah menteri sudah melakukan pisah sambut sehari usai dicopot Prabowo Subianto. 

    Baik Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding sudah mengucapkan pisah sambut di media sosial ataupun langsung menemani penyambutan menteri baru.

  • Video Keris Berdiri Unggahan Menkeu Purbaya, Komentar Netizen Bikin Geleng-geleng

    Video Keris Berdiri Unggahan Menkeu Purbaya, Komentar Netizen Bikin Geleng-geleng

    GELORA.CO –  Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Senin, 8 September 2025 menandai babak baru kepemimpinan ekonomi nasional.

    Menggantikan sosok legendaris Sri Mulyani Indrawati, Purbaya kini menghadapi ekspektasi tinggi sekaligus sorotan tajam dari publik.

    Namun, perhatian yang muncul bukan hanya soal arah kebijakan ekonominya. Dalam hitungan hari, berbagai pernyataan hingga sisi personalnya telah memicu perdebatan publik.

    Gelombang kritik pertama datang dari pernyataan Purbaya yang dinilai sebagian kalangan meremehkan perjuangan para demonstran yang selama ini vokal menyuarakan Tuntutan 17+8 terhadap pemerintah dan DPR.

    Aktivis menilai ucapannya mencederai semangat transparansi serta akuntabilitas yang diperjuangkan dengan penuh risiko.

    Viral: Reel Instagram Koleksi Keris

    Di luar urusan politik dan kebijakan, akun Instagram pribadi Purbaya juga jadi bahan perbincangan warganet.

    Salah satu unggahannya menampilkan sebuah keris berdiri di atas meja, dengan caption, “Bangung tidur….ku terus…main keris. Ini keris Semar bisa berdiri juga ternyata.”

    Dalam video itu, ia menyebut keris tersebut sebagai “Mas Semar” sembari mengekspresikan kekagumannya.

    Dari situ diketahui, Purbaya memang mengoleksi beberapa bilah keris, senjata tradisional Nusantara dengan nilai budaya dan spiritual mendalam.

    Unggahan ini langsung viral. Sebagian netizen menganggap hobi tersebut unik dan nyentrik, namun ada juga yang menyebut gaya bahasa captionnya terkesan arogan atau sulit dipahami.

    Kolom komentar unggahan itu dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyindir pilihan Presiden mengganti Sri Mulyani dengan sosok yang dianggap “kontroversial.”

    “Postingan seorang mentri yg sama sekali tidak berkualitas, isi iG nya beginian hadeeeh,” tulis seorang netizen.

    “Seriusan ganti nya SMI beginian?” kata lainnya.

    “Hadeehhh pak menteri doyan klenik, gak anak gak bapaknya sama2 red flag. Baru sehari jadi petinggi, itu lambe turah-turah tenan! Pengen tau bojo/ibune koyok opo?” sahut netizen lainnya.

    Ada pula yang menilai kegemarannya pada keris sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia yang seharusnya diapresiasi.

    “Bagus pak. Melestarikan adat dan budaya lokal. Tapi juga jangan korupsi ya pak. Oh yang peka jadi pejabat. Kita rakyat dah ngap ngapan cari duit,” komentar lain.

    Sejumlah komentar lain menyoroti gaya komunikasinya yang dinilai tidak membumi.

    Namun, tidak sedikit juga warganet yang memberikan pembelaan, meminta publik menghargai pilihan personal sang menteri.***

  • Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa menyampaikan sambutan pertama setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan(Sertijab) dengan pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati. 

    Purbaya mengatakan, dia bersyukur atas amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengakui bahwa ke depan tantangan ekonomi ke depan berasal dari global maupun dalam negeri, di antaranya bagaimana menjaga disiplin fiskal di tengah komitmen untuk mengawal program prioritas pemerintah. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut mengapresiasi Sri Mulyani yang dinilai telah menjaga stabilitas fiskal serta mentransformasikan kelembagaan Kemenkeu. 

    Lalu, Purbaya meminta dukungan Kemenkeu dalam memastikan belanja pemerintah efektif serta menjaga prinsip kehati-hatian fiskal. 

    Berikut pernyataan lengkap Purbaya usai sertijab:

    “Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat.

    Hari ini adalah momen yang bermakna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. 

    Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, dengan ada dunia dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim.

    Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan lurus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati.

    Di bawah kepimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan menawal program-program prioritas pemerintah hingga ke APBN 2026. 

    Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, hingga pembentukan unit-unit baru adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan ke masa depan. 

    Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

    Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. 

    Sebelum penyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi Covid-19.

    Saya yakin semua masih ingat pandemi Covid-19 yang awalnya adalah kesehatan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu ada juga Perang Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak, dan dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan APBN dan kepercayaan pasar.

    Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural.

    Beberapa revisi undang-undang krusial lahir, diantaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

    Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga kerjaan rumah yang harus kita selesaikan. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya kenal yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.

    Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. 

    Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia.

    Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam isu kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis.

    Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal kementerian sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru.

    Setelah itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. 

    Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. 

    RAPB 2026 dirancang untuk menjaga kesenambungan kebijakan fiskal dan disiplin sekaligus berpihak pada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 

    Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan.

    Setiap rupiah yang diketola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. 

    Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

    Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

    Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara.

    Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang saya percaya bahwa hanya dengan kerja sama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini.”