Cristiano Ronaldo Akan Datang ke Kupang bersama Cote de Pablo, Siapa Dia?
Editor
KOMPAS.com
– Megabintang sepak bola dunia,
Cristiano Ronaldo
, bakal mengunjungi Kota
Kupang
, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (19/2/2025).
Pemain sepak bola dengan julukan CR7 itu dikabarkan akan datang bersama artis bernama María José de Pablo Fernández atas undangan dari Yayasan Graha Kasih Indonesia (GKI) Kupang.
María José de Pablo Fernández atau yang dikenal secara profesional sebagai Coté de Pablo itu adalah seorang aktris dan penyanyi Chile-Amerika Serikat (AS).
Artis inilah yang menghubungkan Yayasan GKI dengan Ronaldo.
“CR7 juga dengan artis terkenal
Cote de Pablo
. Artis itu kenal baik dengan saya juga. Kebetulan artis ini anggap saya, ibunya,” kata Direktur Yayasan Graha Kasih Indonesia (GKI), dokter Susi Maria Katipana, kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Susi mengatakan, Ronaldo akan tiba di Jakarta pada Selasa (18/2/2025). Dia akan ke Kupang pada besoknya, Rabu (19/2/2025).
CR7 akan menginap di Bali. Dia akan bolak-balik Kupang-Bali menggunakan jet pribadinya.
“Jadi selama tiga hari di Kupang. Datang ke Kupang, setelah itu kembali ke Bali. CR7 bolak balik selama tiga hari dari Bali ke Kupang. CR7 nginap di Bali,” kata dia.
Susi menjelaskan, ada sejumlah agenda yang akan dihadiri bintang tim nasional Portugal itu, yakni meninjau rumah sakit kanker di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
“Kemudian, ke Convention Milenium Hall Kota Kupang, untuk memberikan donasi kemanusiaan,” kata Susi kepada sejumlah wartawan di Kupang, Senin (17/2/2025).
Ronaldo dijadwalkan akan bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan sejumlah pejabat lainnya.
Sumber: Kompas.com
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sri Mulyani Indrawati
-
/data/photo/2025/02/17/67b309cc83fb9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Cristiano Ronaldo Akan Datang ke Kupang bersama Cote de Pablo, Siapa Dia?
Regional")
10 Cristiano Ronaldo Akan Datang ke Kupang bersama Cote de Pablo, Siapa Dia? Regional
-
Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.
Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.
Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.
“Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.
Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.
Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.
Kebijakan lainnya meliputi:
1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025
3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025
4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)
Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran
5. Stabilisasi harga pangan
6. Stimulus ekonomi berupa
Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
7. Peningkatan hasil panen padi
“Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.
Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 17 Februari 2025 – 14:37 WIBElshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan pemerintah dan melaporkan kepada Presiden manakala menemukan lobi-lobi yang ilegal dalam prosesnya.
Aries menjadi salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di samping Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang juga dikenal dengan nama Ni Luh Puspa.
“Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik,” kata Aries menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya.
Demi menjalankan itu, Aries menyebut dirinya bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.
“Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja,” sambung Aries.
Aries menekankan badan baru bentukan Presiden yang dia pimpin saat ini berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana kehendak Prabowo.
“Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih,” ujar Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, selepas memanggil beberapa menteri dan kepala badan, Presiden kemudian mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang pada intinya mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Ketentuan baru itu dikecualikan untuk eksportir bidang minyak dan gas bumi, yang artinya aturan DHE SDA mereka tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri bidang perekonomian Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri yang turut mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sumber : Antara
-
Sosok Mantan Presiden yang Ikut Retret Kepala Daerah, SBY dan Jokowi Diundang Presiden Prabowo?
TRIBUNJATIM.COM – Retret kepala daerah diisukan akan diikuti oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Acara itu dijadwalkan akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.
Sementara, retret akan berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025 atau tepat setelah pelantikan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan SBY atau Jokowi diagendakan akan menjadi pembicara utama dalam kegiatan yang diikuti calon kepala daerah seluruh Indonesia.
“Ya, kali ini pembicaranya melibatkan Presiden Prabowo Subianto, menteri-menteri terkait, serta Widyaiswara Lemhanas dan mungkin juga ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Ketika ditanya lebih lanjut tentang siapa mantan presiden yang dimaksud, Bima Arya memilih untuk merahasiakannya.
“Nanti saja, yang pasti ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya.
Kabar ini mengundang publik untuk berspekulasi tentang siapa sosok yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Nama-nama seperti SBY dan Jokowi pun langsung disebut mungkin akan menjadi pembicaranya.
Selain itu, Bima Arya juga mengatakan akan ada sebanyak 40 menteri di Kabinet Merah Putih menjadi pembicara.
“Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima Arya.
Dalam acara tersebut, kata Bima Arya, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.
“Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan.”
“Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujar Bima Arya.
Dalam retret akan dibahas konsep astacita yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
“Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antar-kepala daerah serta pemerintah pusat.
“Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima Arya juga menjelaskan akan ada aspek materi yang akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.
“Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan,” kata Bima Arya.
Bukan Kali Pertama
Retret ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, retret pemerintahan telah dilakukan oleh Prabowo dengan melibatkan para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus presiden.
Retret dilakukan di tempat yang sama di di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama empat hari, dari tanggal 24-27 Oktober 2025.
Kala itu kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta.
Beberapa di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Lalu ada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Selama kegiatan, peserta mengenakan seragam komponen cadangan (Komcad).
Kini retret kembali digelar untuk para bupati/wali kota serta gubernur terpilih pada Pilkada 2024 lalu.
Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Retret Kepala Daerah dilaksanakan sehari setelah pelantikan kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).
-
Sri Mulyani sebut penempatan DHE di perbankan RI melampaui 30 persen
Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di perbankan Indonesia sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan aturan, yakni 30 persen.
Oleh karena itu posisi DHE SDA yang ditempatkan di perbankan Indonesia sejauh ini relatif stabil.
“Kalau minimum tadinya 30 persen di dalam data, yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42 persen. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.
Eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.
“Sekarang dengan 100 persen, terutama untuk yang SDA batu bara, CPO, dan nikel adalah tiga komoditas yang paling besar peranannya di dalam menghasilkan ekspor dan devisa kita,” kata Menkeu.
Untuk itu, Bendahara Negara itu juga menegaskan Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia agar eksportir dan produsen tidak terdisrupsi.
Kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen dan pengadaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia, serta pembayaran kembali atas pinjaman eksportir dipastikan tetap aman dan tidak terganggu.
“Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya.
Menkeu juga menyampaikan, kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara di dunia.
“Itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut,” tutur Sri Mulyani.
Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, Dpemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.
Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.
Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)
Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIBElshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.
Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.
Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.
“Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.
Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun
Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.
Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.
Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.
Sumber : Antara
-
Bupati Klaten mutasi 72 orang ASN jelang purnatugas
Yang enggak suka ‘wah wis arep rampung ndadak nggeser-nggeser’ (sudah mau selesai malah melakukan mutasi).
Klaten (ANTARA) – Bupati Klaten Sri Mulyani memutasi 72 aparatur sipil negara (ASN) menjelang masa purnatugas sebagai kepala daerah.
Pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru di Klaten, Jawa Tengah, Senin, Sri Mulyani meminta agar mutasi tersebut tidak dikaitkan dengan apa pun.
“Alhamdulillah, semua sah, kami tidak melanggar sedikit pun ketentuan. Atas nama Mendagri, sekjen, dan direktur. Namun, berkembang di luar aneh-aneh, sudah mau selesai kok masih pelantikan. Ya enggak apa-apa to, wong saya masih bupati. Wong Pak Mendagri mengizinkan,” katanya.
Menurut dia, hal tersebut harus dipahami bahwa dirinya masih menjabat sebagai bupati definitif sampai dengan 20 Februari 2025.
Selama dua periode menjabat sebagai Bupati Klaten, Sri Mulyani mengaku jarang melakukan pelantikan.
“Paling setahun sekali. Ini proses tahapan sudah kami laksanakan pada tahun 2024. Prosesnya sudah lama,” ujarnya.
Setelah tahapan demi tahapan selesai, pihaknya meminta Penjabat Gubernur Jawa Tengah, kemudian meminta izin kepada Mendagri. Namun, lanjut dia, ada kendala pada penetapan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024, yakni salah satu pasangan calon menggugat ke MK sehingga tahapan berhenti di Kemendagri.
Oleh karena itu, menurut dia, pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut merupakan bagian dari tahapan sejak tahun lalu.
“Yang senang ya makasih bupati sudah kasih penghargaan. Yang enggak suka ‘wah wis arep rampung ndadak nggeser-nggeser’ (sudah mau selesai malah melakukan mutasi). Itu adalah tahapan, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di mana pun birokrasi,” ucapnya.
Sri Mulyani melanjutkan, “Luar biasanya Klaten tinggal berapa hari lagi kok masih pelantikan. Akan tetapi, hari baiknya ini. Alhamdulillah, hari ini hawanya adem, yang awalnya panas karena pelantikan ini jadi adem. Semoga semua adem ayem.”
Kepada ASN yang memiliki jabatan baru, Bupati berpesan agar selalu amanah dalam menjalankan tugasnya.
“Jagalah jabatan, jangan dijadikan sebagai tujuan, tetapi sarana ibadah, menebar kebaikan, dan menjadi contoh keteladanan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru tersebut juga menjadi momentum pengingat dan peneguh langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nantinya.
“Luruskan niat bahwa tugas dan tanggung jawab adalah upaya menggapai rida dari Allah Swt. dan ibadah,” katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha
Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan untuk kemudahan berusaha.
“Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
Hal tersebut dikatakan Presiden saat menyampaikan sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.
Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Regulasi tersebut telah mengubah pendekatan perizinan berusaha di Indonesia dari yang semula berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) serta menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan yang kompleks menjadi terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).
Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS hingga 1 Juli 2024 mencapai lebih dari 9.5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski demikian, dalam pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian seiring dengan dinamika yang terjadi.
Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, Pemerintah meyakini perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.
Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi.
Selain revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, Presiden juga menyampaikan sejumlah kebijakan dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.
Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan energi, pembentukan Danantara, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Selanjutnya, kredit investasi untuk industri padat karya, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi, kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan pembentukan Bank Emas.
Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
Pastikan Tak Korbankan Pelayanan Publik, Sri Mulyani Jadikan Efisiensi Anggaran sebagai Acuan APBN 2026
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan rezim pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan tidak akan mengorbankan pelayanan publik, atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tidak heran, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini akan dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 mendatang.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (16/2).
Dia juga mengatakan, efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu budaya baru dalam pelaksanaan tugas secara efisien dan cepat. Bahkan, ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tak mengorbankan pelayanan publik.
Untuk diketahui, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemotongan anggaran senilai Rp 306,69 triliun pada 2025.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan efisiensi bertujuan untuk semakin mendukung Asta Cita milik Prabowo. Namun, ia memastikan efisiensi tidak akan mempengaruhi output, outcome, dan target Kabinet Merah Putih.
“Tadi juga diingatkan untuk 20 persen (anggaran pendidikan), sesuai konstitusi pasti kita juga akan jaga,” ujar Sri Mulyani.
“Jadi, sesudah (laporan efisiensi) dari semua K/L kami kumpulkan, kita nanti akan memilah lagi. Supaya kemudian penggunaan dari efisiensi ini, maupun compliance atau kepatuhan terhadap konstitusi tetap akan kita jaga,” tutupnya.
-
Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat efisiensi ala Prabowo yang mencapai Rp750 triliun dapat berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan senilai Rp750 triliun atau sekitar US$44 miliar akan digunakan US$24 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya diinvestasikan di Danantara.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan pada dasarnya program MBG dapat menstimulasi perekonomian dengan catatan, jika program ini tepat sasaran dalam mendukung UMKM serta mengurangi kesenjangan.
“Investasi jangka panjang melalui Danantara berpotensi menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, pendidikan, atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).
Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan dengan tepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor tentang komitmen pemerintah dalam menjaga defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi pengeluaran.
Meski demikian, Yusuf melihat saat ini sumber penghematan yang masih belum jelas menjadi tantangan tersendiri dan menghadirkan risiko.
Jika pemotongan anggaran justru berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, konsekuensinya justru kontraproduktif.
Selain itu, efektivitas program MBG bergantung pada ketepatan target dan transparansi distribusi untuk menghindari kebocoran, sementara investasi Danantara perlu diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak terbuang pada proyek mercusuar atau sektor non-strategis.
Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Menurutnya, Jika penghematan berasal dari sektor tidak produktif dan MBG didistribusikan secara tepat, serta investasi Danantara diarahkan pada proyek strategis dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya tentu positif.
“Lain halnya jika penghematan justru merugikan layanan dasar dan investasi tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan ini berisiko gagal dan Rp750 triliun hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi ekonomi,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.
Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, tetapi Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.
“Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).