Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya, kedua dan seterusnya mengangkat Brian Yuliarto Ph.D sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode 2024-2029,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Rabu

    Penetapan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek itu per tanggal 18 Februari 2025

    Bersamaan dengan pelantikan Brian, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden dan diikuti para pejabat.

    Setelah itu, Brian Tuliarto menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Brian Yuliarto merupakan peraih penghargaan Bidang Ilmu Rekayasa pada Anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024. Sebelum dilantik sebagai Mendiktisaintek, ia memegang jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB periode 2025–2030.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

    Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan jumlah efisiensi pemerintah Rp306,7 triliun. Hal itu dinilai melegakan bagi ekonom.

    Itu diungkapkan Ekonom, Prastowo Yustinus. Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menilai penjelasan yang dilakukan Kemenkeu membuat terang.

    “Penjelasan Wamenkeu Suahasil Nazara ini melegakan sekaligus membuat terang benderang,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/2/2025).

    Prastowo kini mengaku paham. Setelah penjelasan tersebut.

    “Jadi penghematan anggaran itu Rp306,7 T sesuai Inpres 1/2025. Yang disebutkan Rp300 T sudah dilakukan dulu saat pembahasan UU APBN 2025, disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Menkeu),” jelasnya.

    “Lalu yang Rp 300 T itu target dividen, bukan alokasi APBN yang disisihkan,” tambahnya.

    Ia berharap penghematan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan publik. Sehingga berdampak pada rakyat.

    “Semoga penjelasan ini bikin terang dan tenang. Kiranya penghematan Rp306,7 T dapat terus dikawal agar dialokasikan untuk belanja pelayanan publik esensial yang berdampak pada kebutuhan rakyat banyak,” terangnya.

    Selain itu, ia menilai efisiensi anggaran sangat perlu kritik publik. Karenanya, ia berharap pemerintah terus memperbarui informasi terkait hal itu.

    “Kritik publik sangat penting dan berdampak. Terus mengupdate informasi dan berdialektika juga keniscayaan,” ujarnya.

    “Semoga demokrasi terus terjaga sehat berkat keterlibatan semua anak bangsa yang mencintai Indonesia adil sejahtera,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sri Mulyani Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain PPN 12%

    Sri Mulyani Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada akhirnya menerbitkan aturan terkait dasar pengenaan pajak/DPP nilai lain dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai alias PPN, usai ketentuan tersebut diumumkan pada akhir tahun menjelang implementasi tarif 12%. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa DPP nilai lain dan besaran tertentu dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. 

    “Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor,” tulis huruf a Pasal 2 beleid tersebut, dikutip pada Rabu (19/2/2025). 

    Meski baru ditetapkan pada 4 Februari 2025, ketentuan penggunaan DPP nilai lain dan besaran tertentu PPN diterapkan pada pemungutan pajak yang dilakukan sejak 1 Januari 2025. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menyampaikan latar belakang penerbitan PMK No.11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah.

    Sebelumnya, aturan mengenai DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN sebelumnya tersebar di beberapa PMK tersendiri. 

    Melalui PMK teranyar ini, mengatur skema penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dengan tarif 12% (12% x 11/12 x DPP dan formula tertentu x 12% x 11/12 x DPP) sekaligus menyatukan penyesuaiannya dalam satu PMK agar lebih komprehensif.

    Dengan berlakunya PMK ini, maka aturan hukum mengenai DPP Nilai Lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK-131/2024) dan Besaran Tertentu PPN menjadi lebih sederhana, karena terkumpul dalam satu dasar hukum. 

    “Harapannya, masyarakat lebih mudah memahami skema penghitungan PPN terutang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (19/2/2025). 

    Setidaknya terdapat 15 objek DPP nilai lain delapan besaran tertentu yang diatur dalam beleid ini. 

    Contohnya, penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) untuk pemakaian sendiri dan pemberian Cuma-Cuma, dapat menggunakan 12% x [(11/12) x Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor]. 

    Contoh lainnya, objek DPP nilai lain berupa Pemanfaatan Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor menggunakan rumus 12% x [(11/12) x Rp12.000.000] per copy Film Cerita Impor.

  • Cara Klaim Diskon Listrik 50 Persen untuk Pelanggan Pascabayar dan Prabayar

    Cara Klaim Diskon Listrik 50 Persen untuk Pelanggan Pascabayar dan Prabayar

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah memberikan kabar baik bagi masyarakat dengan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA.

    Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Diskon?

    Program diskon listrik ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Oleh karena itu, diskon diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya:

    450 VA

    900 VA

    1.300 VA

    2.200 VA

    Sampai Kapan Diskon Berlaku?

    Program diskon listrik 50 persen ini berlaku selama dua bulan, yaitu Januari hingga Februari 2025. Setelah periode tersebut, tarif listrik akan kembali normal.

    Bagaimana Cara Klaim Diskon Listrik 50 Persen?

    Sangat mudah! Anda tidak perlu melakukan pendaftaran atau registrasi khusus untuk mendapatkan diskon ini. PLN secara otomatis akan menerapkan diskon pada tagihan listrik Anda.

    – Pelanggan pascabayar: Diskon akan langsung diterapkan pada tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025. Anda hanya perlu membayar tagihan sesuai dengan jumlah yang sudah didiskon.

    Warga mengisi token listrik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama dua bulan yaitu pada Januari-Februari 2025 kepada pelanggan dengan rumah berdaya listrik 2.200 watt ke bawah sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra ANTARA FOTO

    – Pelanggan prabayar: Diskon akan langsung berlaku saat Anda membeli token listrik. Setiap token yang Anda beli selama periode program diskon akan mendapatkan potongan harga 50 persen.

    Manfaat Diskon Listrik 50 Persen

    – Diskon listrik dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran bulanan.

    – Dengan pengeluaran untuk listrik yang lebih rendah, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lainnya.

    – Program ini diharapkan dapat membantu merangsang perekonomian nasional.

    Tips Menghemat Listrik

    Meskipun telah mendapatkan diskon, ada baiknya jika kita tetap bijak dalam menggunakan listrik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

    – Matikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan.

    – Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi.

    – Atur suhu AC secara efisien.

    – Manfaatkan cahaya matahari secara maksimal.

    – Cabut charger setelah alat selesai dicas.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai program diskon listrik dan kebijakan terbaru dari PLN, disarankan untuk mengunjungi website resmi, media sosial, dan call center PLN.

    Manfaatkan program diskon listrik ini sebaik-baiknya dan tetap bijak dalam menggunakan listrik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan pemangkasan atau efisiensi alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

    “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/2/2025). 

    Kemdiktisaintek telah memeroleh penegasan dari Komisi X DPR saat rapat pada 12 Februari 2025 bahwa belanja pegawai dan belanja sosial serta layanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat tidak terdampak program efisiensi anggaran belanja negara.

    Lebih lanjut, belanja sosial seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan antara DPR, Kementerian Keuangan, Kemdiktisaintek.

    Saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, pada Jumat (14/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa beasiswa dan tunjangan kinerja merupakan belanja yang tidak mengalami program efisiensi biaya pendidikan bukan termasuk dari pos-pos yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.  

    “Sementara bantuan operasional PTN memungkinkan dilakukan efisiensi pada kegiatan yang masih dapat dilakukan upaya efisiensi. Saya menyarankan agar kampus tidak menaikkan uang kuliah tunggal [UKT],” ujar Sri Mulyani. 

    Terkait dengan KIP Kuliah, Menkeu memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran. Alokasi anggaran pada 2025 sebesar Rp14,6 triliun rupiah untuk 1.040.192 mahasiswa penerima manfaat KIP-K. Untuk itu, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima KIP-K dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.

    Terkait dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), perguruan tinggi akan terdampak pada item-item belanja sesuai dengan kriteria aktivitas yang telah ditetapkan antara lain perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Langkah efisiensi ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi dalam peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2025.

    Selanjutnya, tunjangan kinerja akan diberikan kepada dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti.

    Pemberian tunjanan kinerja ini menunjukkan prioritas terhadap dosen yang paling membutuhkan dalam peningkatan kinerja mereka. Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat.

    “Kemdiktisaintek bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah efisiensi belanja sehingga berdampak positif pada implementasi program layanan langsung ke masyarakat,” tulis Kemdiktisaintek dalam keterangan resmi. 

  • Demo Indonesia Gelap, Gerindra: Program Prabowo Baru Tahap Awal, Wajar Masyarakat Kaget – Page 3

    Demo Indonesia Gelap, Gerindra: Program Prabowo Baru Tahap Awal, Wajar Masyarakat Kaget – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

    “Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

  • Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa program kerja Komdigi akan berjalan seperti biasa di tengah efisiensi anggaran selanjutnya.

    Diketahui pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, menjadi mencapai Rp750 triliun. 

    Meutya menuturkan sesuai dengan perkataan Menteri Keuangan bahwa seluruh layanan dasar tidak akan terganggu dengan adanya rencana efisiensi lanjutan ini.

    “Layanan dasar, itu tidak akan terganggu. Jadi untuk di Kemkomdigi kita berjalan seperti biasa,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMNRp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Prabowo Nilai Demo Mahasiswa Wajar di Negara Demokrasi – Page 3

    Prabowo Nilai Demo Mahasiswa Wajar di Negara Demokrasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

    “Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

    Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

    “Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata,” ujar Prasetyo Hadi.

     

  • Panitia Acara Ronaldo di Kupang Ternyata Belum Ada, Nama Sri Mulyani Ikut Dibawa-bawa – Halaman all

    Panitia Acara Ronaldo di Kupang Ternyata Belum Ada, Nama Sri Mulyani Ikut Dibawa-bawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KUPANG –  Rencana kedatangan mega bintang bola Cristiano Ronaldo ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata belum pasti.

    Terutama soal jadwal penerbangan Cristiano Ronaldo yang konon katanya akan menggunakan jet pribadi saat tiba di Bandara El Tari Kupang, juga ternyata belum terkonfirmasi. 

    Manajemen PT Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang belum mendapat kabar tentang hal itu.

    Mestinya sesuai prosedural harus ada izin dari Kementerian teknis, sebab Cristiano Ronaldo menggunakan jet pribadi. 

    General Manager El Tari Kupang, Aidhil Philip Julian, menegaskan ini saat rapat bersama Pemprov NTT dan Yayasan Graha Kasih Indonesia (YGKI). 

    Pertemuan soal kepastian kedatangan Cristiano Ronaldo berlangsung di ruang rapat asisten Gubernur NTT pada Selasa (18/2/2025).

    Pernyataan Aidhil ini juga membantah klaim Urbanus Mahoklory  yang mewakili YGKI dalam rapat itu.

    YGKI adalah yayasan yang klaim akan mendatangkan Ronaldo ke Kupang.

    Urbanus menyatakan Ronaldo telah punya izin terbang ke Jakarta lalu tiba esoknya di Kupang, Kamis 20 Februari 2025.

    “Tidak, kami tidak dapat informasi sampai saat ini. Registrasi pesawat ini harus mendapatkan security clearance dari mabes TNI dan syarat lain. Tolong ini disampaikan ke pihak bapak,” kata Aidhil membantah pernyataan pihak YGKI yang diwakili Urbanus.

    Agenda Panitia Tidak Jelas

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama, berbagai agenda yang dikeluarkan Yayasan GKI dipertanyakan. 

    Sebab, para pihak yang masuk dalam agenda, tidak menerima pemberitahuan apapun. 

    Salah satunya, mengenai penyerahan kendaraan operasional jenis Inova kepada pesantren Al Hikmah di Namosain. 

    Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung menyebut, dia sudah mengkonfirmasi ke pesantren dan sejauh ini belum ada pemberitahuan. 

    “(Pesantren) belum diberitahu,” ucap Aldinan Manurung mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Pelaksana harian (Plh) Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan, Selasa siang. 

    Dalam pertemuan itu, Rita menanyakan kesiapan dari Yayasan GKI, terutama koordinasi dengan pihak terkait.

    Sejumlah titik kunjungan Cristiano Ronaldo belum dikoordinasikan. 

    Termasuk, rencana pembangunan rumah sakit kanker internasional di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang.

    Perwakilan Pemkab Kupang mengaku belum mendapat informasi itu.

    Tim Panitia Baru Mau Dibentuk

    Ternyata Yayasan GKI yang klaim akan mendatangkan Ronaldo baru mulai akan membentuk tim untuk mengkoordinasikan itu. 

    “Kami belum dapat informasi. Setelah ini kami bentuk tim kecil untuk mengkoordinasikan itu,” kata Dr Robert Amheka mewakili Pemkab Kupang.  

    Begitu juga dengan rencana kunjungan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Rote Ndao.

    Rita meminta agar Yayasan GKI bisa menyampaikan salinan surat ke Pemprov NTT.

    Karena Pemprov belum mendapat informasi itu. 

    “Jadi kami sifatnya memfasilitasi. Nanti surat juga dimasukkan ke kami,” kata dia. 

    Sri Mulyani Ikut Diungkit

    Pemprov NTT juga telah meminta Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT untuk berkoordinasi dengan rencana kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Cristiano Ronaldo.

    Sebab dalam agenda turut memuat nama dan agenda bersama Sri Mulyani. 

    Namun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membantah kabar Sri Mulyani akan bertemu Ronaldo.

    “Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan, atau menjadwalkan pertemuan tersebut,” ujarnya kemarin.

    Daftar acara tidak ada

    Pelaksana harian (Plh) Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan meminta Yayasan GKI agar bisa memasukkan daftar nama rombongan yang akan mengikuti pertemuan. 

    “Tadi kami dapat informasi bahwa CR7 belum tiba di Jakarta. Saya sudah kontak ketua PSSI,” kata dia. 

    Ketika membedah jadwal kunjungan itu,  perwakilan Yayasan GKI, Urbanus Mahoklory terlihat kebingungan.

    Dia tidak memberi penjelasan secara detail mengenai daftar acara yang ada. 

    Urbanus mengaku segala sesuatu telah dikoordinasikan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana dari Jakarta.

    Urbanus hanya diberitahu Susi jika semua administrasi dan koordinasi sudah dilakukan. 

    Tidak ada pemberitahuan

    Dia mengeklaim sudah mengirim surat ke instansi teknis untuk membantu kelancaran saat Cristiano Ronaldo berada di Kupang.

    Namun, pernyataan itu dibantah manajemen Bandara El Tari Kupang, karena sejauh ini belum ada surat yang masuk ke pihaknya. 

    “Bahwa kedatangan megabintang Ronaldo ini sesungguhnya datang tanggal 17 tapi berubah lagi ke 18 jam 19.00 tapi itupun masih dalam proses,” kata Urbanus. 

    Perubahan itu menurut dia karena ada agenda di Arab Saudi yang harus dihadiri Cristiano Ronaldo.

    Rombongan akan bertolak dari Arab Saudi ke Los Angeles, Amerika Serikat. 

    “Tadi pagi baru menuju ke Los Angeles. Perjalanan dari Los Angeles ke Indonesia butuh waktu 23-24 jam. Sehingga diperkirakan tiba di Jakarta, sekitar siang. Tiba di Jakarta baru kita menunggu kepastian, apakah langsung ke NTT. Ke Jakarta itu besok tanggal 19 Februari,” ujarnya. 

    Dia menginformasikan bahwa Cristiano Ronaldo akan bertemu juga dengan pengurus PSSI di Jakarta. Kepastian datang ke NTT, kata dia, masih menunggu setelah rombongan tiba di Jakarta. 

    Urbanus menambahkan, Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia atas keinginan sendiri, untuk membantu Yayasan GKI.

    Rombongan datang untuk melihat lokasi pembangunan rumah sakit kanker. 

    Urbanus tidak mengetahui lebih jauh mengenai rencana agenda yang ada.

    Dia terlihat kebingungan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta rapat, salah satunya pengamanan. 

    “Pengamanan di NTT, sudah disampaikan pemberitahuan masing-masing instansi, Polres, Polda, Kabupaten Kupang, untuk penyampaian terkait pengamanan ini. Dari tadi malam. Termasuk di Bandara dan TNI AU. Suratnya sudah disampaikan,” kata dia. 

    Jawaban Urbanus langsung dibantah GM Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang Aidhil Philip Julian yang saat itu berada di forum tersebut.

    Julian membantah belum ada surat yang masuk. 

    “Belum, belum,” ucap Julian. 

    Urbanus tidak tahu, siapa yang mengirim surat itu.

    Namun, dirinya hanya diberitahu Susi bahwa surat sudah disampaikan ke semua pihak. 

    Penjelasan Urbanus dalam forum itu, mendapat gelak tawa dari peserta forum. 

    Beberapa peserta terlihat meragukan kesiapan dari Yayasan GKI, berdasarkan penyampaian Urbanus. 

    Urbanus, usai rapat itu mengatakan dirinya tidak berbicara banyak mengatasnamakan Yayasan GKI.

    Dia mengaku sebagai persaudaraan dengan Direktur Yayasan GKI. 

    “Itu harus langsung dari Yayasan (GKI). Hubungan dalam persaudaraan iya, tapi dalam Yayasan belum bisa,” kata Urbanus. 

    Dia tetap yakin bahwa Cristiano Ronaldo akan hadir di Indonesia.

    Urbanus mengatakan, dirinya hanya diminta mewakili Yayasan GKI dalam rakor itu. 

    “Kalau itu (Cristiano Ronaldo datang), jadi. Saya baru ditelepon Yayasan. Tiba di Kupang kita belum bisa pastikan karena tergantung Ronaldo. Tiba di Jakarta itu besok,” kata dia. 

    Urbanus kekeuh Yayasan GKI sudah berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait.

    Ia akan berkoordinasi bila ada pihak yang belum diberitahu. 

    “Dari Yayasan sudah mengkoordinasikan ke instansi terkait,” kata dia. 

    Plh Gubernur NTT Rita menegaskan, pembahasan agenda itu bertujuan melihat sejauh mana persiapan.

    Sehingga peran dari semua pihak dalam agenda itu bisa disampaikan lebih awal. 

    “Mesti dipastikan semua orang-orangnya. Meskipun jadwalnya tentatif,” kata Rita. 

    Rita meminta Asprov PSSI NTT, KONI, dan Diaspora NTT agar membantu kelancaran.

    Sebab banyaknya agenda yang ada, tidak bisa hanya diurus oleh Urbanus, sebagai perwakilan Yayasan GKI. 

    Pemprov NTT meminta waktu hingga malam ini untuk kepastian kedatangan Christiano Ronaldo di Kupang.

    Nantinya akan ada rapat lanjutan dengan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana. 

    Rapat itu dilakukan secara virtual. Informasi dari Yayasan GKI sangat penting. Pemprov NTT akan tetap menyesuaikan dengan agenda yang tentatif ini. 

    “Yang malu ini bukan kami. Inisiatif ini kan Yayasan. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kunjungan itu aman. Saya tidak bilang hoax, kalau batal, secara manusiawi ya kecewa atas nama masyarakat,” ujarnya. 

    Rita menegaskan, Yayasan GKI harus bisa memastikan segala urusan selama Cristiano Ronaldo di Kupang berjalan lancar.

    Apalagi agenda itu berkaitan dengan pihak lain. Pemerintah siap membantu dan mendukung itu. 

    “Saya tidak mau bilang yakin atau tidak yakin, saya (mewakili Pemprov NTT) mengikuti saja apa saja yang sudah disampaikan pihak Yayasan,” ujarnya.