Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Top 3: Menkeu Purbaya Larang Anak Main Instagram Setelah Unggahan soal CIA – Page 3

    Top 3: Menkeu Purbaya Larang Anak Main Instagram Setelah Unggahan soal CIA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dirinya telah melarang putranya, Yudo Sadewa, bermain di media sosial Instagram (IG) setelah anaknya itu mengunggah konten di akun pribadinya yang seolah-olah menuding Sri Mulyani Indrawati sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

    Unggahan Yudo Sadewa itu, yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik, saat ini telah dihapus dari akun Instagram pribadinya. Tulisan Yudo yang telah dihapus itu sebagai berikut: “Alhamdulilah, ayah ku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Konten Yudo itu kemudian dikait-kaitkan dengan Sri Mulyani, yang digantikan oleh Purbaya per Senin (8/9), setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Artikel mengenai Purbaya Yudhi Sadewa Larang Anak Main Instagram ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya berikut ini tiga artikel tepopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Jumat 13 September 2025:

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melarang putranya Yudo Sadewa bermain di media sosial Instagram (IG). Hal itu usai sang anak mengunggah konten di akun pribadinya yang seolah-olah menuding Sri Mulyani Indrawati  sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

    Purbaya menuturkan, anaknya masih cukup muda dan tidak mengerti apa-apa sehingga sering kali kurang bijak saat memakai media sosial.

    “Dia enggak ngerti, masih kecil. (Saya, red.) sudah, sudah larang (dia) untuk, sudah tidak main Instagram lagi. jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa,” ujar Purbaya menjawab pertanyaan wartawan mengenai anaknya itu saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/9/2025).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • 7 Bulan Sejak Dilaporkan, Kasus Coretax Era Sri Mulyani di KPK Masih tak Jelas Rimbanya

    7 Bulan Sejak Dilaporkan, Kasus Coretax Era Sri Mulyani di KPK Masih tak Jelas Rimbanya

  • Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji yang diterimanya sebagai menteri lebih kecil dari saat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Purbaya awalnya menyatakan bersyukur ditunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai akan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak sebagai Bendahara Negara ketimbang saat memimpin LPS. 

    “LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras,” terangnya. 

    Pria yang memimpin LPS sejak 2020 itu blak-blakan mengaku bahwa gaji yang diterima olehnya besar untuk memimpin institusi tersebut. Dia juga menyebut tidak ada bank besar yang bangkrut selama masa dia memimpin. 

    Purbaya kemudian berkelakar, bahwa sempat menanyakan gaji sebagai Menkeu kepada Sekjen Kemenkeu. Dia mengaku gajinya yang akan diterima sebagai menteri lebih kecil dari Ketua LPS. 

    “Jadi waktu dilantik [sebagai] Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. ‘Eh, gaji di sini berapa?’. [Dijawab] ‘Sekian’. Waduh turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” katanya sambil disambut tawa meriah dari peserta acara.

    Menkeu Kabinet Merah Putih itu lalu bercerita bahwa dia adalah lulusan Teknik Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang belajar ekonomi. Dia bercerita sempat disebut sesat, dibandingkan lulusan Ekonomi yang bekerja di institusi ekonomi. 

    “Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju penumbuhan ekonomi 8%,” terangnya. 

    Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS sejak 2020. Pada 8 September 2025, dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah memegang posisi tersebut sejak 2016. 

  • Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai keputusan reshuffle kabinet usai kericuhan demo merupakan angin segar terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Eks Menkopolhukam itu mengemukakan kebijakan reshuffle kabinet ini telah mencerminkan bahwa Prabowo sudah mulai mau mendengarkan aspirasi rakyat.

    “Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar,” ujarnya di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Mahfud menilai ada sejumlah faktor yang mendukung keputusan reshuffle kabinet ini. Misalnya, terkait dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang tidak memenuhi syarat sebagai menteri.

    Namun, khusus pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), Mahfud menilai ada alasan lain. Pasalnya, Sri Mulyani sendiri sudah mengantongi tiga syarat menjabat menteri.

    “Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali tetapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering. Ada asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off,” imbuhnya.

    Di samping itu, Mahfud juga mengaku kaget atas pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Pasalnya, apabila pencopotan Budi Gunawan itu terkait dengan kurangnya tampil saat kericuhan demo, maka alasan itu dinilai kurang tepat.

    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan,” tutur Mahfud.

    Terakhir, untuk pencopotan Budi Arie, Mahfud menilai bahwa Budi Arie tidak memiliki kapabilitas sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Apalagi, nama Budi Arie juga terseret dalam kasus judi online di Kominfo.

    “Karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan,” pungkasnya.

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah membuat aturan baru terkait uang makan per hari untuk 2026. Baik itu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Aturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

    Di aturan itu, disebutkan nominal uang makan per hari bagi aparat negara itu bervariasi. Tergantung golongan dan tingkat jabatannya.

    Lalu, manakah yang lebih besar uang makannya antara PNS, TNI, dan Polri?

    Berikut ini rinciannya:

    Uang Makan untuk PNS 2026

    Golongan I: Rp35.000 per hari

    Golongan II: Rp35.000 per hari

    Golongan III: Rp37.000 per hari

    Golongan IV: Rp41.000 per hari

    Sementara untuk TNI dan Polri di 2026 aturannya juga ada di PMK 32 Tahun 2025. Besarannya seragam.

    Di PMK itu, tiap anggota TNI dan Polri berhak menerima uang makan, yakni Rp60.000 tiap hari.
    (Arya/Fajar)

  • Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelakuan anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa buat geram netizen.

    Pasalnya pria 19 tahun itu membuat unggahan kontroversial soal mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Dia menyebut ayahnya telah melengserkan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai agen Badan Intelegen Pusat (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

    Tak lama setelah unggahan itu viral, Yudo membuat video klarifikasi dan menyebut hal itu hanya candaan bersama teman setongkrongannya.

    Dia mengaku tidak bermaksud menyebut orang yang digantikan ayahnya sebagai agen CIA.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” jelasnya.

    Namun, kalimat selanjutnya menjadi sorotan lantaran Yudo kembali mengeluarkan statement kontroversial soal sebutan ‘ternak Mulyono’.

    “Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” pungkasnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yudo banjir kritikan tajam dari netizen.

    “Wah kayaknya ini mancing-mancing masyarakat,” kata netizen.

    “Kita tunggu, bagaimana reaksi rakyat dengan omongan nya,” lata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 

    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.

    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.

    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.

    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.

    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.

    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.

    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.

    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 
     
    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.
     
    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.
     
    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.
     
    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.
     
    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.
     
    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.
     
    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.
     
    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.
     
    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 

    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     
    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.
     
    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
     
    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 
     
    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

     
    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
     
    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     

    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)