Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Awali Retret Hari Ketiga, Seluruh Kepala Daerah Khidmat Jalani Ibadah – Page 3

    Awali Retret Hari Ketiga, Seluruh Kepala Daerah Khidmat Jalani Ibadah – Page 3

    Liputan6.com, Magelang Retret pembekalan hari ketiga diawali para kepala daerah dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing di rumah ibadah sekitar Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto pun terlihat mengantar para kepala daerah menuju tempat ibadahnya masing-masing.

    “Jadi dari pagi tadi, dari mulai apel sampai jam 10 adalah waktunya ibadah untuk semua agama,” ujarnya. 

    Bima menjelaskan, setelah ibadah, kegiatan akan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mulai pukul 10.00 WIB hingga sore nanti. 

    Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB bakal dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Insya Allah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani akan hadir untuk memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah, akan banyak bertanya pasti teman-teman soal efisiensi [anggaran],” ujar Bima.

    Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu saat ditemui usai ibadah menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara retret yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk beribadah. 

    Dirinya juga ingin melihat suasana ibadah di luar wilayah Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

    “Ada suasana keakraban dan keharmonisan yang kami lihat. Ada banyak hal yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,” ujar Agawemu.

    “Ibadah ini menambah kesejukan bagi para kepala daerah yang mengikuti retret, sekaligus memberikan semangat untuk mengikuti setiap kegiatan,” imbuhnya.

     

    (*) 

  • Kepala Daerah Boleh Dijenguk saat Retret di Akmil, Apa Syaratnya? Regional 23 Februari 2025

    Kepala Daerah Boleh Dijenguk saat Retret di Akmil, Apa Syaratnya? Regional 23 Februari 2025

    Kepala Daerah Boleh Dijenguk saat Retret di Akmil, Apa Syaratnya?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –

    Kepala daerah
    diperbolehkan untuk dijenguk selama kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dengan syarat adanya kepentingan mendesak.
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    Sugiarto.
    “Asal ada kepentingan khusus dan tidak menganggu jam-jam pembelajaran, tentu akan kami fasilitasi,” ucap Bima di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Ia juga menambahkan bahwa beberapa
    kepala daerah
    telah mengajukan izin untuk absen karena alasan mendesak, seperti menengok anak yang sedang sakit kritis.
    Bima menjelaskan bahwa ada kepala daerah yang harus menemui sekretaris daerah untuk menyelesaikan masalah di daerahnya.
    “Kami memiliki aturan, tapi menyesuaikan kondisi. Kami harus manusiawi,” imbuhnya.
    Sementara itu, Bima mengungkapkan bahwa terdapat tiga kepala daerah yang dirujuk ke RSUD Tidar, meskipun ia tidak menyebutkan kapan mereka dirawat atau identitasnya.
    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” ujarnya.
    Dua dari kepala daerah yang menjalani perawatan tersebut menderita penyakit gula dan darah tinggi, namun kondisi mereka dilaporkan sudah membaik.
    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” bebernya.
    Bima menambahkan bahwa untuk kepala daerah yang sakit, terdapat
    dispensasi
    agar mereka tidak mengikuti pembelajaran.
    Agenda retret hari ini mencakup lanjutan pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan akan ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Pada Senin (24/2/2025), dijadwalkan akan ada presentasi dari tujuh menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah Regional 23 Februari 2025

    Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah Regional 23 Februari 2025

    Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menegaskan tidak akan mengubah alokasi waktu dalam sesi pemaparan materi dalam
    retret

    kepala daerah
    yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menyusul insiden tiga kepala daerah yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, Kota Magelang.
    “Yang menyesuaikan adalah (kepala daerah) yang sakit. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sangat padat,” ujar Bima di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima menyarankan agar kepala daerah yang merasa tidak sehat dapat beristirahat di tenda dan tidak mengikuti pembelajaran untuk sementara waktu.
    “Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan silakan istirahat di tenda, atur ritme,” cetusnya.
    Dari informasi yang diperoleh, tiga kepala daerah tersebut telah dilarikan ke
    RSUD Tidar
    , meskipun Bima tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu rujukan dan identitas mereka.
    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” jelasnya.
    Kedua kepala daerah yang menjalani perawatan di rumah sakit dilaporkan menderita penyakit gula dan darah tinggi.
    Namun, Bima mengeklaim bahwa kondisi ketiga kepala daerah tersebut sudah membaik.
    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” bebernya.
    Wali Kota Bogor periode 2019-2024 itu juga menegaskan bahwa kepala daerah yang sakit akan mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran.
    Agenda retret pada hari itu meliputi lanjutan pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan akan ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Sementara itu, pada Senin (24/2/2025), dijadwalkan akan ada presentasi dari tujuh menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret di Akmil Magelang: Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke Rumah Sakit, Apa Penyebabnya? Regional 23 Februari 2025

    Retret di Akmil Magelang: Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke Rumah Sakit, Apa Penyebabnya? Regional 23 Februari 2025

    Retret di Akmil Magelang: Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke Rumah Sakit, Apa Penyebabnya?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Tiga
    kepala daerah
    dilarikan ke
    Rumah Sakit
    Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, saat mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya Sugiarto
    mengonfirmasi bahwa ketiga kepala daerah tersebut dirujuk ke
    rumah sakit
    .
    Namun, Bima Arya tidak menyebutkan identitas atau waktu pasti mereka dibawa ke rumah sakit.
    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” ujar Bima Arya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Ia menjelaskan bahwa dua kepala daerah yang menjalani perawatan tersebut menderita penyakit gula dan darah tinggi.
    Namun, Bima menyatakan bahwa kondisi ketiga kepala daerah sudah membaik.
    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” tambahnya.
    Untuk kepala daerah yang sakit, Bima mengatakan bahwa mereka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran.
    Agenda retret pada hari itu meliputi pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan akan ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Selain itu, pada Senin (24/2/2025), akan ada presentasi dari tujuh menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak

    Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak.

    Termasuk peraturan yang mengatur terkait pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan.

    “Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pajak,” bunyi PMK No. 15 Tahun 2025 dikutip Minggu (23/2/2025).

    Dalam PMK tertulis bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Terdapat tiga tipe pemeriksaan. Yakni, pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksan spesifik.

    Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

    Adapun emeriksaan terfokus adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

    Sementara pemeriksaan spesifik adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

    “Pemeriksaan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, termasuk satu atau beberapa Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,” tulis PMK

    Selain itu, jenis pajak yang dikenakan kebijakan pemeriksaan a.l. PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    “Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan,” dalam PMK.

    (pgr/pgr)

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

    Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

    Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

    Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

    Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

    Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

    Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

    Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) besok. Danantara akan mengendalikan sekaligus mengelola dividen dadi BUMN jumbo. 

    Namun demikian, Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Salah satu sumbernya berasal dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.

    Asal usul modal Danantara itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    Prabowo mengemukakan bahwa penghematan akan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Kedua, senilai  Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya.

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    Versi UU BUMN 

    Adapun landasan hukum berdirinya Danantara, diatur dalam BAB 1C UU BUMN. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai BPI Danantara, mulai dari kedudukannya dalam struktur  negara, organisasi, hingga asal-usul modalnya. 

    Soal asal usul modal Danantara diatur di dalam Pasal 3G. Pasal itu merinci bahwa modal Danantara bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara alias PMN atau sumber lain. Yang dimaksud PMN dalam beleid itu bisa berupa dana tunai, barang milik negara atau BMN, saham milik negara di BUMN.

    UU BUMN juga mengatur bahwa modal dasar BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun. Modal tersebut dapat ditambah melalui skema PMN atau sumber lain. Namun demikian,  tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sumber lain dalam beleid tersebut.

    Adapun jika mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU BUMN, nilai Rp1.000 triliun itu didapat berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun.

    Perlu Pemimpin Tepat 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi jika Presiden RI Prabowo Subianto salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry. 

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

    Melansir data BEI per Jumat (21/2/2025), saham BBRI berada di peringkat kelima dengan kapitalisasi pasar Rp584 triliun. BMRI menyusul di posisi tujuh dengan nilai Rp469 triliun, dan peringkat sembilan dihuni TLKM yang memiliki Rp263 triliun. 

    Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang. 

    Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang. 

    “Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Sri Mulyani akan memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah pada malam nanti.

    “Jam 19.00 WIB insyaallah Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akmil.

    Menurut Bima, materi pembekalan oleh Menkeu Sri Mulyani akan berlangsung seru, karena kemungkinan bakal banyak pertanyaan muncul dari para kepala daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi ada sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    Kepala daerah yang baru dilantik tentu harus menyesuaikan kinerjanya dengan kebijakan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak akan bisa leluasa merealisasikan janji kampanyenya karena terbatasnya anggaran.

    Kepala daerah juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Kepala daerah bisa memanfaatkan pertemuan dengan Sri Mulyani dalam retret di Akmil untuk bertanya terkait hal-hal tersebut.

    “Banyak bertanya pasti soal efisiensi, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menjadi panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi, menyusun RPJMD, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Retret kepala daerah hari ketiga ini diawali dengan peribadatan bersama di rumah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan oleh Lemhanas.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah. Masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir terutama dari PDI Perjuangan.

  • Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan agenda pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer alias Akmil Magelang pada hari ini, Minggu (23/2/2025). 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menyampaikan hari ini dari jam 10.00 WIB sampai sore dengan dengan materi dari Lemhanas.

    Kemudian jam 19.00 WIB ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yg sangat ditunggu para kepala daerah. “Akan banyak bertanya pasti teman-teman soal efisiensi,” katanya dilansir dari Antara.

    Adapun para peserta retret kepala daerah di kompleks lingkungan Akademi Militer (Akmil) mengikuti ibadah sesuai agamanya masing-masing.

    Berdasarkan pantauan di Magelang, Jawa Tengah, Minggu, bagi yang beragama Islam di masjid depan ruang Sudirman, bagi yang beragama Kristen/Katolik di gereja lingkungan Akmil, yang beragama Buddha di Vihara Buddha Dhamma Magelang.

    Bupati Mappi Papua Selatan Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan terima kasih kepada panitia yang memperhatikan ibadah para peserta.

    “Kami ingin melihat suasana yang baru di luar wilayah, secara khusus kami di Provinsi Papua Selatan, ada suasana keakraban dan keharmonisan, yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan,” katanya.

    Menurut dia, kegiatan ini bisa menghadirkan kebhinekaan untuk membangun nilai-nilai Pancasila dengan keharmonisan untuk membangun bangsa ini lebih maju ke depan.