Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah membuat aturan baru terkait uang makan per hari untuk 2026. Baik itu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Aturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

    Di aturan itu, disebutkan nominal uang makan per hari bagi aparat negara itu bervariasi. Tergantung golongan dan tingkat jabatannya.

    Lalu, manakah yang lebih besar uang makannya antara PNS, TNI, dan Polri?

    Berikut ini rinciannya:

    Uang Makan untuk PNS 2026

    Golongan I: Rp35.000 per hari

    Golongan II: Rp35.000 per hari

    Golongan III: Rp37.000 per hari

    Golongan IV: Rp41.000 per hari

    Sementara untuk TNI dan Polri di 2026 aturannya juga ada di PMK 32 Tahun 2025. Besarannya seragam.

    Di PMK itu, tiap anggota TNI dan Polri berhak menerima uang makan, yakni Rp60.000 tiap hari.
    (Arya/Fajar)

  • Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelakuan anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa buat geram netizen.

    Pasalnya pria 19 tahun itu membuat unggahan kontroversial soal mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Dia menyebut ayahnya telah melengserkan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai agen Badan Intelegen Pusat (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

    Tak lama setelah unggahan itu viral, Yudo membuat video klarifikasi dan menyebut hal itu hanya candaan bersama teman setongkrongannya.

    Dia mengaku tidak bermaksud menyebut orang yang digantikan ayahnya sebagai agen CIA.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” jelasnya.

    Namun, kalimat selanjutnya menjadi sorotan lantaran Yudo kembali mengeluarkan statement kontroversial soal sebutan ‘ternak Mulyono’.

    “Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” pungkasnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yudo banjir kritikan tajam dari netizen.

    “Wah kayaknya ini mancing-mancing masyarakat,” kata netizen.

    “Kita tunggu, bagaimana reaksi rakyat dengan omongan nya,” lata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 

    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.

    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.

    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.

    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.

    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.

    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.

    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.

    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 
     
    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.
     
    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.
     
    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.
     
    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.
     
    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.
     
    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.
     
    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.
     
    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.
     
    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 

    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     
    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.
     
    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
     
    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 
     
    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

     
    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
     
    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     

    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Senin, 8 September 2025 19:41 WIB

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026 Nasional 10 September 2025

    Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026 Nasional 10 September 2025

    Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
    Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
    “Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
    Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI.
    Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
    “Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan Presiden,” beber dia.
    Purbaya pun enggan membeberkan anggaran pada pos mana saja yang berubah. Sebab, ia ingin melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
    “Nanti deh, nanti gue dibilang bocorin lagi,” seloroh Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Purbaya untuk pertama kalinya melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebagai Menteri Keuangan.
    Pada pertemuan pertama ini, ia memperkenalkan dirinya kini tak lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
    “Ini pak kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan lelah dan jangan putus asa mencintai Indonesia

    Jangan lelah dan jangan putus asa mencintai Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun Facebook-nya menuliskan,”Tetap Jangan Lelah Mencintai Indonesia”. Sementara itu beberapa pengguna media sosial menggunakan ungkapan berbeda: “Jangan putus asa mencintai Indonesia”.

    Kedua ungkapan yang bermunculan di berbagai platform media sosial ini berbeda, tapi saling melengkapi dalam menyikapi situasi dan kondisi Indonesia, akhir-akhir ini.

    Mencintai Indonesia hari ini tampaknya bukan perkara mudah. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini kerap dirasakan hanya sebagai ritual prosedural.

    Pemilu sering direduksi menjadi perebutan kekuasaan, bukan perebutan gagasan. Politik uang masih terasa, nepotisme dan korupsi masih terus terjadi.

    Sementara itu, hukum terasa masih timpang, kesenjangan sosial-ekonomi kian melebar. Dalam situasi seperti ini, wajar bila banyak orang merasa lelah, bahkan putus asa.

    Namun, di tengah kelelahan dan keputusasaan itu, dua ajakan yang diungkapkan tokoh-tokoh publik dan masyarakat bisa menjadi pegangan moral kita: “Jangan lelah mencintai Indonesia” dan “Jangan putus asa mencintai Indonesia.” Meski mirip, keduanya memiliki makna yang berbeda dan saling melengkapi.

    “Jangan lelah” adalah seruan agar kita tetap tekun dalam tindakan sehari-hari. Cinta pada Tanah Air bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata yang sering kali melelahkan.

    Guru yang tetap mengajar meski gaji pas-pasan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di pelosok, warga kampung yang gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, itulah wujud cinta yang tidak boleh berhenti.

    Filsuf politik Hannah Arendt pernah menekankan bahwa manusia sungguh hadir di dunia melalui tindakan (vita activa). Politik, dalam makna sejati, bukan hanya urusan parlemen atau istana, melainkan ruang tindakan bersama, ruang publik tempat warga hadir sebagai pelaku, bukan sekadar penonton.

    Karena itu, jangan lelah, berarti jangan berhenti bertindak. Sebab, ketika warga berhenti, ruang publik menjadi kosong. Dan kosongnya ruang publik berarti kematian demokrasi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bhima Yudhistira Beber PR yang Harus Diselesaikan Menkeu Purbaya Sadewa

    Bhima Yudhistira Beber PR yang Harus Diselesaikan Menkeu Purbaya Sadewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini menjadi sorotan utama publik tanah air setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani.

    Purbaya menjadi pihak yang paling disorot karena di tangannya akan ditentukan kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Karena itu, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonimo yang dibebankan.

    Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara pun merinci sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Dia menilai, kebijakan ini wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan dan tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

    “Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” ucap Bhima dilansir JPNN.com, pada Rabu (10/9).

    Purbaya juga diminta segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang hingga membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).

    “Juga debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan, mangrove, karst, dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan),” kata dia.

    Eks Direktur LPS itu juga disarankan mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN.