Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberi apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih usai gelombang demonstrasi besar akhir Agustus 2025.

    Salah satu keputusan paling menonjol adalah pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat.

    “Mantap, dua jempol,” ujar Mahfud sembari mengacungkan jempol saat hadir di siniar Curhat Bang Denny Sumargoyang tayang Kamis, 11 September 2025.

    Mahfud menjelaskan, kerusuhan yang terjadi kala itu merupakan akumulasi ketidakpuasan rakyat akibat aspirasi yang tak terjawab.

    Ia menilai penanganan situasi pascademonstrasi harus dilakukan dalam dua tahap: langkah cepat (quick win) untuk meredakan keadaan, serta langkah jangka menengah hingga panjang yang lebih mendasar.

    “Langkah pertama, apapun caranya keadaan harus segera normal. Itu dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI bergerak. Hasilnya, situasi cepat mereda,” ucap Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

    Setelah stabil, lanjut Mahfud, Presiden mengambil langkah lanjutan dengan melakukan reshuffle.

    “Kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang tidak profesional, bermasalah secara politik, bahkan terindikasi pelanggaran hukum. Jadi menurut saya langkah ini tepat,” katanya.

    Meski demikian, Mahfud menilai perombakan ini belum akhir. Ia memprediksi pada Oktober 2025 akan ada reshuffle lagi karena masih ada pejabat yang dinilai belum memenuhi syarat kompetensi dan integritas.

    Selain soal kabinet, Mahfud juga menyoroti rencana pemerintah untuk mempercepat reformasi politik, termasuk revisi UU Pemilu, UU DPR, serta penyelesaian RUU Perampasan Aset yang sudah mangkrak sejak 2015.

    “Awalnya RUU Perampasan Aset dijadwalkan 2026, tapi sekarang ditargetkan rampung tahun ini. Itu bagus, karena sejak 2018 draftnya sudah selesai tapi DPR tak kunjung membahas,” ujarnya.

    Dalam percakapan itu, Denny Sumargo menilai demonstrasi yang sempat memanas justru membawa hasil positif. Mahfud pun sepakat, menegaskan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.

    “Ada protes, ada yang menanggapi, negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah kembali normal,” tutup Mahfud.***

  • Jaga Neraca Negara di Tiga Era

    Jaga Neraca Negara di Tiga Era

    Di era SBY, Sri Mulyani bagai lentera yang menata arah fiskal negeri hingga menjaga keseimbangan di tengah badai krisis. Namanya bersinar hingga panggung dunia, ketika ia dipercaya duduk di kursi tinggi Bank Dunia.

    Kembali jadi menteri di masa Jokowi, sinarnya tetap menyala, namanya dielu-elukan di mata global meski diselimuti bayang kritik dalam negeri. Dan belum setahun di bawah Prabowo, Sri Mulyani menyudahi pengabdiannya menjaga neraca negara.

  • Purbaya Rombak RAPBN Sri Mulyani – Taiwan Boikot Indomie Soto Banjar

    Purbaya Rombak RAPBN Sri Mulyani – Taiwan Boikot Indomie Soto Banjar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan adanya perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026.

    Sementara itu, produk Indomie Soto Banjar Limau Kuit ditarik dari pasaran Taiwan. Penarikan ini dilakukan setelah otoritas setempat, menemukan residu pestisida jenis etilen oksida yang melebihi batas aman.

    Simak informasi selengkapnyadalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (12/09/2025).

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).

    Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).

    “Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.

    Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih. 

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.

    “Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.

    Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji 

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

    Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga. 

    Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet  

    Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    “Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:

    Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah Raga

    Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Menurut Jokowi, nama Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sosok yang telah lama dikenalnya. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani jadi kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat, saya kira indek harga saham gabungan juga kembali rebounf, kembali naik. Kemudian dollar terhadap Rupiah juga melemah, Rupiah menguat. Artinya, pasar bisa menerima,” ujar dia.

    Jokowi melanjutkan, jika pasar menerima artinya investor dan aliran uang akan kembali masuk ke negara Indonesia. Jokowi menilai kondisi yang sangat bagus.

    “Saya kira itu bagus,” ucapnya.

     

  • 3
                    
                        Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
                        Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menekan biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi di Industri.

    GSMA melaporkan beban biaya regulasi saat ini bisa mencapai 12,2% dari pendapatan kotor operator seluler di Indonesia. 

    Angka ini mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mematuhi berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di industri telekomunikasi. 

    Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata biaya regulasi global yang mencapai 7% dan rerata Asia Pasifik yang sekitar 8,7%.  

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan penurunan biaya regulatory charges akan sangat membantu industri yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi investasi maupun ekspansi jaringan.

    “Ya semoga biaya regulatory charges diturunkan. Itu yang sangat membantu industri telekomunikasi saat ini,” kata Marwan kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Menkeu baru untuk mendorong debottlenecking berbagai aturan yang selama ini menghambat pergerakan industri digital nasional. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

    “Kami berharap Menkeu yang baru mulai memilih debottlenecking aturan yang menghambat industri digital bergerak. Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, industri digital sangat membutuhkan terobosan di bidang infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech) yang membutuhkan dukungan insentif pemerintah. 

    Menurutnya, Mastel konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, deferred payment, maupun keringanan formula agar beban regulasi, seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pungutan lain di tingkat pusat maupun daerah, dapat ditinjau ulang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

    Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Sementara itu, acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dilakukan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.